Diskriminasi, pembantaian kejahatan dan membayar kompensasi untuk keadilan adalah "paket layanan.
Selama belum ada pertanggungjawaban negara, terhadap pelanggaran HAM (hak asasi manusia) berat (kejahatan kemanusiaan). Maka pelanggaran HAM ini merupakan kejahatan yang akan terus berkelanjutan. Karena kesus demikian banyak berlaku keatas warga desa sering terjadi dari tindakan aparat tentera junta militer.
Pemerintah Thailand: Laporan Informasi Palsu
Ada sebuah dokumentasi pemerintah yang melaporan bahwa di ada diantara para pejuang di Thailand Selatan yang aktif ada terlibat kanak kanak semuda usia 13 tahun. Namun, pemerintah belum memberi penjelasan bahwa tentara anak-anak ditemukan.
Ada laporan yang tersebar diantara para pejuang ada terlibat kanak kanak, tapi saya belum mendengar adanya kasus tertentu, kata Letnan Pramote Prom-in juru bicara Keempat Batalyon internal Departemen Operasi Keamanan.
Dia tidak pernah mendengar laporan tentang topik tersebut, namun percaya itu adalah "informasi palsu" yang ada di dalamnya.
Inilah sikap dari pemerintah Thailand, yang berarti bahwa penduduk etnis Melayu di Selatan secara tidak sedar mereka memiliki simpati untuk pejuang pembebasan Patani di provinsi yang bergolok di Selatan.
Empat Tewas Dalam Aksi Aparat Tentera
Rabu, 25 Maret menembak dan menewaskan empat penduduk desa tidak berdosa dan menangkap 22 tersangka dalam aksi brutal.
Diduga pejuang Patani yang ditembak oleh aparat tentera Thailand untuk melarikan diri. Oleh karena itu, tentera menembak mereka, kata juru bicara Pramote Prom-in di koneksi ke media lokal.
Tapi penjelasan resmi ini tidak cocok oleh penduduk setempat. Beberapa saksi penduduk desa mengatakan bahwa mereka yang ditangkap tidak kaitan dengan keganasan. Fakta bahwa ada anak-anak, wanita dan orang tua di antara mereka yang ditahan, dan bahwa mereka yang tewas tidak bersenjata. Itu mahasiswa, tutur penduduk desa dalam kajadian.
Tidak Ada Penjelasan
Salah satunya seoarang yang bernama Kholid Mameng (24) yang sedang menutut di University Fathoni di Selatan Thai. Dia sedang dalam perjalanan pulang dari rumah sakit dengan seorang teman, kata ibunya. Dia tinggal bersama keluarganya di sebuah desa kecil Tok Chut daerah Thung Yang Deng di provinsi Pattani.
Pada hari Jumat, setelahdua hari kajadian pembunuhan (25/03) empat warga desa. Keluarga berkumpul di ruang tamu untuk berbicara dengan organisasi lokal acara. Diantara ada mengambil gambar anaknya dalam seragam sekolahnya di tengah ruang tamu.
Hal ini sangat bertolak belakang dengan gambar berdarah tubuh mangsa, sebagai saksi telah diambil dengan telepon genggamnya. Keluarga mangsa tidak pernah mendapat ada panggilan resmi oleh kerajaan atas perintah keamanan, ujar Sokaja Samreng, ibu Kholid Mameng.
Kholid ditembak delapan kali di dada, tetapi tidak ada pihak berwenang telah menjelaskan keluarga mengapa atau apa yang ia dituduh.
Ada pihak aparat keamanan yang hanya datang dan meminta maaf pada keluarganya, tutur ibu mangsa lagi. Seminggu kemudian, ibu mangsa terus membuktikan bahwa anak mangsa itu benar: Kholid benar-benar tidak bersalah.
Tidak Aneh Lagi
Peristiwa semacam ini tidak spektakuler. Sebaliknya, itu adalah normal, kata aktivis lokal Anchana Heemina.
.jpg)
Dan itu adalah inti dari konflik: Ada kecurigaan dan kurangnya rasa hormat antara authority pemerintah junta militer dan Comunity penduduk Melayu setempat, katanya.
Sementara Sokaja Samreng ibu mangsa, dan tiga ahli keluarga lokal yang tewas dalam aksi tindakan kebrutalan aparat pemerintah, mengubur anak-anak mereka.
Pemerintah junta militer Thailand mulai dengan rencana aksi dua tahun mereka untuk wilayah yang bergolok. Ini termasuk babak baru pembicaraan damai, Anchana Heemina, pesan untuk orang-orang di meja perundingan.
Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan, merasa mudah untuk bergabung dengan pejuang. Sekarang kita memiliki generasi baru. Kita harus merawat mereka, katanya.
Tentera Minta Maaf
Tentara Thailand kemarin (07/04), secara resmi meminta maaf setelah tentara menembak mati empat pemuda Melayu dalam penggerebekan di sebuah rumah di Kampung Thung Yang Deng di sini, 25 Maret lalu.
Komandan Militer Bagian Keempat, Letjen Prakarn Chollayuth membuat permohonan maaf kepada penduduk setempat dan keluarga korban.
Dalam serangan itu, tentara Thailand menembak mati empat pemuda berusia awal 20-an dan 30-an, termasuk dua mahasiswa sebuah universitas lokal serta menahan 22 lainnya karena diduga terlibat dengan pejuang Patani Merdeka di Selatan Thailand.
Tentara Thailand mengklaim tindakan itu bertujuan menangkap pejuang Patani Merdeka dan mereka mengidentifikasi dua dari korban yang mati menjadi anggota kelompok itu.
Ketika memberitahu wartawan, tentara Thailand juga mengklaim tiga laras senapan AK-47 ditemukan bersama tiga korban dan tim keamanan hanya melepaskan tembakan ketika mereka diserang.
Namun, komite independen yang didirikan untuk menyelidiki kejadian itu menegaskan empat korban tersebut bukan anggota pemisah atau memiliki senjata api ketika serbuan dilakukan.
Komite itu beranggotakan administrator lokal, pejabat hak asasi manusia, pejabat senior militer, wakil Komite Pusat Islam Thailand dan pejabat dari Universitas Fatoni di mana dua dari korban adalah mahasiswa bersangkutan.
Chollayuth yang dipertanggungjawabkan menjaga keamanan wilayah Pattani mengatakan, ia menerima keputusan komite itu dan meminta maaf kepada keluarga korban.
"Hari ini semua pihak harus bergandengan tangan dan menyelesaikan krisis yang terjadi di Kampung To Chud untuk memastikan kondisi keamanan kembali normal di bawah hukum dan hak asasi.
"Saya dengan rendah diri menerima keputusan komite itu. Saya mohon maaf kepada semua pihak atas apa yang terjadi, "katanya.
Sementara itu, polis mengatakan, tujuh anggota militer yang terlibat dalam kejadian itu akan diselidiki atas tuduhan membunuh.
"Mereka yang terlibat dalam perilaku ini akan dipanggil untuk menghadapi tuduhan itu. Selama seminggu kami akan kemukakan tuduhan itu, "kata Komandan Polis Pattani, Mayjen Kritsakorn Pleethanyawong.
Semua kasus pelanggaran hukum oleh aparat tentera terhadap warga Melayu Patani, yang tak pernah bisa tertembus oleh apapun, atas pemerintahan kudeta sekarang.
Menurut masyarakat diskriminasi, pembantaian kejahatan dan membayar kompensasi untuk keadilan adalah ”paket layanan”
Pengadilan kejahatan atas tembakan warga desa menyebab empat orang tewas ini adalah kasus publik. Sebab itu perlu kepengadilan meski korban telah menerima pembayaran kompensasi atas keluarga korban dengan jumlah uang lima ratus ribu baht.
Pengadilan harus berdiri terhadap sejumlah aparat atas serangan terhadap warga desa yang menewaskan empat orang dan 22 orang yang ditahan oleh aparat tentera kerajaan harus dipastikan terus berjalan lancar bagi keluarga korban demi mendapat keadilan yang tepat, walaupun ada pihak tentera telah meminta maaf kepada keluarga korban.
Selama belum ada pertanggungjawaban negara, terhadap pelanggaran HAM (hak asasi manusia) berat (kejahatan kemanusiaan). Maka pelanggaran HAM ini merupakan kejahatan yang akan terus berkelanjutan. Karena kesus demikian banyak berlaku keatas warga desa sering terjadi dari tindakan aparat tentera junta militer.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar