Warisan Kolonialisme di Tanah Melayu Asia Tenggara

Konflik berkepanjangan di tanah Malayu Patani merupakan warisan bangsa penjajah masa lalu. Ini dosa politik bangsa kolonial yang juga terjadi di Asia tenggara, ada kelompok-kelompok etnis dimasukkan ke suatu negara padahal secara culture masyarakatnya lebih pas dengan negara lain. Konflik Patani merupakan warisan bangsa kolonial setelah meninggalkan wilayah tersebut. Tidak jelinya mereka mengakibatkan ketegangan antaretnis. Namanya juga penjajah, ya terserah seleranya mau bagi-bagi wilayah. (Nurani Chandrawati, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI).

Perjanjian Anglo Siam-Inggeris 1909

Kasus serupa juga terjadi di Thailand Selatan. Etnis Melayu Muslim Patani menuntut kemerdekaan penuh, karena ketidaksesuaian faktor sosio-kultural dengan rezim yang berkuasa. Pada tahun 1457 daerah Patani merupakan Kerajaan Melayu Patani. Kondisi Patani tersebut sama seperti daerah tetangganya Perlis dan Kelantan di daerah Malaysia Utara. Namun pada 1875 Patani diduduki Thailand. Kemudian datanglah Inggris ke semenanjung Malaka.

Dalam perjanjian ‘Anglo’ antara Inggris dengan Thailand, Patani menjadi bagian dari Thailand. Sedangkan Perlis dan lain-lain menjadi bagian dari jajahan Inggris. Muslim Patani tidak mempunyai pilihan, mereka dipaksa menjadi bagian dari kerajaan Thailand. Sejak itu terjadi pergolakan di daerah Patani hingga sekarang, karena menurut sejarah, muslim Patani dijajah oleh kerajaan Siam.

Sejarah Perjuangan Melayu Patani 

Semenjak Pemerintahan Kerajaan Melayu dihapuskan pada tahun 1902, orang Melayu Patani berada dalam keadaan tertekan dan lemah. Seperti yang diungkap oleh W.A.R. Wood, orang-orang Melayu telah menjadi mangsa sebuah pemerintahan yang buruk. Maka, tidaklah heran apabila kekacauan seringkali terjadi di wilayah selatan mulai tahun 1910 hingga 1923. Dalam masa pemerintahan Pibul Songgram (1939-1944), orang Melayu telah menjadi korban asimilasi kebudayaan atau Rathaniyom.

Tokoh Diktator, Pibul Songgra

Tindakan Pibul Songgram memihak kepada Jepang dalam Perang Dunia Kedua telah memberikan dugaan bagi orang-orang Melayu Patani untuk membetulkan ketidakadilan mereka dalam oleh Perjanjian Bangkok (1909). Tengku Mahmood Mahyideen, seorang pegawai berpangkat Major dalam pasukan Force136, pernah mengemukakan permohonan kepada pihak Pemerintah Britania di India supaya mengambil alih Patani dan wilayah sekitarnya serta digabungan dengan Tanah Melayu. Harapan mereka bertambah besar ketika dalam dalam persidangan wakil-wakil di 'San Francisco' pada bulan April 1945 telah berjanji “akan membantu untuk membebaskan negeri-negeri yang terjajah berasaskan prinsip hak menentukan nasib sendiri (self-determination)”.

Pada 1 November 1945, sekelompok pemimpin Melayu Patani dipimpin oleh Tengku Abdul Jalal, bekas wakil rakyat wilayah Narathiwat, telah mengemukakan petisi kepada Kerajaan Inggris yang isinya memohon supaya empat wilayah di Selatan Siam dibebaskan daripada penjajahan Siam.

Komitmen Ingris terhadap Siam berubah setelah usai Peperangan Pasifik. Keselamatan tanah jajahan dan kepentingan Inggris di Asia Tenggara menjadi pertimbangan utama kerajaan Inggris dalam pengakuannya terhadap Siam atau pun Patani. Kerajaan Inggris juga memerlukan kerjasama Siam guna mendapatkan pasokan beras bagi keperluan tanah jajahannya. Pertimbangan penting lainnya, kerajaan Ingggris terpaksa menyesuaikan kesepakatannya terhadap Siam dengan tuntutan Amerika Serikat yang menduduki wilayah Siam pada tahun 1941.

Kebangkitan Komunis di Asia Tenggara selepas PD II, juga menjadi faktor pertimbangan Inggris dalam menentukan kebijakannya, dimana Siam dianggap sebagai negara penahan terhadap ancaman Komunis Cina. Blok barat menginginkan Siam terus stabil dan memihak kepada mereka dalam persaingan dengan negara-negara Komunis.

Kebangkitan Komunis di Semenanjung Tanah Melayu pada bulan Juni 1948 mengakibatkan Ingggris meningkatkan lagi kerjasama dengan Siam guna menghapuskan pemberontakan Komunis di perbatasan Siam-Tanah Melayu. Oleh karana itu Isu Patani dianggap sebagai penghalang ke arah kerjasama yang harmonis antara Inggris dengan Thailand.

Tengku Mahmood Mahyideen

Tuan Guru Haji Sulung

Selepas persidangan Songkhla pada awal bulan Januari 1949, pihak penguasa Inggris di Tanah Melayu mulai mengambil tindakan ke atas kegiatan GEMPAR di Semananjung Tanah Melayu. Tengku Mahmood Mahyideen, seorang pemimpin utama Melayu Patani, telah ditekan oleh pihak berkuasa, manakala Tuan Guru Haji Sulung telah ditangkap oleh pihak berkuasa Siam atas tuduhan subversif. GEMPAR, sebuah organisasi politik masyarakat Melayu Patani di Semenanjung juga telah dibatasi aktivitasnya.

Akibat daripada tekanan tersebut, gerakan Melayu Patani mulai lemah dan goyah. Sungguhpun begitu, perjuangan Tengku Mahmood Mahyideen dan Tuan Guru Haji Sulung telah diteruskan generasi muda Patani. Sepanjang tahun 1960-an, beberapa Organisasi pembebasan telah didirikan bagi memperjuangkan kemerdekaan Patani melalui perjuangan bersenjata yang terus berlanjut hingga sekarang sampai terwujud kemenangan Umat Melayu Muslim Patani atas izin Allah.