Patani: Derita Yang Tak Kunjung Usai: Bangsa Patani Dalam Hak Menentukan Nasib Sendiri

Selasa, Januari 08, 2013

Bangsa Patani Dalam Hak Menentukan Nasib Sendiri

Right Of Self Determination: hak untuk menentukan nasib sendiri atas wilayah yang kini di duduki asing.

Pada saat ini, hukum internasional telah mengakui (“recognized”) hak untuk menentukan sendiri (“right to self-determination”) sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM) dan berdasarkan hak ini semua bangsa (“peoples”) bebas untuk menentukan status politik dan mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.”(a) Namun, dalam konteks hukum internasional kemerdekaan sebagai wujud dari hak untuk menentukan nasib sendiri “right to self-determination” (dalam bidang ekonomi, politik, dsb.) dimaksudkan untuk membebaskan diri dari penjajahan dan dominasi/kekuasaan asing. Hak tersebut hanya dapat digunakan sekali dan tidak dapat diterapkan terhadap bangsa (“peoples”) yang telah terorganisasi di dalam bentuk suatu negara yang tidak berada dalam penjajahan dan dominasi asing.

Masalah hak untuk menentukan nasib sendiri ‘Bangsa Patani’ merupakan suatu fenomena yang menarik untuk didiskusikan. Berkaitan dengan hal tersebut, sejumlah pertanyaan dapat dikemukakan, antara lain, yaitu: bagaimana hukum internasional mengatur masalah hak untuk menentukan nasib sendiri; bagaimana legalitas untuk menentukan nasib sendiri Bangsa Patani menurut hukum internasional; apakah ada keharusan bagi negara-negara lain untuk mengakui ‘Bangsa Patani’ sebagai negara baru; bagaimana hukum internasional mengatur masalah pengakuan bagi negara baru.

Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan suatu prinsip hukum internasional yang dapat ditemukan sebagai norma dalam berbagai perjanjian internasional tentang hak asasi manusia (HAM) tertentu dan hak ini menyatakan bahwa semua negara (“all states”) atau bangsa (“peoples”) mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki aturan internalnya sendiri; secara bebas untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri; dan untuk menggunakan sumber daya alam mereka yang dianggap cocok. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak dari suatu masyarakat kolektif tertentu seperti untuk menentukan masa depan politik dan ekonominya sendiri dari suatu bangsa, tunduk pada kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional.

Dalam berbagai literatur hukum internasional belum didefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan bangsa (“peoples”) dalam rangka menuntut (“claiming”) hak untuk menentukan nasib sendiri. Terdapat banyak kontroversi dan kebingungan dalam hal ruang lingkup (“scope”) dan penerapan dari hak ini.

Namun demikian hak untuk menentukan nasib sendiri secara normatif telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain, yaitu: Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB; Pasal 1 ayat (1) “International Covenant on Civil and Political Rights” dan “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”; Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Bangsa dan Negara Terjajah; Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 mengenai Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kerjasama dan Hubungan Bersahabat di antara Negara-negara dan Hubungan Bersahabat sesuai dengan Piagam PBB.

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514/1960 dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (CCPR) memang tidak dibedakan antara “right to” dan “right of self-determination”. Juga dalam praktek, keduanya digunakan secara rancu. Sebenarnya terdapat dua jenis atau tingkatan penentuan nasib sendiri, yaitu: 1. “Right to self-determination”, yang merupakan hak yang bersifat sekali dan tidak dapat dipecah, untuk membentuk suatu negara (atau integrasi atau asosiasi); 2. “Right of self-determination”, yang merupakan hak yang bersumber dan merupakan konsekuensi dari “right to self-determination”, yaitu hak untuk menentukan bentuk negara (republik atau kerajaan), sistem pemerintahan (presidensiil atau parlementer), sistem ekonomi (“centrally planned economy” atau “market economy”, liberal atau terkontrol dan terkontrol) atau sistem budaya tertentu, yang semuanya bersifat pengaturan ke dalam atau urusan dalam suatu negara.(a)

Dengan demikian maka, pelaksanaan “right to self-determination” yang diwujudkan melalui kemerdekaan dalam rangka membentuk atau mendirikan negara (“state”), baik untuk membebaskan diri dari penjajahan, maupun untuk berintegrasi atau berasosiasi dengan negara yang lain. Hal itu dilakukan hanya sekali dan untuk selamanya.

Sedangkan, pelaksanaan “right of self-dertermination” dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan negara yang ditujukan ke dalam yang merupakan wewenang dari suatu negara berdaulat. Contohnya, integrasi negara Jerman Timur dengan Jerman Barat. Pemisahan dengan negara induk (“seccession”) juga dimungkinkan berdasarkan suatu perjanjian bilateral (“bilateral agreement”), tetapi bukan dalam rangka disintegrasi sebagai akibat dari tindakan separatisme. Hal itu misalnya, disintegrasi dari 15 negara yang awalnya tegabung dalam Uni Soviet dan kemudian memisahkan diri menjadi negara yang berdiri sendiri dan tergabung dalam kelompok Persemakmuran Negara-negara Merdeka (“Commonwealth of Independent Sates”/CIS).

Kemerdekaan merupakan salah satu perwujudan dari hak untuk menentukan nasib sendiri. Menurut Charkes G. Fenwick kemerdekaan dapat diartikan dalam dua pengertian yaitu, kemerdekaan ke dalam dan keluar. Kemerdekaan ke dalam (“internal independence”) meliputi dua aspek, yaitu kemerdekaan yang berkaitan dengan kebebasan dari negara untuk mengurus masalah-masalah dalam negerinya dan masalah-masalah lainnya mengenai kebebasan yang dilakukannya dengan negara-negara lain. Adapun kemerdekaan keluar (“external independence”), yaitu berkaitan dengan kekuasaan terbesar dari negara untuk menentukan hubungan yang dikehendaki dengan negara lain tanpa campur tangan dari negara ketiga.(c)

Negara di samping mempunyai hak kedaulatan maupun kemerdekaanya ia juga mempunyai yurisdiksi sepenuhnya terhadap wilayah atau wilayah-wilayahnya sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Dengan demikikan maka negara tersebut mempunyai hak yang penuh dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya (“territorial integrity”) dari segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Karena itu dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kekuasaan negara atau yurisdiksinya terhadap berbagai wilayahnya tersebut merupakan kelengkapan dan eksklusif. Dikatakan lengkap karena negara tersebut dapat mempunyai akses terhadap semua wilayah negara, termasuk semua penduduk yang berada di wilayah itu, tanpa memandang nasionalitasnya. Di samping itu, yurisdiksi terhadap wlayahnya bersifat eksklusif, artinya tidak ada pihak manapun termasuk negara lain yang mempunyai hak untuk memaksakan yurisdiksinya terhdap wilayahnya. Dengan demikian, tanpa mengurangi prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, wlayah suatu negara tidak bisa diganggu-gugat (“the inviolability of territories of states”).(d)

(a) Hal tersebut, antara lain, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) “International Covenant on Civil and Political Rights”/ICCPR, yaitu: “All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.”

(b) Hassan Wirajuda, Indigenous People Internal Self-Determination (Pribumi dan Otonomi dalam Mengatur Urusan Sendiri), dalam Sugeng Bahagijo dan Asmara Nababan, (edit.), Hak Asasi Manusia Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat, Jakarta: Komnas HAM, 1999, hlm. 126-127. Dijelaskan pula, bahwa pembedaan antara “right to self-determination” dan “right of-determination” merupakan pemikiran dari Prof. Leo Gross dari “Fletcher School of Law and Diplomacy”.

(d) Sumaryo Suryokusumo, Hak Negara untuk Mempertahankan Keutuhan Wilayahnya menurut Hukum Internasional, makalah yang disampaikan pada: “Seminar Nasional tentang Kewenangan Negara dalam Menjaga “National Unity” dan “National Integrity” menurut Hukum Internasional”, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti, tanggal 15 Juli 2002, di Jakarta.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

Thahan Pran Bunuh 3 Kanak Tidak Berdosa

"Rumah Chikmud Hampir 200 Lubang Bekas Tembakan" Langit semakin gelap. Dari kejauhan terdengar suara mesin motor menderu disertai suara air yang berkecipak di tanah merah yang basah. Hujan memang baru saja reda. Motor itu bergerak mendekati sebuah rumah panggung. Lampu depannya menyinari jalanan hutan yang dipenuhi pohon kakao, rambutan, mangga, serta karet. Rumah panggung yang terletak di Kampung Belukar Perak, Bachok, Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan, itu terbuat dari kayu secara keseluruhan. Di halaman depan ada lapangan luas, tiga pohon kelapa, dan kandang lembu yang bersebelahan dengan semak belukar. Begitu sampai, Chikmud Madman, 41, memarkir motor itu di bawah dekat tangga. Lalu, tiga anaknya, Ilyas, Bahari, dan Mujahid, serta sang istri, Fadhilah, 34, perlahan naik meniti anak tangga. Mereka tidak tahu, beberapa menit sebelumnya, sepuluh personel paramiliter Thailand mengepung rumah yang diterangi bohlam itu. Dua orang berlindung di balik pohon kelapa, sisanya mengarahkan moncong senjata M-16 dari semak belukar. Saat Fadhilah mulai memasukkan anak kunci dan Chikmud datang menghampiri, peluru berhamburan menerjang dari belakang. Seluruh anggota keluarga kena tembak. Ilyas dan Bahari langsung tumbang. Leher anak lelaki berusia 6 dan 9 tahun itu tertembus timah panas. Fadhilah yang hamil tiga bulan terkapar. Untung, hanya siku yang tertembus. Tapi, pasukan penyerbu mengira dia sudah tewas. Chikmud yang bahunya tertembak dengan sempoyongan langsung lari ke belakang, meloncati jendela, dan lari ke hutan. Mujahid, 11, yang tergopoh-gopoh memegangi punggungnya yang bercucuran darah sempat lari ke dapur dan bersembunyi. Penyerang berlarian mengejar memutar dari samping rumah. Frustrasi, mereka memberondong tembok bata dapur dengan peluru. Tragis, Mujahid yang takut sembari melipatkan kaki menempel ke dada dan punggungnya menempel ke tembok dapur tewas seketika. Chikmud tak kuasa menitikkan air mata mengingat malam jahanam pada 3 Februari 2014 itu. “Bagi kami, tak pernah ada keadilan,” kata Chikmud. Chikmud disangka bagian dari pejuang BRN (Barisan Revolusi Nasional), sebuah gerakan bersenjata, yang jadi garda terdepan menuntut Pattani merdeka. “Tapi, saya sudah dinyatakan bersih oleh mahkamah (pengadilan, red). Saya tak terlibat,” tegasnya. Bangkok pun lantas angkat bicara. Mayor Jenderal Polis Pattanawut Angkanawin menuding pelakunya adalah BRN. Siapa kira, selang beberapa minggu kemudian, dua personel paramiliter pemerintah Thailand menyerahkan diri. Mereka mengaku sebagai pelaku tragedi Belukar Perak tersebut. “Tak ada investigasi lebih lanjut. Keduanya dibebaskan dengan jaminan mahkamah,” kata salah seorang aktivis di Pattani yang juga direktur Lembaga Patani Raya (LEMPAR). Banyak pembunuhan serampangan yang dilakukan kepada penduduk sipil oleh paramiliter alias laskar sipil yang dipersenjatai tersebut. Mereka bukan polis. Bukan pula tentara, mereka adalah Thahan Pran !!!

Tokoh HAM Somchai Vs Kiayi Haji Sulong, Siapa Dalang Pembunuhannya..??

Saat ini ketakutan yang intensive muncul di Thailand Selatan, dengan kasus “dihilangkan”, rakyat-rakyat etnis Melayu Muslim di Thailand Selatan telah banyak menjadi korban tertuduh kekerasan sebagai “Kambing Hitam”. Ini diciptakan oleh sejarah repression, dan serangkaian pembunuhan. Intimidation dan kekejaman adalah makanan sehari-hari dari kehidupan rakyat. Tokoh Agama, Ulama, Kiayi, Ustaz dan Pembela HAM rakyat muslim Selatan Thai terus berhadapan dan mengatasi ketakutan, Intimidation dan kekejaman ini. 'Di Hilangkan' Tokoh HAM Somchai dan Kiayi Haji Sulong Dengan Misteri, Siapa Dalang Pembunuhannya..??

Darah Tidak Hagus Ingatan Kami.. 'Tregedi Tak Bai'

25 Oktober 2004, ..tanpa ada kebenaran ..tanpa ada keadilan ..tanpa ada nafas ..hukum rimba (mob rule) ..militeristik. Pada hari Senin, 25 Oktober 2004 di depan kantor polis di distrik Tak Bai, Narathiwat terhadap para pengunjuk rasa yang memprotes penangkapan warga Patani Muslim yang oleh polis dituduh telah menyediakan senjata untuk gerakan geriliya Patani, sehingga 6 orang mati tewas kena tembakan, sedangkan 78 warga Patani lainnya tewas ketika sekitar 1300 orang dijejalkan ke dalam 6 truk polis yang tidak cukup mendapakan oksigen untuk bernapas ketika diangkut ketempat penjara yang memerlukan 5 jam waktu perjalanan…!!

Mangsa Muslimah Diperkosa Tentera Kolonial Siam

Keselamatan di Patani semakin hari semakin berkurang, bahkan memburuk, pembunuhan semakin banyak terjadi. Sebagaimana yang telah terjadi beberapa waktu lalu di sebuah kampung di Thailand Selatan. Satu pasukan masuk ke sebuah kampung dan menuju ke sebuah rumah, kemudian menembak kepala keluarga, di dalam rumah tersebut. Salah seorang anak perempuanya dapat menyelamatkan diri, namun yang satu lagi ditangkap dengan tidak ada perikemanusiaan lagi, dia dirogol dan di bunuh. Sedangkan si Ibu melarikan diri menuju rumah adiknya. Dia dan adiknya pingsan ketika melihat dua anak adiknya di tembak. Kekejaman tidak berhenti sampai disitu saja, mereka ditutup dengan selimut dan dibakar. Sebelum pasukan itu pergi dari tempat itu mereka menembak rumah-rumah secara membabi buta. Bisa kita bayangkan betapa mirisnya kejadian tersebut. Namun, itu hanya satu contoh dari sekian banyak kekejaman yang terjadi di Patani Selatan Siam.

Sejarah Hitam: 9 Orang Ahli Keluarga Terbunuh

Seluarga terdiri dari kedua orang tua beserta tujuh anaknya di Desa Katong, Provinsi Narathiwat, Thailand. Serangan juga dilakukan di dua rumah lain yang menewaskan sembilan orang. Sekitar 300 warga desa menghalangi pihak keamanan yang hendak masuk ke kawasan itu untuk melakukan investigasi. Setelah berhasil membujuk warga desa, Gubernur Narathiwat dan sekitar 300 polis dan tentara diizinkan untuk memasuki desa sepuluh jam setelah serangan terjadi. Pihak keamanan menemukan sebuah tambang yang sudah diledakkan dan tambang lainnya yang telah ditimbun dekat lokasi penyerangan. Penyerangan itu menyusul insiden yang terjadi sebelumnya di wilayah Tanyonglimo. Ketika itu dua marinir ditikam penduduk setempat karena diduga telah membunuh dua penduduk di wilayah tersebut. Selama ini, tiga provinsi di selatan Thailand yang didominasi etnis Melayu selalu dilanda aksi kekerasan. Warga Melayu merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua di negara yang majority penduduknya beragama Buddha. Squad kematian pemerintah Thailand diduga berada dibalik pembunuhan dan penyerangan secara diam-diam terhadap umat Melayu Muslim di provinsi perbatasan selatan tersebut.

Bunuh Ulama Terkemuka Ustaz Abdul Rahman

Tepatnya hari senin 08 June 2010 orang-orang yang diduga sebagai Squad kematian pemerintah juga menembak mati seorang Ustadz terkemuka Yala, Daramae Da’kek, atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Mae. Ustadz Mae ditembak dibagian leher oleh sekelompok orang ketika ia sedang dalam perjalanan mengendarai motor di jalan raya Kg Talingshan dan Kg Lingek, Mukim Bannangsata, Distrik Bannangsata, Yala. Berlaku pembunuhan terhadap Ustadz Daramae Da’kek, 51 tahun, seorang ulama Muslim terkemuka di distrik Banang Sata Yala yang diyakini telah dibunuh oleh pasukan kematian pemerintah. Ustadz Mae, ditembak mati oleh orang tidak dikenal pada pukul 4 sore ketika almarhum sedang menaiki motor di jalan raya di antara Kg Talingshan dan Kg Lingek, Mukim Bannangsata, Daerah Bannangsata, Yala. Menurut saksi, terdapat sebuah mobil yang melalui jalan tersebut lalu orang-orang di mobil tersebut menembak almarhum Ustadz Mae. Orang kampung yang turut melalui jalan tersebut telah membawa almarhum ke Rumah Sakit Bannangsata. Ustadz Mae yang mengalami pendarahan serius akibat tembakan di bahagian leher kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Jala. Dia meninggal dunia saat berlangsung operasi pembedahan. Jenazahnya kemudian dibawa pulang untuk dikebumikan. Menurut isteri almarhum, suaminya ditembak sewaktu dalam perjalanan pulang dsetelah mengunjungi anaknya yang sedang belajar di Ma'had Tarbiyatulwatan Melayu Bangkok, Daerah Meang Jala. Almarhum meninggalkan seorang isteri dan 7 orang anak.

Imam Yapa Kaseng, Meninggal Setelah Interogasi Tentera

Pada 21 Maret 2008, Yapa Kaseng, imam Masjid Kortor di Rueso, ditemukan tewas dalam tahanan militer. Dua hari sebelumnya, imam shalat berusia 56 tahun itu ditangkap pasukan yang tergabung dalam Satuan Tugas 39 Narathiwat karena diduga punya kaitan dengan kekerasan. Pihak militer menghadirkan Yapa pada konferensi pers segera setelah penangkapannya, menuduhnya jadi mata-mata para pejuang. Nima (Isteri Mangsa) dan salah seorang putrinya melihat sekilas Yapa di kamp militer pada 20 Maret. Tapi itu kali terakhir mereka melihatnya dalam kondisi hidup. Sebuah pemeriksaan atas kematian imam itu menunjukkan, dia menjadi korban penyiksaan. Pengadilan Narathiwat memutuskan bahwa otopsi menemukan bukti memar dan luka-luka di tubuh Yapa, tulang rusuknya patah, dan paru-paru kanannya bocor. Tapi sejak itu, pencarian keadilan –untuk memastikan lima prajurit dan seorang perwira polis yang diduga berperan dalam pembunuhan Imam– bergerak lambat.

Sulaiman Naesa Meninggal Dunia Dalam Tahanan

Terakhir kali orang tua Sulaiman Naesa menyaksikan anak mereka masih hidup adalah ketika para tentara Thailand membawanya pergi untuk diinterogasi karena dicurigai terlibat dalam para pejuangan Patani di Selatan. "Setelah satu minggu di tahanan ia dikembalikan dalam keadaan meninggal," kata ibunya, Maetsoh Naesa. Para perwira militer Thailand mengatakan kepada mereka bahwa pekerja konstruksi 25 tahun tersebut gantung diri di kamarnya pada 30 Mei 2010 di pangkalan militer di mana dia ditahan di Patani. Anehnya, kaki mangsa yang gantung diri bisa pijak di lantai. Keluarga mangsa percaya bahwa dia disiksa, mungkin sampai mati. Foto-foto yang dirilis oleh Asosiasi Pemuda Muslim Thailand berdasarkan yang nampak dari tubuh Sulaiman memperlihatkan tanda-tanda dari penganiayaan: luka punggung dan leher, darah menetes dari alat kelaminnya, dan tanda hitam di tubuhnya. Apa bisa buat, pemerintah telah memberlakukan keadaan darurat di daerah itu selama hampir lima tahun, yang memungkinkan tentara untuk menahan tersangka untuk diinterogasi tanpa penuntutan. "Kami tidak berdaya untuk melawan pemerintah," kata ibu Sulaiman di rumahnya di pedesaan Kadunong di distrik Sai Buri Patani. "Ya, tentu saja kita perlu keadilan - anak kami meninggal karena disiksa tentara." Sebelumnya tentara memberitahu orang tua Sulaiman bahwa dia terlibat dalam lebih dari selusin serangan bom atau pistol. Tapi keduanya mengatakan sulit untuk percaya bahwa anak mereka adalah seorang pemberontak, dan menyebutnya sebagai "hanya pria normal" yang tidak sering meninggalkan rumah kecuali untuk bekerja, mengunjungi teman atau pergi memancing. Kelompok hak asasi manusia menyerukan penutupan pusat interogasi tersebut, dengan alasan bahwa tentara tidak memiliki pelatihan yang diperlukan dan pengalaman dalam penegakan hukum sipil. Mereka mengatakan pelanggaran pihak tentera dalam konflik itu telah membuat kekerasan yang terjadi bagai lingkaran setan, dengan banyak keluhan atas dugaan penyiksaan, termasuk pemukulan, sengatan listrik dan cekikan terhadap para tersangka tanpa bukti dalam tahanan militer.

Tragedi Berdarah Masjid Furgon

Inilah pembantaian paling biadab dalam sejarah yang dilakukan militer Thailand sepuluh orang terbunuh, saat sedang shalat Isya. Sewaktu Isya, sekelompok pria bersenjata (sekitar enam orang) dengan penutup wajah, mengepung masjid dari arah depan dan samping. Pembantaian dilakukan saat Shalat Isya ditunaikan, tepatnya, pada rakaat kedua, ketika Imam membaca surah Al Fatihah. Berondongan peluru di arahkan ke 50 jamaah yang sedang berjamaah, dari sisi kanan dan kiri masjid, dan mengenai bagian kepala dan perut korban. Dari selongsogn peluru yang berserakan, penembak dipastikan menggunakan senjata M-16. Senjata organik militer Thailand. Malam nahas itu menyebabkan, 11 Muslim gugur dan 19 lainya luka-luka cukup parah. Sepuluh Muslim meninggal di lokasi kejadian dan seorang lainnya menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit setelah mengalami luka-luka cukup parah. Sebelumnya, sebagian jamaah masih duduk-duduk di masjid sambil menanti datangnya waktu Isya. Diantara yang shalat itu, ada beberapa jamaah tabligh yang turut tertembak. Termasuk Imam setempat. Isya berdarah tersebut terjadi di Masjid Al Furqan yang berada di Distrik Joh-I-Rong, Provinsi Narathiwat, selatan Thailand. Tepatnya di Kampung Air Tempayan. Muslim Selatan Thai ini selalu dihantui oleh teror dari tentara Thailand. Mereka merasa asinng di negeri sendiri, dan tak bisa merasakan tenangnya beribadah. Setiap saat tentara Thailand yang biadab itu dapat seenaknya menculik, menyiksa, dan menembak warga Melayu Muslim kapan pun mereka mau.

Wanita dan Dua Anak Kena Bom Dalam Masjid di Patani

Seorang wanita dan dua anak lelakinya mengalami luka-luka namun dilaporkan tidak meninggal saat sebuah granat dilemparkan dan meledak di dalam masjid di distrik Sai Buri, Pattani, Thailand Selatan. Aranya Tokayor, 43 tahun dan dua anaknya, Romsu Aming, 9 tahun dan Amran Kwaeng, 9 tahun, mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Saat granat meledak di Masjid Nurul Lamuttakin Tabing, ketiganya tengah duduk menunggu waktu shalat subuh. Kini ketiganya dirawat di RS Crown Price Sai Buri. Squad kematian pemerintah Thailand diduga berada dibalik pembunuhan dan penyerangan secara diam-diam terhadap umat Muslim di provinsi perbatasan selatan tersebut.

Tentera Menembak Empat Orang Desa Pulut Puyo

..Warga di wilayah Selatan Thailand mengeluhkan sejarah panjang diskriminasi terhadap etnis Melayu Muslim oleh penguasa di negara yang majoriti penganut Budha, termasuk dugaan pelanggaran oleh angkatan bersenjata..'' Berita penembakan empat orang Desa Pulut Puyo, Daerah Nongcik Wilayah Patani. Pada awalnya penduduk desa yang melaporkan terjadinya pembantaian warga sipil oleh Tentera. Seorang mangsa didalam kejadian ini yang mengaku menyaksikan peristiwa tersebut. Korbannya adalah sanak saudara laki-laki Muslim yang kembali dari pemakaman dengan sebuah truk. Pasukan angkatan darat melihat truk pickup dan memintanya agar berhenti. Sehingga mereka menghantam truk itu dengan tembakan, menewaskan empat orang dan melukai lima orang lainnya. Lansia berusia 70 tahun dan remaja 18 tahun tewas, sementara lima orang serta anak-anak terluka diantaranya berusia 14, 15 dan 19 tahun, dan seorang lansia 76 tahun. Satu senjata ditemukan di dalam truk, kata Polis. Namun mangsa di tempat kejadian mengatakan bahwa senjata tersebut bukan milik siapa pun di dalam truk itu dan warga setempat mengatakan bahwa korban yang tewas tidak punya kaitan dengan kelompok pemberontak dan merupakan penduduk sipil biasa. Memang pelaku tembakan sudah kenal pasti oleh pihak kerajaan setelah kejadian, namun kenapa pelaku oleh pasukan tentera yang merupakan pelaku penganiayaan/pembunuhan berencana/bersama-sama dalam kejadian tersebut sampai sekarang masih berkeliaran dan belum disentuh hukum? Bagaimana dengan isi Undang di bawah akta jenayah tersebut tidak bisa diterapkan?

Penembakan Misteri di Desa Pulau Gasing

Ketua Internal Securiti Border Provinces Administration (ISBPA) Area 4 Let.Gen. Udomchai Thamasarorat masih membisu pertanyaan masyarakat tentang kejadian misterius prajurit Paramilitari yang menembak penduduk desa. Kejadian terjadi, seorang penduduk desa Pulau Gasing tewas terkena tembakan di desanya Daerah Yarang, Provinsi Pattani. Seorang saksi mengatakan itu terjadi sekitar pukul 21:00 waktu setempat, ada sekelompok prajurit paramilitari seramai tiga orang berkendaraan pikap merek Toyota yang mengaku diri sebagai polis daerah Yarang menahan Abdulrasyid Benae seketika itu mangsa berada di warung kopi desa. Penahanan ini tanpa pengetahuan ahli keluarganya. Ahli keluarga Abdulrasyid turut pergi kebalai polis daerah Yarang untuk mengetahui keadaan Abdulrasyid itu, tetapi polis Distrik Yarang tidak memberi apa-apa penjelasan kepadanya dan tidak mengetahui Abdulrasyid pergi kemana. Pada pagi esok hari penduduk kampung desa bertemu seorang tewas di pinggir jalan di desa Kolam Daerah Yarang, Provinsi Pattani. Anggota keluarga Abdulrasyid Benae turut pergi melihat jenazah tersebut dan meyakini bahwa jenazah tersebuat adalah Abdulrasyid yang ditangkap oleh prajurit paramilitari pada kemarin hari. Kondisi jenazah Abdulrasyid di berkas dua tangan, di leher dapat kesan jerutan dan di kepala ada kesan dua tembakan. Kejadian ini sangat menakutkan penduduk wilayah selatan khususnya di daerah Yarang karena penduduk desa yakin bahwa prilaku pembunuhan ini paramilitari.

Guru Agama Pondok Haji Harun Gugur Terkena Tembakan

Tepatnya hari Selasa 30 Oktober 2012, Seorang guru agama gugur tertembak di wilayah selatan Thailand yang rawan konflik. Pihak berwenang Thailand belum mengetahui siapa dalang dari penembakan ini. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh polis, penembakan tersebut terjadi pada pukul 7 pagi waktu setempat di distrik Yarang, Provinsi Pattani. Selama ini Provinsi Pattani kerap dipenuhi aksi penyerangan yang melibatkan antar Pejuang Kemerdekaan Patani dengan pemerintah kolonial Thailand. Peperangan ini, menyebabkan warga Muslim dan Budha sering menjadi sasaran wilayah tersebut. Korban bernama Mahama Ma-ae, merupakan seorang guru agama Islam Pondok Haji Harun atau dengan nama Thamvitaya Mulniti Shcool yang terletak di distrik Muang, Provinsi Yala berhampiran dengan masjid Besar Yala. Pria berusia 47 tahun itu hendak pergi ke tempatnya mengajar. Saat berada di jalanan, mobil yang dikendarai Mahama tiba-tiba saja dihadang oleh mobil lain dan ditembaki dengan senapan M-16 dari belakang mobilnya. Mahama tertembak beberapa kali di badan dan kepalanya. Saat ini polis sedang melakukan penyelidikan akan siapa yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Mereka belum memiliki petunjuk jelas atas penembakan tersebut. Menurut masyarakat setempat, orang-orang yang diduga penembakan tersebut sebagai Squad kematian pemerintah. Sejak Januari 2004 lebih dari 5.000 orang terbunuh dan 8.000 lainnya luka-luka di wilayah Thaliand selatan. Adapun provinsi yang kerap dilanda kerusuhan antara lain provinsi Yala, Pattani, dan Narathiwat.

Hak Asasi Perempuan dan Kanak-Kanak

Dimanakah suara keadilan yang menegakan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Asasi Perempuan dan Kanak-kanak yang terwujudnya masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Hak Asasi Perempuan (HAP) dan Kanak-kanak. Dengan menjamin nilai-nilai sebuah Negara yang Demokrasi, Keadilan, Kesetaraan, Anti Kekerasan, Keterbukaan dan Anti Diskriminasi bagi Hak Asasi Perempuan (HAP) dan Kanak-kanak. Kini dapat lihat kaum Perempuan dan Kanak-kanak yang bersuara di Patani, Selatan Thailand