Proses Perdamaian di Selatan Thailand: Pemerintah Yingluck Disepakati Dengan Pejuang BRN

Pemerintah Thailand untuk pertama kalinya menandatangani kesepakatan dengan Pejuang Kebebasan Melayu Patani di wilayah selatan yang majority penduduknya etnis Melayu Muslim, Kamis (28/2/2013).

Penandatanganan kesepakatan bersejarah itu ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia, antara perwakilan pemerintah Thailand dan perwakilan Barisan Revolusi Nasional (BRN) beberapa jam sebelum kunjungan PM Yingluck Shinawatra ke Malaysia. Dalam pertemuan dengan PM Najib Razak itu, PM Yingluck juga membicarakan upaya penyelesaian konflik bersenjata selama sembilan tahun itu, dan  Malaysia kemungkinan menjadi tuan rumah perundingan.

Dokumen konsensus menuju proses dialog itu ditandatangani Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand Letnan Jenderal Paradorn Pattanathabutr dan Hassan Taib dari BRN.

"Terima kasih kepada Allah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah. Kami akan sampaikan kepada rakyat kami untuk bekerja sama menyelesaikan masalah ini," kata Hassan yang disebut sebagai Kepala Kantor Penghubung BRN di Malaysia.

Barisan Revolusi Nasional adalah satu dari sejumlah kelompok Pejuang Kebebasan Patani yang dituding kerap melakukan aksi perlawanan dengan pemerintah kolonial di Thailand. Konflik bersenjata selama sembilan tahun di Selatan Thailand  telah menewaskan sedikitnya 5.500 orang.

Thailand Rencana Malaysia Menjadi Administrator Perdamaian di Selatan

Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, akan berbicara mengenai rencananya bahwa Malaysia akan menjadi perantara dalam proses perdamai di Selatan Thailand ketika akan mengunjungi Malaysia pada Kamis depan (28/2/13).

Sejauh mana Malaysia memegang peranannya masih akan dinegosiasikan, kata sebuah pernyataanpemerintah Thailand. Pejabat Thailand belum setuju apakah Kuala Lumpur harus membantu sebagai administrator atau menjadi orang tengah.

Antara Pejuang  Pro-Kemerdekaan Patani di Selatan Thailand yang dikenal adalah Barisan Revolusi Nasional-Koordinat (BRN-C) dan Organisasi Pembebasan Patani Bersatu (Pulo). 

Namun, Kementerian Luar Negeri Thailand mendesak agar peranan Malaysia diminimalisasi, kata sumber pemerintah Thailand kepada koran The Nation, Ahad (24/2/13).

Dewan Keamanan Nasional Thailand (NSC) adalah pengatur negosiasi. Militer juga membentuk tim perundingnya sendiri.

Berdasarkan sejarah, kata koran itu, pihak militer biasanya memegang peran utama dalam perundingan dengan Pejuang Pembebasan yang berlangsung di Asia Barat pada 1980-an.

Tetapi, sejak 2006, dimulai dengan pemerintah pimpinan Surayud Chulanont, organisasi publik yaitu NSC, sudah diikutsertakan.

Selain meminta Malaysia supaya lebih aktif, rencana untuk menggerakkan perundingan perdamaian ini juga bertujuan untuk menunjukkan pemerintah Yingluck benar-benar serius untuk mewujudkan perdamaian di kawasan tersebut. 

Pengungsi Rohingya, Organisasi Muslim Selatan Beritempat Bernaung, Pejabat Militer Diskors Perdagangan Manusia

Sekitar 400 warga etnis minoritas Myanmar, Rohingya ditangkap dalam sebuah operasi keimigrasian bersembunyi di sebuah perkebunan karet terpencil di selatan Thailand, Kamis (10/1/2013).

Sebanyak 378 pria, 11 perempuan dan 12 nak-anak warga Rohingya ditemukan berada di dalam bangunan di provinsi Songkhla, Thailand, yang diduga dipakai sebagai tempat persembunyian sementara mereka sebelum diseludupkan ke 'negara ketiga'.

Thailand akan membuka akses bagi agen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke sejumlah pengungsi yang diduga Muslim Rohingya dari Myanmar, demikian dilansir PBB Rabu. Pemerintah Thailand juga meminta bantuan Myanmar guna mengidentifikasi setidaknya 1000 orang yang ditahan pegawai imigrasi dalam dua minggu terakhir.

Meningkatnya jumlah orang yang tiba di Thailand menandakan adanya pertambahan eksodus pengungsi Rohingya dari Myanmar barat. Hingga kini Thailand berusaha mencegat kapal pembawa pengungsi serta mengusir mereka ke negara lain.

Rabu malam, Manit Pienthong, ketua pemerintahan lokal di Suraburi, Thailand selatan, mengatakan aparat telah menahan 88 pengungsi Rohingya yang kapalnya mendarat pada Rabu pagi. Pengungsi ini diberi makanan, minuman, dan dibawa ke pusat imigrasi lokal. Sejumlah pengungsi Rohingya lainnya juga telah ditahan di Malaysia dalam beberapa minggu terakhir.

Keadaan buruk sekitar 800.000 pengungsi Rohingya di Myanmar kian menyita perhatian dunia internasional, terutama di negara-negara Islam.

Kekerasan yang terjadi tahun lalu di negara bagian Rakhine memaksa 13.000 warga Rohingya kabur dari Myanmar pada 2012, demikian seperti dilansir UNHCR. Setidaknya 2.000 pengungsi ikut kabur pada minggu pertama 2013, terkadang melalui Bangladesh.

Beberapa tahun lalu, aparat Thailand sering memilih untuk menghentikan kapal yang membawa warga Rohingya yang memasuki perairan Thailand, bukannya mengusir mereka ke negara lain setelah memberikan persediaan bahan bakar dan makanan. Dalam beberapa kasus, kapal-kapal tersebut tenggelam ditelan ombak dan menewaskan penumpang di dalamnya.

Aparat Thailand pun sebelumnya mengantar tahanan ke perbatasan negaranya dengan Myanmar tanpa berkonsultasi dengan UNHCR. Hal ini memicu kecaman dari sejumlah kelompok pembela Hak Asasi Manusia.

Namun, seiring dengan meluasnya perhatian akan nasib pengungsi Rohingya, Thailand nampaknya kini mulai berkoordinasi dengan badan-badan PBB sebagai respon atas arus kecaman yang diterimanya.

Menurut Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) , 115.000 pengungsi Rohingya lainnya masih bertahan di kamp pengungsian di barat Myanmar. Mereka terpaksa mengungsi setelah serangkaian bentrokan dengan warga Buddha lokal memakan lebih dari 170 korban jiwa tahun lalu.

PBB juga mengatakan banyak pengungsi, termasuk perempuan dan anak-anak, yang mempertaruhkan nyawanya dalam perjalanan kapal menuju Thailand dan Malaysia. Resiko terpaksa ditempuh guna menghindari konflik kekerasan di Myanmar, di mana Muslim Rohingya dituduh sebagai pendatang ilegal dan tidak diberikan status warga negara oleh pemerintah Myanmar.

Organisasi Melayu Muslim Selatan Beri Rohingya Tempat Bernaung

Warga Muslim di Thailand menyeru pemerintah Bangkok agar menghentikan sementara deportasi sekitar 800 imigran Muslim dari Myanmar (Rohingya), yang dianggap secara ilegal masuk ke wilayah selatan negeri gajah putih itu.

Dilansir dari kantor berita Thailand hari Jumat (18/1/2013), Komite Pusat Muslim Thailand pada hari Kamis mengatakan bahwa pemerintah Thailand harus memberikan Rohingya tempat bernaung, sementara mereka mencari negara ketiga untuk menampung para pengungsi itu, daripada mengirimnya pulang kembali ke Myanmar.

 

Organisasi Melayu Muslim Thailand itu juga menawarkan masjid utama di Provinsi Songkhla sebagai tempat penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya tersebut, sambil menunggu tempat penampungan yang lebih layak bagi mereka.

Sekjen Kantor Administrasi Perbatasan Provinsi Selatan Tawee Sodsong dan Gubernur Songkhla Krisda Bunrat hari Kamis kemarin mengunjungi anak-anak dan perempuan Rohingya yang berada di Songkhla. Petugas kesehatan juga mengunjugi tempat itu untuk memeriksa kondisi kesehatan para pengungsi.

Tawee mengatakan, para pengungsi itu bukan sekelompok Rohingya pertama yang masuk wilayah Thailand secara ilegal.

Menurut Tawee, Kementerian Luar Negeri dan Dewan Keamanan Nasional sedang mencari solusi jangka panjang untuk membantu warga Muslim pengungsi dari Myanmar.

Dua Pejabat Militer Diskors Perdagangan Manusia

Thailand menginvestigasi setidaknya tiga pejabat Angkatan Darat yang dituduh terlibat perdagangan pengungsi Rohingya.

“Menteri Pertahanan Sukampol Suwannathat telah memerintahkan saya memimpin investigasi dan kami telah membentuk komisi untuk kasus ini,” kata Letjend Udomchai Thammasarorach, Selasa (22/1), dikutip  nationmultimedia.com.

Perintah ini dikeluarkan setelah Kementerian Pertahanan mengetahui keterlibatan anggota militer dalam penjualan pengungsi Rohingya Burma ke Malaysia.

Ketiga pejabat Angkatan Darat itu merupakan bagian Komandan Operasi Keamanan Internal (KOKI) Ranong, provinsi di pesisir Laut Andaman. Mereka berpangkat letnan, mayor, dan kolonel.

“Jika ada pejabat Angkatan Darat atau pemerintah terbukti terlibat dalam perdagangan manusia, mereka akan dihukum,” kata juru bicara KOKI Mayjend Dittaporn Sasasmit, dikutip huffingtonpost.com.

Tuduhan terhadap Angkatan Darat mencuat setelah lebih dari 850 pengungsi Rohingya ditemukan di Songkhla, provinsi di Thailand selatan yang berbatasan dengan Malaysia. Karena konflik etnis mereka meninggalkan negara bagian Arakan, Burma, dengan perahu kayu menuju pesisir Laut Andaman di Thailand, untuk kemudian berharap melanjutkan perjalanan ke Malaysia.

Namun, keberadaan para pengungsi di perbatasan darat melahirkan kecurigaan mereka “dibantu” pejabat Angkatan Darat Thailand. “Ada anggota Angkatan Darat yang terlibat, beberapa pemimpin. Mereka (Rohingya) tidak mungkin ada di sana bila tidak ada pejabat pemerintah yang terlibat,” kata seorang pejabat Thailand, dikutip AFP.

Kepolisian Thailand telah menangkap 8 tersangka perdagangan manusia dan sedang memburu 3 tersangka lain, termasuk seorang politisi lokal. Menurut huffingtonpost.com, selama akhir pekan lalu media massa Thailand melaporkan setidaknya dua pejabat senior militer terlibat dalam jaringan perdagangan manusia tersebut.

Dalam konferensi pers Selasa (22/1), Udomchai mengumumkan dua pejabat telah diskors. Investigasi komisi khusus akan menentukan apakah anggota militer lain terlibat

Investigasi kantor berita BBC, dipublikasikan Senin (21/1), menuduh pejabat Thailand menjual pengungsi Rohingya dari Burma kepada sindikat perdagangan manusia. Perahu mereka ditahan Angkatan Laut dan Kepolisian Thailand. Kedua institusi itu lalu menjual para pengungsi Rohingya ke sindikat perdagangan manusia yang akan membawa mereka ke Malaysia.

Kepada seorang pengungsi bernama Ahmed, sindikat perdagangan manusia itu menyatakan telah membeli para pengungsi Rohingya dari polisi Thailand. Mereka memberlakukan para pengungsi sebagai tawanan dan menginginkan uangnya kembali. Ahmed dan para tawanan lain diberi kesempatan menelepon teman-teman dan keluarga untuk meminta bantuan. Harga untuk Ahmed dibandrol 40.000 baht (sekitar Rp 13 juta atau RM4,000).

Situs web Phuketwan, yang mendapatkan penghargaan karena membantu mengungkapkan “penolakan” kapal pengangkut Rohingya empat tahun lalu, juga menyuarakan tuduhan yang sama. Pada tahun 2009 Thailand dikritik karena angkatan lautnya menolak perahu pengangkut Rohingya dan mengirimkannya kembali ke laut. Ratusan pengungsi diyakini tewas saat perahu itu kemudian tenggelam.

Selasa (22/1) Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (PBB) mengunjungi etnis Rohingga yang ditahan di Thailand. Kunjungan ini untuk menentukan apakah mereka harus dipindahkan ke negara ketiga. “Kami telah berbicara dengan otoritas Burma dan UNHCR mengenai pendampingan,” kata Ketua Departemen Informasi Thailand Manasvi Srisodapol, dikutip nationmultimedia.com.

Hingga Rabu, Komando Operasi Keamanan Internal (ISOC) Thailand membenarkan bahwa 857 orang telah ditahan tahun ini di rumah persembunyian atau safe house. Ratusan orang ini menjadi korban perdagangan manusia atau menjadi penumpang di salah satu kapal yang dicegat di perairan selatan Thailand.

“Pemerintah Thailand pada dasarnya setuju untuk memberi kami akses,” ujar Golam Abbas, perwakilan UNHCR di Thailand, Rabu. “Kami ingin mengunjungi mereka secepat mungkin sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan perlindungan yang mendesak bagi mereka.”

Golam menambahkan, jika ada di antara pengungsi yang membutuhkan suaka, permintaan akan perlindungan ini harus ditimbangkan secara seksama. Kendati demikian, pemerintah Thailand telah menyatakan akan mendeportasi pengungsi jika mereka berasal dari Myanmar.

Pemakaman Asy-Syahid Dalam Serangan Fajar Berdarah

Berbeda dengan apa yang dikhawatirkan bahwa proses pemakaman akan menyulitkan keadaan, pada kenyataannya justru sekitar seribu orang masyarakat penduduk Melayu Islam Patani menyambut kedatangan jenazah magsa yang syuhada yang gugur dalam medan peperangan Serangan Fajar, Tujuh Belas Angkatan Geriliyawan Patani Gugur.  Begitu kehadiran dari para tamu yang bertakziah semakin menambah keharuan diberikan kesempatan terakhir kalinya untuk menyaksikan jenazah. Para syuhada ditutupi kaian kapan beserta luka-luka dan darah mereka serta tidak di mandikan dan dishalatkannya. Para tamu berebut menghantarkan jenazah yang bukus kain kapan dan turut berkerumun menyaksikan pemakaman jenasah.

 

 

Para Fuqaha berpendapat bahwa orang yang dibunuh oleh orang-orang musyrik didalam suatu peperangan atau dirinya didapati mati di lokasi pertempuran dan terdapat bekas-bekas luka atau darah maka ia tidaklah dimandikan berdasarkan sabda Rasulullah saw,”Tutupi mereka beserta luka-luka dan darah mereka serta tidak usah kalian mandikan mereka.”. Tidak terdapat perbedaan didalam permasalahan ini kecuali apa yang diriwayatkan dari al Hasan dan Said bin al Musayyib. (Al Mausu’ah al Fiqhiyah juz II 9360)

Para ulama Syafi’i mengharamkan memandikan dan menshalatkan orang yang mati syahid dikarenakan orang itu hidup menurut nash Al Qur’an dan apa yang diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi saw memerintahkan terhadap orang-orang yang terbunuh dalam perang uhud untuk dikuburkan dan tidak dimandikan serta tidak dishalatkan.” Dan banyak lagi informasi yang mutawatir bahwa Nabi saw tidak menshalatkan mereka dan bersabda terhadap orang-orang yang terbunuh didalam perang Uhud,”Tutupi mereka beserta darah-darah mereka.”

Bisa jadi tidak dimandikan dan dishalatkannya orang-orang yang dibunuh oleh kelompok musyrikin agar mereka bertemu Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung dengan disertai luka-luka mereka, sebagaimana sabda Rasulullah saw bahwa bau luka-luka (mereka) seperti bau kesturi dan warnanya adalah warna darah.”…

 

Selamat jalan kesatria Pahalawan. Semoga Allah menerima Syahidmu. Aamiin

Serangan Fajar, Tujuh Belas Angkatan Geriliyawan Patani Gugur

Sekelompok Angkatan Geriliyawan Patani bersenjata menyerbu sebuah pangkalan militer Thailand di kawasan selatan yang bergolak Rabu (13/2/2013) dini hari.

Seorang juru bicara militer Thailand, Rabu (13/2/2013), mengatakan serangan besar itu berakhir dengan gugurnya 17 orang penyerang.

"Sekitar 50 orang bersenjata menyerang pangkalan milit er dan di sana ada sekitar 60 anggota marinir," kata juru bicara Angkatan Darat Thailand wilayah selatan, Koloner Pramote Promin.

Promin mengatakan serangan yang merupakan serangan paling ambisius di Thailand selatan dalam beberapa tahun terakhir ini berakhir dengan gugurnya 17 orang penyerang.

Sejauh ini tak dilaporkan jatuh korban tewas di pihak militer dalam serangan fajar di Distrik Bacho, Provinsi Narathiwat, satu dari tiga provinsi Thailand yang didominasi penduduk beragama Islam.

"Kami sudah bersiap menyambut serangan itu, karena kami mengetahui rencana itu ada kebocoran rahsia atas serangan ini," kata Pramote.

"Kami bisa mengamankan pangkalan dan tidak ada korban dari militer," sambung dia.

Dia menambahkan pemimpin gerilyawan setempat, yang mengenakan rompi anti-peluru, tewas dalam serangan itu.

Sebuah laporan dari International Crisis Group (ICG) yang dirilis Desember lalu mengatakan para pejuang kemerdekaan Patani kini makin berani dan makin kuat.

Sebelum serangan ini, pada Minggu (10/2/2013), lima prajurit Thailand tewas akibat serangan bom di sebuah desa di Provinsi Yala, Thailand selatan.

Geriliyawan sering melakukan berbagai serangan, biasanya meledakkan bom di jalan raya atau melepaskan tembakan dari dalam mobil. Serangan hari ini adalah yang terbesar.

Provinsi paling selatan Thailand dilanda kekerasan dalam beberapa tahun terakhir ini sejak tercetus ‘Obor Revolusi’ yang berusia puluhan tahun kembali muncul di kawasan berpenduduk etnis Melayu tersebut.

Pejuang Patani yang menuntut kebebasan sebuah Negara yang merdeka di empat provinsi Selatan yang berdekatan dengan perbatasan Malaysia sejak 2004 dan sudah menewaskan lima ribuan orang baik dari kedua belah pihak dengan meningkatkan permusuhan di antara penduduk setempat, hingga mengakibatkan pecahnya operasi pembunuhan balas tembak menembak terhadap kedua etnis, yaitu etnis Siam dan etnis Melayu.

Teruskan Perjuangan Mu

Di Susun Oleh: Hero Melayoe

PATANI KU

Saban hari
bergolak
penuh onak dan duri
di depan, di belakang dan di mana-mana
di tanah watan sendiri
wargamu diinjak-injak

Namun 
Melayu Patani terus bangkit
masih kental
Demi sebuah perjuangan
menegak ketidakadilan
menghapus kedurjanaan ciptaan kafir Siam 
membubar sebuah penjajahan yang tiada kesudahannya
walau si ibu kehilangan anak
si isteri menjadi balu
Melayu Patani masih bertahan

Teruskan perjuanganmu
wahai saudaraku
doaku selalu mengiringi setiap langkahmu
sesungguhnya tewasmu adalah gugur syahid
perjuanganmu tidak sia-sia
InshaAllah...satu hari nanti
Patani pasti MERDEKA
MERDEKA MERDEKA MERDEKA

13/2/2013
9.58 pm
Luahan hati ini dinukilkan secara sepontan sempena 17 pejuang Melayu Islam Patani gugur syahid.

Tentera Kolonial Lima Tewas, Lima Luka Parah

Lima tentara tewas pada Minggu akibat serangan bom mobil, yang diduga dilakukan gerilyawan Patani, di provinsi Selatan, kata polis.

Bom itu, yang juga mencederai seorang tentara, meledak ketika kendaraan pasukan keamanan melakukan patroli di desa Kube Tera Provinsi Yala (10/02) pada jam 07.00 waktu tempatan, salah satu dari provinsi berpenduduk majority Muslim di dekat perbatasan dengan Malaysia.

"Sekitar 10 gerilyawan diperkirakan bersembunyi dekat lokasi itu dan meledakkan bom seberat 50 Kg. yang diletakkan dalam satu mobil lainnya," kata Mayor Polis Torphan Phusuntiae.

Torphan mengatakan tentara-tentara itu jadi target karena mereka secara reguler menerima informasi dan petunjuk dari penduduk desa tentang keberadaan gerilyawan.

Lima senapan M16 milik anggota tentera tersebut berhasil dirampas oleh para penyerang.

Sementara di desa Bo-Gho Daerah Raghe Provinsi Narathiwat empat orang paramiliter luka-luka parah setelah serangan bom muletup di pinggir jalan pada jam 14.00 waktu tempatan  hari yang sama para tentara yang menaiki truk pickup melewati setelah sebuah bom pinggir jalan menghantam kendaraan tentara tersebut. Bom itu seberat  30 kg bahan peledak. Kesemua mengalami luka serius dan dibawa ke Rumah Sakit Rahge.

Para gerilyawan Patani merupakan perang akibat satu sejarah diskriminasi panjang terhadap etnik Melayu oleh pemerintah dan pelanggaran hak asasi manusia yang banyak dilakukan tentara Thailand.

Wilayah selatan dulunya adalah sebuah kerajaan kesultanan suku Melayu yang Islam sampai Siam-Thailand yang berpenduduk majority Buddha mencaploknya tahun 1909, yang memicu aksi perlawanan selama puluhan tahun terhadap negara itu.