Akademisi Prince of Songkla University Kunjungi Gampong Darussalam

Sejumlah akademisi dari Fakultas Pendidikan Prince of Songkla University, Thailand Selatan, mengunjungi Gampong Cot Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, Kamis, 29 Agustus 2013.  Mereka adalah Prof. Dr. Ekkarin Sungtong, Prof. Dr. Kanita Nitjarunkul dan Sanan Pengmuan.

Kedatangan para akademisi bergelar doktor tersebut dalam rangka peninjauan kerja sama antara Prince of Sonkla University dan sejumlah komunitas di Thailand Selatan dengan Aceh di bidang penanganan korban konflik.

Di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) gampong setempat, mereka mengadakan pertemuan dengan sejumlah ibu-ibu mantan pasukan Inoeng Balee GAM dan korban konflik. Pertemuan difasilitasi oleh Cut Fatma Dahlia, dari LSM Reusam.

“Kami banyak mendengar tentang konflik dan damai di Aceh. Kami datang ke sini untuk melihat lebih dekat,” kata Profesor Ekkarin, saat menyampaikan kedatangan mereka ke Desa Cot.

 

Menurut Profesor. Ekkarin, di tempat asalnya, saat ini konflik masih berkecamuk. Di lokasi-lokasi tertentu keadaanya sama seperti Aceh di waktu masa konflik, setiap hari ada saja orang yang meninggal.

“Di tempat kami, saat ini ada sebuah organisasi yang memikirkan masalah korban konflik,” kata Profesor Ekkarin. 

Di temuan pertemuan itu, masyarakat Gampong Cot menyuguhi tamu dari Thailand tersebut kelapa muda dan aneka penganan khas Aceh. Masyarakat juga memperlihat sejumlah kerajinan tangan khas Aceh hasil produksi masyarakat Gampong Cot. 

Kerajaan Thailand Pengkhianat, BRN Hentikan Rundingan Damai

Pemerintah Thailand dituduh melakukan pengkhianatan, kekerasan, kebohongan dan memfitnah orang-orang Bangsa Melayu Patani.

Pejuang Barisan Revolusi Nasional di Selatan Thailand yang berpenduduk majority etnis Melayu mengancam akan menghentikan perundingan perdamaian dengan pemerintah karena pertumpahan darah tetap terjadi selama gencatan senjata Ramadhan.

Dalam video yang diposting di situs YouTube, tiga unit Tentera BRN mengenakan kerudung dan perlengkapan tempur serta memegang senjata otomatis mengatakan Barisan Revolusi Nasional (BRN), salah satu dari gerakan pejuang kemerdekaan Patani, akan menarik diri dari perundingan.

"Para penjajah Thailand telah melakukan pengkhianatan, kekerasan, kebohongan dan memfitnah orang-orang Pattani," kata salah satu dari mereka dalam video yang diposting pada Selasa (06/08) lalu dan telah dikonfirmasi kebenarannya oleh sumber yang dekat dengan para perundingan pada Kamis ini.

Lihat Clip di: http://www.youtube.com/watch?v=8JE9NiawBL8, 

Patani merupakan salah satu dari beberapa provinsi di selatan, dimana 5.700 orang telah tewas sejak tercetus obor revolusi kemerdekaan Patani pada tahun 2004.

Pengkhianat kerajaan Thailand ini memang sangat disayangkan di tengah upaya pembicaraan di Malaysia antara pemerintah Thailand dan beberapa gerakan pejuang, termasuk BRN itu, yang nyata-nyata telah membangkitkan harapan pada perdamaian.

Sebuah gencatan senjata, seharusnya berlangsung dari 10 Juli - 18 Agustus, untuk menandai bulan suci umat Islam. Sayangnya, serangan militer bayangan kerajaan Thailand mulai lagi setelah beberapa hari dan pengamat lokal mencatat sebanyak 29 orang tewas selama Ramadan yang berakhir Rabu kemarin.

Dalam video itu, Tentera BRN mengatakan pemerintah Thailand telah gagal memenuhi kondisi dari negosiasi.

Bahwa fakta video ini menunjukkan tanda-tanda kekuatan internal dari tubuh BRN, dengan melalui Majlis Syura.

Ini menambahkan bahwa video itu merupakan upaya baru dari BRN untuk menekan Thailand agar memenuhi lima tuntutan kunci BRN yang mencakup bahwa Malaysia akan diberi peran mediator, bukan fasilitator, dalam pembicaraan perdamaian dan anggota lain Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) serta Organisasi Konferensi Islam (OKI) harus terlibat dalam proses perdamaian. Pelepasan semua tahanan dan mengakui bahwa mereka melakukan suatu gerakan pembebasan.

Wartawan JITU Dipukul Polis Preman di Thailand Selatan

Selasa siang (23/7), Anggota Tim Media Forum Indonesia Peduli Syam sekaligus Anggota Jurnalis Islam Bersatu (JITU), Fajar Shadiq, mengalami tindak kekerasan di Provinsi Yala, Thailand Selatan. 

Kejadian ini berlangsung saat Fajar mendokumentasikan suasana di Stasiun Yala. Saat itu kereta sedang menurunkan penumpang. Tiba-tiba dari belakang tengkuk jurnalis An-najah.net itu dipukul oleh beberapa orang tidak dikenal. Belakangan diketahui, pelaku adalah preman bayaran. Bahkan relawan Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) menilai pelaku bukanlah preman seperti umumnya, sebab mereka sudah mengenakan senjata api.

Berikut kronologi yang disampaikan Fajar Shadiq, kepada Islampos.com, Selasa sore (23/7).

3 Relawan Indonesia dan 2 Jurnalis JITU Ikuti Road For Peace 3 Negara. Baca lengap di:
http://kiblat.net/2013/07/12/3-relawan-indonesia-dan-2-jurnalis-jitu-ikuti-road-for-peace-3-negara/,

Selasa (23/7/2013) pagi sekitar jam 10 waktu setempat Tim Media berencana mengambil gambar di wilayah perbatasan yang biasa disebut “Israel” (kawasan campuran) dan kawasan “Palestina”–di sini ada lokasi perbelanjaan seperti pasar. Di wilayah “Palestina” kita tak ada masalah, semua bebas mengambil gambar dan footage video.

Tak berapa lama kami menyeberang ke wilayah “Israel”. Sama, di situ juga ada pasar, tapi yang yang berdagang kebanyakan China dan Buddhist. Kami mengambil beberapa gambar menarik. Di antaranya toko emas yang di depannya dipagar batu untuk membentengi  toko dari ledakan bom.

Di situ salah seorang pemilik toko yang saya ambil fotonya keberatan dan minta dihapus… oke saya hapus satu gambar, tapi beberapa gambar lainnya tidak saya hapus, hanya pura-pura mencet tombol mode, jadi layar gelap, seolah-olah gambarnya hilang. Akhirnya dia puas, lalu pergi meninggalkan saya.

Kemudian, kami ke rel kereta. Saya bertiga dengan Faris Noor (Videografer Malaysia) dan Abd Shomad (relawan HASI) mendatangi pos polisi untuk minta izin mengambil gambar. Rupanya ia bisa bahasa Melayu. Kami sempat mengobrol sebentar. Tak lama ada kereta datang. Jarak dari perlintasan kereta ke stasiun Yala sekitar 200 m.

Saya dan Faris berinisiatif mengabil momen kedatangan kereta. Spontan ia (Faris) mengambil ke arah kanan gerbong dan saya ke kiri gerbong.

Beberapa kali jepretan, saya melihat ada yang menarik di belakang gerbong tatkala kuli angkat barang sedang menurunkan muatan, saat itulah saya semakin ke dalam ke arah stasiun… Tiba-tiba ada seorang lelaki yang melarang saya mengambil gambar dan memotret di situ, berteriak dengan bahasa Siam. Ia bersikeras merebut kamera saya. Kami sempat tarik menarik selama beberapa saat. Dia menarik paksa lensa canon 1100-D saya, maka saya pun menekan tombol lensa agar kamera tak rusak. Setelah ia berhasil dapatkan lensa, datang satu pria lagi berteriak ke arah saya. Tanpa ba bi bu lagi bogem mentah dihantamkannya ke kepala saya dua kali.

Kontan, setelah itu, saya lari sekuat tenaga menyelamatkan diri, setengah berlari saya menoleh ke belakang, orang itu rupanya tak mengejar. Eh, tapi tak berapa lama kemudian kereta melaju dan dari seberang jalan seorang pemuda berlari kencang mengejar saya. Melihat gelagat buruk, saya pun memaksa diri memacu kaki sekuat tenaga.

Yang saya pikirkan adalah, saya harus menuju kawasan Muslim secepat-cepatnya. Sandal saya tinggalkan agar langkah tak terhambat. Sempat sesekali terjerembab di tengah kerikil-kerikil sepanjang rel. Qadarullah, mobil kami diparkir tak jauh dari perlintasan kereta. Saya langsung masuk ke dalam mobil dan merunduk di kursi tengah. Pak Mustofa Mansur, Ketua Ekspedisi, langsung beralih duduk ke kursi kemudi.

Tak berapa lama, tampak beberapa orang yang mengejar saya, tapi mereka tak tahu saya ada di dalam mobil. Mereka lewati mobil kami begitu saja. Menurut Pak Mustofa, mereka yang mengejar saya membawa senjata. Dengan tenang Pak Mustofa mengemudikan mobil ke arah penginapan yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP.

Sampai saat itu saya tidak tahu di mana posisi Abd Shomad dan Faris Noor. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, saya tak mengalami hal buruk yang akan dilakukan oleh orang-orang Siam itu lebih lanjut. Dan, alhamdulillah, setelah itu saya mengetahui, Faris Noor dan Abd Shomad, mereka juga selamat.

Sumber dari: http://www.islampos.com

Spaduk Desakan Tentera Siam Keluar dari Bahgian Provinsi Selatan

Geriliyawan Patani di sekitar tiga provinsi Selatan memasang spanduk dan cat semprot ke jalan dan jembatan semalam Senin (22/7/2013).

Kain spanduk menampilkan desakan agar tentara Thailand segera meninggalkan selatan negara itu ditemukan berkibarkan.

Menggunakan tulisan Thai, pesan sama juga ditulis di atas jalan raya. Spanduk sepanjang 3 meter ditemukan digantung di pinggir jalan Lam Mai-Tha Sab di daerah Muang.

Spanduk itu tertulis: "Tentara pergi balik. Ini bukan kampung kamu. Rakyat tidak menginginkan kamu. Tidak layak mati di sini. Jangan biarkan istri dan anak-anak menerima mayat kamu. "Lima lagi jendela dan pesan di atas jalan raya turut ditemukan di Muang Yala, dua di Krong Penang, empat di Than To, empat di daerah Raman, dua di Yaha, lima di Bannang Sata selain di Kabang.

Kepala Polis Kapten Prachuap Nimruang, kepala unit penjinak bom di Narathiwat, mengatakan pesan spanduk dan cat tersebut semprot ditemukan di 38 lokasi di 13 distrik.

Pesan-pesan tersebut, ditulis dalam bahasa Thailand dan naskah Rumi standar Bahasa Malaysia.

Kapten Polis Prachuap mengatakan pesan cat dan spanduk itu kemungkinan dipasang dan dicat pada tengah malam.

Polis berhati-hati untuk pergi keluar memeriksa dan membersihkan spanduk-spanduk dan pesan cat semprot tersebut demi menghindari penyergapan yang dilakukan geriliyawan yang kemungkinan menunggu di daerah-daerah tersebut.

Pemerintah colonial Siam Thailand dan Pejuang dari Barisan Revolusi Nasional (BRN) telah gagal menyepakati 40 hari gencatan senjata di provinsi ujung Selatan Thailand karena pihak Pemerintah Thailand mengkhianati melanggar perjanjian tersebut meski demikian serangan penembakan dan pemboman masih tetap terjadi di wilayah provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut.

Karena berlaku pembunuhan keatas dua orang dari etnis Melayu terbunuh ditembak tentara Thai yang ganas. Aparat Tentera melanggar lebih dulu menembak penduduk sipil, tepat di seorang Guru TK (Tadika) Babo Lie atau Muhammad Yalee Ali di desa Banang Kuwe daerah Banangsta yang terletak di Provinsi Yala, waktu itu Selasa (16/07). Sebelum ini seorang laki Melayu bernama Tolib Safi-e di tembak dan meninggal dunia sebelum sehari dari penembakan guru TK pada Senin 15/07.

Menurut Deep South Watch, lebih dari 5.000 orang telah tewas dan lebih dari 9.000 terluka dalam lebih dari 11.000 insiden, atau sekitar 3,5 insiden dalam sehari, di tiga provinsi di wilayah perbatasan selatan, Yala, Patani, Naathiwat dan empat distrik di Songkhla sejak perjuangan pembebasan Patani dari kerajaan colonial Budha Thailand meletus lagi pada Januari 2004.

Ketiga provinsi tersebut dahulunya merupakan wilayah kesultanan Melayu independen sebelum dianeksasi oleh negara  Buddha Thailand pada tahun 1909. 

Gencatan Senjata Ramadhon Berdarah ..!!

''Setiap pihak yang melanggar, mengganggu atau menyabot kesepakatan ini akan dianggap sebagai pihak yang tidak mencintai damai dan tidak menghormati statement''

Disusun Oleh: Ben (Sekedar Pemerhati Konflik di Patani)

Apa itu Gencatan Senjata

Gencatan senjata bukanlah kesepakatan damai, meskipun tujuannya adalah pemberhentian bentrokan bersenjata, mencegah terjadinya kekerasan. Pencegahan tersebut mungkin saja tidak jelas sampai kapan berlakunya atau hanya berlaku dalam rentang waktu tertentu. Sebuah perjanjian gencatan senjata tidak mengakhiri perang antara pihak-pihak yang bertikai. Perang akan terus berlanjut dengan segala implikasinya bagi pihak-pihak yang bertikai dan pihak-pihak netral.

Sebuah gencatan senjata adalah penghentian kekerasan dalam suatu rentang waktu yang disetujui oleh pihak-pihak yang bertikai. Gencatan senjata bukan perdamaian parsial atau temporer; gencatan senjata hanya merupakan penundaan operasi militer dalam skala tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak.

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

“janganlah kalian lemah dan minta damai padahal kalianlah yang di atas dan Allah (pun) beserta kalian, dan Dia sekali-kali tidak mengurangi (pahala) amal-amal kalian”(Q.S. Muhamad: 35).

Isi Statement Gencatan Senjata

Pemahaman umum antara Dewan Keamanan Nasional Thailand dan Barisan Revolusi Nasional (BRN), kelompok inti yang mewakili masyarakat Melayu Selatan Thailand, untuk mencapai Gagasan Perdamaian Ramadan 2013 adalah batu loncatan guna mencapai perdamaian di provinsi itu.

Fasilitator Pemerintah Malaysia untuk Kelompok Kerja Gabungan Proses Dialog Perdamaian (JWG-PDP) di Thailand Selatan, Datuk Seri Ahmad Zamzamin Hashim, mengatakan dia optimistis dan percaya diri bahwa gagasan tersebut akan diperpanjang melampaui periode yang disepakati.

'Gagasan Perdamaian Ramadan adalah bukti bahwa ada cahaya di ujung terowongan. Kedua pihak menginginkan perdamaian di provinsi dan mereka telah menunjukkan komitmen mereka,' katanya dalam konferensi pers di Kuala Lumpur.

Dia mengatakan Gagasan Perdamaian Ramadan 2013 tercapai, menyusul JWG-PDP keempat yang diselenggarakan di Kuala Lumpur bulan Lalu.

Kelompok Pejuang Kebebasan Patani, Angkatan Bersenjata Barisan Revolusioner Nasional (BRN) Melayu Patani sebelum ini cuba mendukung dan mendorong terlaksananya kesepakatan gencatan senjata bilateral dengan Pemerintah Kolonial Siam Thailand. Pernyataan yang datang dari Ahmad Zamzamin Hasyim, yang mewakili Malaysia, fasilitator perundingan negosiasi perdamaian.

  

Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang merupakan negosiator utama untuk Thailand mengatakan negaranya pasti menyetujui usulan yang datang dari statament  tersebut, sebab kita harus menghentikan pertumpahan darah yang tersebut terjadi, terlebih saat ini pemerintah dan BRN tengah melakukan perundingan damai.

Pemerintah Thailand berjanji akan mematuhi semua aturan dalam sekepakatan gencatan senjata yang nantinya akan membantu mengatur irama perundingan damai. Lebih lanjut keputusan tersebut akan menumbuhkan sikap saling pengertian atara dua belah pihak," kata Paradhon wakil negosiator utama untuk Thailand.

Tanggal dan Waktu Efektif, Delegasi pemerintah Thailand dan pejuang Patani dari Barisan Revolusi Nasional (BRN) telah menyepakati 40 hari gencatan senjata di provinsi ujung Selatan Thailand, menyatakan periode puasa Ramadan sebagai "bulan bebas dari Senjata".

Periode perdamaian yang disepakati berlangsung dari 10 Juli, awal Ramadhan di Thailand, sampai 18 Agustus, menurut Ahmad Zamzamin Hasyim, yang mewakili Malaysia, fasilitator perundingan negosiasi perdamaian. Penetapan ini sangat penting untuk menyediakan jangka waktu tertentu untuk menginformasikan gencatan senjata tersebut ke pos-pos mereka agar perjanjian tidak dilanggar tanpa sengaja ketika sudah berlaku efektif.

Durasinya di masa kini, ketentuan tersebut sering diatur, kemungkinan atas dasar asumsi bahwa kesepakatan damai akan berlangsung dalam waktu dekat. Maka perjanjian tersebut akan berlaku efektif hingga salah satu pihak membatalkannya. Meskipun tidak ada ketentuan yang mengatur hal ini, sangatlah penting bagi pihak yang hendak membatalkan perjanjian tersebut untuk mengumumkan niatnya terlebih dahulu.

Dalam dekade terakhir perjanjian gencatan senjata menjadi semakin penting perannya sebagai perjanjian internasional karena fakta bahwa dalam sebagian besar kasus perjanjian tersebut tidak didahului oleh perjanjian damai seperti yang dahulu berlaku secara universal, namun tetap merupakan sebuah perjanjian yang dapat mengakhiri kekerasan yang terjadi akibat negara-negara yang bertikai.

Batas Demarkasi dan Zona Netral "bebas dari Senjata" mencakup semua provinsi bergolak di Thailand selatan seperti Narathiwat, Patani dan Yala dan lima distrik yaitu Songkhla - Na Thawee, Sadao, Chana, The Pa dan Sabayoi.

"Thailand dan BRN akan bekerja keras untuk memastikan Ramadhan 2013 akan menjadi bulan bebas dari kekerasan untuk menunjukkan ketulusan, komitmen dan keseriusan kedua belah pihak dalam mencari solusi untuk masalah umum melalui platform dialog perdamaian JWG-PDP.

Langkah ini merupakan ujian serius pertama dari upaya mereka untuk mengakhiri kekerasan di meja perundingan.

Para pejuang Patani akan menahan diri dari menargetkan pasukan keamanan, warga sipil Budha dan properti, serta menjamin keamanan non-Muslim di wilayah itu, kata pernyataan tersebut.

Sebagai imbalannya, Thailand akan menahan diri dari "setiap tindakan-tindakan agresif" pada masalah keamanan dan juga menjamin keamanan warga sipil tanpa memandang agama, tambahnya.

Thailand akan terus bertanggung jawab terhadap tindakan pencegahan kejahatan dan pemantauan untuk tujuan keamanan publik.

"Setiap pihak yang melanggar, mengganggu atau menyabot kesepakatan ini akan dianggap sebagai pihak yang tidak mencintai damai dan tidak menghormati statement," klaim pernyataan itu.

Kesepakatan ini rentan dilanggar karena hanya merupakan persetujuan bersama secara verbal dan tanpa penandatanganan hitam di atas putih.

Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang merupakan negosiator utama untuk Thailand, pasukan militer dan polis telah berjanji untuk menurunkan serangan mereka pada tersangka pejuang Patani dan memeriksa orang-orang etnis Melayu pada Ramadhan.

Pemerintah juga mengklaim telah mulai menarik tentara dari wilayah itu dan menggantinya dengan polis dalam upaya untuk mengakhiri ketidakpercayaan masyarakat.

Selama periode Gagasan Perdamaian Ramadhan, Dewan Keamanan Nasional Thailand akan menjamin keamanan dan kesejahteraan semua warganya, terlepas apa latar belakang, ras dan agamanya.

Ahmad Zamzamin mengatakan, saat BRN akan memastikan tidak ada kekerasan terhadap pasukan keamanan dan masyarakat, dan pihaknya juga menjamin hak, kebebasan Dan keamanan non-Muslim.

Ahmad Zamzamin mengatakan Gagasan Perdamaian Ramadhan juga termasuk penarikan personel militer Thailand dari desa-desa etnis Melayu di provinsi Thailand Selatan.

Genjatan senjata adalah perjanjian temporal, akan selesai dengan berakhirnya masa atau dengan merusak perjanjian itu. 

Allah berfirman: 

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“maka, selama mereka berlaku lurus terhadap kalian, hendaklah kalian berlaku lurus (pula) terhadap mereka” (Q.S. At-Taubah: 7).

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

“dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur” (Q.S. Al-Anfal; 58).

Pemerintah Thailand Mengkhianati Perjanjian Damai

Aparat Tentera Karajaan Kolonial Siam Thailand menghianati Perjanjian gencatan senjata, Kesepakatan gencatan senjata, pihak tentara Thailand telah melakukan pelanggaran. Empat hari keadaan kelihatan aman dan damai. Berlaku pembunuhan dua orang dari etnis Melayu terbunuh ditembak tentara Thai yang ganas. Aparat Tentera melanggar lebih dulu menembak penduduk sipil, tepat di seorang Guru TK (Tadika) Babo Lie atau Muhammad Yalee Ali di desa Banang Kuwe daerah Banangsta yang terletak di Provinsi Yala, waktu itu Selasa (16/07). Sebelum ini seorang laki Melayu bernama Tolib Safi-e di tembak dan meninggal dunia sebelum sehari dari penembakan guru TK pada Senin 15/07.

Juru bicara BRN Hasan Toiyib mengklaim Kerajaan Thailand telah melanggar kesepakatan gencatan senjata yang diselenggarakan Kuala Lumpur Malaysia. BRN segera mengadukan kasus tersebut ke Fasilitator Ahmad Zamzamin. Jika tidak ada tindak lanjut, BRN segera akan mengadakan perlawanan kembali terhadap pemerinta Siam Thailand.

Penghianatan Kerajaan Thailand ini dilaporkan ke JWG-PDP oleh Wakil BRN. Bahwa penduduk sipil, Tolib Safi-e dan Muhammad Yalee Ali adalah mangsa yang terbunuh pertama dalam perjanjian gencatan senjata antara Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang merupakan negosiator utama untuk Thailand dan Wakil BRN.

Penembakan pasukan aparat tentera Siam Thailand ke arah warga Melayu Patani merupa pelanggaran gencatan senjata. Kerajaan siam Thailand adalah bangsa yang paling mudah mengingkari kesepakatan dan siap menyerang warga Bangsa Melayu Muslim Patani kapanpun Kerajaan Thailand mau menyerang, meskipun gencatan senjata antara telah dilakukan, namun aparat tentera Siam Thailand tetap saja melakukan serangan ke warga etnis Melayu, utamanya kalau Pejuang Patani meninggalkan ribath (siaga jihad) di tanah pusangkanya.

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

“jika mereka merusak sumpah (janjinya) sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti” (Q.S. At-Taubah: 12).

Kesimpulan :

Apa yang salah dari perjanjian gencatan senjata? Apakah isinya yang tidak efektif? Sebenarnya Gencatan Senjata itu sangatlah Efektif karna menimbulkan perdamaian yang secara berangsur-angsur dan bisa menimbulkan perdamaian yang sesungguhnya, selama Perjanjian Gencatan Senjata Selalu di terapkan di Negara yang bersengketa. Akan tetapi Kesepakatan perjanjian selalu di langgar, Apa penyebabnya? Karna Setiap Isi Perjanjian Gencatan Senjata tidak di cantumkan Penerapan Memberikan Sanksi kepada pihak yang melanggar perjanjian gencatan senjata yang masih berlaku. Anda dapat melihat dari fungsi dan contoh isi Perjanjian Gencatan Senjata BRN Vs Siam Thailand di atas apakah terdapat Sebuah Sanksi Bagi Negara Yang melanggar Perjanjian? Maka disinilah Peran JWG-PDP sebagai Saksi perlu memberikan Sanksi dari Perjanjian tersebut.

Instrumen Konsultatif dari aturan dalam Perjanjian Gencatan Senjata Kuala Lumpur menunjukkan contoh-contoh komite yang baik yang dibentuk oleh perjanjian gencatan senjata. Namun perlunya ada Komisi Repatriasi Negara-negara Netral untuk mengawasi gencatan senjata dengan memperhatikan kepentingan Masyarakat Sipil; Komisi Gencatan Senjata Militer (dengan tim gabungan) untuk mengawasi implementasi gencatan senjata; dan Komisi Pengawasan Negara-negara Netral (dengan tim inspeksinya sendiri) untuk memastikan kepatuhan kedua belah pihak terhadap aturan-aturan dalam perjanjian gencatan senjata tersebut.

Dalam proposal gecatan senjata yang diajukan oleh Fasilitator perundingan negosiasi perdamaian di Kuala Lumpur Malaysia, sayangnya gencatan senjata antara Pemerintah Thailand dan BRN tidak ada pihak yang akan diawasi oleh Komisi Pengawasan Internasional, OIC, Badan ASEAN, EU, atau Badan Khas yang di wakili Fasilitator untuk gencatan senjata tersebut. Alhasil, sangat jarang dalam perjanjian gencatan senjata ada sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian tersebut.

Fasilitator Malaysia Anjur Gencatan Senjata 40 Hari

Delegasi pemerintah Thailand dan pejuang Patani dari Barisan Revolusi Nasional (BRN) telah menyepakati 40 hari gencatan senjata di provinsi ujung Selatan Thailand, menyatakan periode puasa Ramadan sebagai "bulan bebas dari Senjata".

Periode perdamaian yang disepakati berlangsung dari 10 Juli, awal Ramadhan di Thailand, sampai 18 Agustus, menurut Ahmad Zamzamin Hasyim, yang mewakili Malaysia, fasilitator perundingan negosiasi perdamaian.

Malaysia mengumumkan Pemahaman umum dari perjanjian Inisiatif Perdamaian Ramadhan dalam pernyataan yang dirilis setelah pertemuan di Kuala Lumpur, Jumat (12/7/2013).

Pakta "bebas dari Senjata" mencakup semua provinsi bergolak di Thailand selatan seperti Narathiwat, Patani dan Yala dan lima distrik yaitu Songkhla - Na Thawee, Sadao, Chana, The Pa dan Sabayoi.

"Thailand dan BRN akan bekerja keras untuk memastikan Ramadhan 2013 akan menjadi bulan bebas dari kekerasan untuk menunjukkan ketulusan, komitmen dan keseriusan kedua belah pihak dalam mencari solusi untuk masalah umum melalui platform dialog perdamaian JWG-PDP", kata pernyataan itu.

Langkah ini merupakan ujian serius pertama dari upaya mereka untuk mengakhiri kekerasan di meja perundingan.

Para pejuang Patani akan menahan diri dari menargetkan pasukan keamanan, warga sipil Budha dan properti, serta menjamin keamanan non-Muslim Budha Siam di wilayah itu, kata pernyataan tersebut.

Sebagai imbalannya, Thailand akan menahan diri dari "setiap tindakan-tindakan agresif" pada masalah keamanan dan juga menjamin keamanan warga etnis Melayu keturunan Patani tanpa memandang agama, tambahnya.

Thailand "akan terus bertanggung jawab terhadap tindakan pencegahan kejahatan dan pemantauan untuk tujuan keamanan publik," kata pernyataan itu.

"Setiap pihak yang melanggar, mengganggu atau menyabot kesepakatan ini akan dianggap sebagai pihak yang tidak mencintai damai dan tidak menghormati statement," klaim pernyataan itu.

"Ini adalah batu loncatan untuk apa yang ingin kita capai di masa depan. Jika tidak ada insiden, kita dapat melihat cahaya di ujung terowongan. Ini akan menjadi preseden, batu loncatan," kata Ahmad wartawan di ibukota Malaysia.

Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang merupakan negosiator utama untuk Thailand, pasukan militer dan polis telah berjanji untuk menurunkan serangan mereka pada tersangka pejuang Patani dan memeriksa orang-orang etnis Melayu pada Ramadhan.

Pemerintah juga mengklaim telah mulai menarik tentara dari wilayah itu dan menggantinya dengan polis dalam upaya untuk mengakhiri ketidakpercayaan masyarakat.

Kekerasan konflik entis di wilayah Selatan yang didominasi entis Melayu telah merenggut lebih dari 5.000 nyawa warga sipil, tentara, polis, pejabat negara colonial Budha Thailand dan pejuang Melayu Patani, sejak mulai lagi pada Januari 2004.

Yingluck Rangkap Jabatan Menhan, Konflik Selatan Terus Meningkat

Tiap kali kekuasaan di negara berjuta bhiksu ini berganti, pemerintahan yang naik condong mengulur-ulur isu Thailand Selatan yang merupakan salah satu konflik internal paling mematikan di Asia Tenggara ini.

Respons mereka selalu memakai konsepsi kedudukan negara yang ketinggalan zaman dan diperkeruh perselisihan di dalam birokrasi serta persaingan politik skala nasional.

Untuk pertamakalinya kebijakan keamanan baru yang mengakui dimensi politik dalam konflik di kawasan itu diterbitkan tahun ini. Kebijakan ini juga mengidentifikasi desentralisasi dan dialog dengan Pejuang Pembebasan Patani dari BRN-Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani sebagai bagian dari solusi.

Dialog dan desentralisasi mungkin adalah solusi-solusi yang enggan diterapkan para elit politik Bangkok sekarang namun perubahan yang diperlukan ini akan semakin sulit terjadi seiring perjalanan waktu.

Sementrara itu Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan Thailand. Yingluck mengaku keputusannya itu didasari keinginannya untuk meningkatkan hubungan antara militer di Thailand.

Yingluck menjadi perempuan pertama di Thailand yang menjabat Menteri Pertahanan, setelah dilakukan reshuffle kabinet Senin 1 Juli kemarin. Tetapi penunjukkan diri Yingluck sebagai Menhan Thailand mendapatkan kecaman dari pihak partai oposisi.

Partai Demokrat yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengatakan, Yingluck dianggap ingin mengintervensi militer dengan menjabat sebagai menhan. Abhisit juga mengatakan bahwa pemerintah mengincar dua posisi penting lainnya dalam Kementerian Pertahanan Thailand.

"Pemerintah ingin mempengaruhi reshuffle. Setelah mendapatkan posisi menhan, mereka ingin menambahkan posisi deputi menteri pertahanan," ujar Abhisit, seperti dikutip The Bangkok Post, Selasa (2/7/2013).

Yungluck pun membantah keras tuduhan Abhisit itu. "Saya memutuskan untuk merangkap jabatan sebagai menhan, untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan militer. Memegang dua jabatan (pm dan menhan), bisa membangun pengertian dengan militer," jelasnya.

Menurutnya, dengan pengalamannya selama dua tahun sebagai Direktur Komando Operasi Keamanan Internal dianggapnya mampu untuk memimpin Kementerian Pertahanan Thailand.

Namun, apabila kekerasan dibiarkan berevolusi dengan percepatan yang ada kini, Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan Thailand ini akan menantang sejauh mana kemampuan pemerintah untuk merespon dengan ketentuan-ketentuannya sendiri.

Selama Bangkok gamang, para geriliyawan Patani pun akan menjadi lebih cakap dan berani. Serangan-serangan mereka telah mendatangkan perhatian tambahan yang mungkin skalanya belum mengundang publik untuk menuntut pendekatan baru. Kadangkala ada peristiwa hebat yang sesaat merebut perhatian publik seperti yang terjadi sekarang ini.

Kebijakan yang ditelurkan Dewan Keamanan Nasional awal tahun ini mengenai suatu skema penyelesaian konflik sebenarnya cukup menjanjikan karena mengakui dimensi politik dari konflik ini dan memasukkan dialog dan desentralisasi sebagai strategi resmi. Sayangnya implementasi dari inisiatif ini terganggu oleh pergumulan politik dan birokasi.

Namun, wilayah itu masih menjadi arena permainan politik. Pejabat sipil wilayah selatan dan di Bangkok terkebiri oleh perlunya menghormati kedudukan militer di kawasan itu dan terjebak dalam pencarian opsi yang dapat menghentikan kekerasan tanpa berkomitmen terhadap reformasi politik.

Pengerahan sekitar 60.000 aparat bersenjata, perumusan berbagai undang-undang keamanan khusus dan penganggaran miliaran dollar AS adalah langkah-langkah yang gagal menurunkan korban jiwa atau menangani konflik di selatan yang berkelanjutan sekarang  ini.

Bom Menghantam Truk Militer, 8 Tentara Tewas

Gerilyawan Pembebasan Patani di bagian selatan Thailand membunuh delapan tentara dalam serangan bom pinggir jalan Sabtu (29/06), beberapa hari setelah pemerintah menolak tuntutan bagi gencatan senjata untuk menghormati bulan suci Ramadhan yang mulai bulan depan.

Provinsi Yala, Pattani dan Narathiwatdi di bagian selatan negeri itu berpenduduk majoritay etnis Melayu. Banyak gerilyawan dari wilayah itu menentang kekuasaan pemerintah pusat selama beberapa dekade dan kekerasan kembali merebak pada tahun 2004.

Seperti dilansir Reuter, Sabtu (29/6/2013) bom seberat 60 kg itu meledak ketika tentara dengan satu truk militer melintasi jalan satu desa Beho, Krongpinang di provinsi Yala, kata polis. Dua orang tentara lagi menderita cedera dan dua penduduk desa yang mengendarai sepeda motor di belakang truk itu juga luka-luka ringan, kata polis.

Pembicaraan perdamaian dengan gerilyawan Pembebasan Patani awal tahun ini tak berhasil menghentikan kekerasan di kawasan selatan tempat lebih 5.300 orang meninggal sejak Januari 2004.

Pekan ini Barisan Revolusi Nasional (BRN), salah satu kelompok gerilyawan yang beroperasi di bagian Selatan Thailand dan peserta dalam pembicaraan tersebut, mengusulkan gencatan senjata selama Ramadhan, yang mulai pada sekitar 10 Juli.

Mereka juga menuntut pembebasan semua tahanan di Selatan dan diterimanya Malaysia sebagai mediator. Pemerintah menolak tuntutan tersebut.

Tiga provinsi yang didominasi warga etnis Melayu merupakan bagian dari kesultanan Melayu Patani hingga dicaplok oleh kolonial Siam-Thailand pada 1909

Sebelum ini, sebuah bom menghantam truk rombongan militer kolonial Thailand yang melukai tiga prajurit, pada Ahad (23/06/) pagi, pada Provinsi yang sama.

Lima kilogram bom menghancurkan truk pick-up yang membawa prajurit paramiliter itu. Tiga petugas lainnya terluka.

Bom itu ditempatkan dalam alat pemadam kebakaran kecil dan diledakkan dengan remote control. Alat pemadam kebakaran berisi bom itu disembunyikan di satu tiang listrik di jalur lalu lintas pulau di ibu kota Provinsi Yala.

The Persecution of the Malay Patani

The oppression and violence to which Malay Muslims in Patani, an autonomous region affiliated to Thailand, are subjected is little known to the world public. But this terrible persecution in these fertile and wealthy lands in Southeast Asia has been going on for some 200 years.

The persecution of the Malay Patani Muslims began with the Rama dynasty that took over the Pattani administration in 1782. This dynasty made Bangkok the capital and established a centralized administration. It was then that the conflict between the Malay Patani  and the local people known as the Siamese broke out. Many Patani towns were burned down and ruined during the conflict, many military defensive positions were destroyed and some 4000 Malay Patani Muslims were taken captive by the Siamese.

Patani towns were burned down and ruined during the conflict

The Siamese inflicted terrible tortures on the Malay Muslims they took captive. They sewed their ears and legs together with a strong cord made of a kind of hemp. The Muslims they brought to Bangkok under that ghastly torture were put to work as slaves digging ditches with no tools or equipment. The sultan of Patani was savagely killed by the Siamese at the end of the fighting. After the war, Patani was divided into 7 regions by Thailand and forced to pay taxes and spent the next 70 years under total Siamese rule.

The Muslims they brought to Bangkok

In 1909, the Siamese gave Patani a kind of nominal independence, but the oppression by the Thai administration continued at the same pace as before. The Malay Patani rose up time and time again for full independence, but were savagely put down every time. There was a huge increase in migration to Malaysia at that time.

The Thai administration followed a policy of pressure and assimilation aimed at destroying the Malay identity of the Patani people. The first measure was to completely ban the activities of Muslim educational institutions in 1932. In 1944, a wide-ranging campaign of annihilation was initiated, with the leaders of the Patani Muslims and their families being savagely slaughtered by Buddhists. It was forbidden to obey Islamic laws or engage in Islamic worship, while Buddhist beliefs were also imposed on the people. Buddhism was forcibly taught in schools, and Muslim students were even forced to act according to Buddhist teachings.

Muslim students were even forced to act according to Buddhist teachings

The Thai administration also perpetrated terrible mass killings of Malay Muslims at various times. In 1944, 125 Muslim families were burned alive in the Belukar Samak region alone. The Thai administration’s policies of assimilation manifested themselves in all spheres of life. Many mosques in Patani were torn down.

125 Muslim families were burned alive in the Belukar Samak region alone

Eminent Muslim scholars were martyred for suspicious reasons in health institutions established by the Thai regime and unsolved killings and disappearances became part of the Malay Patani people’s daily lives.

Forum Bicara Patani: Mahasiswa dan Masyarakat Melayu di Selatan Thailand Diskusikan Masa Depan

"Tak ada jaminan setelah pembicaraan itu kita tak akan di-blacklist. Seseorang bisa jadi mata-mata dan melaporkan apapun yang kami lakukan dan bicarakan, tetapi kebutuhan kami untuk berbicara telah mengatasi ketakutan kami "  (Aktivis mahasiswa di Pattani)

Ditengah harapan yang tinggi terhadap perdamaian setelah puluhan tahun perang, Mahasiswa dan Masyarakat Melayu di Thailand Selatan tengah berdiskusi untuk masa depan tanah air mereka, meskipun ada kekhawatiran bahwa mereka akan masuk daftar hitam karena ide-ide yang mereka ungkapkan.

"Tak ada jaminan setelah pembicaraan itu kita tak akan di-blacklist. Seseorang bisa jadi mata-mata dan melaporkan apapun yang kami lakukan dan bicarakan, tetapi kebutuhan kami untuk berbicara telah mengatasi ketakutan kami " kata seorang aktivis mahasiswa di Pattani.

Sebuah kelompok mahasiswa Melayu Selatan Thailand telah berkumpul untuk mendiskusikan masa depan mereka.

Pertemuan itu terjadi beberapa bulan setelah pemerintah menandatangani kesepakatan dengan kelompok Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada bulan 28 Februari yang mengadakan pembicaraan untuk membangun perdamaian di Thailand selatan.

Pejabat Thailand telah mengagendakan duduk pada bulan Juni untuk putaran ketiga pembicaraan dengan BRN baru ini, mencoba menyelesaikan konflik internal yang paling mematikan di Asia Tenggara tersebut. Beberapa rincian telah muncul dari dua putaran awal pembicaraan damai yang ditengahi oleh  Malaysia, antara pemerintah dan BRN tersebut.

Namun kesepakatan telah menimbulkan harapan tinggi di kalangan umat Melayu Islam di Selatan untuk mengekspresikan ide-ide bagi masa depan mereka, sebuah praktek yang  dipandang sebagai tabu atau anti pemerintah di masa lalu.

Mereka telah membuka diskusi dalam pertemuan dan media sosial, memicu perdebatan tentang aspirasi politik di wilayah mereka.

Namun mereka pesimistis pembicaraan akan membuahkan hasil yang memuaskan. Otonomi yang diperluas, menurut sekelompok  mahasiswa di Pattani, 'haram' dibicarakan dalam dialog itu.

Konstitusi Thailand menetapkan bahwa wilayah negara tidak dapat dibagi dan berbicara pejuang Patani sama saja dengan pengkhianatan.

"Warga berharap kekerasan menurun ketika pembicaraan dimulai. Itu tidak terjadi, jadi sekarang mereka mencoba untuk lebih memahami proses perdamaian ini," kata Pongsak Yingcharoen, walikota kota Yala.

Barisan Revolusi Nasional (BRN)  adalah salah satu dari beberapa kelompok yang berjuang untuk membebaskan diri dari penjajah kolonial Thailand. Mereka juga menyerukan Melayu menjadi bahasa resmi dan menggantikan kurikulum sekolah yang Buddhis-sentris.

Melayu Muslim di provinsi Selatan Thailand merasa kesal di bawah kekuasaan penjajahan Bangkok selama bertahun-tahun. Mereka meyakini, Thailand mencaplok wilayah yang sebelumnya merupakan Kesultanan Melayu Patani abad yang lalu itu.

Selama bertahun-tahun, pemerintah kolonial Thailand berusaha untuk menanamkan rasa nasionalisme yang kuat dalam populasi berbahasa Melayu. Lagu kebangsaan Siam disiarkan dengan pengeras suara di pagi hari dan petang hari.

Banyak warga Melayu mengatakan kebijakan asimilasi pemerintah yang keras telah menyebabkan penindasan agama, bahasa, dan budaya. 

Namun beberapa pengamat mengatakan perubahan sedang berlangsung dan menemukan momentum sejak pembicaraan dimulai. Grafiti hujatan di beberapa sudut kota telah dihapus.

"Untuk waktu yang lama, kepentingan negara Thailand adalah untuk mengkonsolidasikan kontrol di perbatasan," kata Thomas Park, direktur regional untuk konflik dan pemerintahan di Asia Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di AS, pada Reuters.

Otonomi dulu adalah kata yang buruk, tapi sekarang ada diskusi terbuka tentang hak menentukan nasib sendiri.

Srisompob Jitpiromsri dari lembaga think tank Deep South Watch mengatakan ia juga melihat perubahan sikap pemerintah. "Pola pikir banyak pembuat kebijakan yang berbeda, mereka telah menjadi lebih menerima tuntutan dari penduduk setempat," kata Srisompob.

Walikota Yala, Pongsak Yingcharoen, mengatakan pembicaraan ini mengangkat harapan, jadi sekarang mereka mencoba untuk lebih memahami proses perdamaian ini," kata Pongsak.