Di sinilah tampak beda pandangan antara penguasa Siam-Thailand dan masyarakat Etnis Melayu Patani di bahgian Selatan negara itu. Pemerintah menilai apa yang dilakukan gerakan Aktivis dan NGO yang mempedulikan HAM (Hak Asasi Manusia) di bahgian Selatan Thai merupakan aksi menjelek-jelekkan pihaknya. Sebaliknya, Aktivis dan NGO menyebutkan sebagai kebebasan berekspresi dan upaya untuk mengingatkan pemerintah atas kekeliruan yang sudah dilakukan.
Thailand kini memang bukan Thailand di bawah pemerintahan militer yang tidak demokratis. Tetapi faktanya di bawah pemerintahan sipil oleh seorang PM wanita pertama di Thailand Yingluck pun masih muncul kritik seperti dilontarkan Aktivis di sana. Jadi, demokrasi memang tidak serta-merta sempurna. Sebenarnyalah demokrasi sendiri merupakan satu proses, bahkan mungkin proses belajar yang panjang.
Yang penting sebetulnya asal semua pihak terus bisa teguh pada tujuan hidup bersama, dan menerima kritik pihak lain sebagai hal yang wajar, dan secara positif menjadikan itu sebagai masukan dan bahan koreksi.
Kini kita malah mendengar pengawai kerajaan Negeri Gajah Putih ini sering menyebut laporan Aktivis HAM Thailand Selatan kurang mempertimbangkan dampaknya bagi citra negara. Tetapi kalau memang Thailand teguh dengan proses demokratisasi-nya, maka munculnya laporan yang keras itu pun tidak perlu ditanggapi dengan aksi otoritarian (เผด็จการ) lain. Sebaliknya, Kerajaan Thai seyogianya malah mau berintrospeksi.
Kita juga bisa mengungkapkan kembali bahwa secara alamiah-sebagaimana dikemukakan Lord Acton tahun 1887-kekuasaan cenderung korup. Kita telah banyak menyaksikan dalam sejarah, termasuk sejarah Bangsa Siam sekarang ini, bagaimana kekuasaan yang semula menjanjikan demokrasi dan kemakmuran tidak lama kemudian runtuh ke dalam otoritarianisme, dalam godaan Ketidakadilan - Hukum Rimba yang ujungnya menjerumuskan negara dan bangsa itu ke dalam keterpurukan di saat ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar