Keadilan Tragedi Berdarah Belukar Perak Dengan Hukum Rimba

kasus pembunuhan terhadap tiga bocah meninggal dunia, pada senin, (07/09) Pengadilan Tinggi membebaskan terdakwa dua bekas perwira militer dengan jaminan mahkamah !!

Tragedi Kampung Belukar Perak adalah salah satu kasus pembunuhan terhadap warga sipil di Thailand Selatan oleh militer pada 2014. Salah satu kasus yang memilukan adalah kasus yang terjadi pada 3 Februari 2014, tiga bocah bersaudara ditempat oleh militer di rumah mereka sendiri. Kejadian tersebut terjadi ketika ketiga anak tersebut pulang dari masjid selepas salat isya bersama kedua orang tua mereka.

Dalam tragedi itu, tiga bocah tersebut meninggal dunia. Ibunya yang ketika itu sedang mengandung empat bulan terluka parah bersama ayahnya. Tiga bocah tersebut adalah Mujahid Makman yang berusia 11 tahun, Bahari Makman berusia 9 tahun dan Elyas Makman yang masih 6 tahun.

Sementara Chikmud ayah kepada anak mangsa disangka bagian dari pejuang BRN (Barisan Revolusi Nasional), sebuah gerakan bersenjata, yang jadi garda terdepan menuntut Patani merdeka.

"Tapi, saya sudah dinyatakan bersih oleh mahkamah (pengadilan, Red). Saya tak terlibat," tegasnya.

Kasus penembakan keluarga Chikmud itu lantas ramai disorot media asing dan menjadi isu besar di Thailand. Bahkan, di YouTube bisa ditemukan video berjudul Belukar Perak Tragedy. Lihat Clip "Find Them All" Voices from Belukar Perak (EngSub) di: https://www.youtube.com/watch?v=iVr6PaTt2HU. 

Bangkok pun lantas angkat bicara. Mayor Jenderal Polis Pattanawut Angkanawin menuding pelakunya adalah BRN. Siapa kira, selang beberapa minggu kemudian, dua personel paramiliter pemerintah Thailand menyerahkan diri.

Pada Senin, (07/09) Pengadilan di Provinsi Narathiwat, penghakiman Pengadilan Tinggi telah membebaskan terdakwa dua bekas perwira militer dalam kasus ini.

Dari kiri baju biru Aqwam Fiazmi Hanifan wartawan Jawa Pos, tengah baju merah jambu Tuwaedaniya aktivis Patani yang juga direktur Lembaga Patani Raya (LEMPAR), dan depan kanan Chikmud ayah kepada anak mangsa.

Walau mereka mengaku sebagai pelaku tembak pada tragedi berdarah Belukar Perak tersebut. "Tak ada investigasi lebih lanjut. Keduanya dibebaskan dengan jaminan mahkamah," kata Tuwaedaniya Tuwaemaengae, salah seorang aktivis di Patani yang juga direktur Lembaga Patani Raya (LEMPAR).

Banyak pembunuhan serampangan yang dilakukan kepada penduduk sipil oleh paramiliter alias laskar sipil yang dipersenjatai tersebut. Mereka bukan polis. Bukan pula tentara.

Di Thailand, mereka disebut Thahan Phran. Mereka merupakan penduduk sipil yang menjadi sukarelawan untuk menjaga keamanan di tiga provinsi yang bergejolak di Thailand Selatan, yakni Pattani, Narathiwat, dan Yala. Konflik serupa meletup di sebagian Provinsi Songkhla.

Komando kendali laskar sipil tersebut berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, bukan angkatan bersenjata.

Perdamaian bagaikan enggan bersemayam di Thailand Selatan. Konflik bersenjata di sana berlangsung sejak 1948. Dari awalnya dipicu perbedaan kultur dan latar belakang sosial agama, konflik berkembang semakin kompleks sejak 2001.

Kelompok gerilyawan menuduh Bangkok menganaktirikan Thailand Selatan sehingga secara umum tertinggal dalam perekonomian.

Dalam sejarahnya, Pattani (Patani dalam bahasa Melayu, Red), Yala, dan Narathiwat dulu merupakan wilayah Kesultanan Patani. Wilayah kesultanan Melayu tersebut juga termasuk Kelantan yang kini masuk Malaysia. Kecuali Kelantan, Kerajaan Siam lantas menduduki kawasan tersebut sejak 1785 setelah menang perang.

Upaya perdamaian bukannya tidak pernah ada. Pada era kepemimpinan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva (6 Agustus 2011-8 Desember 2013), misalnya, Menteri Luar Negeri Kasit Piromya sempat optimistis bisa mengakhiri konflik bersenjata di Thailand Selatan. Tapi, ketegangan ternyata justru membesar dan rezim Abhisit akhirnya angkat tangan.

Seiring berjalannya waktu, konflik semakin berkembang. Salah satu bukti kompleksnya perseteruan di kawasan itu kini adalah dilibatkannya Thahan Phran tadi.

Rakyat sipil yang dipersenjatai itu mendapat gaji 10 ribu-15 ribu bath (Rp 3,9 juta-Rp 5,9 juta) per bulan dari pemerintah.

Ciri khas personel Thahan Phran adalah berpakaian hitam-hitam. "Mereka direkrut sebagai pasukan berani mati,"ungkap Tuwaedaniya saat mengantar Jawa Pos ke Narathiwat.

Bangkok, tampaknya, mendesain mereka untuk diadu dengan gerilyawan BRN. Dalam arti, keamanan domestik Pattani, Yala, Narathiwat, dan sebagian Songkhla diserahkan kepada laskar sipil bersenjata tersebut.

Karena itulah, ketika melewati daerah-daerah merah yang intens terjadi serangan dan kontak tembak, Jawa Pos tak pernah menemukan pos pemeriksaan yang dijaga polis atau tentara. Personel dua instansi resmi itu lebih ditempatkan untuk menjaga objek-objek vital di pusat kota.

Tuwaedaniya menyatakan, tak sedikit di antara anggota paramiliter itu adalah anak-anak muda yang punya jejak kriminal. Dibebaskan dari penjara dengan syarat harus mau diterjunkan ke daerah konflik. Hal itu pernah diungkap pakar militer Amerika Serikat Jim Morris dan dituangkan dalam buku The Devils Secret Name.

Faktor itulah yang memunculkan ego dan kesewenang-wenangan, khususnya kepada penduduk lokal, baik Melayu maupun Buddha.

Hamdam, aktivis sekaligus pengacara di Moslem Attorney Center Foundation (MACF) atau Lembaga Bantuan Hukum di Thailand Selatan, bertutur, sebanyak 80 persen kasus kekerasan sipil yang terjadi di Thailand Selatan melibatkan paramiliter.

Psikologis yang mudah panik berimbas pada mudahnya prajurit muda itu menarik pelatuk.

Dalam beberapa kasus, sipil sering ditembak saat hendak mendekati checkpoint atau pos pemeriksaan. 

Sekitar 65.000 tentara, paramiliter dan polis ditempatkan di kawasan itu. Militer juga mempersenjatai dan memberi pelatihan militer kepada sekitar 80.000 relawan. Penampilan dan tindakan militer menghadapi para gerilyawan dinilai sangat brutal.

Sumber dari: 

- Wartawan Aqwam Fiazmi Hanifan dari Jawapos.com, 

- atjehpost.com,
- wartani.com

Deklarasi JABATAN PENERANGAN B.R.N

Assalamualaikum Wr.Wb.

Deklarasi JABATAN PENERANGAN B.R.N

Alhamdulillahiwahdah. Kepada umatku Bangsaku Melayu PATANI yang tercinta, jadilah kita umat yang satu bangsa yang satu, bersatulah kita pantang menyerah.

Kondisi Realitas masyarakat Melayu Patani selama lebih dari 2 abad sejak tahun 1786 telah menyatakan kepada publik bahwa ada dampak fatal di setiap sudut baik di bidang politik ekonomi sosial maupun budaya. Akibat ini dari kolonialisasi oleh Siam secara sistematis melalui policy "pecah dan perintah" (divide and rule) serta menyatukan jadi sebagian dari negara Siam tanpa hak yang benar.

Sejak dari hari pertama dijajah oleh kolonialis Siam sampai sekarang ini, Bangsa Melayu Patani tidak pernah berhenti menentang dan melawan demi pembebasan sesuai dengan konteks dan kondisi zaman. Demikian itu, kondisi perlawanan Bangsa Melayu Patani sekarang adalah pertandingan Revolusi raktyat, oleh rakyat, untuk rakyat yang sedang menghadapi imprialisme, kolonialisme yang monopoli kapitalisme ortodoks.

Dalam kondisi tindas-menindas di bawah kolonialis Siam di atas, menyebabkan lahirnya alternatif perlawanan bangsa dalam bentuk revolusi rakyat untuk pembebasan yang di pelopori oleh Barisan Revolusi Nasional (BRN) yang memiliki tujuan tertinggi adalah kemerdekaan demi untuk mempertahankan hak Bangsa Melayu Patani, di atas kedaulatan teritorial yang sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 1514 (XV).

Demikian juga kondisi politik imprialis dan kolonialis Siam sekarang sedang tertantang dengan permasalahan dalam istana, tentang perencanaan berebut untuk mendapatkan kekuasaan kerajaan ke 10. Sedangkan untuk menciptakan pemerintahan demokratis yang menghormati keinginan politik rakyat merupakan jalan keluar solusi konfik belum juga dapat dilaksanakan. Bahkan sebaliknya memperalat rakyat dalam perebutan kekuasaan.

Negara-negara antara bangsa sudah mengidentifikasi bahwa penjajah siam tidak menghormati marwah manusia dan hak untuk menentu nasib sendiri setiap bangsa di bawah jajahannya, khususnya BANGSA MELAYU PATANI. Apalagi dengan perundingan damai yang tidak mungkin dapat di percaya bahwa penjajah Siam tidak akan menipu terhadap Patani lagi seperti yang telah lalu, karena penjajah Siam terkenal dengan penipulator dan terorisme. Sejak zaman dahulu penjajah Siam menggunakan teori asal sampai tujuan segala cara halal. Berdasarkan fakta yang ada, kami Bangsa Melayu Patani tidak dapat menaruh kepercayaan kepada penjajah Siam yang tak bermoral lagi pengkhianat yang selalu sungsang dengan bangsa lain yang ada di dunia.

Selagi ideology politik penjajah Siam tidak berubah dan mengakui hak untuk menentu nasib sendiri bagi Bangsa Melayu Patani sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 1514 (XV). SELAMA ITU REVOLUSI RAKYAT MELAYU PATANI TETAP DITERUSKAN HINGGA NASIB BANGSA MELAYU PATANI MENCAPAI KEBEBASAN.

Diakhir ini kami nyatakan bahwa deklarasi ini sebagai pengtahuan umat kita dan bangsa kita bahwa pendirian dan sikap kami adalah satu, satu bangsa, satu bahasa dan satu negara.

Pantang kiri, pantang kanan.

MERDEKA ATAU SYAHID.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

JABATAN PENERANGAN B.R.N.

MERDEKA! MERDEKA !! MERDEKA !!!

Imam Terus Jadi Sasaran Terbunuh di Patani

Seorang imam lagi-lagi terbunuh yang kali ini menimpa seorang imam di Masjid Payo Luar, Kabupaten Teluban, di Ujung Selatan Thai. Seorang pemimpin Melayu ini ditembak mati di provinsi Pattani, pada hari Sabtu (05/09) lalu. 

Haji Dormeng Benjaewan, imam berusia 76 tahun dari Masjid Payo Luar di kabupaten Teluban (Saiburi), ditembak beberapa kali oleh tersangka yang diketahui berboncengan sepeda motor, di depan sebuah toko makanan.

Ia dipindahkan ke sebuah rumah sakit lokal dan meninggal karena luka-luka di kepala dan tubuhnya. Haji Dormeng Benjaewan sangat dihormati di antara penduduk lokal setempat.

Beberapa imam telah tewas dalam konflik yang melanda antara etnis Melayu Patani yang menentang pemerintah penjajah Thailand, dan meminta pemisahan diri. 

Dalam kasus pada bulan Agustus 2013, Imam Yacob Raimanee dari masjid jamek Pattani, ditembak mati di kota Pattani. Meski belum diidentifikasi, pihak di balik pembunuhan Raimanee diduga skuad penembak pemerintah Siam Thai.

Bulan November lalu, Abdullateh Todir, seorang imam berusia 49 tahun di provinsi Yala, juga ditembak mati oleh apa yang surat kabar The Nation menyebutnya sebagai skuad kematian pro-pemerintah nakal. Abdullateh Todir sendiri dihormati oleh masyarakat local.

MENJAJAKI BOM BANGKOK !!

"Propaganda Kerajaan Kudeta Monarki Siam Thailand Menjatuhkan Lawan Musuh"

Siam Thailand kini sedang menderita dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kudeta kedua dalam sepuluh tahun terakhir, di mana junta militer baru yang jelas arogan dan bodoh, untuk sementara ini sukses menekan semua perbedaan pendapat. Pemimpin kudeta Jendral Prayuth Chan-ocha kemudian menunjuk dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri, dengan dibantu oleh anggota parlemen militer yang juga merupakan hasil penunjukan langsung oleh sang jendral, sebuah peristiwa yang sama sekali tidak mengejutkan. Prayuth bahkan tidak perlu menghadiri acara ‘pemilihan’ yang secara mutlak memenangkan dirinya.

Kudeta militer terakhir, yang terjadi pada akhir Mei tahun 2014 ini, mengikuti jejak kudeta sebelumnya pada September 2006, menggenapi tiga ‘kudeta judisial’ yang terjadi beruntun, dan penindasan berdarah disertai pembunuhan oleh tentara yang dibantu oleh Partai Demokrat terhadap gerakan pro-demokrasi Kaus Merah pada tahun 2010

Alasan Tuduhan dan Kebohongan Rekayasa Konspirasi Kerajaan Kudeta Monarki peristiwa BOM Bangkok pada lawan-lawannya; 

1. Baju Merah:

Menurut pemerintah kudeta bahwa massa yang anti kerajaan kudeta adalah kumpulan yang ‘tidak teroganisir’ hanya karena semata-mata mereka tidak dipimpin oleh gerakan Kaus Merah. Selama bertahun-tahun para aktivis pro-demokrasi telah membangun jaringan-jaringan kecil akar rumput yang mereka organisir sendiri, yang bergerak paralel dengan Kaus Mereka, namun independen dari pengaruh Thaksin Shinawatra atau pengaruh PTP. Protes-protes yang digagas oleh akar rumput tersebut membuat militer kesulitan untuk mengonsolidasikan kekuatan dalam jangka waktu yang lama. Junta militer yang memerintah dengan kekerasan kini sedang berhadapan dengan massa yang sedang marah.

Jangan meragukan sedikitpun bahwa bukanlah hal mudah untuk menentang junta militer dan berdiri berhadap-hadapan dengan pasukan bersenjata, yang di masa lalu telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan ragu-ragu menembaki para demonstran yang tidak bersenjata. Harapannya adalah gerakan ini akan tumbuh dan kemudian menyebar hingga ke kelas pekerja yang terorganisir. Tapi hal ini membutuhkan waktu. Taktik ini mungkin lebih tepat diandaikan dengan perumpaman ‘dua langkah maju, satu langkah mundur’. 

Dengan menjatuh kubu lawan, pemerintah kudeta ada tunding kaus Merah keterlibatan BOM di pusat Bangkok.

2. Amerika Serikat; 

Aksi militer Thailand yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan saat ini menuai kutukan internasional. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menyatakan, tindakan militer Thailand tidak bisa dibenarkan.

Kerry, seperti dikutip Reuters, Jumat (23/5/2014), menyatakan bantuan untuk Thailand yang ditunda mencapai USD10 juta. Perancis dan Jerman juga mengutuk kudeta militer Thailand. Sedangkan PBB menyatakan keprihatinan serius.

“Saya kecewa dengan keputusan militer Thailand untuk menangguhkan konstitusi dan mengambil kendali pemerintah setelah periode panjang dari kekacauan politik, dan tidak ada pembenaran untuk kudeta militer ini,” kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, dalam keterangan tertulis.

Pemerintah militer Thailand melakukan pelanggaran hak asasi manusia "meluas" sejak kudeta bulan Mei, kata Amnesty International. Organisasi itu mengatakan,"Pertimbangan keamanan tidak bisa dijadikan alasan untuk membela pelanggaran hak asasi manusia banyak dimensi berskala besar yang dilakukan."

Setelah ada tekanan AS keatas pemerintah kudeta, kerajaan kudeta usaha pada AS sebagai keterlibatan pelaku BOM di pusat bandar Bangkok, karean AS ingin menciptakan negara Gajah Putih mengalami seperti Syiria, Iraq dan Libia bertujuan untuk menghancur kerajaan kudeta monarki Siam, kata kerajaan kudeta Thailand. Jelas tuduhan ini satu rekayasa kudeta Thailand semata-mata.

3. Turki;

Menyusul kebijakan pemerintah Bangkok Thailand memulangkan 109 orang Uighur ke Cina. Para demonstran menyerang konsulat Thailand di Istanbul, Turki. 

Sementara PBB dan para aktivis HAM Thailand mengecam langkah Thailand yang mendeportasi 109 warga Uighur ke Tiongkok, Kamis (9/7). Langkah tidak bijak itu semakin menyudutkan kaum muslim Uighur di Tiongkok dan akan mengalami penyiksaan dan perlakuan diskriminatif. 

Turki menyebut Kementerian Luar Negeri Thailand telah bertindak dengan mengabaikan hukum internasional yang mengatur status pengungsi.

“Kami mengutuk tindakan Thailand yang tidak benar, yang melawan dan mengabaikan hukum kemanusiaan internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Turki seperti dikutip Worldbulletin. 

Tundingan keatas warga Turki dalam kasus Bom Bangkok untuk menutup kesalahan kerajaan kudeta atas deportasi Muslim Uighur ke Cina.

4. Bangsa Melayu di Ujuang Selatan

Di daerah-daerah majority etnis Melayu ini, terutama di Pattani, Yala dan Narathiwat dan beberapa distrik di provinsi Songkhla, gerakan dan semangat pembebasan untuk memerdekakan diri dari monarki Thailand begitu sangat terasa. Di provinsi-provinsi yang disebutkan di atas, operasi militer Thailand dilangsungkan dalam skala besar dan meluas. Operasi militer ini juga dibarengi dengan pola-pola kooptatif, interventif dan dimidiatif.

Tuduhan Bom Bangkok ada ketirlibatan masalah Ujung Selatan juga terasa memandang pelanggaran HAM terus terasa pada masyarakta disini. Tuduhan seperti ini menutup mata pada masyarakat Internasional atas keterlibatan berlakunya Bom. Sehingga keadaan darurat Ujung Selatan terus diperpanjangkan. 

Pada akhr membuktikan bahwa kekuasaan militer monarki sangat rentan dan kemungkinan untuk melengserkan militer dari kekuasaan menjadi sesuatu yang layak diperjuangkan.

Upaya untuk menyingkap peristiwa BOM Bangkok dapat disimpulkan rekayasa yang diprakarsai pemerintahan Kudeta Monarki Siam perlu dikaji ulang, termasuk berupaya mengungkap pelaku peledakan dipusat kota Bangkok yang sesungguhnya.

Apapau alsan pemerintah kudeta monarki bertujuan menutup mata masyarakat internasioanl, bahwa pemerintahan yang ada pada saat ini telah meninggalkan sebuah institusi yang lemah dan penuh dengan konflik internal tanpa masa depan yang jelas kepada penerusnya.

Mara, Maju dan Mundur Dalam Proses Dialog Damai Patani

Dalam Proses Dialog Damai antara pemerintah kolonial Siam Thailand dan berisan Perjuangan Pembebasan Melayu Patani yang dilanda konflik politik, sejarah, budaya dan sosial di Patani bukan hal yang baru terjadi sejak 10 tahun terakhir. Tapi merupakan mata rantai dari suatu proses konflik entik bangsa yang panjang, sudah lebih dari 200 tahun.

Konsensus umum Proses Dialog Damai KL 28 Feb 2013 baru ini ditandatangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand yang mewakili pemerintah pimpinan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra seketika itu dan Barisan Penjuang Pembebasan Patani diwakili BRN (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani). Ini merupakan titik balik penting dalam sejarah solusi kemelut politik bangsa Melayu Patani dengan penjajah Siam Thai di bagian Ujung Selatan.

Proses dialog damai di Selatan digalang Barisan Revolusi Nasional (BRN), cabang Kubu Revolusi Bangsa Melayu Patani, yang didirikan pada 1960 untuk menuntut kebebasan bangsa Melayu Patani dari pemerintah colonial Siam Thailand.

Thailand memulai pembicaraan perdamaian dengan barisan pejuang Melayu, yang bergerak di Selatan, menandakan kemungkinan terobosan dalam kemelut yang telah menewaskan lebih dari 6.000 jiwa manusia itu.

Barisan pejuang membela hak-hak bangsa Melayu Patani sebelum ini tidak pernah secara jelas menyatakan tuntutan mereka sejak pertandingan berkobar obor revolusi pada 2004, tapi mereka diperkirakan menginginkan swatantra lebih atau negara terpisah di wilayah bekas Kesultanan Melayu sehingga dirampas Thailand pada 1909.

Proses Dialog Damai BRN Dengan Penjajah Siam

Proses Dialog Damai KL cukup diikuti secara seksama oleh masyarakat regional tetapi juga dipantau pengamat hak asasi manusia internasional. Sejak ditandatangani konsensus umum antara pemerintah Thai dan perwakilan para pejuang (BRN) pada 28 Febuari 2013, bisa tercatat dalam sejarah kedua pihak mengadakan tanda tangan yang disaksikan oleh pihak fasilitator dan mengadakan liputan media secara langsung kepada public umum, yang sebelum ini tidak ada pernah kedua belah pihak mengadakan dengan resmi dalam proses dialog, dan ini adalah catatan sejarah buat bangsa Melayu Patani. Kedua pihak duduk di meja perundingan sebanyak 3 kali (Maret, April dan Juli 2013). Di luar pertemuan formal itu, kedua pihak beberapa kali bertemu dengan fasilitator, Dato Zamzamin. Delegasi Thai dipimpin Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional, Paradorn Pattanatabut sementara delegasi BRN dipimpin Ustaz Hassan Tayib.

Sejak awal media massa Thailand secara tidak etis menyiarkan berita Proses Dialog Damai KL dengan maksud tidak baik. Melontarkan kritik-kritik liar, berspekulasi tanpa fakta jelas dan menurunkan komentar bias. Sangat sedikit yang bereaksi terhadap proses perdamaian di antara dua musuh yang telah menelan ribuan nyawa itu secara positif. Dan tentu saja yang kuat menantang adalah orang-orang dari Partai Demokrat, musuh ketat Partai Peua Thai pimpinan PM Yingluck Shinawatra pada seketika itu.

Partai Demokrat merasa benar-benar terpukul karena selama puluhan tahun mereka memerintah, hanya sengsara yang dirasakan masyarakat Melayu di bagian Selatan itu. Dan, yang lebih dikhawatirkan seandainya dialog damai itu benar-benar membuahkan hasil positif seperti yang diharapkan, Demokrat akan kehilangan suara yang sangat besar di wilayah yang sedang bergolak itu.

Proses Dialog Damai KL mulai terlihat ada sedikit keraguan setelah kedua pihak tidak dapat mematuhi perjanjian untuk mengurangi kekerasan selama 40 hari dimulai pada awal Ramadan 2013, yang dikenal dengan Inisiatif Damai Ramadan (Ramadhan Peace Initiative). Pada tahap awal, inisiatif yang dibuat sepihak oleh fasilitator ini dinilai cukup baik, tetapi akhirnya berantakan di tengah jalan. Sebab dalam inisiatif yang diumumkan pada 12 Juli 2013 itu disebutkan bahwa masing-masing pihak - para pejuang bersenjata pembebasan Patani dan tentara Thai - harus menahan diri dengan mengurangi tindak kekerasan.

Respons yang baik tersebut, BRN menyambut dengan menyatakan, mereka tidak hanya akan mengurangi kekerasan bahkan akan berhenti sama sekali tembak menembak selama bulan Ramadan. Tentu saja dengan syarat, tentara pemerintah harus ditarik ke kamp masing-masing. Selama periode tersebut militer Thai tidak bisa lagi berkeliaran di tengah-tengah masyarakat Melayu.

Inisiatif ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum, dalam minggu pertama saja aparat keamanan sudah menembak mati beberapa pemuda dan etnis Melayu Patani. Itu tidak heran, karena ada beberapa kelemahan dalam inisiatif tersebut. Di antaranya tidak disebutkan secara jelas siapa yang akan memantau kondisi di lapangan selama 'gencatan senjata' tersebut. Inisiatif Damai Ramadan pun bubar.

Bagaimana pun kesepakatan untuk duduk semeja masih menjadi keinginan bersama. Agar diskusi lebih terarah, melalui pesan YouTube, pada 6 Agustus 2013, pihak BRN mengajukan Klaim Awal 5 Hal untuk dijadikan agenda pembahasan. Untuk lebih jelas tentang isi tuntutan itu, panel tempur menghuraikannya dalam 25 halaman. Yang dirasakan berat bagi pihak Thai untuk menerima klaim awal itu di antaranya disebutkan bahwa Bangkok harus mengakui supremasi ras Melayu di atas bumi Patani yang dijajah secara absolut sejak 1902.

Yang tidak kalah penting, proses dialog damai harus mendapat perkenan (endorse) dari Parlemen Thai dan ini menjadi salah satu agenda nasional. Juga harus mengangkat status Malaysia sebagai perantara (mediator), bukan hanya sekedar fasilitator. Perwakilan badan atau organisasi seperti ASEAN, OKI dan LSM asing harus dilibatkan sebagai pengamat. Semua yang diminta BRN itu ditolak oleh pemerintah kudeta yang baru diguling pemerintahan Shinawat.

Belum tentu dapat disadari bahwa tanpanya kerajaaan colonial Siam Thailand ikut dalam tuntutan lima hal dari BRN ini apa-apa proses dialog damai ini tidak bisa membuah hasil kedamaian.

Apakah Proses Dialog Damai KL penjajah Siam Thai dan BRN akan diteruskan atau dihentikan, tergantung sejauh mana keikhlasan pihak Thai untuk menyelesaikan utang sejarah dengan bangsa Melayu Patani.

Agar diskusi lebih terarah, Dewan Syura BRN diumumkan berhenti untuk menerus putaran proses dialog berikut sekira syarat lima tuntutan yang disampaikan pada pihak pemerintah Thailand belum dapat dapat menerima klaim awal ini. Proses Dialog Damai KL mulai terlihat ada sedikit keraguan setelah pihak penjajah tidak ikhlas untuk dapat mengikuti agenda dari lima tuntutan itu. Lagi pun Ramadhan Peace Initiative pun telah bubar yang telah tergores luka bagi bangsa Melayu Patani atas pengkhinatan penjajah Siam Thailand.

Pertumbuhan MARA Langkah Negosiasi

Sebelum ini sudah ada rumor sekitar beberapa bulan menyebut tentang ada keberadaan Mara Patani atau yang diberi nama MAJLIS AMANAH RAKYAT PATANI (Mara Patani). Ia didirikan sejak 25 Oktober 2014 oleh gabungan anggota perjuangan mengambil alih dari BRN dalam proses dialog damai sebelum ini. MARA yang cenderung terus ingin mengadakan proses dialog mencari solusi politik secara negosiasi dengan pemerintah Thai setelah pemerintah Thai henti untuk melanjutkan dialog damai yang ditandatangani bersama BRN selaku fasilitator Kuala Lumpur menjadi saksi pada argument kedua belah pihak ini. Meskipun belum adanya kerajaaan colonial Siam Thailand ikut dalam tuntutan lima hal secara rasional dari BRN sebelum ini.

Namanya saja inisiatif yang dilakukan secara terburu-buru dan prematur, pada pertengahan bulan Maret 2015, MARA berdiri dari afiliasinya yang terlibat adalah:

1. Barisan Revolusi Nasional terdiri wakil Awang Jabat, Ahmad Juwo dan Shukri Hari, mereka bukan perwakilan resmi dari mandat BRN, salah seorang Awag Jabat pernah ikut serta bersama dalam dialog damai bersama Ustaz Hasan Toiyib. Setelah Dewan Syura BRN diumumkan berhenti untuk menerus putaran proses dialog berikut sekira syarat lima klaim tidak diterima oleh penjajah Siam. Mantan anggota BRN ini telah melanggar prinsip perjuangan BRN yang memelih terjun ke tengah-tengah manipulasi oleh pemerintah colonial Siam yang disertai pihak fasilitator Malaysia dengan mengingkar keputusan Dewan Tinggi Syura. Apapun dengan mewakili atas nama BRN maka tidak sah dalam displin wadah BRN.

2. Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP), wakil Kamaludduin Hanafi atau dengan nama Abu Hafiz Hakim.

3. Organisasi Persatuan Pembebasan Patani, wakil Arie Muktar.

4. Organisasi Pembebasan Patani Bersatu (PULO-DSPP), wakil Abu Hakim Hasan.

5. Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP), wakil Abu Yasin.

Menurut pembentukan Mara Patani bukan sekadar untuk terlibat dalam perundingan damai dengan Thailand tetapi juga akan terus berusaha untuk mendapatkan dukungan dan dukungan internasional bagi perjuangan rakyat Patani dalam kerangka "Right to Self-Determination".

Pertumbuhan MARA yang kehilangan kader-kader sentral BRN dalam proses dialog sebelum ini menyebabkan perjuangan MARA tidak dapat mengadakan penyimpulan yang bersistematik dan menarik pelajaran dari perjuangan yang mengadakan proses dialog damai antara pertumbuhan MARA dengan pemerintah Junta militer Thailand hingga kini. Pada hal ini sangat penting bagi sebuah gerakan perjuangan selanjutnya.

Dengan demikian seluruh barisan perjuangan bangsa Melayu Patani belum dapat menyadari mengapa perjuangan menderita kekalahan. Dari situ juga sama sekali tidak mengherankan bahwa dalam perjalanan berikutnya pertumbuhan MARA masih saja mengandung kelemahan seperti mana proses perjuangan pada masa lampaunya. Rusaknya sebuah proses dialog sebelumnya, masih segelitir individu bersikap indualisme yang telah ikut serta proses dialog BRN dan penjajah Siam Thailand di KL Malaysia ada mengkhinati istihar Dewan Syura BRN dengan memilih langkah keluar dari haluan prinsip perjuangan dalan wadah BRN.

Dan karena itu pula tidak mengherankan ada proses dialog Kuala Lumpur, bahwa kader dan anggota perjuangan yang masih aman tidak lalu terjun ke tengah-tengah manipulasi oleh pemerintah colonial Siam yang disertai pihak fasilitator Malaysia. Dengan kata lain, BRN tetap terus menciptakan bagi revolusi Patani di kemudian ini hari. Sebaliknya pemerintah kolonial masih saja menitik beratkan pada policy lama dari Santhiphab dengan berubah ke Santhisuk terus dapat guna propaganda bersama dalam perbincangkan kedamaian yang diterorganisirkan oleh pertumbuhan MARA.

Gagalnya negosiasi damai yang dibawa oleh pertumbuhan MARA Patani mulai kehilangan kewibawaannya yang terpercaya dan mengalami kemunduran, karena MARA masih saja membungkam diri dalam proses dialognya sama penjajah Siam Thai, dalam arti masih kaku untuk menuntut klaim yang jelas.

Tapi kemunduran ini bersifat sangat sementara saja. BRN terlihat yang terpukul jauh dari kaca mata penjajah Siam pasti tetap terus bangkit perjalanan yang jauh dan berliku untuk terus melanjutkan perjuangan dari prinsip perjuang yang radikalisme, progresif, revolusioner dan nasionalis yang tetap maju.

Kebenaran MARA Terbukti Gagal Atau Sukses

Kader, anggota dan simpatisan perjuangan yang masih satu demi satu muncul kembali dan memasuki berbagai organisasi yang ada. Atau mereka mendirikan yang baru untuk ingin mewakili dalam proses dialiog damai yang dianjur fasilitaor Kuala Lumpur, Malaysia.

Muncul bermacam-macam jenis koperasi, perkumpulan, rombongan sandiwara berkeliling, perkumpulan musik dls. Berbagai macam organisasi selubung bagi perjuagan yang bergerak secara terbuka yang tumbuh berdiri mewakili dengan nama Majlis Amanah Rakyat atau MARA Patani.

Atas inisiatif pertumbuhan MARA yang sebagai wakil ketuanya dipilih Awang Jabat. Sementara Shukri Hari adalah ketua delegasi proses dialog damai. Tujuan MARA iyalah untuk mempeoleh kondisi kerja yang lebih baik dan untuk melawan perlakuan sewenang-wenang dari penjajah Siam Thailand. Yang lebih jauh dari itu, MARA untuk bersama-sama dengan rakyta-rakyat tertindas berjuang untuk kemerdekaan.

Pada awal pimpinan MARA berhubungan dengan fasilitator untuk mewakili rakyat Melayu Patani di Kuala Lumpur dan menyatakan ingin menjadi anggota untuk melalui negosiasi damai. Sudah barang tentu hal ini disambut gembira oleh badan fasilitator. Akan tetapi, begitu berita tersebut tercium oleh yang berwajib, pemerintah colonial terus saja menggunakan tinju.

Perjuangan hanya merupakan salah satu lingkaran saja dari banyak lingkaran lain yang dipimpin oleh gerakan MARA. BRN sebuah lingkaran yang telah diusahakan pendekatan, tetapi karena keiklasan kekuasaan kolonial Siam yang dikuasai Junta Militer setelah diambil alih kudeta untuk terus pendekatan itu belum bisa sampai ke tingkat koordinasi. Yang dapat dicapai pada saat itu, dan lanjutan dari MARA sampai sekarang ini merupkan satu program bersama negosiasi tetap saja dari omongan kosong. Karena Pemerintah di bawah kekuasaan militer dengan itu konstitusi Negara sebelumnya telah dibekukan, maka Thailand dipastikan kembali ke titik nol. Hukum di negara itu tidak lagi berlandaskan konstitusi, melainkan berdasarkan hukum darurat militer yang telah diberlakukan dinegara ini.

Berdasarkan atas keyakinan MARA ini, bahwa perlu adanya pembulatan energi nasional Melayu Patani yang bekerja untuk perjuangan, harus berkembang menjadi gerakan rakyat Patani berjanji akan bekerja untuk kepentingan rakyat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang gerakan rakyat di Patani yang harus memberinya kepercayaan sepenuh-penuhnya menjalankan politik untuk kemerdekaan bangsa Patani.

Seperti sudah disinggung sedikit di depan, dialog damai MARA bersama penjajah Siam Thai itu dilakukan pada saat dibawah Junta Militer kudeta yang berkuasa di kursi pemerintahan negara. Pemerintah militer Thailand berturut-turut membuat hubungan dengan pertumbuhan MARA dan menyatakan beberapa keberhasilan dalam melacak tokoh penggeraknya, tapi tidak pernah mengadakan pembicaraan resmi, atau dari penjelasan MARA terhadap rakyat Patani yang terus menderita untuk mendapatkan komitmen dalam proses dialog.

Hal ini menunjukkan, bahwa semaunya MARA pada saat dialog damai sedang berlangsung sudah tidak percaya lagi akan berhasilnya perundingan damai antara kedua belah pihak MARA dan penjajah Siam Thai. Tindakan semacam ini menunjukkan MARA perlu rasa tanggung jawab yang besar dan menimbulkan kebingungan di kalangan massa rakyat bangsa Melayu Patani.

Dengan secara sadar menyerahkan pimpinan perjuangan pada pertumbuhan MARA tidak bisa diartikan lain kecuali memisahkan rakyat dari kesatauan dan asosiasi pada landasan perjuangan sebagai sebuah gerakan yang mengemban amanah rakyat yang benar.

Aksi MARA itu menunjukkan betapa dangkal pandangan dan pendirian klasnya sebagai tokoh perjuangan ketika ini. Ia sudah kehilangan pegangan dan tidak yakin akan datangnya gelombang pasang gerakan rakyat untuk di masa yang akan datang.

Aksi MARA mengadakan dialog dengan penjajah Siam itu sama saja dengan membubarkan penjajah sebagai satu-satunya kekuatan yang bisa memimpin rakyat Melayu Patani ke arah kedamaiannya. Tidak mengherankan, bahwa gerakan MARA mendapat tentangan keras dari banyak masyarakat. Dari komintmen ini pun datang kritikan pedas bagi warga bangsa Patani. Perlu mengingatkan bahwa 'gerakan perjuangan bangsa Melayu Patani yang berhak menuntut, bukan untuk meminta damai'.

Apapun harus mengingatkan perjuangan bangsa Melayu Patani sudah beberapa kali terlibat dalam pembicaraan damai non-formal dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai wakil pemerintah Thai dan berbagai LSM asing. Pertemuan pernah berlangsung di Pulau Langkawi, Bogor, Jenewa dan sebagainya. Tapi semuanya tak lebih dari muslihat penjajah Siam Thai belaka, untuk sekedar mengetahui sejauh mana kekuatan persenjataan para pejuang dan sejauh mana kekuatan persatuan dan kekuatan rakyat bangsa Melayu Patani yang akan nanti diadudomba penjajah Siam dalam kesatuan dan persatuan wadah perjuangan kemerdekaan Patani.

Akhirnya, jika pejuang pembebasan Melayu Patani kini memilih perlawanan bersenjata, itu tidak lain karena pada masa lalu sampai sekarang pemerintah Thai tidak ingin mendengar rintihan rakyat Patani. Karena juga Pemimpin Melayu Patani masa lalu sudah cukup lama berjuang melalui petisi di parlemen dan badan hak asasi manusia, yang sering berakhir dengan ditahan atau dipenjara. Sebagian dibunuh atau terpaksa meminta suaka di luar negeri. Meskipun kondisi seperti itu masih tetap berlangsung sampai saat ini.

Sama halnya dengan Proses Dialog Damai KL yang berusia masih muda, bisa jadi akan meninggalkan kenangan dalam lembaran sejarah sekiranya pihak penjajah Siam Thai masuk lapangan dialog yang hanya karena terpaksa atau dengan setengah hati atau sekadar Sendiwara saja.

"Melihatlah peta politik penjajah Siam ini, kita benar-benar berhadapan dengan musuh yang memiliki rencana licik, sistematis dan dilaksanakan di tengah lelapnya umat Patani untuk meneropong strategi musuh dan memilih larut dalam" euforia "perpecahan kesatuan comuniti Melayu Patani. Maka hentikanlah menari-nari di balik perselisihan dalam kesatuan umat bangsa Melayu Patani "