Spaduk Desakan Tentera Siam Keluar dari Bahgian Provinsi Selatan

Geriliyawan Patani di sekitar tiga provinsi Selatan memasang spanduk dan cat semprot ke jalan dan jembatan semalam Senin (22/7/2013).

Kain spanduk menampilkan desakan agar tentara Thailand segera meninggalkan selatan negara itu ditemukan berkibarkan.

Menggunakan tulisan Thai, pesan sama juga ditulis di atas jalan raya. Spanduk sepanjang 3 meter ditemukan digantung di pinggir jalan Lam Mai-Tha Sab di daerah Muang.

Spanduk itu tertulis: "Tentara pergi balik. Ini bukan kampung kamu. Rakyat tidak menginginkan kamu. Tidak layak mati di sini. Jangan biarkan istri dan anak-anak menerima mayat kamu. "Lima lagi jendela dan pesan di atas jalan raya turut ditemukan di Muang Yala, dua di Krong Penang, empat di Than To, empat di daerah Raman, dua di Yaha, lima di Bannang Sata selain di Kabang.

Kepala Polis Kapten Prachuap Nimruang, kepala unit penjinak bom di Narathiwat, mengatakan pesan spanduk dan cat tersebut semprot ditemukan di 38 lokasi di 13 distrik.

Pesan-pesan tersebut, ditulis dalam bahasa Thailand dan naskah Rumi standar Bahasa Malaysia.

Kapten Polis Prachuap mengatakan pesan cat dan spanduk itu kemungkinan dipasang dan dicat pada tengah malam.

Polis berhati-hati untuk pergi keluar memeriksa dan membersihkan spanduk-spanduk dan pesan cat semprot tersebut demi menghindari penyergapan yang dilakukan geriliyawan yang kemungkinan menunggu di daerah-daerah tersebut.

Pemerintah colonial Siam Thailand dan Pejuang dari Barisan Revolusi Nasional (BRN) telah gagal menyepakati 40 hari gencatan senjata di provinsi ujung Selatan Thailand karena pihak Pemerintah Thailand mengkhianati melanggar perjanjian tersebut meski demikian serangan penembakan dan pemboman masih tetap terjadi di wilayah provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut.

Karena berlaku pembunuhan keatas dua orang dari etnis Melayu terbunuh ditembak tentara Thai yang ganas. Aparat Tentera melanggar lebih dulu menembak penduduk sipil, tepat di seorang Guru TK (Tadika) Babo Lie atau Muhammad Yalee Ali di desa Banang Kuwe daerah Banangsta yang terletak di Provinsi Yala, waktu itu Selasa (16/07). Sebelum ini seorang laki Melayu bernama Tolib Safi-e di tembak dan meninggal dunia sebelum sehari dari penembakan guru TK pada Senin 15/07.

Menurut Deep South Watch, lebih dari 5.000 orang telah tewas dan lebih dari 9.000 terluka dalam lebih dari 11.000 insiden, atau sekitar 3,5 insiden dalam sehari, di tiga provinsi di wilayah perbatasan selatan, Yala, Patani, Naathiwat dan empat distrik di Songkhla sejak perjuangan pembebasan Patani dari kerajaan colonial Budha Thailand meletus lagi pada Januari 2004.

Ketiga provinsi tersebut dahulunya merupakan wilayah kesultanan Melayu independen sebelum dianeksasi oleh negara  Buddha Thailand pada tahun 1909. 

Gencatan Senjata Ramadhon Berdarah ..!!

''Setiap pihak yang melanggar, mengganggu atau menyabot kesepakatan ini akan dianggap sebagai pihak yang tidak mencintai damai dan tidak menghormati statement''

Disusun Oleh: Ben (Sekedar Pemerhati Konflik di Patani)

Apa itu Gencatan Senjata

Gencatan senjata bukanlah kesepakatan damai, meskipun tujuannya adalah pemberhentian bentrokan bersenjata, mencegah terjadinya kekerasan. Pencegahan tersebut mungkin saja tidak jelas sampai kapan berlakunya atau hanya berlaku dalam rentang waktu tertentu. Sebuah perjanjian gencatan senjata tidak mengakhiri perang antara pihak-pihak yang bertikai. Perang akan terus berlanjut dengan segala implikasinya bagi pihak-pihak yang bertikai dan pihak-pihak netral.

Sebuah gencatan senjata adalah penghentian kekerasan dalam suatu rentang waktu yang disetujui oleh pihak-pihak yang bertikai. Gencatan senjata bukan perdamaian parsial atau temporer; gencatan senjata hanya merupakan penundaan operasi militer dalam skala tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak.

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

“janganlah kalian lemah dan minta damai padahal kalianlah yang di atas dan Allah (pun) beserta kalian, dan Dia sekali-kali tidak mengurangi (pahala) amal-amal kalian”(Q.S. Muhamad: 35).

Isi Statement Gencatan Senjata

Pemahaman umum antara Dewan Keamanan Nasional Thailand dan Barisan Revolusi Nasional (BRN), kelompok inti yang mewakili masyarakat Melayu Selatan Thailand, untuk mencapai Gagasan Perdamaian Ramadan 2013 adalah batu loncatan guna mencapai perdamaian di provinsi itu.

Fasilitator Pemerintah Malaysia untuk Kelompok Kerja Gabungan Proses Dialog Perdamaian (JWG-PDP) di Thailand Selatan, Datuk Seri Ahmad Zamzamin Hashim, mengatakan dia optimistis dan percaya diri bahwa gagasan tersebut akan diperpanjang melampaui periode yang disepakati.

'Gagasan Perdamaian Ramadan adalah bukti bahwa ada cahaya di ujung terowongan. Kedua pihak menginginkan perdamaian di provinsi dan mereka telah menunjukkan komitmen mereka,' katanya dalam konferensi pers di Kuala Lumpur.

Dia mengatakan Gagasan Perdamaian Ramadan 2013 tercapai, menyusul JWG-PDP keempat yang diselenggarakan di Kuala Lumpur bulan Lalu.

Kelompok Pejuang Kebebasan Patani, Angkatan Bersenjata Barisan Revolusioner Nasional (BRN) Melayu Patani sebelum ini cuba mendukung dan mendorong terlaksananya kesepakatan gencatan senjata bilateral dengan Pemerintah Kolonial Siam Thailand. Pernyataan yang datang dari Ahmad Zamzamin Hasyim, yang mewakili Malaysia, fasilitator perundingan negosiasi perdamaian.

  

Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang merupakan negosiator utama untuk Thailand mengatakan negaranya pasti menyetujui usulan yang datang dari statament  tersebut, sebab kita harus menghentikan pertumpahan darah yang tersebut terjadi, terlebih saat ini pemerintah dan BRN tengah melakukan perundingan damai.

Pemerintah Thailand berjanji akan mematuhi semua aturan dalam sekepakatan gencatan senjata yang nantinya akan membantu mengatur irama perundingan damai. Lebih lanjut keputusan tersebut akan menumbuhkan sikap saling pengertian atara dua belah pihak," kata Paradhon wakil negosiator utama untuk Thailand.

Tanggal dan Waktu Efektif, Delegasi pemerintah Thailand dan pejuang Patani dari Barisan Revolusi Nasional (BRN) telah menyepakati 40 hari gencatan senjata di provinsi ujung Selatan Thailand, menyatakan periode puasa Ramadan sebagai "bulan bebas dari Senjata".

Periode perdamaian yang disepakati berlangsung dari 10 Juli, awal Ramadhan di Thailand, sampai 18 Agustus, menurut Ahmad Zamzamin Hasyim, yang mewakili Malaysia, fasilitator perundingan negosiasi perdamaian. Penetapan ini sangat penting untuk menyediakan jangka waktu tertentu untuk menginformasikan gencatan senjata tersebut ke pos-pos mereka agar perjanjian tidak dilanggar tanpa sengaja ketika sudah berlaku efektif.

Durasinya di masa kini, ketentuan tersebut sering diatur, kemungkinan atas dasar asumsi bahwa kesepakatan damai akan berlangsung dalam waktu dekat. Maka perjanjian tersebut akan berlaku efektif hingga salah satu pihak membatalkannya. Meskipun tidak ada ketentuan yang mengatur hal ini, sangatlah penting bagi pihak yang hendak membatalkan perjanjian tersebut untuk mengumumkan niatnya terlebih dahulu.

Dalam dekade terakhir perjanjian gencatan senjata menjadi semakin penting perannya sebagai perjanjian internasional karena fakta bahwa dalam sebagian besar kasus perjanjian tersebut tidak didahului oleh perjanjian damai seperti yang dahulu berlaku secara universal, namun tetap merupakan sebuah perjanjian yang dapat mengakhiri kekerasan yang terjadi akibat negara-negara yang bertikai.

Batas Demarkasi dan Zona Netral "bebas dari Senjata" mencakup semua provinsi bergolak di Thailand selatan seperti Narathiwat, Patani dan Yala dan lima distrik yaitu Songkhla - Na Thawee, Sadao, Chana, The Pa dan Sabayoi.

"Thailand dan BRN akan bekerja keras untuk memastikan Ramadhan 2013 akan menjadi bulan bebas dari kekerasan untuk menunjukkan ketulusan, komitmen dan keseriusan kedua belah pihak dalam mencari solusi untuk masalah umum melalui platform dialog perdamaian JWG-PDP.

Langkah ini merupakan ujian serius pertama dari upaya mereka untuk mengakhiri kekerasan di meja perundingan.

Para pejuang Patani akan menahan diri dari menargetkan pasukan keamanan, warga sipil Budha dan properti, serta menjamin keamanan non-Muslim di wilayah itu, kata pernyataan tersebut.

Sebagai imbalannya, Thailand akan menahan diri dari "setiap tindakan-tindakan agresif" pada masalah keamanan dan juga menjamin keamanan warga sipil tanpa memandang agama, tambahnya.

Thailand akan terus bertanggung jawab terhadap tindakan pencegahan kejahatan dan pemantauan untuk tujuan keamanan publik.

"Setiap pihak yang melanggar, mengganggu atau menyabot kesepakatan ini akan dianggap sebagai pihak yang tidak mencintai damai dan tidak menghormati statement," klaim pernyataan itu.

Kesepakatan ini rentan dilanggar karena hanya merupakan persetujuan bersama secara verbal dan tanpa penandatanganan hitam di atas putih.

Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang merupakan negosiator utama untuk Thailand, pasukan militer dan polis telah berjanji untuk menurunkan serangan mereka pada tersangka pejuang Patani dan memeriksa orang-orang etnis Melayu pada Ramadhan.

Pemerintah juga mengklaim telah mulai menarik tentara dari wilayah itu dan menggantinya dengan polis dalam upaya untuk mengakhiri ketidakpercayaan masyarakat.

Selama periode Gagasan Perdamaian Ramadhan, Dewan Keamanan Nasional Thailand akan menjamin keamanan dan kesejahteraan semua warganya, terlepas apa latar belakang, ras dan agamanya.

Ahmad Zamzamin mengatakan, saat BRN akan memastikan tidak ada kekerasan terhadap pasukan keamanan dan masyarakat, dan pihaknya juga menjamin hak, kebebasan Dan keamanan non-Muslim.

Ahmad Zamzamin mengatakan Gagasan Perdamaian Ramadhan juga termasuk penarikan personel militer Thailand dari desa-desa etnis Melayu di provinsi Thailand Selatan.

Genjatan senjata adalah perjanjian temporal, akan selesai dengan berakhirnya masa atau dengan merusak perjanjian itu. 

Allah berfirman: 

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“maka, selama mereka berlaku lurus terhadap kalian, hendaklah kalian berlaku lurus (pula) terhadap mereka” (Q.S. At-Taubah: 7).

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

“dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur” (Q.S. Al-Anfal; 58).

Pemerintah Thailand Mengkhianati Perjanjian Damai

Aparat Tentera Karajaan Kolonial Siam Thailand menghianati Perjanjian gencatan senjata, Kesepakatan gencatan senjata, pihak tentara Thailand telah melakukan pelanggaran. Empat hari keadaan kelihatan aman dan damai. Berlaku pembunuhan dua orang dari etnis Melayu terbunuh ditembak tentara Thai yang ganas. Aparat Tentera melanggar lebih dulu menembak penduduk sipil, tepat di seorang Guru TK (Tadika) Babo Lie atau Muhammad Yalee Ali di desa Banang Kuwe daerah Banangsta yang terletak di Provinsi Yala, waktu itu Selasa (16/07). Sebelum ini seorang laki Melayu bernama Tolib Safi-e di tembak dan meninggal dunia sebelum sehari dari penembakan guru TK pada Senin 15/07.

Juru bicara BRN Hasan Toiyib mengklaim Kerajaan Thailand telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang diselenggarakan Kuala Lumpur Malaysia. BRN segera mengadukan kasus tersebut ke Fasilitator Ahmad Zamzamin. Jika tidak ada tindak lanjut, BRN segera akan mengadakan perlawanan kembali terhadap pemerinta Siam Thailand.

Penghianatan Kerajaan Thailand ini dilaporkan ke JWG-PDP oleh Wakil BRN. Bahwa penduduk sipil, Tolib Safi-e dan Muhammad Yalee Ali adalah mangsa yang terbunuh pertama dalam perjanjian gencatan senjata antara Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang merupakan negosiator utama untuk Thailand dan Wakil BRN.

Penembakan pasukan aparat tentera Siam Thailand ke arah warga Melayu Patani merupa pelanggaran gencatan senjata. Kerajaan siam Thailand adalah bangsa yang paling mudah mengingkari kesepakatan dan siap menyerang warga Bangsa Melayu Muslim Patani kapanpun Kerajaan Thailand mau menyerang, meskipun gencatan senjata antara telah dilakukan, namun aparat tentera Siam Thailand tetap saja melakukan serangan ke warga etnis Melayu, utamanya kalau Pejuang Patani meninggalkan ribath (siaga jihad) di tanah pusangkanya.

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

“jika mereka merusak sumpah (janjinya) sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti” (Q.S. At-Taubah: 12).

Kesimpulan :

Apa yang salah dari perjanjian gencatan senjata? Apakah isinya yang tidak efektif? Sebenarnya Gencatan Senjata itu sangatlah Efektif karna menimbulkan perdamaian yang secara berangsur-angsur dan bisa menimbulkan perdamaian yang sesungguhnya, selama Perjanjian Gencatan Senjata Selalu di terapkan di Negara yang bersengketa. Akan tetapi Kesepakatan perjanjian selalu di langgar, Apa penyebabnya? Karna Setiap Isi Perjanjian Gencatan Senjata tidak di cantumkan Penerapan Memberikan Sanksi kepada pihak yang melanggar perjanjian gencatan senjata yang masih berlaku. Anda dapat melihat dari fungsi dan contoh isi Perjanjian Gencatan Senjata BRN Vs Siam Thailand di atas apakah terdapat Sebuah Sanksi Bagi Negara Yang melanggar Perjanjian? Maka disinilah Peran JWG-PDP sebagai Saksi perlu memberikan Sanksi dari Perjanjian tersebut.

Instrumen Konsultatif dari aturan dalam Perjanjian Gencatan Senjata Kuala Lumpur menunjukkan contoh-contoh komite yang baik yang dibentuk oleh perjanjian gencatan senjata. Namun perlunya ada Komisi Repatriasi Negara-negara Netral untuk mengawasi gencatan senjata dengan memperhatikan kepentingan Masyarakat Sipil; Komisi Gencatan Senjata Militer (dengan tim gabungan) untuk mengawasi implementasi gencatan senjata; dan Komisi Pengawasan Negara-negara Netral (dengan tim inspeksinya sendiri) untuk memastikan kepatuhan kedua belah pihak terhadap aturan-aturan dalam perjanjian gencatan senjata tersebut.

Dalam proposal gecatan senjata yang diajukan oleh Fasilitator perundingan negosiasi perdamaian di Kuala Lumpur Malaysia, sayangnya gencatan senjata antara Pemerintah Thailand dan BRN tidak ada pihak yang akan diawasi oleh Komisi Pengawasan Internasional, OIC, Badan ASEAN, EU, atau Badan Khas yang di wakili Fasilitator untuk gencatan senjata tersebut. Alhasil, sangat jarang dalam perjanjian gencatan senjata ada sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian tersebut.

Fasilitator Malaysia Anjur Gencatan Senjata 40 Hari

Delegasi pemerintah Thailand dan pejuang Patani dari Barisan Revolusi Nasional (BRN) telah menyepakati 40 hari gencatan senjata di provinsi ujung Selatan Thailand, menyatakan periode puasa Ramadan sebagai "bulan bebas dari Senjata".

Periode perdamaian yang disepakati berlangsung dari 10 Juli, awal Ramadhan di Thailand, sampai 18 Agustus, menurut Ahmad Zamzamin Hasyim, yang mewakili Malaysia, fasilitator perundingan negosiasi perdamaian.

Malaysia mengumumkan Pemahaman umum dari perjanjian Inisiatif Perdamaian Ramadhan dalam pernyataan yang dirilis setelah pertemuan di Kuala Lumpur, Jumat (12/7/2013).

Pakta "bebas dari Senjata" mencakup semua provinsi bergolak di Thailand selatan seperti Narathiwat, Patani dan Yala dan lima distrik yaitu Songkhla - Na Thawee, Sadao, Chana, The Pa dan Sabayoi.

"Thailand dan BRN akan bekerja keras untuk memastikan Ramadhan 2013 akan menjadi bulan bebas dari kekerasan untuk menunjukkan ketulusan, komitmen dan keseriusan kedua belah pihak dalam mencari solusi untuk masalah umum melalui platform dialog perdamaian JWG-PDP", kata pernyataan itu.

Langkah ini merupakan ujian serius pertama dari upaya mereka untuk mengakhiri kekerasan di meja perundingan.

Para pejuang Patani akan menahan diri dari menargetkan pasukan keamanan, warga sipil Budha dan properti, serta menjamin keamanan non-Muslim Budha Siam di wilayah itu, kata pernyataan tersebut.

Sebagai imbalannya, Thailand akan menahan diri dari "setiap tindakan-tindakan agresif" pada masalah keamanan dan juga menjamin keamanan warga etnis Melayu keturunan Patani tanpa memandang agama, tambahnya.

Thailand "akan terus bertanggung jawab terhadap tindakan pencegahan kejahatan dan pemantauan untuk tujuan keamanan publik," kata pernyataan itu.

"Setiap pihak yang melanggar, mengganggu atau menyabot kesepakatan ini akan dianggap sebagai pihak yang tidak mencintai damai dan tidak menghormati statement," klaim pernyataan itu.

"Ini adalah batu loncatan untuk apa yang ingin kita capai di masa depan. Jika tidak ada insiden, kita dapat melihat cahaya di ujung terowongan. Ini akan menjadi preseden, batu loncatan," kata Ahmad wartawan di ibukota Malaysia.

Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang merupakan negosiator utama untuk Thailand, pasukan militer dan polis telah berjanji untuk menurunkan serangan mereka pada tersangka pejuang Patani dan memeriksa orang-orang etnis Melayu pada Ramadhan.

Pemerintah juga mengklaim telah mulai menarik tentara dari wilayah itu dan menggantinya dengan polis dalam upaya untuk mengakhiri ketidakpercayaan masyarakat.

Kekerasan konflik entis di wilayah Selatan yang didominasi entis Melayu telah merenggut lebih dari 5.000 nyawa warga sipil, tentara, polis, pejabat negara colonial Budha Thailand dan pejuang Melayu Patani, sejak mulai lagi pada Januari 2004.

Yingluck Rangkap Jabatan Menhan, Konflik Selatan Terus Meningkat

Tiap kali kekuasaan di negara berjuta bhiksu ini berganti, pemerintahan yang naik condong mengulur-ulur isu Thailand Selatan yang merupakan salah satu konflik internal paling mematikan di Asia Tenggara ini.

Respons mereka selalu memakai konsepsi kedudukan negara yang ketinggalan zaman dan diperkeruh perselisihan di dalam birokrasi serta persaingan politik skala nasional.

Untuk pertamakalinya kebijakan keamanan baru yang mengakui dimensi politik dalam konflik di kawasan itu diterbitkan tahun ini. Kebijakan ini juga mengidentifikasi desentralisasi dan dialog dengan Pejuang Pembebasan Patani dari BRN-Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani sebagai bagian dari solusi.

Dialog dan desentralisasi mungkin adalah solusi-solusi yang enggan diterapkan para elit politik Bangkok sekarang namun perubahan yang diperlukan ini akan semakin sulit terjadi seiring perjalanan waktu.

Sementrara itu Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan Thailand. Yingluck mengaku keputusannya itu didasari keinginannya untuk meningkatkan hubungan antara militer di Thailand.

Yingluck menjadi perempuan pertama di Thailand yang menjabat Menteri Pertahanan, setelah dilakukan reshuffle kabinet Senin 1 Juli kemarin. Tetapi penunjukkan diri Yingluck sebagai Menhan Thailand mendapatkan kecaman dari pihak partai oposisi.

Partai Demokrat yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengatakan, Yingluck dianggap ingin mengintervensi militer dengan menjabat sebagai menhan. Abhisit juga mengatakan bahwa pemerintah mengincar dua posisi penting lainnya dalam Kementerian Pertahanan Thailand.

"Pemerintah ingin mempengaruhi reshuffle. Setelah mendapatkan posisi menhan, mereka ingin menambahkan posisi deputi menteri pertahanan," ujar Abhisit, seperti dikutip The Bangkok Post, Selasa (2/7/2013).

Yungluck pun membantah keras tuduhan Abhisit itu. "Saya memutuskan untuk merangkap jabatan sebagai menhan, untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan militer. Memegang dua jabatan (pm dan menhan), bisa membangun pengertian dengan militer," jelasnya.

Menurutnya, dengan pengalamannya selama dua tahun sebagai Direktur Komando Operasi Keamanan Internal dianggapnya mampu untuk memimpin Kementerian Pertahanan Thailand.

Namun, apabila kekerasan dibiarkan berevolusi dengan percepatan yang ada kini, Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan Thailand ini akan menantang sejauh mana kemampuan pemerintah untuk merespon dengan ketentuan-ketentuannya sendiri.

Selama Bangkok gamang, para geriliyawan Patani pun akan menjadi lebih cakap dan berani. Serangan-serangan mereka telah mendatangkan perhatian tambahan yang mungkin skalanya belum mengundang publik untuk menuntut pendekatan baru. Kadangkala ada peristiwa hebat yang sesaat merebut perhatian publik seperti yang terjadi sekarang ini.

Kebijakan yang ditelurkan Dewan Keamanan Nasional awal tahun ini mengenai suatu skema penyelesaian konflik sebenarnya cukup menjanjikan karena mengakui dimensi politik dari konflik ini dan memasukkan dialog dan desentralisasi sebagai strategi resmi. Sayangnya implementasi dari inisiatif ini terganggu oleh pergumulan politik dan birokasi.

Namun, wilayah itu masih menjadi arena permainan politik. Pejabat sipil wilayah selatan dan di Bangkok terkebiri oleh perlunya menghormati kedudukan militer di kawasan itu dan terjebak dalam pencarian opsi yang dapat menghentikan kekerasan tanpa berkomitmen terhadap reformasi politik.

Pengerahan sekitar 60.000 aparat bersenjata, perumusan berbagai undang-undang keamanan khusus dan penganggaran miliaran dollar AS adalah langkah-langkah yang gagal menurunkan korban jiwa atau menangani konflik di selatan yang berkelanjutan sekarang  ini.

Bom Menghantam Truk Militer, 8 Tentara Tewas

Gerilyawan Pembebasan Patani di bagian selatan Thailand membunuh delapan tentara dalam serangan bom pinggir jalan Sabtu (29/06), beberapa hari setelah pemerintah menolak tuntutan bagi gencatan senjata untuk menghormati bulan suci Ramadhan yang mulai bulan depan.

Provinsi Yala, Pattani dan Narathiwatdi di bagian selatan negeri itu berpenduduk majoritay etnis Melayu. Banyak gerilyawan dari wilayah itu menentang kekuasaan pemerintah pusat selama beberapa dekade dan kekerasan kembali merebak pada tahun 2004.

Seperti dilansir Reuter, Sabtu (29/6/2013) bom seberat 60 kg itu meledak ketika tentara dengan satu truk militer melintasi jalan satu desa Beho, Krongpinang di provinsi Yala, kata polis. Dua orang tentara lagi menderita cedera dan dua penduduk desa yang mengendarai sepeda motor di belakang truk itu juga luka-luka ringan, kata polis.

Pembicaraan perdamaian dengan gerilyawan Pembebasan Patani awal tahun ini tak berhasil menghentikan kekerasan di kawasan selatan tempat lebih 5.300 orang meninggal sejak Januari 2004.

Pekan ini Barisan Revolusi Nasional (BRN), salah satu kelompok gerilyawan yang beroperasi di bagian Selatan Thailand dan peserta dalam pembicaraan tersebut, mengusulkan gencatan senjata selama Ramadhan, yang mulai pada sekitar 10 Juli.

Mereka juga menuntut pembebasan semua tahanan di Selatan dan diterimanya Malaysia sebagai mediator. Pemerintah menolak tuntutan tersebut.

Tiga provinsi yang didominasi warga etnis Melayu merupakan bagian dari kesultanan Melayu Patani hingga dicaplok oleh kolonial Siam-Thailand pada 1909

Sebelum ini, sebuah bom menghantam truk rombongan militer kolonial Thailand yang melukai tiga prajurit, pada Ahad (23/06/) pagi, pada Provinsi yang sama.

Lima kilogram bom menghancurkan truk pick-up yang membawa prajurit paramiliter itu. Tiga petugas lainnya terluka.

Bom itu ditempatkan dalam alat pemadam kebakaran kecil dan diledakkan dengan remote control. Alat pemadam kebakaran berisi bom itu disembunyikan di satu tiang listrik di jalur lalu lintas pulau di ibu kota Provinsi Yala.

The Persecution of the Malay Patani

The oppression and violence to which Malay Muslims in Patani, an autonomous region affiliated to Thailand, are subjected is little known to the world public. But this terrible persecution in these fertile and wealthy lands in Southeast Asia has been going on for some 200 years.

The persecution of the Malay Patani Muslims began with the Rama dynasty that took over the Pattani administration in 1782. This dynasty made Bangkok the capital and established a centralized administration. It was then that the conflict between the Malay Patani  and the local people known as the Siamese broke out. Many Patani towns were burned down and ruined during the conflict, many military defensive positions were destroyed and some 4000 Malay Patani Muslims were taken captive by the Siamese.

Patani towns were burned down and ruined during the conflict

The Siamese inflicted terrible tortures on the Malay Muslims they took captive. They sewed their ears and legs together with a strong cord made of a kind of hemp. The Muslims they brought to Bangkok under that ghastly torture were put to work as slaves digging ditches with no tools or equipment. The sultan of Patani was savagely killed by the Siamese at the end of the fighting. After the war, Patani was divided into 7 regions by Thailand and forced to pay taxes and spent the next 70 years under total Siamese rule.

The Muslims they brought to Bangkok

In 1909, the Siamese gave Patani a kind of nominal independence, but the oppression by the Thai administration continued at the same pace as before. The Malay Patani rose up time and time again for full independence, but were savagely put down every time. There was a huge increase in migration to Malaysia at that time.

The Thai administration followed a policy of pressure and assimilation aimed at destroying the Malay identity of the Patani people. The first measure was to completely ban the activities of Muslim educational institutions in 1932. In 1944, a wide-ranging campaign of annihilation was initiated, with the leaders of the Patani Muslims and their families being savagely slaughtered by Buddhists. It was forbidden to obey Islamic laws or engage in Islamic worship, while Buddhist beliefs were also imposed on the people. Buddhism was forcibly taught in schools, and Muslim students were even forced to act according to Buddhist teachings.

Muslim students were even forced to act according to Buddhist teachings

The Thai administration also perpetrated terrible mass killings of Malay Muslims at various times. In 1944, 125 Muslim families were burned alive in the Belukar Samak region alone. The Thai administration’s policies of assimilation manifested themselves in all spheres of life. Many mosques in Patani were torn down.

125 Muslim families were burned alive in the Belukar Samak region alone

Eminent Muslim scholars were martyred for suspicious reasons in health institutions established by the Thai regime and unsolved killings and disappearances became part of the Malay Patani people’s daily lives.

Forum Bicara Patani: Mahasiswa dan Masyarakat Melayu di Selatan Thailand Diskusikan Masa Depan

"Tak ada jaminan setelah pembicaraan itu kita tak akan di-blacklist. Seseorang bisa jadi mata-mata dan melaporkan apapun yang kami lakukan dan bicarakan, tetapi kebutuhan kami untuk berbicara telah mengatasi ketakutan kami "  (Aktivis mahasiswa di Pattani)

Ditengah harapan yang tinggi terhadap perdamaian setelah puluhan tahun perang, Mahasiswa dan Masyarakat Melayu di Thailand Selatan tengah berdiskusi untuk masa depan tanah air mereka, meskipun ada kekhawatiran bahwa mereka akan masuk daftar hitam karena ide-ide yang mereka ungkapkan.

"Tak ada jaminan setelah pembicaraan itu kita tak akan di-blacklist. Seseorang bisa jadi mata-mata dan melaporkan apapun yang kami lakukan dan bicarakan, tetapi kebutuhan kami untuk berbicara telah mengatasi ketakutan kami " kata seorang aktivis mahasiswa di Pattani.

Sebuah kelompok mahasiswa Melayu Selatan Thailand telah berkumpul untuk mendiskusikan masa depan mereka.

Pertemuan itu terjadi beberapa bulan setelah pemerintah menandatangani kesepakatan dengan kelompok Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada bulan 28 Februari yang mengadakan pembicaraan untuk membangun perdamaian di Thailand selatan.

Pejabat Thailand telah mengagendakan duduk pada bulan Juni untuk putaran ketiga pembicaraan dengan BRN baru ini, mencoba menyelesaikan konflik internal yang paling mematikan di Asia Tenggara tersebut. Beberapa rincian telah muncul dari dua putaran awal pembicaraan damai yang ditengahi oleh  Malaysia, antara pemerintah dan BRN tersebut.

Namun kesepakatan telah menimbulkan harapan tinggi di kalangan umat Melayu Islam di Selatan untuk mengekspresikan ide-ide bagi masa depan mereka, sebuah praktek yang  dipandang sebagai tabu atau anti pemerintah di masa lalu.

Mereka telah membuka diskusi dalam pertemuan dan media sosial, memicu perdebatan tentang aspirasi politik di wilayah mereka.

Namun mereka pesimistis pembicaraan akan membuahkan hasil yang memuaskan. Otonomi yang diperluas, menurut sekelompok  mahasiswa di Pattani, 'haram' dibicarakan dalam dialog itu.

Konstitusi Thailand menetapkan bahwa wilayah negara tidak dapat dibagi dan berbicara pejuang Patani sama saja dengan pengkhianatan.

"Warga berharap kekerasan menurun ketika pembicaraan dimulai. Itu tidak terjadi, jadi sekarang mereka mencoba untuk lebih memahami proses perdamaian ini," kata Pongsak Yingcharoen, walikota kota Yala.

Barisan Revolusi Nasional (BRN)  adalah salah satu dari beberapa kelompok yang berjuang untuk membebaskan diri dari penjajah kolonial Thailand. Mereka juga menyerukan Melayu menjadi bahasa resmi dan menggantikan kurikulum sekolah yang Buddhis-sentris.

Melayu Muslim di provinsi Selatan Thailand merasa kesal di bawah kekuasaan penjajahan Bangkok selama bertahun-tahun. Mereka meyakini, Thailand mencaplok wilayah yang sebelumnya merupakan Kesultanan Melayu Patani abad yang lalu itu.

Selama bertahun-tahun, pemerintah kolonial Thailand berusaha untuk menanamkan rasa nasionalisme yang kuat dalam populasi berbahasa Melayu. Lagu kebangsaan Siam disiarkan dengan pengeras suara di pagi hari dan petang hari.

Banyak warga Melayu mengatakan kebijakan asimilasi pemerintah yang keras telah menyebabkan penindasan agama, bahasa, dan budaya. 

Namun beberapa pengamat mengatakan perubahan sedang berlangsung dan menemukan momentum sejak pembicaraan dimulai. Grafiti hujatan di beberapa sudut kota telah dihapus.

"Untuk waktu yang lama, kepentingan negara Thailand adalah untuk mengkonsolidasikan kontrol di perbatasan," kata Thomas Park, direktur regional untuk konflik dan pemerintahan di Asia Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di AS, pada Reuters.

Otonomi dulu adalah kata yang buruk, tapi sekarang ada diskusi terbuka tentang hak menentukan nasib sendiri.

Srisompob Jitpiromsri dari lembaga think tank Deep South Watch mengatakan ia juga melihat perubahan sikap pemerintah. "Pola pikir banyak pembuat kebijakan yang berbeda, mereka telah menjadi lebih menerima tuntutan dari penduduk setempat," kata Srisompob.

Walikota Yala, Pongsak Yingcharoen, mengatakan pembicaraan ini mengangkat harapan, jadi sekarang mereka mencoba untuk lebih memahami proses perdamaian ini," kata Pongsak.

Perpanjang Keadaan Darurat di PATANI Selatan Thailand

Pemerintah Thailand memperpanjang keadaan darurat di kawasan Selatan negeri itu. Perpanjangan tersebut berlaku sejak Kamis (20/6/2013) sampai dengan tiga bulan ke depan. Sementara pemerintah dan Pejuang Kebebasan Patani masih melakukan negosiasi perdamaian.

Kekerasan dalam catatan otoritas Thailand masih acap terjadi di tiga provinsi di selatan, yakni Pattani, Narathiwat, dan Yala. "Perpanjangan keadaan darurat untuk ketiga provinsi ini," kata Deputi Juru Bicara Pemerintah Pakdiharn Himathongkham.  

Sementara Pemerintah Thailand juga menerima perpanjangan pemberlakukan Peraturan Keamanan Internal (ISA) di Provinsi Songkhla pada distrik Nathawi, Sabayoi, Thepha, dan Chana. Pemberlakuan ISA juga mendapatkan perpanjangan di Provinsi Pattani di distrik Mae Lan.

Pada Senin dini hari, seorang aparat keamanan tewas dan satu lagi terluka di Pattani. Mereka menjadi korban bom pinggir jalan.

Sejak 2004, ratusan orang tewas atau terluka dalam konflik bersenjata antar pemerintah kolonial Siam-Thailand dan Pejuang Kebebasan Patani. Pemerintah Malaysia, sementara itu, menjadi fasilitator untuk dialog antara Pemerintah Thailand dan Barisan Revolusi Nasional (BRN). Pejuang Patani ini adalah satu dari sekian banyak gerakan yang angkat senjata melawan Pemerintah kolonial Siam-Thailand.

Kendati demikian, dalam dua sesi dialog damai, belum ada kata sepakat berarti. Putaran ketiga dialog bakal dihelat pada Kamis (13/6/2013).

Sebenarnya Melayu Muslim di Selatan Thailand hidup berdampingan secara damai dengan warga beragama lain. Ada orang Budha, China, dan Kristen di bahgian provinsi Selatan yang mendapatkan hak sama sebagaimana warga, walaupun etnis Melayu di sini minority yang majority masyarakat Thailand adalah Budha, yaitu sekitar 90 persen.

Namun berbeda dengan kondisi PATANI di Selatan Thailand yang 85 persennya warga etnis Melayu, acapkali situasinya memanas oleh tindakan militer kolonial Thailand.

Sri Sultan Hamengku Buwono X: Konflik Thailand Selatan Perlu Dialog, Pemimpin Adil

Saya mengerti dan mendengar persoalan di Selatan Thailand. Saya miliki kepercayaan bahwa pemimpin Thailand juga beragama. Pemimpin harus memiliki rasa keadilan, Rasa aman dan nyaman bukan hanya aspek penegakan hukum, tapi agar warga masyarakat nuraninya merasa nyaman, (Sri Sultan Hamengku Buwono X).

Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan persoalan konflik di wilayah Thailand Selatan dapat diselesaikan dengan upaya dialog yang didukung oleh pemimpin yang adil.

Hal itu disampaikan Sultan di sela menjamu makan malam delegasi Thailand Selatan, Kamis malam 30 Mei 2013, yang berkunjung ke Yogyakarta untuk mempelajari sistem pendidikan dan kepemimpinan untuk dapat diterapkan di negaranya.

“Untuk melakukan dialog memang memerlukan waktu yang panjang. Hal itu lebih baik dari pada kita tidak pernah berani mengupayakannya sehingga menjadikan orang menjadi korban,” katanya.

Sri Sultan dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Menteri Agama Suryadharma Ali tersebut juga memberikan nasihat bahwa pemimpin tidak boleh membedakan asal-usul dan agama rakyatnya.

Pemimpin, katanya, justru memiliki visi untuk menjaga kerukunan antarumat beragama di daerahnya. “Saya mengerti dan mendengar persoalan di Selatan Thailand. Saya miliki kepercayaan bahwa pemimpin Thailand juga beragama. Pemimpin harus memiliki rasa keadilan,” katanya.

Ia juga mengemukakan bahwa dirinya sebagai pemimpin Keraton Yogyakarta yang beragama Islam, namun tetap memiliki tugas untuk membangun kebersamaan antar umat agama. “Memang itu bukan tugas yang mudah, namun tetap harus menjadi kewajiban seorang pemimpin,” katanya.

Selain itu, kata Sultan, menjadi pemimpin juga harus menjamin keamanan rakyatnya, baik secara hukum maupun nurani. “Rasa aman dan nyaman bukan hanya aspek penegakan hukum, tapi agar warga masyarakat nuraninya merasa nyaman,” katanya.

Sementara itu, Deputi Sekjen Pusat Pemerintahan Provinsi Perbatasan Thailand Selatan (The Southern Border Province Administrative Centre/SBPAC), Lertkiat Wongpotipun mengaku kagum dengan Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa dan agama namun dapat hidup berdampingan dengan baik.

"Kedatangan kami ke Indonesia khususnya di Yogyakarta adalah untuk mencari jalan keluar konflik yang ada di Thailand Selatan. Kami akan menyampaikan semua masukan dari Sultan kepada perdana menteri kami," katanya.

Sebelumnya Delegasi Thailand Selatan yang terdiri atas pemerintah, tokoh masyarakat serta warga provinsi Pattani, Songkhla, Yala, Narathiwat dan Satun telah mengunjungi Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta serta Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak.

Kunjungan tersebut telah dijadwalkan oleh Kementerian Agama RI sebagai wujud kerjasama dengan pemerintah Thailand Selatan. Hal itu dilakukan untuk mencari jalan keluar konflik yang berlangsung di wilayah Thailand Selatan

Bom..!! Lima Anggota Paramiliter Kolonial Tewas

Lima anggota paramiliter Thailand tewas dan seorang lainnya terluka parah ketika sebuah bom yang ditanam di sebuah jalan di Thailand Selatan meledak. Demikian keterangan polis setempat, Jumat (24/5/2013).

Serangan pagi hari itu seakan menjadi pengingat bahwa pejuang di kawasan selatan yang dihuni majority warga Melayu Muslim belum menghentikan perlawanan terhadap pasukan kolonial Thailand meski pembicaraan damai terus digelar di Malaysia.

Menurut keterangan polis, pasukan paramiliter itu tengah menumpangi sebuah truk untuk bertemu dengan para pemimpin etnis Melayu di desa Bereh distrik Saiburi, Pattani, salah satu provinsi di Thailand Selatan yang selama satu dekade terakhir diguncang peperangan.

"Empat anggota paramiliter tewas dan dua lainnya cedera, termasuk komandan pasukan yang terluka parah," kata Sersan Montri Pramee dari Kepolisian Saiburi.

"Mereka (Pejuang Kemerdekaan Patani) ingin menciptakan situasi gaduh dalam hari-hari penting ini," tambah Prommee merujuk pada hari libur Buddha, terpenting di kalender Thailand.

Para pengamat mengatakan, Pejuang Kebebasan Patani sudah mengembangkan cara membuat bom yang jauh lebih baik serta mengembangkan teknik peledakan untuk menyebabkan lebih banyak korban dari pihak lawanan.

Sebelumnya, pada Kamis (23/5/2013), seorang anggota paramiliter tewas dan seorang geriliyawan gugur dalam baku tembak di Narathiwat yang berbatasan dengan Malaysia. Sementara sehari sebelumnya, seorang etnis Melayu ditembak mati di siang bolong.

Serentetan aksi berdarah pekan ini menyusul perundingan resmi pertama antara Pemerintah Thailand dan perwakilan kelompok pejuang Barisan Revolusi Nasional (BRN) di Malaysia.

Sebelumnya, pembicaraan sudah digelar pada Maret dan April. Namun, sejak itu, aksi kekerasan justru semakin meningkat di Thailand Selatan.

Terus meningkatnya aksi kekerasan ini menimbulkan pertanyaan apakah Thailand benar-benar berunding dengan jujur iklas dengan para pemimpin BRN yang bisa mengendalikan solusi yang damai antara kedua belah pihak.

Putaran Kedua, BRN Daftar Lima Poin Tuntutan

Putaran kedua pembicaraan damai berlangsung pada Senin (29/03) di ibukota Malaysia.

Thailand akan menunggu untuk mengamati apakah kekerasan di kawasan ujung Selatan berkurang sebelum babak lanjutan pembicaraan damai pada Juni ini, kata seorang pejabat senior pemerintah Selasa setelah putaran kedua pembicaraan dengan memimpin gerilyawan kemerdekaan Patani.

Sekjen Dewan Keamanan Nasional (NSC) Paradorn Pattanathabut, yang memimpin tim negosiasi Thailand, mengatakan bahwa pemimpin Barisan Revolusi Nasional Patani (BRN) berjanji untuk berkoordinasi dengan gerakan terkait guna menghentikan serangan terhadap pasukan pemerintah dan warga sipil di provinsi perbatasan selatan Thailand, seperti yang diminta pemerintah Thailand.

Wilayah ini dulunya adalah daerah kesultanan Melayu Patani sampai dengan dianeksasi oleh Bangkok sekitar seabad lalu, dan sejak itu pemberontakan sering terjadi. Namun, pihak berwenang kolonial Thailand percaya bahwa pejuang BRN yang paling berpengaruh di daerah itu.

Pembicaraan-pembicaraan terjadi pada klip video di YouTube oleh BRN yang terbilang daftar lima poin tuntutan kepada pemerintah Thailand.

Petugas Perhubungan BRN Hassan Taib, yang juga bergabung dengan perundingan perdamaian dengan otoritas Thailand, membaca tuntutan pada situs-situs video-sharing.

BRN menyiarkan tuntutannya dalam YouTube, termasuk menuntut untuk menjalankan pemerintahan sendiri secara adil.

Menurut Abdulkarim Khalib selah seoarang Staff Deligasi BRN mengatakan, perbicaran harus berpedoman kepada Sejarah bahwa Patani adalah sebuah bangsa yang tertindas.

Pembicaraan akan berlanjut dengan tuntutan bahwa.

1. Kerajaan kolonial Siam-Thailand harus menerima Kerajaan Malaysia sebagai mediator, bukan fasilitator.

2. Pembicaraan terjadi di antara Bangsa Patani yang dipimpin oleh BRN dengan kolonial Siam-Thailand.

3. Dalam pembicaraan, perlu ada pengamatan oleh perwakilan dari Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) atau Organisasi Kerja sama Islam, atau kelompok-kelompok LSM lainnya selama putaran berikutnya pertemuan-pertemuan.

4. Membebas semua tersangka yang ditahan dan pencabutan semua surat-surat perintah tanpa syarat.

5. Kolonial Siam-Thailand harus mengakui bahwa BRN adalah gerakan Pembebasan Bangsa Patani, bukan pemisah.

Ini adalah normal bagi BRN untuk membuat permintaan keadilan yang demikian, mencerminkan keinginan rakyat.

Letjen Paradorn menambahkan, bahwa Thailand berdiri teguh dalam dialog bahwa proses perdamaian harus sesuai dengan konstitusi Thailand dan bahwa setiap langkah untuk memisahkan pemerintah Thailand atau mendirikan negara baru yang tidak dapat diterima. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Permintaan BRN di website tidak bisa diartikan sebagai kegagalan pembicaraan damai mengutip pernyataan Paradorn.

"Kami tidak gagal. Kami dengar pandangan mereka tetapi tidak menjanjikan mereka," kata Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand, Paradorn Pattanathabutr, mengacu pada kegagalan perundingan di Malaysia, Senin lalu.

Thailand mengadakan pembicaraan perdamaian resmi pertama dengan perwakilan dari Barisan Revolusi Nasional (BRN) di Malaysia pada Maret dan putaran lain pada April, tetapi serangan mematikan terus berlanjut.

Paradorn, yang adalah kepala konsultan Thailand dengan pejuang kebebasan Patani dari BRN, mengatakan pertemuan akan segera berlangsung, dengan konsultasi dijadwalkan pada 13 Juni mendatang. Putaran berikutnya pembicaraan dijadwalkan untuk Juni 13.

Lebih dari 5.000 orang tewas dan lebih dari 9.000 terluka dalam lebih dari 11.000 insiden, atau sekitar 3,5 hari, di Patani Selatan Thailand, etnis Melayu mendominasi tiga provinsi perbatasan selatan, Yala, Pattani, Narathiwat dan empat kabupaten Songkhla, karena kekerasan meletus pada Januari 2004, menurutDeep South Watch, yang memonitor kekerasan daerah.