Right Of Self Determination - Give Back For The PATANIAN Entire Land

Sabtu, Juni 15, 2013

Forum Bicara Patani: Mahasiswa dan Masyarakat Melayu di Selatan Thailand Diskusikan Masa Depan

"Tak ada jaminan setelah pembicaraan itu kita tak akan di-blacklist. Seseorang bisa jadi mata-mata dan melaporkan apapun yang kami lakukan dan bicarakan, tetapi kebutuhan kami untuk berbicara telah mengatasi ketakutan kami "  (Aktivis mahasiswa di Pattani)

Ditengah harapan yang tinggi terhadap perdamaian setelah puluhan tahun perang, Mahasiswa dan Masyarakat Melayu di Thailand Selatan tengah berdiskusi untuk masa depan tanah air mereka, meskipun ada kekhawatiran bahwa mereka akan masuk daftar hitam karena ide-ide yang mereka ungkapkan.

"Tak ada jaminan setelah pembicaraan itu kita tak akan di-blacklist. Seseorang bisa jadi mata-mata dan melaporkan apapun yang kami lakukan dan bicarakan, tetapi kebutuhan kami untuk berbicara telah mengatasi ketakutan kami " kata seorang aktivis mahasiswa di Pattani.

Sebuah kelompok mahasiswa Melayu Selatan Thailand telah berkumpul untuk mendiskusikan masa depan mereka.

Pertemuan itu terjadi beberapa bulan setelah pemerintah menandatangani kesepakatan dengan kelompok Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada bulan 28 Februari yang mengadakan pembicaraan untuk membangun perdamaian di Thailand selatan.

Pejabat Thailand telah mengagendakan duduk pada bulan Juni untuk putaran ketiga pembicaraan dengan BRN baru ini, mencoba menyelesaikan konflik internal yang paling mematikan di Asia Tenggara tersebut. Beberapa rincian telah muncul dari dua putaran awal pembicaraan damai yang ditengahi oleh  Malaysia, antara pemerintah dan BRN tersebut.

Namun kesepakatan telah menimbulkan harapan tinggi di kalangan umat Melayu Islam di Selatan untuk mengekspresikan ide-ide bagi masa depan mereka, sebuah praktek yang  dipandang sebagai tabu atau anti pemerintah di masa lalu.

Mereka telah membuka diskusi dalam pertemuan dan media sosial, memicu perdebatan tentang aspirasi politik di wilayah mereka.

Namun mereka pesimistis pembicaraan akan membuahkan hasil yang memuaskan. Otonomi yang diperluas, menurut sekelompok  mahasiswa di Pattani, 'haram' dibicarakan dalam dialog itu.

Konstitusi Thailand menetapkan bahwa wilayah negara tidak dapat dibagi dan berbicara pejuang Patani sama saja dengan pengkhianatan.

"Warga berharap kekerasan menurun ketika pembicaraan dimulai. Itu tidak terjadi, jadi sekarang mereka mencoba untuk lebih memahami proses perdamaian ini," kata Pongsak Yingcharoen, walikota kota Yala.

Barisan Revolusi Nasional (BRN)  adalah salah satu dari beberapa kelompok yang berjuang untuk membebaskan diri dari penjajah kolonial Thailand. Mereka juga menyerukan Melayu menjadi bahasa resmi dan menggantikan kurikulum sekolah yang Buddhis-sentris.

Melayu Muslim di provinsi Selatan Thailand merasa kesal di bawah kekuasaan penjajahan Bangkok selama bertahun-tahun. Mereka meyakini, Thailand mencaplok wilayah yang sebelumnya merupakan Kesultanan Melayu Patani abad yang lalu itu.

Selama bertahun-tahun, pemerintah kolonial Thailand berusaha untuk menanamkan rasa nasionalisme yang kuat dalam populasi berbahasa Melayu. Lagu kebangsaan Siam disiarkan dengan pengeras suara di pagi hari dan petang hari.

Banyak warga Melayu mengatakan kebijakan asimilasi pemerintah yang keras telah menyebabkan penindasan agama, bahasa, dan budaya. 

Namun beberapa pengamat mengatakan perubahan sedang berlangsung dan menemukan momentum sejak pembicaraan dimulai. Grafiti hujatan di beberapa sudut kota telah dihapus.

"Untuk waktu yang lama, kepentingan negara Thailand adalah untuk mengkonsolidasikan kontrol di perbatasan," kata Thomas Park, direktur regional untuk konflik dan pemerintahan di Asia Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di AS, pada Reuters.

Otonomi dulu adalah kata yang buruk, tapi sekarang ada diskusi terbuka tentang hak menentukan nasib sendiri.




Srisompob Jitpiromsri dari lembaga think tank Deep South Watch mengatakan ia juga melihat perubahan sikap pemerintah. "Pola pikir banyak pembuat kebijakan yang berbeda, mereka telah menjadi lebih menerima tuntutan dari penduduk setempat," kata Srisompob.

Walikota Yala, Pongsak Yingcharoen, mengatakan pembicaraan ini mengangkat harapan, jadi sekarang mereka mencoba untuk lebih memahami proses perdamaian ini," kata Pongsak.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar