Di tahun 1995, terjadi perpecahan di antara para pemimpin gerakan. Namun masih ada gerakan yang mempertahankan keadaan tetap dan tujuan yang tepat. Setelah ada beberapa para pemimpin yang ditangkap di awal tahun 1998, dengan seketika ada kebimbangan terjadi di dalam organisasi gerakan-gerakan pembebasan Melayu Patani. Sebagai hasilnya, membuat moral sebagian anggotanya menjadi begitu rendah. Ada sebagian anggota kelompok perlawanan yang menyerahkan diri mereka kepada pemerintah Thailand.
Gerakan perlawanan dari pejuang pembebasan PATANI yang sempat padam selama beberapa tahun, pada tahun awal Januari 2004 muncul kembali dengan adanya penyerbuan terhadap markas militer Distrik Arion di Narathiwat yang menewaskan empat tentera Thailand dan hilangnya lebih 300 senapan lengkap berserta amunisinya. Sejak peristiwa itu hingga pertengahan tahun 2014 ini, aksi-aksi gerakan gerilyawan Melayu Patani yang terorganisir BRN (Barisan Revolusi Nasioanl - Patani) yang masih utuh dan aktif dalam penyusunan kesatuan dan persatuan bangsa Melayu Patani kembali tercetus ‘obor revolusi’ prokemerdekaan terus-menerus mewarnai suasana di empat propinsi di Thailand Selatan termasuk propinsi Songkla telah mengakibatkan lebih dari enam ribu korban jiwa yang tewas kedua belah pihak ‘Penjajah dan Dijajah’ atau rakyat bangsa Siam dan bangsa Melayu yang terus berperang bersenjata selama decade terakhir ini.
Meskipun pemerintah colonial telah meninjau ulang kebijakan-kebijakannya terhadap empat propinsi di Thailand Selatan terutama status darurat militer di sana dan menghidupkan kembali badan pusat mediasi nasional namun hingga saat ini, aksi-aksi penyerangan dan sabotase terhadap fasilitas infrastruktur milik pemerintah, seperti penyerangan pada para pejabat pemerintah-tentera-polis, pusat-pusat komunikasi internasional, pembakaran dan perusakan gedung sekolah, penembakan terhadap SB Siam, pemboman angkutan tentera-polis dan gedung-gedung pemerintah serta kantor polis belum juga berakhir. Aksi-aksi berupa kampanye ‘Kembalikan Hak Pertuanan Bangsa Melayu Patani’ untuk memberi kesan perasaan tidak aman dan tidak adanya perlindungan dari pihak pemerintah kembali terulang seperti tindakan yang dilakukan menjelang akhir tahun 1980-an dan decade awal tahun 1990-an.
Para gerilyawan Patani merupakan unit angkat senjata perang melawan penjajah Thai akibat satu sejarah diskriminasi terhadap etnik Melayu yang berbangsa Patani oleh pemerintah dan pelanggaran hak asasi manusia yang banyak dilakukan oleh aparat tentara Thailand.
Sulit mengetahui sejauh mana kebijakan baru itu akan mengubah suasana di Thailand Selantan. Sebab, persepsi masyarakat Melayu Patani terlanjur mengalami transformasi. Reaksi tersebut mencerminkan masih sulitnya problem yang dihadapi pemerintahan Thailand dalam masalah etnis bangsa Melayu di wilayah itu. Bila kenyataan demonkrasi hanya untuk bangsa Thailand budha, belum untuk bangsa secaran keseluruhan. Sebaliknya mereka malah dianggap duri dalam daging, yang kalau dapat harus dikenyahkan. Kalau dilihat tingginya frekewensi kekerasan yang dilakukan pemerintah pada bangsa Patani, maka nafsu untuk penyenlapan itu sungguh terjadi.
Akhirnya, apa pun konflik perang atas bangsa Melayu Patani dengan pemerintah colonial Siam-Thailand tidak terlepas dari perjuangan mengikut pada landasan dasar Internasional demi menuntut kemerdekaan sebuah Bangsa sebagai bukti tentang hak-hak dari segala bangsa yang ada di muka bumi dapat kita lihat dalam deklarasi-deklarasi atau piagam-piagam bersejarah seperti :
1- Piagam Atlantik (Atlantic Charter),
2- Piagam San Francisco,
3- Konferensi Asia-Afrika; dan
4- Piagam Hak Asasi Manusia, demi mencinta sebuah bangsa yang damai.
kami bangsa Melayu Patani
kami bukan pengganas
kami bukan teroris
kami bukan sepratis
kami adalan bangsa
menuntut nilai prikemanusiaan
menuntut nilai Hak Asasi Manusia
demi cinta keadilan
cinta kemanusiaan
dan penuh cinta kedamaian
(kami bangsa yang tertindas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar