Mempertahankan Nasionalis Melayu Patani

“Salah satu pokok permasalahan, kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh Kerajaan Thai, menimbulkan kontra terhadap kebijakan tersebut. Masyarakat Melayu Patani yang tidak menghendaki adanya pencampuran culture Budha dan Islam, menyebabkan adanya pertentangan warga keturunan Melayu Patani terhadap kebijakan kerajaan Thai. Adanya perbedaan tersebut muncul keinginan masyarakat Patani mendirikan Hak Kebebasan dan Hak Kemerdekaan"

Sejak diintegrasi didalam national state Thai pada tahun 1909, Rakyat Melayu Patani tetap melakukan perlawanan. Dua unsur yang menjadi ikatan solidariti dan tujuan perjuangan rakyat Patani, yaitu ikatan Nasionalis Melayu Patani dan Jihad yang di fardhu Ain atas seluruh umat Bangsa Melayu Patani.

Disisi lain, pemerintah Thai melakukan berbagai program asimilasi yang bertujuan menggantikan identiti agama dan cultural orang Melayu Muslim dengan idiologi nasional yaitu “Bangsa, Agama dan Raja. Ketiga symbol itulah yang mendasai suatu pembentukan identiti dan kebudayaan nasional guna mempersatukan kerajaan, idiologi nasional tersebut berakar kuat dari Budhisme. Oleh karenanya semua penduduk permanen tampa memandang ras apatun asal-usul cultural diseluruh wilayah kerajaan harus menjalankan asimilasi sepenuhnya ke arah cara hidup Tahi guna menciptakan suatu pandangan nasional.

Hal ini berarti orang-orang Melayu Muslim akan dijadikan sebagai “orang Thai” dengan jalan atau cara-cara berprilaku seperti orang Thai atau penghilangan identiti kemelayuan berserta keislaman mereka. Dalam menjalankan kebijakan asimilasi pemerintah Thai menggunakan tiga bidang proyek yaitu bidang hukum, pendidikan dan budaya.

Munculnya kembali gerakan Kemerdekaan Patani di sebabkan oleh ketidak setujuan etnis Patani terhadap kebijakan pemerintah terhadap program asimilasi yang menginginkan pembauran yang bertujuan untuk menggantikan identiti agama dan cultural orang Melayu Patani dengan identiti cultural Thai yang berdasarkan Budhisme. Di dalam menangani perlawanan Pejuang Kemerdekaan Patani, pemerintah Thai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berdekatan kekuatan kebijakan militer, kebijakan politik dan kebijakan ekonomi yang bertujuan supaya tidak ada lagi perlawanan etnis Patani terhadap pemerintah Thai.