''Setiap pihak yang melanggar, mengganggu atau menyabot kesepakatan ini akan dianggap sebagai pihak yang tidak mencintai damai dan tidak menghormati statement''
Apa itu Gencatan Senjata
Gencatan senjata bukanlah kesepakatan damai, meskipun tujuannya adalah pemberhentian bentrokan bersenjata, mencegah terjadinya kekerasan. Pencegahan tersebut mungkin saja tidak jelas sampai kapan berlakunya atau hanya berlaku dalam rentang waktu tertentu. Sebuah perjanjian gencatan senjata tidak mengakhiri perang antara pihak-pihak yang bertikai. Perang akan terus berlanjut dengan segala implikasinya bagi pihak-pihak yang bertikai dan pihak-pihak netral.
Sebuah gencatan senjata adalah penghentian kekerasan dalam suatu rentang waktu yang disetujui oleh pihak-pihak yang bertikai. Gencatan senjata bukan perdamaian parsial atau temporer; gencatan senjata hanya merupakan penundaan operasi militer dalam skala tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak.
فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
“janganlah kalian lemah dan minta damai padahal kalianlah yang di atas dan Allah (pun) beserta kalian, dan Dia sekali-kali tidak mengurangi (pahala) amal-amal kalian”(Q.S. Muhamad: 35).
Isi Statement Gencatan Senjata
Pemahaman umum antara Dewan Keamanan Nasional Thailand dan Barisan Revolusi Nasional (BRN), kelompok inti yang mewakili masyarakat Melayu Selatan Thailand, untuk mencapai Gagasan Perdamaian Ramadan 2013 adalah batu loncatan guna mencapai perdamaian di provinsi itu.
Fasilitator Pemerintah Malaysia untuk Kelompok Kerja Gabungan Proses Dialog Perdamaian (JWG-PDP) di Thailand Selatan, Datuk Seri Ahmad Zamzamin Hashim, mengatakan dia optimistis dan percaya diri bahwa gagasan tersebut akan diperpanjang melampaui periode yang disepakati.
'Gagasan Perdamaian Ramadan adalah bukti bahwa ada cahaya di ujung terowongan. Kedua pihak menginginkan perdamaian di provinsi dan mereka telah menunjukkan komitmen mereka,' katanya dalam konferensi pers di Kuala Lumpur.
Dia mengatakan Gagasan Perdamaian Ramadan 2013 tercapai, menyusul JWG-PDP keempat yang diselenggarakan di Kuala Lumpur bulan Lalu.
Kelompok Pejuang Kebebasan Patani, Angkatan Bersenjata Barisan Revolusioner Nasional (BRN) Melayu Patani sebelum ini cuba mendukung dan mendorong terlaksananya kesepakatan gencatan senjata bilateral dengan Pemerintah Kolonial Siam Thailand. Pernyataan yang datang dari Ahmad Zamzamin Hasyim, yang mewakili Malaysia, fasilitator perundingan negosiasi perdamaian.
Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang merupakan negosiator utama untuk Thailand mengatakan negaranya pasti menyetujui usulan yang datang dari statament tersebut, sebab kita harus menghentikan pertumpahan darah yang tersebut terjadi, terlebih saat ini pemerintah dan BRN tengah melakukan perundingan damai.
Pemerintah Thailand berjanji akan mematuhi semua aturan dalam sekepakatan gencatan senjata yang nantinya akan membantu mengatur irama perundingan damai. Lebih lanjut keputusan tersebut akan menumbuhkan sikap saling pengertian atara dua belah pihak," kata Paradhon wakil negosiator utama untuk Thailand.
Tanggal dan Waktu Efektif, Delegasi pemerintah Thailand dan pejuang Patani dari Barisan Revolusi Nasional (BRN) telah menyepakati 40 hari gencatan senjata di provinsi ujung Selatan Thailand, menyatakan periode puasa Ramadan sebagai "bulan bebas dari Senjata".
Periode perdamaian yang disepakati berlangsung dari 10 Juli, awal Ramadhan di Thailand, sampai 18 Agustus, menurut Ahmad Zamzamin Hasyim, yang mewakili Malaysia, fasilitator perundingan negosiasi perdamaian. Penetapan ini sangat penting untuk menyediakan jangka waktu tertentu untuk menginformasikan gencatan senjata tersebut ke pos-pos mereka agar perjanjian tidak dilanggar tanpa sengaja ketika sudah berlaku efektif.
Durasinya di masa kini, ketentuan tersebut sering diatur, kemungkinan atas dasar asumsi bahwa kesepakatan damai akan berlangsung dalam waktu dekat. Maka perjanjian tersebut akan berlaku efektif hingga salah satu pihak membatalkannya. Meskipun tidak ada ketentuan yang mengatur hal ini, sangatlah penting bagi pihak yang hendak membatalkan perjanjian tersebut untuk mengumumkan niatnya terlebih dahulu.
Dalam dekade terakhir perjanjian gencatan senjata menjadi semakin penting perannya sebagai perjanjian internasional karena fakta bahwa dalam sebagian besar kasus perjanjian tersebut tidak didahului oleh perjanjian damai seperti yang dahulu berlaku secara universal, namun tetap merupakan sebuah perjanjian yang dapat mengakhiri kekerasan yang terjadi akibat negara-negara yang bertikai.
Batas Demarkasi dan Zona Netral "bebas dari Senjata" mencakup semua provinsi bergolak di Thailand selatan seperti Narathiwat, Patani dan Yala dan lima distrik yaitu Songkhla - Na Thawee, Sadao, Chana, The Pa dan Sabayoi.
"Thailand dan BRN akan bekerja keras untuk memastikan Ramadhan 2013 akan menjadi bulan bebas dari kekerasan untuk menunjukkan ketulusan, komitmen dan keseriusan kedua belah pihak dalam mencari solusi untuk masalah umum melalui platform dialog perdamaian JWG-PDP.
Langkah ini merupakan ujian serius pertama dari upaya mereka untuk mengakhiri kekerasan di meja perundingan.
Para pejuang Patani akan menahan diri dari menargetkan pasukan keamanan, warga sipil Budha dan properti, serta menjamin keamanan non-Muslim di wilayah itu, kata pernyataan tersebut.
Sebagai imbalannya, Thailand akan menahan diri dari "setiap tindakan-tindakan agresif" pada masalah keamanan dan juga menjamin keamanan warga sipil tanpa memandang agama, tambahnya.
Thailand akan terus bertanggung jawab terhadap tindakan pencegahan kejahatan dan pemantauan untuk tujuan keamanan publik.
"Setiap pihak yang melanggar, mengganggu atau menyabot kesepakatan ini akan dianggap sebagai pihak yang tidak mencintai damai dan tidak menghormati statement," klaim pernyataan itu.
Kesepakatan ini rentan dilanggar karena hanya merupakan persetujuan bersama secara verbal dan tanpa penandatanganan hitam di atas putih.
Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang merupakan negosiator utama untuk Thailand, pasukan militer dan polis telah berjanji untuk menurunkan serangan mereka pada tersangka pejuang Patani dan memeriksa orang-orang etnis Melayu pada Ramadhan.
Pemerintah juga mengklaim telah mulai menarik tentara dari wilayah itu dan menggantinya dengan polis dalam upaya untuk mengakhiri ketidakpercayaan masyarakat.
Selama periode Gagasan Perdamaian Ramadhan, Dewan Keamanan Nasional Thailand akan menjamin keamanan dan kesejahteraan semua warganya, terlepas apa latar belakang, ras dan agamanya.
Ahmad Zamzamin mengatakan, saat BRN akan memastikan tidak ada kekerasan terhadap pasukan keamanan dan masyarakat, dan pihaknya juga menjamin hak, kebebasan Dan keamanan non-Muslim.
Ahmad Zamzamin mengatakan Gagasan Perdamaian Ramadhan juga termasuk penarikan personel militer Thailand dari desa-desa etnis Melayu di provinsi Thailand Selatan.
Genjatan senjata adalah perjanjian temporal, akan selesai dengan berakhirnya masa atau dengan merusak perjanjian itu.
Allah berfirman:
فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
“maka, selama mereka berlaku lurus terhadap kalian, hendaklah kalian berlaku lurus (pula) terhadap mereka” (Q.S. At-Taubah: 7).
وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
“dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur” (Q.S. Al-Anfal; 58).
Pemerintah Thailand Mengkhianati Perjanjian Damai
Aparat Tentera Karajaan Kolonial Siam Thailand menghianati Perjanjian gencatan senjata, Kesepakatan gencatan senjata, pihak tentara Thailand telah melakukan pelanggaran. Empat hari keadaan kelihatan aman dan damai. Berlaku pembunuhan dua orang dari etnis Melayu terbunuh ditembak tentara Thai yang ganas. Aparat Tentera melanggar lebih dulu menembak penduduk sipil, tepat di seorang Guru TK (Tadika) Babo Lie atau Muhammad Yalee Ali di desa Banang Kuwe daerah Banangsta yang terletak di Provinsi Yala, waktu itu Selasa (16/07). Sebelum ini seorang laki Melayu bernama Tolib Safi-e di tembak dan meninggal dunia sebelum sehari dari penembakan guru TK pada Senin 15/07.
Juru bicara BRN Hasan Toiyib mengklaim Kerajaan Thailand telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang diselenggarakan Kuala Lumpur Malaysia. BRN segera mengadukan kasus tersebut ke Fasilitator Ahmad Zamzamin. Jika tidak ada tindak lanjut, BRN segera akan mengadakan perlawanan kembali terhadap pemerinta Siam Thailand.
Penghianatan Kerajaan Thailand ini dilaporkan ke JWG-PDP oleh Wakil BRN. Bahwa penduduk sipil, Tolib Safi-e dan Muhammad Yalee Ali adalah mangsa yang terbunuh pertama dalam perjanjian gencatan senjata antara Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang merupakan negosiator utama untuk Thailand dan Wakil BRN.
Penembakan pasukan aparat tentera Siam Thailand ke arah warga Melayu Patani merupa pelanggaran gencatan senjata. Kerajaan siam Thailand adalah bangsa yang paling mudah mengingkari kesepakatan dan siap menyerang warga Bangsa Melayu Muslim Patani kapanpun Kerajaan Thailand mau menyerang, meskipun gencatan senjata antara telah dilakukan, namun aparat tentera Siam Thailand tetap saja melakukan serangan ke warga etnis Melayu, utamanya kalau Pejuang Patani meninggalkan ribath (siaga jihad) di tanah pusangkanya.
وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ
“jika mereka merusak sumpah (janjinya) sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti” (Q.S. At-Taubah: 12).
Kesimpulan :
Apa yang salah dari perjanjian gencatan senjata? Apakah isinya yang tidak efektif? Sebenarnya Gencatan Senjata itu sangatlah Efektif karna menimbulkan perdamaian yang secara berangsur-angsur dan bisa menimbulkan perdamaian yang sesungguhnya, selama Perjanjian Gencatan Senjata Selalu di terapkan di Negara yang bersengketa. Akan tetapi Kesepakatan perjanjian selalu di langgar, Apa penyebabnya? Karna Setiap Isi Perjanjian Gencatan Senjata tidak di cantumkan Penerapan Memberikan Sanksi kepada pihak yang melanggar perjanjian gencatan senjata yang masih berlaku. Anda dapat melihat dari fungsi dan contoh isi Perjanjian Gencatan Senjata BRN Vs Siam Thailand di atas apakah terdapat Sebuah Sanksi Bagi Negara Yang melanggar Perjanjian? Maka disinilah Peran JWG-PDP sebagai Saksi perlu memberikan Sanksi dari Perjanjian tersebut.
Instrumen Konsultatif dari aturan dalam Perjanjian Gencatan Senjata Kuala Lumpur menunjukkan contoh-contoh komite yang baik yang dibentuk oleh perjanjian gencatan senjata. Namun perlunya ada Komisi Repatriasi Negara-negara Netral untuk mengawasi gencatan senjata dengan memperhatikan kepentingan Masyarakat Sipil; Komisi Gencatan Senjata Militer (dengan tim gabungan) untuk mengawasi implementasi gencatan senjata; dan Komisi Pengawasan Negara-negara Netral (dengan tim inspeksinya sendiri) untuk memastikan kepatuhan kedua belah pihak terhadap aturan-aturan dalam perjanjian gencatan senjata tersebut.
Dalam proposal gecatan senjata yang diajukan oleh Fasilitator perundingan negosiasi perdamaian di Kuala Lumpur Malaysia, sayangnya gencatan senjata antara Pemerintah Thailand dan BRN tidak ada pihak yang akan diawasi oleh Komisi Pengawasan Internasional, OIC, Badan ASEAN, EU, atau Badan Khas yang di wakili Fasilitator untuk gencatan senjata tersebut. Alhasil, sangat jarang dalam perjanjian gencatan senjata ada sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar