Right Of Self Determination - Give Back For The PATANIAN Entire Land

Senin, September 01, 2014

BAB II - MENGENAL LEBIH DEKAT HAJI SULONG

BAB II: MENGENAL LEBIH DEKAT HAJI SULONG

A. Biografi Haji Sulong bin Abdul Kadir
            Patani sebagaimana tercatat dalam sejarah, adalah termasuk di antara negeri-negeri semenanjung Malaysia yang banyak memainkan peranan dalam bidang kegiatan Agamwan dan banyak pula melahirkan ulama-ulama dalam mengarang kitab dari berbagai bidang disiplin ilmu. Umumnya ulama-ulama ini dalam mengarang kitab mengakhiri namanya dengan kata 'Al-Fathoni', ini menunjukan dengan secara jelas bahwa beliau berasal dari Patani. Di antaranya adalah Tuan guru Haji Sulong bin Abdul Kadir Al-Fathoni.
          
 Haji Sulong Al-Fathoni atau Muhammad bin Haji Abdul Kadir bin Muhammad bin Tuan Minal dilahirkan di kampung Anak Ru, Patani pada tahun 1895. Beliau merupakan anak tunggal dari Haji Abdul Kadir dengan istrinya yang pertama, Syarifah (dipanggil Che' Pah). Ibunya meninggal dunia pada tahun 1907 ketika Haji Sulong baru berusia 12 tahun. Gelaran Haji Sulong adalah karena beliau merupakan anak sulung dalam keluarganya.[1]
            Sebagaimana tradisi masyarakat Melayu Patani, kanak-kanak diasuh sejak kecil dengan pelajaran agama. Pendidikan awal yang diterima oleh Haji Sulong ialah pelajaran membaca Al-Qur'an. Gurunya ialah Ayah beliau sendiri, Haji Abdul Kadir. Selain itu tidak banyak yang diketahui tentang Haji Sulong pada masa kecilnya, kecuali sedikit maklumat bahwa beliau adalah seorang kanak-kanak yang banyak humor tetapi cerdas dan pintar.
            Di usia 8 tahun, ayahnya mengirimkan dia untuk belajar agama di pondok Haji Abdul Rashid, kampung Bandar, Sungai Pandan Patani. Pada waktu itu beliau sudah mengenal huruf Jawi (arab melayu) dan bisa membaca Al-Qur'an – dua syarat yang wajib dimiliki seseorang sebelum menjalani pendidikan di pondok.
           
Ketika berusia 12 tahun, beliau meninggalkan tanah air untuk belajar agama di Makkah al-Mukarramah. Oleh karena di Makkah waktu itu terdapat banyak pelajar dari Kelantan (Malaysia) dan Patani, maka kehadiran beliau disana dalam usia masih kecil tidak masalah. Apalagi pada tahun beliau berangakat ke Makkah ini (1907), Tuan Guru Haji Wan Ahmad bin Muhammad Zaid bin Mustafa al-Fathoni seorang tokoh ulama Patani yang sangat terkenal dan bertalian dua pupu dengan beliau, masih ada di Makkah.[2]
            Surin Pitsuwan menjelaskan tentang latar belakang pendidikan Haji Sulong ketika berada di Makkah sebagai berikut:
Seperti kebanyakan ulama di Asia Tenggara, Haji Sulong mula-mula masuk sebuah sekolah menengah Indonesia yang terkenal, yang didirikan bagi pelajar-pelajar yang berbahasa melayu di dekat Ka'bah, di Masjid Haram, yang diberi nama Dar al-Ulam (rumah ilmu pengetahuan). Di sana diberikan pelajaran mengenai ilmu-ilmu tradisional seperti: Tafsir al-Qur'an, Hadits, asas-asas ilmu hukum (ushul al-fiqh), ilmu hukum (fiqh), dan tata bahasa arab (nahwi). Haji Sulong bergabung dengan lingkaran-lingkaran skolastik (halqah) yang berbahasa Melayu di Masjid Haram, di mana dia menjadi seorang lektor yunior mengenai hukum Islam mazhab Syafi'i. Pada tahun 1927, ia berkenalan dengan gagasan-gagasan pembaharu dari Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) dan Muhammad Abduh (1905-1925) selama tiga tahun belajar di Mekkah, ketika ia mendapat kesempatan untuk bergaul dengan beberapa ulama dari mesir. Dari pengalamannya di Mekkah dan pergaulannya dengan ulama-ulama lain yang berbahasa melayu yang juga mulai menyadari potensi dan kemungkinan Islam sebagai suatu kekuatan politik, Haji Sulong merupakan suatu keyakinan yang semakin kuat terhadap keterlibatan politik dan aktivitas sosial.[3]
Tidak diketahui dengan jelas siapakah guru-gurunya semasa beliau berada di Makkah. Dari beberapa literatur mengatakan bahwa kebanyakan guru-guru beliau adalah orang-orang Arab, termasuk Mesir.
            Haji Sulong mulai mendirikan rumah tangga dengan Cik Sofiah binti Omar. Setahun saja berumah tangga, istrinya meninggal dunia sebelum sempat mendapat cahaya mata (anak). Dua tahun kemudian, Haji Sulong menikah lagi dengan Hajah Khadijah binti Haji Ibrahim, Mufti Kelantan. Haji Sulong terkenal alim dalam bahasa arab dan menguasai sastra arab di mana kebolehannya diakui oleh orang-orang yang ahli di kalangan masyarakat arab sendiri. Haji Sulong menimba ilmu di Makkah selama 20 tahun.
            Pada tahun 1924, Haji Sulong pulang ke tanah airnya dengan rencana menetap selama dua tahun untuk menghibur hati istrinya yang amat sedih atas kehilangan anak pertamanya yang bernama Mahmud yang meninggal dunia dalam usia dua tahun.[4]
Pada mulanya Haji Sulong tidak bermaksud melibatkan diri ke dalam perjuangan rakyat Patani, namun kecerdasan beliau dalam beberapa pertumbuhan keagamaan dan kebijakan, sedikit demi sedikit membuat beliau sadar akan kondisi rakyat dan keadaan negeri Patani yang memprihatinkan.
Kegiatan awal Haji Sulong mendirikan sekolah dengan corak baru. Beliau adalah orang pertama yang merubah sistem pondok menjadi sistem sekolah dimana kurikulum pelajaran menjadi teratur. Sekolah itu diresmikan pada akhir tahun 1933 oleh Perdana Menteri Thai dengan nama Madrasah al-Maarif al-Wataniyah Fatani.
Selain mendirikan sekolah, Haji Sulong pun terlibat aktif dalam percaturan politik setempat dimana ia bertindak sebagai “penghubung” antara comunity Melayu dan pejabat-pejabat Thai. Ia menyadari perannya sebagai pengajar yang menarik murid-murid dari seluruh pelosok wilayah melayu.
Meski memiliki hubungan erat dengan pejabat tinggi pemerintah di propinsi dan disegani oleh mereka, Haji Sulong tidak ingin terlibat dalam upaya pengkodifikasian dan penterjemahan hukum Islam. Ia berpendapat bahwa bidang tersebut harus sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi orang muslim sendiri.
Di tahun 1945, Haji Sulong menjabat sebagai ketua Majlis Agama Islam Patani. Ketika kepemimpinannya, ia bersikap demokratis dengan mengizinkan seluruh anggota majlis yang berjumlah 15 orang untuk saling kritik dan menegur.
Semasa di Majlis Agama Islam Patani ia dihadapkan dengan kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan umat Islam. Korupsi dan pemerasan yang dilakukan secara leluasa oleh pejabat-pejabat pemerintah adalah hal yang sering ia tangani. Karena kekesalannya akan ketidak adilan yang dialami rakyat Patani ia pernah berkata, “tak seorang pun yang masih punya rasa kemanusiaan akan bertoleransi terhadap perlakuan yang begitu kejam dari pejabat-pejabat pemerintah”.

Pada 3 April 1947, golongan Melayu Patani Raya di bawah pimpinan Haji Sulong menyampaikan rencana tujuh pasal yang membahas tentang otonomi daerah kepada pemerintahan Thai. Namun, Pemerintah Thai tidak bersedia merundingkan soal pembentukan daerah otonom. Pemenuhan tuntutan golongan Melayu Patani dikhawatirkan akan mencetuskan tuntutan-tuntutan serupa dari berbagai minority etnik dibagian-bagian lainnya di negeri Thai. Bagi pemerintah Thai, Patani akan tetap dianggap sebagai suatu bagian integral dari negara kesatuan dengan birokrasi yang dikontrol dari pusat dan dengan sistem hukum tunggal, kecuali bidang hukum perorangan dan kebiasaan-kebiasaan di bidang hukum warisan yang sudah disahkan sebelumnya.
Keengganan pihak pemerintah untuk berunding, menyebabkan Haji Sulong dan para pendukungnya melakukan tekanan yang lebih besar dengan jalan mengancam akan memboikot pemilihan umum yang direncanakan pada akhir januari 1948. Haji Sulong dan rekan-rekannya[5] ditangkap pada tanggal 16 januari 1948 dengan tuduhan sedang mempersiapkan dan berkomplot untuk merubah pemerintahan kerajaan yang tradisional, serta mengancam kedaulatan dan keamanan nasional.
Penangkapan Haji Sulong menyebabkan pemerintahan Thai mendapat tekanan internasional yaitu dari Liga Arab dan PBB. Selain itu terbentuk koalisi internasional yang terbentuk mendukung perjuangan Melayu  yaitu Gabungan Melayu Patani Raya (GAMPAR) yang terbentuk bulan Maret 1948. Persoalan Haji Sulong baru dapat diselesaikan pada tahun 1952 setelah empat tahun dia meringkuk di penjara.
Selepas di penjara Haji Sulong kembali ke Patani dan menjadi pangajar (da'i). Setiap beliau memberikan kuliah atau ceramah selalu dipadati oleh masyarakat dari berbagai daerah Selatan Thailand (Patani).
            Keadaan tenang dan aman ia alami selama dua tahun, sehingga tiba suatu hari, ketua penyiasat polis Thai, Letkor Bundert Lethpricha, memanggil Che Ali Che Wook, Wan Utsman bin Wan Ahmad, Che Ishak bin Abbas, dan Haji Sulong hadir ke kantornya di senggoro (Songkla). Menurut keterangan, Che Ali telah mengambil inisiatif terlebih dahulu bersendirian ke Songkla. Setelah sampai di sana, tidak ada tindakan apa-apa terhadap Che Ali hanya perbincangan singkat saja. Kemudian Che Ali diizinkan pulang ke Patani dengan membawa pesan "Suruh Tok Guru Datang".
Pada hari jumat, 13 Agustus 1954, berlakulah takdir Allah SWT atas hambanya. Haji
Sulong bersama rekan-rekan, dan anaknya Ahmad bin Haji Sulong hadir ke Songgoro memenuhi panggilan Letkol Bundert Lertpricha. Tidak diketahui apa yang terjadi setelah pertemuan tertutup itu, tetapi yang jelas sejak pertemuan itu Haji Sulong, dan rekan-rekannya hilang dan tidak kembali ke rumah mereka di Patani sampai sekarang. Apabila ditanyakan ke kantor polis di Senggoro, jawabannya adalah Tok Guru sudah diizinkan untuk pulang. Buku catatan polis yang berisi tanda tangan Haji Sulong beserta rekan-rekan dijadikan sebagai bukti bahwa mereka sudah dibebaskan. Belakangan, dari informasi terkumpul yang diperoleh di Patani, Jambu, Yala, Palas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa Haji Sulong dan rekan-rekannya telah ditangkap kembali "Tanpa Undang-Undang" setelah mereka menandakan tanda tangan untuk pulang ke Patani. Mereka kemudian dibunuh dan dibuang ke laut Senggoro berdekatan dengan pulau Tikus (Samila Beach) pada malam Sabtu, 13 Agustus 1954.[6]
            Meski tidak memperoleh keterangan dari pemerintah, Haji Muhm. Amin – putra Haji Sulong – berusaha mendapatkan kabar dari orang kampung. Cara ini membuahkan hasil dengan diperolehnya berita dari seorang pemuda berusia 30 tahun yang bernama Husen – seorang tukang perahu – yang perahunya disewa polis Senggora untuk membuang mayat-mayat, yang kemudian diketahui sebagai Haji Sulong, Ahmad, Wan Utsman, dan Encik Ishak.[7]
Oleh keluarga Haji Sulong, Husen, diambil dan dilindungi untuk dijadikan satu-satunya
saksi dalam pengusutan kasus Haji Sulong yang akan disidangkan. Akan tetapi, sebelum pengusutan dilakukan, Husen telah dibunuh oleh pembunuh bayaran ketika ia keluar dari rumah perlindungan untuk melihat istri dan anak-anaknya di Panarik, Patani.[8]
            Dengan demikian, kasus 'kehilangan' Haji Sulong tidak pernah sampai ke muka pengadilan. Ketiadaan saksi dan tidak adanya kerja sama pihak polis, ditambah dengan rasa takut yang menghantui masyarakat Patani akibat tragedi yang menimpa Haji Sulong dan rekan-rekannya, telah menyebabkan tidak ada pernyataan yang dapat dikumpulkan untuk dijadikan bukti dan keterangan seandainya kasus ini mau disidangkan. Maka sampai disinilah riwayat hidup seorang ulama Patani yang selalu berjuang demi Masyarakat Muslim Melayu Patani.

B. Konteks Sosial Politik
            Chulalongkorn V mangkat pada tahun 1910 setelah meletakkan Siam pada suatu kedudukan yang kukuh dan selamat, Di kalangan para sejarawan, chulalongkurn ayahandanya, Raja mungkut, dianggap sebagai raja-raja Siam yang sangat Berjaya dan bertanggung jawab memaju serta modenkan Siam sekaligus menyelamatkan Siam daripada bahaya imperialism Ingris dan Perancis.
Khusus bagi negeri Malayu Patani pula, nama chulalongkurn tidak bagitu desenangi. Ada dua sebab utama kenapa hal itu terjadi:
Pertama: Kerana semasa chulalongkurn suatu dasar penyusunan semula wilayah telah diperkenalkan. System ini yang bernama thesaphiban, seperti yang dijelaskan oleh Tej Bunnag, adalah bertujuan untuk mewujudkan integrasi kebangsaan serta mengukuhkan kedudukan wangsa Chakri. Ia dikendalikan oleh kementerian dalam negeri dibawah pimpinan Putera Damrong Rajanubhab dan dilancarkan pada waktu pembesar-pembesar tempatan Patani sedang berusaha mendapatkan bantuan asing bagi memperjungkan hak dan kuasa Otonominya. Kejayaan system ini telah memaksa kuasa raja-raja Melayu di Patani menyingkir untuk menberi laluan kepada kuasa baru Pesuruh Jaya yang bertanggung jawab kepada menteri dalam negeri. Lanjutan daripada system ini ialah menghapusan langsung institusi raja-raj Melayu dalam tujuh buah negeri Patani pada tahun 1902 seperti yang dikisahkan di muka.
Kedua: kerana system Chulalongkurn yang sama juga telah menyebabkan Patani
“terserap” masuk menjadi sebagian daripada wilayah kemaharajaan Siam sehingga sekarang boleh dikatakan kegagalan Ingris mendapatkan patani lewat Perjanjian Bangkok 1909 adalah berpunca daripada kejayaan Siam mengintegrasi patani terlebih dahulu menjadi sebagian wilayahnya pada tuhun 1902. Dalam hal ini seorang pengamat sejarah menulis. ”Alasan yang penting bagi ketinggalan Patani di dalam perjajian 1909 tidak boleh dinafikan adalah akibat kejayaan Siam pada tahun 1902 apabila mereka dapat menawan raja patani. Setelah peristiwa ini Ingris memang mengakui bahwa Patani lebih bergantung kepada Siam”.[9]
Setahun setelah perjanjian 1909 sangat mengecewakan orang Patani ini ditandatangani. Chulalongkurn mangkat, meskipun dalam perjanjian yang sama. Siam terpaksa melepaskan negeri-negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu kepada Ingris, tetapi keadaan sudah sangat “melegakan” Siam oleh negeri-negeri ini sesungguhnya, Vajiravudh adalah juga berpendidikan barat dan penganut faham kebangsaan Siam yang kuat. Dibawa baginda, Siam mengubah faham patriotisme barat tentang “Tuhan, Raja dan Negara kepada simbol tradisional Siam” Bangsa, Agama (Budha Thraveda) dan Raja”  dengan ketiga-tiga simbol ini, Vajiravudh meneruskan usaha ayahnya membentuk sebuah kemaharajaan kebangsaan Siam yang bersatu dan kuat.
Policy Thai Rhatniyom
Tentu saja uasaha-usaha ini tidak dapat diterima oleh golongan-golongan minority yang memiliki budaya hidup yang berlainan dari pada bangsa Siam, terutamanya oleh orang-orang China dan Melayu. Bagaimanapun oleh kerana orang-orang China yang tinggal di Siam sudah putus ikatan dari negeri leluhurnya dan sudah bertekab untuk meneruskan hidup dalam sebuah nagara asing yang baru seperti Siam, maka mareka tidaklah menentang dasar patriotisme ini secara terang-terangan. Dalam keadaan seperti ini, maka perlawanan secara terbuka ke atas dasar ini hanya datang dari minority Melayu Patani di Selatan dan suku Isan di timur laut.
Setelah pemberontakan Nasa 1922 yang gagal, pemerintah pusat di Bangkok terpaksa menyemak kembali beberapa dasarnya yang dilaksanakan di Patani yang rupanya tidak disenangi rakyat Melayu Patani. Antaranya ialah dasar mengenakan pendidikan wajib atas rakyat berdasarkan Educational Act 1921 yang menghendaki anak-anak orang Melayu belajar di sekolah Thai, birokrasi pentadbiran dan campur tangan pusat dalam usaha social dan ekonomi wilayah-wilayah selatan. Pada bulan Juli 1923, melalui menteri dalam negeri, raja mengarahkan supaya:
1. Amalan-amalan yang tampaknya bertentangan dengan agama dihentikan dengan segera dan nama-nama peraturan baru yang hendak dikenakan  tidak boleh melanggar Agama Islam.
2. Tarif cukai yang dipungut dari orang Melayu di Patani tidak boleh lebih tinggi daripada tarif yang dipungut di negeri-negeri Melayu bersempadan yang di bawa Ingris.
3. Pegawai-pegawai pemerintah yang ditugaskan di Patani mestilah jujur, sopan dan tegas. Pegawai yang sedang dikenakan tindakan disiplin kerena kesalahan di tempat lain tidak boleh ditempatkan di Patani.      

1. Sistem Politik Sebelum Kedatangan Haji Sulong
            Dimasukkannya Wilayah Patani Raya secara final ke dalam Negara Thai pada tahun 1902 disambut dengan perlawanan sengit oleh kaum bangsawan dan elit keagamaan, yang secara berangsur-angsur dan sistematis dicopot dari kedudukannya yang berpengaruh dan yang merupakan sumber kekayaan mereka. Sementara ancaman dari luar – dari Negara-negara colonial, terutama inggris – berkurang, pemerintah pusat Bangkok melancarkan programnya untuk mengkonsolidasi kekuasaannya di provinsi-provinsi Melayu itu.
           
Raja Chulalongkorn
Raja Chulalongkorn, yang sudah bertekat untuk mengintegrasikan daerah Melayu itu ke dalam system administratif Thai, memutuskan bahwa suatu pemerintah yang tidak langsung tidaklah praktis lagi. Birokrasi pusat harus diperluas, dan semua tingkat kekuasaan harus dialihkan ke tangan para pejabat yang diangkat oleh Bangkok.
            Kekhawatiran yang mula-mula dirasakan bahwa mereka akan diperlakukan sebagai warganegara kelas dua, menjadi suatu kenyataan. Program wajib mengikuti pendidikan Thai, yang dimulai di masa pemerintahan raja yang sebelumnya, sudah mulai menampakkan pengaruhnya terhadap masyarakat tradisional Melayu. Madrasah-madrasah yang diselenggarakan di masjid, didorong untuk mengubah kurikulumnya sehingga mencakup pelajaran bahasa dan indoktrinasi kewargaan Thai yang telah dirancang oleh Bangkok. Yang paling meresahkan penduduk setempat adalah semakin besarnya pengawasan Thai atas segala dimensi kehidupan sehari-hari. Sebuah kebudayaan yang khas, dengan sejarah yang berkesinambungan, untuk pertama kali kehilangan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Bahasa, agama dan nilai-nilai budaya mereka lainnya telah ditempatkan di bawah kekuasaan yang semakin besar dari sebuah Negara yang didominasi oleh orang-orang yang mereka anggap sebagai kafir. Selain itu, hilangnya pemerintahan sendiri mempunyai makna yang khusus bagi orang Melayu-Patani, yang selama itu hidup berdasarkan Syari’ah. [10]
        Sejak mulanya, perlawanan terhadap kekuasaan Thai mengambil bentuk pemberontakan-pemberontakan kebangsaan yang berusaha menghalau kekuasaan politik asing dari daerah itu. Para ulama yang karismatik memimpin pengikut-pengikutnya memboikot pembayaran pajak, berdasarkan keyakinan agama bahwa mendukung sebuah rezim yang bukan-Islam merupakan perbuatan haram.
           
Tengku Abdul Kadir, Raja Patani
Sebuah pemberontakan besar di bawah pimpinan bersama beberapa ulama dan bangsawan Melayu yang kehilangan kekuasaan, meletus pada tahun 1922. dalam banyak hal ia merupakan suatu peristiwa yang unik dalam sejarah gerakan kemerdekaan Patani, dan menentukan nada dan arah bagi peristiwa-peristiwa seperti itu di kemudian hari. Pemberontakan itu disemangati oleh bekas raja Patani, Abdul Kadir, yang memperoleh simpati dan dukungan materiil dari kaum bangsawan dan kaum ulama Melayu di Kelantan, di mana ia hidup dalam pembuangan.
            Walaupun tidak dibentuk suatu organisasi yang resmi untuk memperjuangkan kepentingan Patani, Raja Abdul Kadir telah berhasil meratakan jalan dan membina kontak-kontak di kalangan unsur-unsur pro-Melayu di kesultanan-kesultanan Malaya Utara, yang akan merupakan sekutu alami dalam perjuangan kemerdekaan Patani di masa-masa mendatang. Dukungan dan simpati yang telah berhasil ia kerahkan dalam tahun 1922, sudah cukup untuk menghentikan – untuk sementara waktu – kampanye Thai untuk “men-Thai-kan” provinsi-provinsi Melayu dibagian Selatan negara itu.[11]

2. Sistem Politik Semasa Haji Sulong di Patani

Pada 3 April 1947 sejumlah penyiasat dari Bangkok tiba di Patani. Jam 10.00 pagi, Haji Sulong di jemput untuk berbincang bertempat di Dewan Kerajaan Tempatan Patani, Haji Sulong membawa bersamanya tuntutan 7 perkara diiringi oleh jawatan kuasa MAIF dan 500 rakyat Patani. Dalam perjumpaan itu Haji Sulong menyerahkan tuntutan rakyat Patani dan menjelaskan dua sebab penting mengapa tuntutan itu dibuat:
1.    Rakyat Patani dalam keadaan tertindas oleh pegawai kerajaan Siam di mana siapa yang tidak bersetuju atau membantah di tangkap kemudian dibawa kesuatu tempat. Bila sampai separuh jalan lalu ditembak dengan alasan coba melarikan diri atau coba melawan. Peristiwa seperti itu telah meragut puluhan nyawa rakyat yang tidak bersalah. Penduduk tidak berani membuat laporan kepada pihak yang lebih kuasa karena mereka akan diseksa dengan lebih buruk lagi.[12]
2.  Berlakunya penipuan dan pemerasan harta rakyat oleh pegawai atasan serta membunuh siapa yang melawan.
Rombongan jawatankuasa penyiasat berjanji akan menyampaikan surat permohonan 7 perkara itu kepada kerajaan Bangkok. Namun selama empat bulan tidak ada jawapan. Pada 9 Agustus 1947 melalui surat kementrian kehakiman Bangkok Bil. 5385/2490 jelas memberikan jawapan bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan mahkamah syariah dari mahkamah sivil dengan alasan ia mengubah perlembagaan negeri. Setelah mendapat jawapan itu, Haji Sulong bertindak balas menentang polisi kerajaan berkenaan pelantikan kadhi (Datuk Yutitam) dan mulai mengumpul kekuatan rakyat dan menyusun struktur politik.
            Akhir tahun 1947, di Patani berlaku haru hara dimana 200 buah rumah orang-orang Siam serta pos-pos polis dibakar di sekitar bandar Patani. Dan tersebar poster-poster anti Siam yang berbunyi “Hidup Melayu, Mampus Siam”.
           
Tahanan keatas warga Bangsa Melayu
Pada 3 November 1947, tersebarlah berita yang menggemparkan melalui akhbar Straits Times di Singapura yang mendedah kezaliman kerajaan Siam terhadap rakyat Melayu Patani dan perbuatan perkosa keatas wanita-wanita Melayu Islam. Mulai dari saat itu kerajaan Siam secara terang-terang memusuhi Haji Sulong. Segala pergerakan beliau diawasi dan aktivitynya diintip. Kemuncak dari permusuhan ini ialah penangkapan Haji Sulong serta beberapa orang pemimpin Melayu Patani pada 1 Januari 1948. Peristiwa penangkapan ini dari catatan Haji Sulong melalui bukunya ‘Gugusan Cahaya Keselamatan’ yang beliau tulis semasa berada dalam tahanan penjara bangkuang di Bangkok.
            Setelah mendapat kebebasan pada 15 Juni 1952M Haji Sulong kembali ke Patani dengan disambut lebih dari seribu orang rakyat Patani. Setelah kembali ke Patani haji Sulong menyambung mengajar semula di bangunan Madrasah Al-Maarif Al-Wataniah. Pada hari beliau mengajar, Bandar Patani penuh sesak dengan manusia para pendengar di setiap penjuru. Sambil itu Haji Sulong terus bergiat di dalam memperjuangkan nasib rakyat Patani.
            Pada akhir bulan Juli 1954 ketua polisi Patani menjemput Haji Sulong, Wan Othman Muhammad, Encik Ali Encik Wok dan Encik Ishak Yusof pergi ke balai polis Patani. Mereka berempat pergi berjumpa dengan ketua polis itu yang bernama Mejar Lek Kamnudngaam. Dalam perjumpaan itu, ketua polis Patani menjelaskan bahwa CID bagian 9 Senggora meminta mereka berempat menemuinya pada 10 Agustus 1954 dengan membawa gambar masing-masing dan hendak memberi tahu pihak polis Senggora terlebih dahulu secara telegram sebelum mereka pergi.           

Pada hari Jumaat 13 Agustus 1954 bersamaan 14 Zulhijjah 1373 berlaku takdir Allah Taala keatas hamba-hambaNya yaitu Haji Sulong bersama-sama Wan Othman Ahmad, Encik Ishak Yusof dan Ahmad Haji Sulong hadir ke Senggora karena di panggil oleh pemerintah Siam. Ahmad Haji Sulong ialah anak beliau yang turut sama sebagai juru bahasa karena mereka bertiga tidak fasih berbahasa Siam. Dari tarikh tersebut hilanglah Haji Sulong bersama-sama rekannya. Terdapat berbagai-bagai cerita dikaitkan dengan kehilangan Haji Sulong dan rekan-rekannya. Apa yang pasti ialah kehilangan Haji Sulong tetap menjadi tanda Tanya.[13]

3. Sistem Politik Setelah Haji Sulong Wafat
            Dalam tahun 1954, perjuangan umat Melayu Patani menemui kemerosotan berikutan dengan kematian pemimpinnya yang terkemuka, Tengku Mahmud Mahyiddin dan pembunuhan kejam keatas tuan Guru Haji Sulong dan para pengikutnya. Turut sama menjadi mangsa pembunuhan yang tidak berprikemanusiaan itu ialah anak Haji Sulong bernama Muhammad, Haji Wan Muhammad Amin, Haji Wan Osman Wan Ahmad dan Lebai Ishak Abbas.[14]
            Pada tahun 1957 muncul pergerakan sulit bawah tanah yang dipimpin oleh pejuang Melayu Patani yang tidak berhenti mendesak Kementerian Dalam Negeri menubuhkan sebuah Universiti Melayu bertempat di Wilayah-wilayah Selatan Thai. Mereka juga mendesak supaya menukarkan para pegawai pentadbir Thai yang bukan beragama Islam. Akhirnya pergerakan ini mendesak supaya setiap tahun mesti dikosongkan sekurang-kurangnya 10 tempat bagi pelajar Islam memasuki Akademi Polis dan Tentara, menerusi satu ujian yang bersaingan di bawah system kuota khas. Tuntutan paling baru ini dibuat setelah melihat kejayaan orang-orang Melayu umat Islam di Malaya yang telah mendapatkan kemerdekaan mereka pada 13 Agustus serta menggagalkan hasrat orang-orang Melayu Patani untuk bersama-sama menikmati kemerdekaan menerusi percantuman. [15]
            Pada September 1957, panglima Sarit Thannarat telah melakukan rampasan kuasa terhadap kerajaan Phibun Songkram dengan alasan kerajaan Phibun Sudah hilang kepercayaan rakyat dan tidak lagi mampu menjaga keselamatan dan keamanan Negara.[16]
            Dengan rampasan kuasa itu, perlembagaan Negara, dewan perlemen, dan partai politik telah di bubarkan. Sarit melantikkan dirinya menjadi perdana menteri yang mempunyai kuasa penuh untuk menentukan arah politik Negara. Ini karena tentara menyokongnya secara langsung. Bagi Sarit, pada saat kenaikan beliau, politik Negara berada dalam keadaan yang tidak setabil. Keamanan Negara terancam. Masyarakat Melayu Patani di Selatan sedang giat bergerak menentang politik kerajaan Thai. Suasana politik dan keadaan yang terjadi ini menyebabkan Sarit meningkatkan usaha dan menumpukan kepada politik perpaduan nasional dengan mengambil institusi monarki sebagai simbul perpaduan.
            Dalam usaha mengasimilasikan masyarakat Islam di Selatan, pondok menjadi sasaran utama karena pondok dipandang sebagai pusat agama dan institusi pendidikan penting yang memainkan peranan melahirkan dan menghidupkan ciri budaya tersendiri yang berbeda dari pada budaya Negara. Mengawasi pondok berarti mengawasi kubu budaya masyarakat Melayu. Keadaan ini akan memberi kesan yang besar pada watak keperibadian dan kehidupan mereka.
            Memandang pentingnya dasar menguasai pondok, maka pada 1959 di bentuk ahli jabatan kuasa pembangunan pendidikan. Walaupun pada dasarnya akta itu tidak di paksa, tetapi dalam pelaksanaannya telah memaksa pendaftaran pondok berkenaan. Suasana politik pada ketika itu memaksa To’ Guru mendaftarkan segera pondoknya dengan kerajaan. Oleh itu untuk membolehkan mereka meneruskan pengajian, mereka terpaksa mendaftarkan pondok mereka.
            Memandang kedudukan wilayah di sempadan Selatan berjauhan dari pusat pemerintah di Bangkok serta mempunyai masalah tersendiri yang mengakibatkan sering timbulnya masalah kelancaran pentadbiran, pada 2 Juni 1964 kerajaan mengambil langkah membentuk pusat penyelarasan pemerintahan ialah:
1. Memberi penerangan untuk mewujudkan persepahaman dan mendapatkan kepercayaan di kalangan masyarakat di wilayah sempadan selatan.
2.   Menjalankan orientasi terhadap para pegawai kerajaan di setiap peringkat dan di setiap jabatan kemeterian yang terlebih dalam melaksanakan tugas di wilayah sempadan selatan.
3.   Melaksanakan kerja khusus yang dirancang oleh jabatan pemerintahan, kementerian dalam negeri.
Pusat menyelaraskan ini dianggap sebagai unit pemerintahan yang terpenting untuk mengawal dan memerintah masyarakat Islam di Selatan. Dengan tumbuhnya pusat ini, pengawasan terhadap kedudukan dan pergerakan masyarakat Melayu adalah lebih mudah dan berkesan.[17]
            Sejak tahun 1957, kekuasaan Thailand berada ditangan kekuasaan tentera yang
Sarit Thanarat
dipimpin oleh Sarit Thanarat, beliau telah merancang dan melaksanakan politik asimilasi secara paksa terhadap masyarakat Melayu di Thailand Selatan, masyarakat Melayu Patani pada ketika itu tidak berdaya dan tidak ada kesempatan untuk berbantah dan menahan tekanan politik itu. Maka atas dasar kekerasan dan paksaan itulah para pemimpin dan para ulama Patani tidak berani untuk menampil bergerak seperti mana tokoh-tokoh yang sebelumnya seperti Haji Sulong, Tengku Mahmud Mahyiddin dan sebagainya. Keadaan seperti ini terpaksa masyarakat Melayu Patani yang dipimpin oleh para ulama, tokoh politik dan cendikiawan bergerak dan berperan secara illegal.
Sejak awal tahun 1960-an pemimpin masyarakat Patani yang terdiri tokoh politik, bangsawan dan ulama telah sepakat untuk bergerak dan berperan membentuk organisasi perjuangan yang bertujuan menentang kerajaan Thai. Gerakan itu yang beroperasi di daerah Patani Raya terdapat 3 organisasi yang utama. Sementara mereka sama-sama mengejar tujuan akhirnya yang sama, yakni pemerintahan sendiri, malah dari segi orientasi, ideologis, taktik dan lingkup operasi ada beberapa perbedaan, tergantung kepada latar belakang dan komposisi pemimpin serta keanggotaannya. Adapun organisasi itu ialah Barisan Revolusi Nasional (BRN), Patani United Liberation organization (PULO), Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP).
1. Barisan Revolusi Nasional (BRN)
            Tengah-tengah masyarakat Patani sedang menghadapi dengan beberapa kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Sarif Thanarat. Pada 13 Maret 1960, para pemimpin Patani yang terdiri dari beberapa kalangan baik itu dari tokoh politik, tokoh ulama dan bangsawan mengambil langkah untuk menumbuhkan sebuah organisasi perjuangan yang dinamakan Barisan Revolusi Nasional (BRN).[18] Antara mereka yang sebagai pengasas adalah, Ustaz Karim Hasan, Muhammad Amin, Tuan Guru Haji Yusuf Capakiya dan Tengku Abdul Jalal. BRN adalah salah satu organisasi politik yang berjuang menuntut kemerdekaan dengan cara Revolusi bersenjata.[19]
            BRN merupakan organisasi pertama setelah dua orang tokoh terkenal (Haji Sulong, Tengku Mahmud Mahyiddin) meninggal dunia, maka BRN mendapat dukungan dan partisipasi yang sangat banyak dari masyarakat. Dalam masa singkat BRN bias berkembang dan berkuasa hampir seluruh daerah dalam empat wilayah Selatan Thai dan khususnya bagi generasi-generasi muda.
            Tujuan Barisan Revolusi Nasional (BRN) ialah untuk mempersatukan kumpulan pejuang yang ada supaya menjadi sebuah pertumbuhan yang satu untuk sama-sama meraih dan usaha untuk sampai cita-cita yang dicita-citakan yaitu kemerdekaan Patani.[20]
 2. Patani United Liberation Organization (PULO)
            Sekian banyak organisasi yang berada di Selatan Thai. BRN yang kita sudah bicarakan diatas dan merupakan organisasi tertua di masyarakat Patani, namun BRN tidak selamanya utuh dan bisa bersatu. BRN mengalami perpecahan di kalangan para pemimpin yang berlainan ideologi.
            Pada tahun 1968, Patani United Liberation Organization (PULO) dibentuk, PULO dianggap oleh masyarakat Patani merupakan organisasi yang mengordinasikan banyak kelompok gerilya untuk memerangi pemerintah Thai. PULO dianggap lebih praktis, senjata lebih meluaskan dan imbauannya kepada semua pihak/unsure dalam masyarakat Patani.[21]
            Patani United Liberation Organization (PULO), Tengku Bira dan teman-temannya berusaha membangunkan dengan organisasi yang bernama dengan bahasa Inggris, sebagai usaha pendekatan kearah antara bangsa. Penumbuhan PULO akan memperjuangkan dengan perjuangan yang berlandaskan kepada empat prinsip, yaitu: Agama, Bangsa, Tanah air dan prikemanusiaan. Yang mana prinsip prikemanusiaan merupakan prinsip penting sebagai reaksi dan sebagai prinsip dasar pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu.[22]
            Dengan peranan yang aktif ini, PULO dengan waktu yang singkat berkembang dan berjaya mendapatkan dukungan yang kuat baik itu dari dalam maupun luar negeri. PULO dipimpin oleh para cendikiawan muda yang kelulusannya dari berbagai Universitas dan berbagai perguruan tinggi baik itu di Timur Tengah maupun di Asia Tenggara.
3. Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP)
            Setelah organisasi yang pertama di Patani tidak bisa bersatu hingga terusnya dan ada retakan pihak atasan, maka dengan perpecahan BRN itulah munculnya BNPP. Bagi mereka yang tidak setuju dengan pemahaman ideology Ustaz Karim, mereka itu membangun sebuah organisasi baru yang bernama Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP).
            BNPP sebagai wadah perjuangan yang kumpulannya kebanyakan yang memisahkan diri dari BRN atas dasar perbedaan ideology. BNPP didirikan pada tanggal 20 Mai 1972 di Malaysia, BNPP di pimpin oleh beberapa orang terkemuka diantaranya: Idris Pakyeh, Cekgu Umar, Tengku Abdul Jalal. Markas besarnya terletak di kawasan bukit besar Budur di wilayah Naratiwat.[23]
            BNPP mendapat dukungan kuat dari pada kalangan elit, guru agama dan kalangan intelektual, serta mendapatkan dukungan moral secara meluas dari pada masyarakat Patani pada umumnya. Perjuangan BNPP berdasarkan pendekatan kearah kebangsaan Melayu dan Islam, maka dengan itulah BNPP mendapatkan dukungan yang cukup banyak. Tujuan perjuangan BNPP ialah:
  1. Menuntut kemerdekaan hak bangsa Melayu Patani, yaitu tanah air, agama Islam, bahasa, kebudayaan dan kedaulatan pemerintahan Melayu Patani.
  2. Berusaha menyatukan pejuang-pejuang Patani supaya berada dibawah satu puncak pimpinan.
  3. Mewujudkan sebuah Negara dan masyarakat yang didalamnya nilai-nilai kehidupan yang Islami dan hukum yang menuju Mardhotillah.
  4. Mengorganisasikan kekuatan rakyat kearah perjuangan yang tersusun.
  5. Menjadi suara rakyat Patani keperingkat internasional.
  6. Menegakkan konsep hidup bersama dengan Negara lain dan menjunjung tinggi piagam bangsa-bangsa bersatu.
Demikian, selain daripada organisasi yang sebut diatas masih ada beberapa organisasi yang bergerak dan berperan di Patani dan diantara organisasi inilah yang membawa dan berjuang untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Patani yang lebih baik, namun ketiga-tiga inilah yang sangat berperan dan sangat dominant dalam masyarakat Patani, dan selalu mencemaskan oleh pemerintah Thailand.

C. Karya-karyanya
Selama hidupnya beliau menjadi lilin yang menerangi masyarakat Muslim Patani. Bahkan setelah beliau meninggalpun, meninggalkan khazanah yang berharga, yang diketahui, terdapat hanya tiga buah buku karya beliau yang telah diterbitkan selama ini (tidak termasuk yang belum dicetak). Tiga buah karya ini ialah Khazanah al-Jawahir, Cahaya Islam, dan Gugusan Cahaya Keselamatan. Buku pertama ialah sebuah buku mengenai Ushuluddin sementara buku kedua adalah mengenai Maulid Nabi. Tidak banyak keistimewaan pada kedua ini. Kandungannya mengulangi perkara-perkara biasa dalam bidang Ushuluddin dan Sirah Rasul, kecuali tentunya dengan perbedaan dari segi penyusunan dan pengolahan karangan.
            Bukunya yang paling terkenal dan yang sangat dicari-cari ialah buku ketiga: Gugusan Cahaya Keselamatan. Buku ini menjadi masyhur karena nilai-nilai sejarah yang dikandungnya; pertama, karena ia ditulis dalam tahanan (penjara) di Ligor ketika menunggu rayuan pembicaraan Mahkamah Besar Bangkok (San Utun) bagi kasus penahanannya dan kedua, karena buku ini diterbitkan oleh anaknya, Haji. Muhm. Amin pada tahun 1958 telah diharamkan oleh pemerintah Thai. Buku-buku yang telah beredar di toko-toko telah ditarik kembali, sementara sisanya yang sedang dalam proses percetakan di Saudara Press Patani telah dimusnahkan.
            Menurut keterangan, Kyai atau Tok guru Patani yang diketahui ahli dalam bidang tafsir kebanyakan merupakan murid-murid Haji Sulong. Beberapa diantaranya, Haji. Mustafa bin Haji. Abdul Rashid (kampung Bandar Patani), Haji. Abdul Kadir Wamud (Nad Tanjung), Haji. Hasan Mak Enggol, Haji. Muhammad Nor Chenak, Haji. Muhammad Pauh (Bendang Jelapang), dan     Haji. Abdul Rahman Padang Ru (Jaha).[24]
Gugusan Cahaya Keselamatan
            Buku ini mengandung lima bab dan satu khatimah:-
            Bab Pertama:  Kenyataan ayat Qur’an dan do’a yang berthabit dengan minta lepas daripada seteru dan bala.
            Bab Kedua:   Kenyataan khasiat Surat al-Waqiah serta do’a dan lain-lain yang berthabit dengan minta murah rezeki dan kaya dan menghilangkan papa.
            Bab Ketiga:  Kenyataan aturan sembahyang hajat dan do’a menunaikan hajat.
            Bab Keempat: Kenyataan hendak ketahui pekerjaan yang akan dibuat baik atau tidak dengan jalan istikharah.
            Bab Kelima:  Kenyataan berbagai do’a dan wirid yang bertaburan yang lain-lain tujuan dan khasiat.
            Khatimah:  Kenyataan wirid yang sangat berkat dunia dan akhirat bagi wali Allah yang besar Habib Abdullah al-Haddad dan ratib baginya.
            Yang paling menarik dari pada buku ini dan yang dipercayai menjadi sebab bagi keharamannya ialah “Muqaddimah” penulis yang menceritakan latar belakang kepada penangkapannya di Patani pada 16 Januari 1948 sehinggalah apabila beliau dibawa ke Ligor karena “bimbang takut jadi kekacauan kalau saya duduk di dalam jel Patani ini”. Selain dari itu, muqaddimah yang agak panjang ini juga, iaitu dari halaman 1 hingga halaman 15, turut memuat senarai tuntutan rakyat Patani kepada kerajaan Siam sebagaimana yang dipersetujui pada pertemuan ulama’ dan pemuka masyarakat Patani pada 1 April 1947 dulu.
            Akhirnya, rasanya perlu dicatat disini maksud penulisan buku ini menurut penulisnya: “supaya boleh jadi petaruhan bagi diri saya sendiri serta mencadangkan kepada anak-anak saya dan zuriah saya boleh beramal wirid dan do’a yang dibentangkan di dalam buku ini, maka minta Allah SWT. memberi taufiq kepada saya dan kepada anak-anak saya dan zuriah saya dan Muslimin semuanya pada meamalkan amalan yang ada dalam buku ini dengan berkekalan selama-lamanya supaya boleh menjadi bekal daripada masa sekarang hingga sampai kepada penghabisan hari”.[25]

Sambungan Bab: III - http://dangerofpatani.blogspot.com/2014/09/bab-iii-perjuangan-kemasyarakatan-haji.html, 




[1] Muhammad Kamal K. Zaman, Fathoni 13 Ogos, (Kelantan: tp, 1996), h.1
[2] Ismail Che'Daud, Tokoh-tokoh Ulama Semenanjung Malayu, (Kota Baru: Majlis Ugama Islam san Adat Istiadat Melayu Kelantan, 1988), h.340-341
[3] Surin Pitsuwan, Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Patan, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 114
[4] Muhammad Kamal K. Zaman, Fatani 13 Ogos (Patani: tp, 1996), h. 4.
[5]  Haji Sulong bersama dengan Ahmad (anak Haji Sulong), Wan Utsman, dan Encik Ishak
[6] Ismail Che Daud, Tokoh-tokoh Ulama Semenanjung Melayu, h. 355-357.
[7] Mohm. Kamal K.Zaman, Fathoni 13 Ogus, h.36
[8] Ahmad Fathy Al-Fathoni, Pengantar Sejarah Patan, (Alor Star: Pustaka Darussalam, 1994), h. 119
[9]  Pitsuwan Surin,Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani (Jakarta : LP3ES), 1989. h. 24.
[10] Pitsuwan Surin,Islam di Muangthai Nasionalisme….  h. 50.
[11] Pitsuwan Surin,Islam di Muangthai Nasionalisme….. h. 53.

[12] Muhammad Kamal K.Zaman, Fathoni 13 Ogos ( Kelantan: tp), 1996. h. 18

[13] Muhammad Kamal K.Zaman, Fathoni 13 Ogos. h. 32
[14] Malek Moh. Zamberi, Umat Islam Patani Sejarah dan Politik (Malaysia: Hisbi Shah Alam), 1993. h. 224

[15] Malek Moh. Zamberi, Umat Islam Patani Sejarah dan Politik (Malaysia: Hisbi Shah Alam), 1993. h. 226
[16] Chapakia Ahmad Omar, Politik dan Perjuangan Masyarakat  Islam di Selatan Thailand ( Malaysia : University Kebangsaan Malaysia), 2001. h. 131

[17] Chapakia Ahmad Omar, Politik dan Perjuangan Masyarakat  Islam di Selatan Thailand. h. 132
[18] Al-Fathoni Ahmad Fathy, Pengantar Sejarah Patani ( Alor Star : Pustaka Darussalam),1994. h. 126

[19] Chapakia Ahmad Omar, Politik dan Perjuangan Masyarakat  Islam di Selatan Thailand ( Malaysia : University Kebangsaan Malaysia), 2001. h. 139

[20]  Al-Fathoni Ahmad Fathy, Pengantar Sejarah Patani. h. 127
[21] Pitsuwan Surin,Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani (Jakarta : LP3ES), 1989. h. 179

[22]  Chapakia Ahmad Omar, Politik dan Perjuangan Masyarakat  Islam di Selatan Thailand. h. 141
[23]  Al-Fathoni Ahmad Fathy, Pengantar Sejarah Patani. h. 129
[24] Ismail Che’ Daud, Tokoh-tokoh Ulama Semenangjung Melayu h 358-362.                                      
[25] Ismail Che'Daud, Tokoh-tokoh Ulama Semenangjung Melayu. h. 361

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar