Right Of Self Determination - Give Back For The PATANIAN Entire Land

Minggu, Februari 24, 2013

Pengungsi Rohingya, Organisasi Muslim Selatan Beritempat Bernaung, Pejabat Militer Diskors Perdagangan Manusia


Sekitar 400 warga etnis minoritas Myanmar, Rohingya ditangkap dalam sebuah operasi keimigrasian bersembunyi di sebuah perkebunan karet terpencil di selatan Thailand, Kamis (10/1/2013).

Sebanyak 378 pria, 11 perempuan dan 12 nak-anak warga Rohingya ditemukan berada di dalam bangunan di provinsi Songkhla, Thailand, yang diduga dipakai sebagai tempat persembunyian sementara mereka sebelum diseludupkan ke 'negara ketiga'.

Thailand akan membuka akses bagi agen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke sejumlah pengungsi yang diduga Muslim Rohingya dari Myanmar, demikian dilansir PBB Rabu. Pemerintah Thailand juga meminta bantuan Myanmar guna mengidentifikasi setidaknya 1000 orang yang ditahan pegawai imigrasi dalam dua minggu terakhir.

Meningkatnya jumlah orang yang tiba di Thailand menandakan adanya pertambahan eksodus pengungsi Rohingya dari Myanmar barat. Hingga kini Thailand berusaha mencegat kapal pembawa pengungsi serta mengusir mereka ke negara lain.

Rabu malam, Manit Pienthong, ketua pemerintahan lokal di Suraburi, Thailand selatan, mengatakan aparat telah menahan 88 pengungsi Rohingya yang kapalnya mendarat pada Rabu pagi. Pengungsi ini diberi makanan, minuman, dan dibawa ke pusat imigrasi lokal. Sejumlah pengungsi Rohingya lainnya juga telah ditahan di Malaysia dalam beberapa minggu terakhir.

Keadaan buruk sekitar 800.000 pengungsi Rohingya di Myanmar kian menyita perhatian dunia internasional, terutama di negara-negara Islam.

Kekerasan yang terjadi tahun lalu di negara bagian Rakhine memaksa 13.000 warga Rohingya kabur dari Myanmar pada 2012, demikian seperti dilansir UNHCR. Setidaknya 2.000 pengungsi ikut kabur pada minggu pertama 2013, terkadang melalui Bangladesh.

Beberapa tahun lalu, aparat Thailand sering memilih untuk menghentikan kapal yang membawa warga Rohingya yang memasuki perairan Thailand, bukannya mengusir mereka ke negara lain setelah memberikan persediaan bahan bakar dan makanan. Dalam beberapa kasus, kapal-kapal tersebut tenggelam ditelan ombak dan menewaskan penumpang di dalamnya.

Aparat Thailand pun sebelumnya mengantar tahanan ke perbatasan negaranya dengan Myanmar tanpa berkonsultasi dengan UNHCR. Hal ini memicu kecaman dari sejumlah kelompok pembela Hak Asasi Manusia.

Namun, seiring dengan meluasnya perhatian akan nasib pengungsi Rohingya, Thailand nampaknya kini mulai berkoordinasi dengan badan-badan PBB sebagai respon atas arus kecaman yang diterimanya.

Menurut Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) , 115.000 pengungsi Rohingya lainnya masih bertahan di kamp pengungsian di barat Myanmar. Mereka terpaksa mengungsi setelah serangkaian bentrokan dengan warga Buddha lokal memakan lebih dari 170 korban jiwa tahun lalu.

PBB juga mengatakan banyak pengungsi, termasuk perempuan dan anak-anak, yang mempertaruhkan nyawanya dalam perjalanan kapal menuju Thailand dan Malaysia. Resiko terpaksa ditempuh guna menghindari konflik kekerasan di Myanmar, di mana Muslim Rohingya dituduh sebagai pendatang ilegal dan tidak diberikan status warga negara oleh pemerintah Myanmar.

Organisasi Melayu Muslim Selatan Beri Rohingya Tempat Bernaung


Warga Muslim di Thailand menyeru pemerintah Bangkok agar menghentikan sementara deportasi sekitar 800 imigran Muslim dari Myanmar (Rohingya), yang dianggap secara ilegal masuk ke wilayah selatan negeri gajah putih itu.


Dilansir dari kantor berita Thailand hari Jumat (18/1/2013), Komite Pusat Muslim Thailand pada hari Kamis mengatakan bahwa pemerintah Thailand harus memberikan Rohingya tempat bernaung, sementara mereka mencari negara ketiga untuk menampung para pengungsi itu, daripada mengirimnya pulang kembali ke Myanmar.


 

Organisasi Melayu Muslim Thailand itu juga menawarkan masjid utama di Provinsi Songkhla sebagai tempat penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya tersebut, sambil menunggu tempat penampungan yang lebih layak bagi mereka.

Sekjen Kantor Administrasi Perbatasan Provinsi Selatan Tawee Sodsong dan Gubernur Songkhla Krisda Bunrat hari Kamis kemarin mengunjungi anak-anak dan perempuan Rohingya yang berada di Songkhla. Petugas kesehatan juga mengunjugi tempat itu untuk memeriksa kondisi kesehatan para pengungsi.

Tawee mengatakan, para pengungsi itu bukan sekelompok Rohingya pertama yang masuk wilayah Thailand secara ilegal.

Menurut Tawee, Kementerian Luar Negeri dan Dewan Keamanan Nasional sedang mencari solusi jangka panjang untuk membantu warga Muslim pengungsi dari Myanmar.

Dua Pejabat Militer Diskors Perdagangan Manusia

Thailand menginvestigasi setidaknya tiga pejabat Angkatan Darat yang dituduh terlibat perdagangan pengungsi Rohingya.

“Menteri Pertahanan Sukampol Suwannathat telah memerintahkan saya memimpin investigasi dan kami telah membentuk komisi untuk kasus ini,” kata Letjend Udomchai Thammasarorach, Selasa (22/1), dikutip  nationmultimedia.com.

Perintah ini dikeluarkan setelah Kementerian Pertahanan mengetahui keterlibatan anggota militer dalam penjualan pengungsi Rohingya Burma ke Malaysia.

Ketiga pejabat Angkatan Darat itu merupakan bagian Komandan Operasi Keamanan Internal (KOKI) Ranong, provinsi di pesisir Laut Andaman. Mereka berpangkat letnan, mayor, dan kolonel.

“Jika ada pejabat Angkatan Darat atau pemerintah terbukti terlibat dalam perdagangan manusia, mereka akan dihukum,” kata juru bicara KOKI Mayjend Dittaporn Sasasmit, dikutip huffingtonpost.com.







Tuduhan terhadap Angkatan Darat mencuat setelah lebih dari 850 pengungsi Rohingya ditemukan di Songkhla, provinsi di Thailand selatan yang berbatasan dengan Malaysia. Karena konflik etnis mereka meninggalkan negara bagian Arakan, Burma, dengan perahu kayu menuju pesisir Laut Andaman di Thailand, untuk kemudian berharap melanjutkan perjalanan ke Malaysia.

Namun, keberadaan para pengungsi di perbatasan darat melahirkan kecurigaan mereka “dibantu” pejabat Angkatan Darat Thailand. “Ada anggota Angkatan Darat yang terlibat, beberapa pemimpin. Mereka (Rohingya) tidak mungkin ada di sana bila tidak ada pejabat pemerintah yang terlibat,” kata seorang pejabat Thailand, dikutip AFP.

Kepolisian Thailand telah menangkap 8 tersangka perdagangan manusia dan sedang memburu 3 tersangka lain, termasuk seorang politisi lokal. Menurut huffingtonpost.com, selama akhir pekan lalu media massa Thailand melaporkan setidaknya dua pejabat senior militer terlibat dalam jaringan perdagangan manusia tersebut.

Dalam konferensi pers Selasa (22/1), Udomchai mengumumkan dua pejabat telah diskors. Investigasi komisi khusus akan menentukan apakah anggota militer lain terlibat

Investigasi kantor berita BBC, dipublikasikan Senin (21/1), menuduh pejabat Thailand menjual pengungsi Rohingya dari Burma kepada sindikat perdagangan manusia. Perahu mereka ditahan Angkatan Laut dan Kepolisian Thailand. Kedua institusi itu lalu menjual para pengungsi Rohingya ke sindikat perdagangan manusia yang akan membawa mereka ke Malaysia.

Kepada seorang pengungsi bernama Ahmed, sindikat perdagangan manusia itu menyatakan telah membeli para pengungsi Rohingya dari polisi Thailand. Mereka memberlakukan para pengungsi sebagai tawanan dan menginginkan uangnya kembali. Ahmed dan para tawanan lain diberi kesempatan menelepon teman-teman dan keluarga untuk meminta bantuan. Harga untuk Ahmed dibandrol 40.000 baht (sekitar Rp 13 juta atau RM4,000).

Situs web Phuketwan, yang mendapatkan penghargaan karena membantu mengungkapkan “penolakan” kapal pengangkut Rohingya empat tahun lalu, juga menyuarakan tuduhan yang sama. Pada tahun 2009 Thailand dikritik karena angkatan lautnya menolak perahu pengangkut Rohingya dan mengirimkannya kembali ke laut. Ratusan pengungsi diyakini tewas saat perahu itu kemudian tenggelam.

Selasa (22/1) Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (PBB) mengunjungi etnis Rohingga yang ditahan di Thailand. Kunjungan ini untuk menentukan apakah mereka harus dipindahkan ke negara ketiga. “Kami telah berbicara dengan otoritas Burma dan UNHCR mengenai pendampingan,” kata Ketua Departemen Informasi Thailand Manasvi Srisodapol, dikutip nationmultimedia.com.

Hingga Rabu, Komando Operasi Keamanan Internal (ISOC) Thailand membenarkan bahwa 857 orang telah ditahan tahun ini di rumah persembunyian atau safe house. Ratusan orang ini menjadi korban perdagangan manusia atau menjadi penumpang di salah satu kapal yang dicegat di perairan selatan Thailand.

“Pemerintah Thailand pada dasarnya setuju untuk memberi kami akses,” ujar Golam Abbas, perwakilan UNHCR di Thailand, Rabu. “Kami ingin mengunjungi mereka secepat mungkin sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan perlindungan yang mendesak bagi mereka.”

Golam menambahkan, jika ada di antara pengungsi yang membutuhkan suaka, permintaan akan perlindungan ini harus ditimbangkan secara seksama. Kendati demikian, pemerintah Thailand telah menyatakan akan mendeportasi pengungsi jika mereka berasal dari Myanmar.



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar