Right Of Self Determination - Give Back For The PATANIAN Entire Land

Rabu, Juni 17, 2015

Memperingati Ramadhon Gencatan Senjata Berdarah

"Hampir dapat dipastikan dalam damai ada bibit perang, sedangkan perang cepat atau lambat akan - atau perlu - diakhiri dengan perdamaian"
"Setiap pihak yang melanggar, mengganggu atau menyabotase perjanjian ini akan dianggap sebagai pihak yang tidak mencintai damai dan tidak menghormati statement"

Apa itu Gencatan Senjata

Gencatan senjata bukan perjanjian damai, meskipun tujuannya adalah pemberhentian bentrokan bersenjata, mencegah terjadinya kekerasan. Pencegahan tersebut mungkin saja tidak jelas sampai kapan berlakunya atau hanya terjadi dalam rentang waktu tertentu. Sebuah perjanjian gencatan senjata tidak mengakhiri perang antara pihak-pihak yang berselisih. Perang akan terus berlanjut dengan segala implikasinya bagi pihak-pihak yang berselisih dan pihak-pihak yang netral.

Sebuah gencatan senjata adalah penghentian kekerasan dalam suatu rentang waktu yang disetujui oleh pihak-pihak yang berselisih. Gencatan senjata bukan perdamaian parsial atau sementara; gencatan senjata hanya merupakan penundaan operasi militer dalam skala tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Allah berfirman:
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم
"Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kalianlah yang di atas dan Allah (pun) beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak mengurangi (pahala) amal-amal kalian" (QS Muhamad: 35).


Isi Statement Gagasan Perdamaian Ramadan

Dalam dekade terakhir perjanjian gencatan senjata menjadi semakin penting perannya sebagai perjanjian internasional karena fakta bahwa dalam kebanyakan kasus perjanjian tersebut tidak didahului oleh perjanjian damai seperti yang sebelumnya terjadi secara universal, namun tetap merupakan sebuah perjanjian yang dapat mengakhiri kekerasan yang terjadi akibat negara-negara yang bertikai.

Gagasan Perdamaian Ramadan di Thailand Selatan adalah bukti bahwa ada cahaya di ujung terowongan. Kedua pihak menginginkan perdamaian di wilayah dan mereka telah menunjukkan komitmen mereka. Gagasan Perdamaian Ramadan 2013 tercapai, menyusul JWG-PDP keempat yang diadakan di Kuala Lumpur, "katanya dalam konferensi pers di Kuala Lumpur.

Pemahaman umum antara Dewan Keamanan Nasional Thailand dan Barisan Revolusi Nasional (BRN), kelompok inti yang mewakili masyarakat Melayu Selatan Thailand, untuk mencapai 'Gagasan Perdamaian Ramadan 2013' adalah batu loncatan guna mencapai perdamaian di wilayah itu.

Fasilitator Pemerintah Malaysia bagi Kelompok Kerja Gabungan Proses Dialog Perdamaian (JWG-PDP) di Thailand Selatan, Datuk Seri Ahmad Zamzamin Hashim, optimis dan percaya diri bahwa gagasan tersebut akan diperpanjang melampaui periode yang disepakati. Meskipun gencatan senjata yang dianjur fasilitator Malaysia masih dianggap perjanjian ini rentan dilanggar karena merupakan kesepakatan secara lisan dan tanpa menandatangani hitam di atas putih.

Pejuang Kebebasan Patani, Barisan Revolusi Nasional (BRN) Melayu Patani sebelum ini mencoba mendukung dan mendorong terlaksananya perjanjian gencatan senjata bilateral dengan pemerintah Thailand. Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang merupakan konsultan utama untuk Thailand mengatakan negaranya pasti menyetujui proposal yang datang dari statament tersebut, sebab kita harus menghentikan pertumpahan darah yang terjadi, terlebih saat ini pemerintah Thailand dan BRN tengah melakukan negosiasi damai, pernyataan yang datang dari Ahmad Zamzamin Hashim, yang mewakili Malaysia, fasilitator perundingan perdamaian.

Pemerintah Thailand berjanji akan mematuhi semua peraturan dalam sekepakatan gencatan senjata yang nantinya akan membantu mengatur syarat negosiasi damai. Lebih banyak keputusan tersebut akan menumbuhkan sikap saling pengertian antara dua belah pihak, "kata Paradhon wakil konsultan utama untuk Thailand.

Tanggal dan waktu efektif, Delegasi pemerintah Thailand dan pejuang Patani dari Barisan Revolusi Nasional (BRN) telah menyetujui 40 hari gencatan senjata di wilayah ujung Selatan Thailand, menyatakan periode puasa Ramadan sebagai 'Bulan Bebas dari Senjata'.

Periode perdamaian yang disepakati berlangsung dari 10 Juli, awal Ramadhan di Thailand, sampai 18 Agustus, menurut Ahmad Zamzamin Hashim, yang mewakili Malaysia, fasilitator perundingan perdamaian. Penetapan ini sangat penting untuk memberikan jangka waktu tertentu untuk memberi tahu gencatan senjata tersebut ke pos-pos mereka agar kesepakatan tidak dilanggar tanpa sengaja ketika sudah berlaku efektif.

Ahmad Zamzamin mengatakan, saat ini BRN akan memastikan tidak ada kekerasan terhadap pasukan keamanan dan masyarakat, dan pihaknya juga menjamin hak kebebasan dan keamanan non-Melayu. Gagasan Perdamaian Ramadhan juga termasuk penarikan tentara Thailand dari desa etnis Melayu di wilayah Thailand Selatan.

Dalam Batas Demarkasi dan Zona Netral "Bebas dari Senjata" mencakup semua wilayah bergolak di Selatan Thailand seperti Narathiwat, Patani dan Yala dan lima daerah Songkhla yaitu Na Thawee, Sadao, Chana, The Pa dan Sabayoi.

Thailand dan BRN akan bekerja keras untuk memastikan Ramadhan 2013 akan menjadi bulan bebas dari kekerasan untuk menunjukkan keikhlasan, komitmen dan kesungguhan kedua pihak dalam mencari solusi untuk masalah umum melalui platform dialog perdamaian JWG-PDP. Langkah ini merupakan ujian serius pertama dari usaha mereka untuk mengakhiri kekerasan di meja perundingan.

Para pejuang Patani akan menahan diri dari menargetkan pasukan keamanan, masyarakat berbangsa Siam dan properti, serta menjamin keamanan di wilayah itu, kata pernyataan tersebut. Sebagai imbalannya, Thailand akan menahan diri dari "setiap tindakan-tindakan agresif" pada masalah keamanan dan juga memastikan keamanan masyarakat tanpa memandang agama, tambahnya.

Thailand akan terus bertanggung jawab terhadap tindakan pencegahan kejahatan dan pemantauan untuk tujuan keamanan publik. "Setiap pihak yang melanggar, mengganggu atau menyabotase perjanjian ini akan dianggap sebagai pihak yang tidak mencintai damai dan tidak menghormati statement," klaim pernyataan itu.

Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang merupakan konsultan utama untuk Thailand, pasukan tentara dan polisi telah berjanji untuk menurunkan serangan mereka pada tersangka pejuang Patani dan memeriksa orang-orang etnis Melayu pada Ramadhan. Pemerintah juga mengklaim telah mulai menarik pasukan dari wilayah itu dan menggantinya dengan polisi dalam usaha untuk mengakhiri ketidakpercayaan masyarakat. Selama periode Gagasan Perdamaian Ramadhan, Dewan Keamanan Nasional Thailand akan menjamin keamanan dan kesejahteraan semua warganya, terlepas apa latar belakang, ras dan agamanya.

Genjatan senjata adalah perjanjian yang akan selesai pada akhirnya waktu atau dengan merusak perjanjian itu. Apakah kondisi normal itu adalah perdamaian dengan perang sebagai selingan dari kondisi damai itu, ataukah kondisi normal itu adalah perang dengan kondisi damai sebagai selingan dari peperangan. Karena hampir dapat dipastikan dalam damai ada bibit perang, sedangkan perang cepat atau lambat akan - atau perlu - diakhiri dengan perdamaian.

Allah berfirman:
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين
"Maka, selama mereka berlaku lurus terhadap kamu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka" (QS At-Taubah: 7).

وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء
"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur" (QS Al-Anfal; 58).


Pemerintah Thailand Mengkhianati Perjanjian Damai

Durasinya di masa kini, ketentuan tersebut sering diatur, kemungkinan atas dasar asumsi bahwa kesepakatan damai akan berlangsung dalam waktu dekat. Maka perjanjian tersebut akan berlaku efektif sampai salah satu pihak membatalkannya. Meskipun tidak ada ketentuan yang mengatur hal ini, sangatlah penting bagi pihak yang hendak membatalkan perjanjian tersebut untuk mengumumkan niatnya terlebih dahulu.

Sementar itu, proses gencatan bersenta mulai goyah. Aparat militer kolonial Siam Thailand mulai mengkhianati statement Gagasan Perdamaian Ramadan. Perjanjian gencatan senjata, pihak militer Thailand telah melakukan kesalahan. Empat hari keadaan terlihat aman dan damai. Terjadi pembunuhan dua orang dari etnis Melayu tewas ditembak oleh tentara pemerintah Thailand. Pihak pemerintah Thailand melanggar lebih dulu dengan menembak penduduk sipil, tepat di seorang Guru TK (TK) Babo Lie atau Muhammad Yalee Ali di desa Banang Kuwe daerah Banangsta yang terletak di Provinsi Yala, pada hari Selasa (16/07). Sebelumnya seorang laki Melayu bernama Talib Safi-e juga di tembak dan meninggal dunia sebelum sehari pada Senin (15/07) dari penembakan guru TK.

Juru bicara BRN Hasan Toiyib mengklaim Pemerintah Thailand telah melanggar statement Gagasan Perdamaian Ramadan pada gencatan senjata yang diadakan Kuala Lumpur Malaysia. BRN segera mengadukan pelanggaran pemerintah Thailand yang dilakukan pembunuhan keatas warga etnis Melayu ke fasilitator Ahmad Zamzamin. Jika tidak ada tindak lanjut, BRN segera akan mengadakan perlawanan kembali terhadap pemerinta Siam Thailand.

Pengkhianatan pemerintah Thailand ini dilaporkan ke JWG-PDP oleh Wakil BRN. Bahwa penduduk sipil, Talib Safi-e dan Muhammad Yalee Ali adalah korban yang tewas pertama dalam perjanjian gencatan senjata antara Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang merupakan konsultan utama untuk Thailand dan Wakil BRN.

Penembakan pasukan Thailand ke arah warga Melayu Patani merupa pelanggaran statement Gagasan Perdamaian Ramadan. Pemerintah Thailand bangsa yang mengingkari perjanjian dengan menyerang warga etnis Melayu Patani, meskipun gencatan senjata antaranya telah dilakukan, namun pejabat militer Thailand tetap saja melakukan serangan ke warga etnis Melayu dianggap sebagai pihak yang tidak mencintai damai dan tidak menghormati statement.

وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون
"Jika mereka merusak sumpah (janjinya) sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti" (QS at-Taubah: 12).


Kesimpulan:

Apa yang salah dari Gagasan Perdamaian Ramadan? Apakah isi perjanjian gencatan senjata yang tidak efisien? Sebenarnya Gagasan Perdamaian Ramadan dengan ada gencatan senjata itu sangatlah efektif karena dapat menimbulkan perdamaian di Selatan Thailand yang secara bertahap dan dapat menimbulkan perdamaian yang sesungguhnya, selamamana Gagasan Perdamaian Ramadan adanya gencatan senjata antara pemerintah Thailand dan Barisan Revolusi Nasional (BRN) menghormati statement.

Akan tetapi kesepakatan perjanjian damai ini di langgar, apa penyebabnya? Karena statement perjanjian gencatan senjata tidak di cantumkan penerapan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar perjanjian gencatan senjata yang masih berlaku. Apakah ada sebuah sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian ini. Maka peran Gabungan Proses Dialog Perdamaian (JWG-PDP) pemerintah Malaysia sebagai fasilitator harus memberikan sanksi.

Instrumen konsultasi dari aturan dalam statement Gagasan Perdamaian Ramadan dengan ada gencatan senjata menunjukkan perlunya ada komisi dari Negara-negara Netral untuk mengawasi gencatan senjata dengan memperhatikan masyarakat dan keamanan di Thaialnd Selatan; serta untuk memastikan kepatuhan kedua belah pihak terhadap aturan-aturan dalam perjanjian gencatan senjata tersebut.

Dalam proposal Gagasan Perdamaian Ramadan dan gecatan senjata di Thaialnd Selatan yang diajukan fasilitator perundingan perdamaian di Kuala Lumpur Malaysia, sayangnya dalam proposal gencatan senjata antara pemerintah Thailand dan Barisan Revolusi Nasional (BRN) tidak ada sebut pihak yang akan diawasi dari oleh komisi pengawasan internasional, OKI , Badan ASEAN, atau badan khusus yang di wakili oleh fasilitator Malaysia sendiri untuk menunjukkan komitmen dalam proses selama gencatan senjata. Alhasil, Gagasan Perdamaian Ramadan dalam perjanjian gencatan senjata ada pihak yang melanggar, mengganggu proses damai sebagai pihak yang tidak menghormati statement yang tidak ada pembatasan bagi pihak yang melanggar perjanjian ini.

Memeriksa setiap ketegangan yang terjadi antara bangsa penjajah Thailand dan bangsa Melayu Patani, seakan-akan kedua bangsa ini diajak untuk bersiap menghadapi peperangan, dan diplomasi menjadi pilihan yang kurang menarik. Ada pepatah Latin mengatakan "jika menginginkan perdamaian, maka bersiaplah untuk perang" (Si vis pacem, para bellum). Akan tetapi, sekali lagi, di mana nilai kemanusiaan berada di tempat tertinggi, perang bukanlah pilihan yang manusiawi (Si vis pacem, para bellum). Meskipun pemerintah Thai saling silih berganti dari pemerintah yang secara demokrasi mau pun pemerintah Junta Militer bergantian tetapi proses menuju perdamaian di Patani, Selatan Thai tetatp mencemaskan karena pemerintah kolonial Thailand selalu guna kekerasan kekuatan militer dari guna diplomasi sebagai pilihanya. Pertanyaannya, dimanakah keiklasan pemerintah Thailand menemukan perdamaian bagi komunitas Melayu Patani di Selatan Thai ??


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar