Konflik di Patani: Institusi Kerajaan Thailand Kirim Tim ke Aceh

“Satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan di Patani adalah dengan mengadakan jajak pendapat atau pemungutan suara. “Self-Determination atau pemungutan suara harus dilakukan, namun perlu adanya pihak ketiga yang memprakarsai hal ini. Selama ini belum ada pihak ketiga yang mengambil jalan tengah. Pemungutan suara akan memunculkan keinginan murni dari muslim Patani mengenai nasib dan masa depan mereka” (Prof. Dato’ Dr. Nik Anuar Nik Mahmud, Institut Alam dan Tamadun Melayu, UKM)

Pemerintah Kerajaan Thailand berkomitmen besar menyelesaikan konflik di Patani Thailand Selatan yang sudah berlangsung setengah abad lebih. Bahkan untuk langkah tersebut Kerajaan Thailand mengirim delegasi khusus guna mencari masukan tentang cara penyelesaian konflik di Aceh yang dinilai cukup sukses. 

Delegasi yang diberinama ‘King Prajadhipok’s Institute of Thailand’ berada di bawah pimpinan Narong Vangsumitr tiba di Banda Aceh, Selasa (21/2) malam. Rombongan beranggotakan 28 personil terdiri dari akademisi perguruan tinggi, pengadilan, jaksa, tentara, dan polis. 

Utusan khusus Raja Thailand yang berada di Aceh selama tiga hari, Rabu (22/2) kemarin juga melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pj Gubernur Aceh Ir Tarmizi A Karim. 

Pertemuan dengan DPRA berlangsung di ruang badan musyawarah lantai II dipimpin Ketua DPRA, Hasbi Abdullah didampingi Ketua Komisi A, Tgk Adnan Beuransah, Abdullah Saleh, Darmuda, dan belasan anggota dewan lainnya. 

Dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam, Adnan Beuransah membeberkan akar persoalan konflik yang terjadi di Aceh.  

“Konflik yang terjadi di Aceh karena faktor perhatian pemerintah pusat yang kurang. Padahal Aceh adalah daerah modal bagi bangsa Indonesia saat perebutan kemerdekaan. Artinya rakyat Aceh menuntut keadilan. Itulah kenapa Aceh bergolak,” ujar Adnan yang juga mantan GAM itu. 

Sedangkan, Darmuda yang mengakui pernah ke Patani beberapa tahun lalu menyarankan kepada delegasi Thailand supaya mencari mediator yang dapat dipercaya kedua belah pihak, baik Pejuang Kemerdekaan Patani maupun pemerintah Thailand.  

Karena, katanya, pengalaman penyelesaian konflik di Aceh bisa dilakukan hingga ke meja perundingan setelah ada mediator dari negera lain atau lembaga dunia yang kredibel dan bisa diterima kedua belah pihak.  

“Kalau tidak ada mediator asing akan sulit menyelesaikan konflik di Thailand Selatan,” ujar Darmuda.

Sumber dari:

aceh.tribunnews.com,