Sekjen Dewan Keamanan Nasional (NSC) Paradorn Pattanathabut, yang memimpin tim negosiasi Thailand, mengatakan bahwa pemimpin Barisan Revolusi Nasional Patani (BRN) berjanji untuk berkoordinasi dengan gerakan terkait guna menghentikan serangan terhadap pasukan pemerintah dan warga sipil di provinsi perbatasan selatan Thailand, seperti yang diminta pemerintah Thailand.
Wilayah ini dulunya adalah daerah kesultanan Melayu Patani sampai dengan dianeksasi oleh Bangkok sekitar seabad lalu, dan sejak itu pemberontakan sering terjadi. Namun, pihak berwenang kolonial Thailand percaya bahwa pejuang BRN yang paling berpengaruh di daerah itu.
Pembicaraan-pembicaraan terjadi pada klip video di YouTube oleh BRN yang terbilang daftar lima poin tuntutan kepada pemerintah Thailand.
Petugas Perhubungan BRN Hassan Taib, yang juga bergabung dengan perundingan perdamaian dengan otoritas Thailand, membaca tuntutan pada situs-situs video-sharing.
BRN menyiarkan tuntutannya dalam YouTube, termasuk menuntut untuk menjalankan pemerintahan sendiri secara adil.
Menurut Abdulkarim Khalib selah seoarang Staff Deligasi BRN mengatakan, perbicaran harus berpedoman kepada Sejarah bahwa Patani adalah sebuah bangsa yang tertindas.
Pembicaraan akan berlanjut dengan tuntutan bahwa.
1. Kerajaan kolonial Siam-Thailand harus menerima Kerajaan Malaysia sebagai mediator, bukan fasilitator.
2. Pembicaraan terjadi di antara Bangsa Patani yang dipimpin oleh BRN dengan kolonial Siam-Thailand.
3. Dalam pembicaraan, perlu ada pengamatan oleh perwakilan dari Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) atau Organisasi Kerja sama Islam, atau kelompok-kelompok LSM lainnya selama putaran berikutnya pertemuan-pertemuan.
4. Membebas semua tersangka yang ditahan dan pencabutan semua surat-surat perintah tanpa syarat.
5. Kolonial Siam-Thailand harus mengakui bahwa BRN adalah gerakan Pembebasan Bangsa Patani, bukan pemisah.
Ini adalah normal bagi BRN untuk membuat permintaan keadilan yang demikian, mencerminkan keinginan rakyat.
Letjen Paradorn menambahkan, bahwa Thailand berdiri teguh dalam dialog bahwa proses perdamaian harus sesuai dengan konstitusi Thailand dan bahwa setiap langkah untuk memisahkan pemerintah Thailand atau mendirikan negara baru yang tidak dapat diterima. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Permintaan BRN di website tidak bisa diartikan sebagai kegagalan pembicaraan damai mengutip pernyataan Paradorn.
"Kami tidak gagal. Kami dengar pandangan mereka tetapi tidak menjanjikan mereka," kata Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand, Paradorn Pattanathabutr, mengacu pada kegagalan perundingan di Malaysia, Senin lalu.
Thailand mengadakan pembicaraan perdamaian resmi pertama dengan perwakilan dari Barisan Revolusi Nasional (BRN) di Malaysia pada Maret dan putaran lain pada April, tetapi serangan mematikan terus berlanjut.
Paradorn, yang adalah kepala konsultan Thailand dengan pejuang kebebasan Patani dari BRN, mengatakan pertemuan akan segera berlangsung, dengan konsultasi dijadwalkan pada 13 Juni mendatang. Putaran berikutnya pembicaraan dijadwalkan untuk Juni 13.
Lebih dari 5.000 orang tewas dan lebih dari 9.000 terluka dalam lebih dari 11.000 insiden, atau sekitar 3,5 hari, di Patani Selatan Thailand, etnis Melayu mendominasi tiga provinsi perbatasan selatan, Yala, Pattani, Narathiwat dan empat kabupaten Songkhla, karena kekerasan meletus pada Januari 2004, menurutDeep South Watch, yang memonitor kekerasan daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar