Right Of Self Determination - Give Back For The PATANIAN Entire Land

Senin, Juli 08, 2013

Yingluck Rangkap Jabatan Menhan, Konflik Selatan Terus Meningkat


Tiap kali kekuasaan di negara berjuta bhiksu ini berganti, pemerintahan yang naik condong mengulur-ulur isu Thailand Selatan yang merupakan salah satu konflik internal paling mematikan di Asia Tenggara ini.

Respons mereka selalu memakai konsepsi kedudukan negara yang ketinggalan zaman dan diperkeruh perselisihan di dalam birokrasi serta persaingan politik skala nasional.

Untuk pertamakalinya kebijakan keamanan baru yang mengakui dimensi politik dalam konflik di kawasan itu diterbitkan tahun ini. Kebijakan ini juga mengidentifikasi desentralisasi dan dialog dengan Pejuang Pembebasan Patani dari BRN-Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani sebagai bagian dari solusi.

Dialog dan desentralisasi mungkin adalah solusi-solusi yang enggan diterapkan para elit politik Bangkok sekarang namun perubahan yang diperlukan ini akan semakin sulit terjadi seiring perjalanan waktu.

Sementrara itu Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan Thailand. Yingluck mengaku keputusannya itu didasari keinginannya untuk meningkatkan hubungan antara militer di Thailand.

Yingluck menjadi perempuan pertama di Thailand yang menjabat Menteri Pertahanan, setelah dilakukan reshuffle kabinet Senin 1 Juli kemarin. Tetapi penunjukkan diri Yingluck sebagai Menhan Thailand mendapatkan kecaman dari pihak partai oposisi.

Partai Demokrat yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengatakan, Yingluck dianggap ingin mengintervensi militer dengan menjabat sebagai menhan. Abhisit juga mengatakan bahwa pemerintah mengincar dua posisi penting lainnya dalam Kementerian Pertahanan Thailand.

"Pemerintah ingin mempengaruhi reshuffle. Setelah mendapatkan posisi menhan, mereka ingin menambahkan posisi deputi menteri pertahanan," ujar Abhisit, seperti dikutip The Bangkok Post, Selasa (2/7/2013).

Yungluck pun membantah keras tuduhan Abhisit itu. "Saya memutuskan untuk merangkap jabatan sebagai menhan, untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan militer. Memegang dua jabatan (pm dan menhan), bisa membangun pengertian dengan militer," jelasnya.

Menurutnya, dengan pengalamannya selama dua tahun sebagai Direktur Komando Operasi Keamanan Internal dianggapnya mampu untuk memimpin Kementerian Pertahanan Thailand.

Namun, apabila kekerasan dibiarkan berevolusi dengan percepatan yang ada kini, Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan Thailand ini akan menantang sejauh mana kemampuan pemerintah untuk merespon dengan ketentuan-ketentuannya sendiri.

Selama Bangkok gamang, para geriliyawan Patani pun akan menjadi lebih cakap dan berani. Serangan-serangan mereka telah mendatangkan perhatian tambahan yang mungkin skalanya belum mengundang publik untuk menuntut pendekatan baru. Kadangkala ada peristiwa hebat yang sesaat merebut perhatian publik seperti yang terjadi sekarang ini.

Kebijakan yang ditelurkan Dewan Keamanan Nasional awal tahun ini mengenai suatu skema penyelesaian konflik sebenarnya cukup menjanjikan karena mengakui dimensi politik dari konflik ini dan memasukkan dialog dan desentralisasi sebagai strategi resmi. Sayangnya implementasi dari inisiatif ini terganggu oleh pergumulan politik dan birokasi.

Namun, wilayah itu masih menjadi arena permainan politik. Pejabat sipil wilayah selatan dan di Bangkok terkebiri oleh perlunya menghormati kedudukan militer di kawasan itu dan terjebak dalam pencarian opsi yang dapat menghentikan kekerasan tanpa berkomitmen terhadap reformasi politik.

Pengerahan sekitar 60.000 aparat bersenjata, perumusan berbagai undang-undang keamanan khusus dan penganggaran miliaran dollar AS adalah langkah-langkah yang gagal menurunkan korban jiwa atau menangani konflik di selatan yang berkelanjutan sekarang  ini.




Tidak ada komentar:

Poskan Komentar