Himpuanan Mahsiswa Indonesia Memperingati Tragedi Tak Bai

HMI (Himpuanan Mahsiswa Indonesia) aksi mendukung perdamaian Patani.

"Ini adalah gerbang awal bagi kami dalam memperjuangkan menuntut keadilan rakyat Patani. Dan kami akan terus menerus mengaksi sehingga proses kedamaian Patani bergejolak di permukaan dunia. Kami Mendukung Keadilan dan Kami Mendukung Kemerdekaan rakyat Melayu Patani.."

Bandung, Senin 26 Oktober 2015, Ratusan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta mahasiswa Patani bersama mengelar aksi damai memperigati 11 tahun Takbai di gedung merdeka dalam rangka memperigati 11 tahun Tragedi pembantaian massal di Takbai.

Aksi berlangsung pukul 16.30 WIB hingga 17.30 WIB di jalan Asia Afrika depan Gedung Merdeka suana padat dilewati oleh masyarakat kota bandung. Aksi dilalukan dengan kegiatan pokok mimba bebas (orasi), teatrikal dan sosialisasi bagi-bagi selebaran isu dan peristiwa takbai kepada warga kota bandung yang melewati jalan tersebut.

Sambutan di Mimba bebas berorasi hebat ditampilkan oleh juru bicara aksi dan teriakan teriakan-teriakan dengan serentak;

 "Hidup Rakyat, Hidup Patani, Bebas Patani, Merdeka Patani"

"Kami akan terus beraksi mendukung Perjuangan keadilan di Patani, dan akan terus menuntut keadilan agar benar-benar terwujud bagi Masyarakat Patani dan mendorong kebebasan Patani dari Penjajah Thailand yang bertindak terhadap masyarakat Patani seperti bukan manusia, kami menyerukan kepada rakyat Indonesia agar Mendukung Perjuangan Patani, Patani adalah saudara kita.! Tutur Apindo Koordinasi lapangan Aksi Damai Memperigati 11 Takbai

"Kami menuntut kepada pemerintah Indonesia Jokowi-Yusuf kalla agar bebas aktif berperan dalam konflik di Patani dan dituntas dengan adil secara hukum sehingga tindakan prikemanusiaan ditanggani dengan manusiawi dan tidak lagi terjadi tindakan-tindakan yang melangar hak asasi manusia oleh pemerintah Thailand terhadap masyarakat Patani" Tuntas Sigit Ketua HMI Komisariat Hukum UNPAD dalam orasi di mimba bebas.

Anggota HMI (ttidak menyebut nama) mengatakan 'Indonesia cinta Keadilan, Indonesia ingin melihat kedamaian dunia, Indonesia tidak mengukung semua sistem Imprialis (penjajahan) Katanya,' maka Patani adalah sebagian negara yang ada didunia yang dizalim dan dianiaya oleh Pemerintah Thailand sehingga bukan lagi manusia dan seharusnya Indonesia lebih peduli kepada saudara kita disana !.

Orasi oleh mahasiswa Patani menuntut dunia internasional dan organisasi internasional agar menangani konflik Patani - Thailand oleh karena Konflik Patani sebenarnya adalah Konflik antara bangsa bukan konflik internal seperti didakwakan oleh pemerintah Thaialand selama ini.

Tragedi pembantaian di Takbai pada 25 Oktober 2004 merupakan tindak pembantai secara kejam oleh pemerintah terhadap warga yang demo menuntut keadilan. Jumlah korban mengikuti data dari Thailand lebih dari 1.400 dalam demo dan terjadi pembantaian mengibatkan massa demo meninggal 85 orang, 58 orang luka berat lebih dari 400 orang cedera luka-luka. Sementara data dari aktivis HAM Malaysia mengukapkan lebih dari 185 jiwa meninggal, lebih dari 1.298 jiwa luka-luka, Adam Mahasiswa Patani ujurnya.

Di kampus UIN Yogyakarta, Mahasisiwa ada gelar diskusi 'Peringati 11 Tahun Tragedi Tak Bai pada Minggu 25 Oktober.

Dalam diskusi itu, Dr. Munawar Ahmad mengatakan kepada mahasiswa agar tetap menjadikan peristiwa Tak Bai tersebut sebagai sebuah pelajaran. Untuk itu, kata dia para mahasiswa harus menjadi orang hebat, pahlawan atas nama anak bangsa serta dapat memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya. Jika ada perjuangan yang hendak dilakukan, dia memperingatkan bahwa perjuangan memerlukan waktu yang tidak singkat.

Di akhir acara, Persekutuan Mahasiswa Patani (Patani Students) mendeklarasikan sikap politiknya terkait dengan tragedi yang sudah berlalu belasan tahun tersebut. Menurutnya tragedi itu dinilai telah terjadinya kasus pelanggaran HAM berat tetapi tak begitu mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan.

Dalam deklarasi itu Mahasiswa Patani mohon kerjasama pada sektor kewarganegaraan Indonesia dan masyarakat internasional yang mencintai perdamaian dan demokrasi, bersama-sama mendorongkan pemerintah Thailand meratifikasikan terhadap kontitusi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court-ICC) yang telah menandatangani bersepakati bahwa akan mengikuti prosedur dalam manajemen kebijakan dan mencegah pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap rakyat untuk menciptakan sebuah badan “Pengadilan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara” untuk kesatuan dalam mekanisme dalam mencegah pelanggaran HAM. Serta bersama-sama mengamati dan mengawasi pelanggaran HAM dan hak berpolitik akibatnya, terancam stabilitas keamanan dan perdamain dunia.

Sementra di ibu kota Jakarta, pada Minggu (25/10) Mahasiswa Patani di Jakarta juga mengadakan Memperingati 11 Tahun Tragedi TAKBAI di Stadium Gelora Bung Karno.

Sumber dari: wartani.com,
bersatunews.com

Keadilan Tragedi Berdarah Belukar Perak Dengan Hukum Rimba

kasus pembunuhan terhadap tiga bocah meninggal dunia, pada senin, (07/09) Pengadilan Tinggi membebaskan terdakwa dua bekas perwira militer dengan jaminan mahkamah !!

Tragedi Kampung Belukar Perak adalah salah satu kasus pembunuhan terhadap warga sipil di Thailand Selatan oleh militer pada 2014. Salah satu kasus yang memilukan adalah kasus yang terjadi pada 3 Februari 2014, tiga bocah bersaudara ditempat oleh militer di rumah mereka sendiri. Kejadian tersebut terjadi ketika ketiga anak tersebut pulang dari masjid selepas salat isya bersama kedua orang tua mereka.

Dalam tragedi itu, tiga bocah tersebut meninggal dunia. Ibunya yang ketika itu sedang mengandung empat bulan terluka parah bersama ayahnya. Tiga bocah tersebut adalah Mujahid Makman yang berusia 11 tahun, Bahari Makman berusia 9 tahun dan Elyas Makman yang masih 6 tahun.

Sementara Chikmud ayah kepada anak mangsa disangka bagian dari pejuang BRN (Barisan Revolusi Nasional), sebuah gerakan bersenjata, yang jadi garda terdepan menuntut Patani merdeka.

"Tapi, saya sudah dinyatakan bersih oleh mahkamah (pengadilan, Red). Saya tak terlibat," tegasnya.

Kasus penembakan keluarga Chikmud itu lantas ramai disorot media asing dan menjadi isu besar di Thailand. Bahkan, di YouTube bisa ditemukan video berjudul Belukar Perak Tragedy. Lihat Clip "Find Them All" Voices from Belukar Perak (EngSub) di: https://www.youtube.com/watch?v=iVr6PaTt2HU. 

Bangkok pun lantas angkat bicara. Mayor Jenderal Polis Pattanawut Angkanawin menuding pelakunya adalah BRN. Siapa kira, selang beberapa minggu kemudian, dua personel paramiliter pemerintah Thailand menyerahkan diri.

Pada Senin, (07/09) Pengadilan di Provinsi Narathiwat, penghakiman Pengadilan Tinggi telah membebaskan terdakwa dua bekas perwira militer dalam kasus ini.

Dari kiri baju biru Aqwam Fiazmi Hanifan wartawan Jawa Pos, tengah baju merah jambu Tuwaedaniya aktivis Patani yang juga direktur Lembaga Patani Raya (LEMPAR), dan depan kanan Chikmud ayah kepada anak mangsa.

Walau mereka mengaku sebagai pelaku tembak pada tragedi berdarah Belukar Perak tersebut. "Tak ada investigasi lebih lanjut. Keduanya dibebaskan dengan jaminan mahkamah," kata Tuwaedaniya Tuwaemaengae, salah seorang aktivis di Patani yang juga direktur Lembaga Patani Raya (LEMPAR).

Banyak pembunuhan serampangan yang dilakukan kepada penduduk sipil oleh paramiliter alias laskar sipil yang dipersenjatai tersebut. Mereka bukan polis. Bukan pula tentara.

Di Thailand, mereka disebut Thahan Phran. Mereka merupakan penduduk sipil yang menjadi sukarelawan untuk menjaga keamanan di tiga provinsi yang bergejolak di Thailand Selatan, yakni Pattani, Narathiwat, dan Yala. Konflik serupa meletup di sebagian Provinsi Songkhla.

Komando kendali laskar sipil tersebut berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, bukan angkatan bersenjata.

Perdamaian bagaikan enggan bersemayam di Thailand Selatan. Konflik bersenjata di sana berlangsung sejak 1948. Dari awalnya dipicu perbedaan kultur dan latar belakang sosial agama, konflik berkembang semakin kompleks sejak 2001.

Kelompok gerilyawan menuduh Bangkok menganaktirikan Thailand Selatan sehingga secara umum tertinggal dalam perekonomian.

Dalam sejarahnya, Pattani (Patani dalam bahasa Melayu, Red), Yala, dan Narathiwat dulu merupakan wilayah Kesultanan Patani. Wilayah kesultanan Melayu tersebut juga termasuk Kelantan yang kini masuk Malaysia. Kecuali Kelantan, Kerajaan Siam lantas menduduki kawasan tersebut sejak 1785 setelah menang perang.

Upaya perdamaian bukannya tidak pernah ada. Pada era kepemimpinan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva (6 Agustus 2011-8 Desember 2013), misalnya, Menteri Luar Negeri Kasit Piromya sempat optimistis bisa mengakhiri konflik bersenjata di Thailand Selatan. Tapi, ketegangan ternyata justru membesar dan rezim Abhisit akhirnya angkat tangan.

Seiring berjalannya waktu, konflik semakin berkembang. Salah satu bukti kompleksnya perseteruan di kawasan itu kini adalah dilibatkannya Thahan Phran tadi.

Rakyat sipil yang dipersenjatai itu mendapat gaji 10 ribu-15 ribu bath (Rp 3,9 juta-Rp 5,9 juta) per bulan dari pemerintah.

Ciri khas personel Thahan Phran adalah berpakaian hitam-hitam. "Mereka direkrut sebagai pasukan berani mati,"ungkap Tuwaedaniya saat mengantar Jawa Pos ke Narathiwat.

Bangkok, tampaknya, mendesain mereka untuk diadu dengan gerilyawan BRN. Dalam arti, keamanan domestik Pattani, Yala, Narathiwat, dan sebagian Songkhla diserahkan kepada laskar sipil bersenjata tersebut.

Karena itulah, ketika melewati daerah-daerah merah yang intens terjadi serangan dan kontak tembak, Jawa Pos tak pernah menemukan pos pemeriksaan yang dijaga polis atau tentara. Personel dua instansi resmi itu lebih ditempatkan untuk menjaga objek-objek vital di pusat kota.

Tuwaedaniya menyatakan, tak sedikit di antara anggota paramiliter itu adalah anak-anak muda yang punya jejak kriminal. Dibebaskan dari penjara dengan syarat harus mau diterjunkan ke daerah konflik. Hal itu pernah diungkap pakar militer Amerika Serikat Jim Morris dan dituangkan dalam buku The Devils Secret Name.

Faktor itulah yang memunculkan ego dan kesewenang-wenangan, khususnya kepada penduduk lokal, baik Melayu maupun Buddha.

Hamdam, aktivis sekaligus pengacara di Moslem Attorney Center Foundation (MACF) atau Lembaga Bantuan Hukum di Thailand Selatan, bertutur, sebanyak 80 persen kasus kekerasan sipil yang terjadi di Thailand Selatan melibatkan paramiliter.

Psikologis yang mudah panik berimbas pada mudahnya prajurit muda itu menarik pelatuk.

Dalam beberapa kasus, sipil sering ditembak saat hendak mendekati checkpoint atau pos pemeriksaan. 

Sekitar 65.000 tentara, paramiliter dan polis ditempatkan di kawasan itu. Militer juga mempersenjatai dan memberi pelatihan militer kepada sekitar 80.000 relawan. Penampilan dan tindakan militer menghadapi para gerilyawan dinilai sangat brutal.

Sumber dari: 

- Wartawan Aqwam Fiazmi Hanifan dari Jawapos.com, 

- atjehpost.com,
- wartani.com

Deklarasi JABATAN PENERANGAN B.R.N

Assalamualaikum Wr.Wb.

Deklarasi JABATAN PENERANGAN B.R.N

Alhamdulillahiwahdah. Kepada umatku Bangsaku Melayu PATANI yang tercinta, jadilah kita umat yang satu bangsa yang satu, bersatulah kita pantang menyerah.

Kondisi Realitas masyarakat Melayu Patani selama lebih dari 2 abad sejak tahun 1786 telah menyatakan kepada publik bahwa ada dampak fatal di setiap sudut baik di bidang politik ekonomi sosial maupun budaya. Akibat ini dari kolonialisasi oleh Siam secara sistematis melalui policy "pecah dan perintah" (divide and rule) serta menyatukan jadi sebagian dari negara Siam tanpa hak yang benar.

Sejak dari hari pertama dijajah oleh kolonialis Siam sampai sekarang ini, Bangsa Melayu Patani tidak pernah berhenti menentang dan melawan demi pembebasan sesuai dengan konteks dan kondisi zaman. Demikian itu, kondisi perlawanan Bangsa Melayu Patani sekarang adalah pertandingan Revolusi raktyat, oleh rakyat, untuk rakyat yang sedang menghadapi imprialisme, kolonialisme yang monopoli kapitalisme ortodoks.

Dalam kondisi tindas-menindas di bawah kolonialis Siam di atas, menyebabkan lahirnya alternatif perlawanan bangsa dalam bentuk revolusi rakyat untuk pembebasan yang di pelopori oleh Barisan Revolusi Nasional (BRN) yang memiliki tujuan tertinggi adalah kemerdekaan demi untuk mempertahankan hak Bangsa Melayu Patani, di atas kedaulatan teritorial yang sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 1514 (XV).

Demikian juga kondisi politik imprialis dan kolonialis Siam sekarang sedang tertantang dengan permasalahan dalam istana, tentang perencanaan berebut untuk mendapatkan kekuasaan kerajaan ke 10. Sedangkan untuk menciptakan pemerintahan demokratis yang menghormati keinginan politik rakyat merupakan jalan keluar solusi konfik belum juga dapat dilaksanakan. Bahkan sebaliknya memperalat rakyat dalam perebutan kekuasaan.

Negara-negara antara bangsa sudah mengidentifikasi bahwa penjajah siam tidak menghormati marwah manusia dan hak untuk menentu nasib sendiri setiap bangsa di bawah jajahannya, khususnya BANGSA MELAYU PATANI. Apalagi dengan perundingan damai yang tidak mungkin dapat di percaya bahwa penjajah Siam tidak akan menipu terhadap Patani lagi seperti yang telah lalu, karena penjajah Siam terkenal dengan penipulator dan terorisme. Sejak zaman dahulu penjajah Siam menggunakan teori asal sampai tujuan segala cara halal. Berdasarkan fakta yang ada, kami Bangsa Melayu Patani tidak dapat menaruh kepercayaan kepada penjajah Siam yang tak bermoral lagi pengkhianat yang selalu sungsang dengan bangsa lain yang ada di dunia.

Selagi ideology politik penjajah Siam tidak berubah dan mengakui hak untuk menentu nasib sendiri bagi Bangsa Melayu Patani sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 1514 (XV). SELAMA ITU REVOLUSI RAKYAT MELAYU PATANI TETAP DITERUSKAN HINGGA NASIB BANGSA MELAYU PATANI MENCAPAI KEBEBASAN.

Diakhir ini kami nyatakan bahwa deklarasi ini sebagai pengtahuan umat kita dan bangsa kita bahwa pendirian dan sikap kami adalah satu, satu bangsa, satu bahasa dan satu negara.

Pantang kiri, pantang kanan.

MERDEKA ATAU SYAHID.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

JABATAN PENERANGAN B.R.N.

MERDEKA! MERDEKA !! MERDEKA !!!

Imam Terus Jadi Sasaran Terbunuh di Patani

Seorang imam lagi-lagi terbunuh yang kali ini menimpa seorang imam di Masjid Payo Luar, Kabupaten Teluban, di Ujung Selatan Thai. Seorang pemimpin Melayu ini ditembak mati di provinsi Pattani, pada hari Sabtu (05/09) lalu. 

Haji Dormeng Benjaewan, imam berusia 76 tahun dari Masjid Payo Luar di kabupaten Teluban (Saiburi), ditembak beberapa kali oleh tersangka yang diketahui berboncengan sepeda motor, di depan sebuah toko makanan.

Ia dipindahkan ke sebuah rumah sakit lokal dan meninggal karena luka-luka di kepala dan tubuhnya. Haji Dormeng Benjaewan sangat dihormati di antara penduduk lokal setempat.

Beberapa imam telah tewas dalam konflik yang melanda antara etnis Melayu Patani yang menentang pemerintah penjajah Thailand, dan meminta pemisahan diri. 

Dalam kasus pada bulan Agustus 2013, Imam Yacob Raimanee dari masjid jamek Pattani, ditembak mati di kota Pattani. Meski belum diidentifikasi, pihak di balik pembunuhan Raimanee diduga skuad penembak pemerintah Siam Thai.

Bulan November lalu, Abdullateh Todir, seorang imam berusia 49 tahun di provinsi Yala, juga ditembak mati oleh apa yang surat kabar The Nation menyebutnya sebagai skuad kematian pro-pemerintah nakal. Abdullateh Todir sendiri dihormati oleh masyarakat local.

MENJAJAKI BOM BANGKOK !!

"Propaganda Kerajaan Kudeta Monarki Siam Thailand Menjatuhkan Lawan Musuh"

Siam Thailand kini sedang menderita dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kudeta kedua dalam sepuluh tahun terakhir, di mana junta militer baru yang jelas arogan dan bodoh, untuk sementara ini sukses menekan semua perbedaan pendapat. Pemimpin kudeta Jendral Prayuth Chan-ocha kemudian menunjuk dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri, dengan dibantu oleh anggota parlemen militer yang juga merupakan hasil penunjukan langsung oleh sang jendral, sebuah peristiwa yang sama sekali tidak mengejutkan. Prayuth bahkan tidak perlu menghadiri acara ‘pemilihan’ yang secara mutlak memenangkan dirinya.

Kudeta militer terakhir, yang terjadi pada akhir Mei tahun 2014 ini, mengikuti jejak kudeta sebelumnya pada September 2006, menggenapi tiga ‘kudeta judisial’ yang terjadi beruntun, dan penindasan berdarah disertai pembunuhan oleh tentara yang dibantu oleh Partai Demokrat terhadap gerakan pro-demokrasi Kaus Merah pada tahun 2010

Alasan Tuduhan dan Kebohongan Rekayasa Konspirasi Kerajaan Kudeta Monarki peristiwa BOM Bangkok pada lawan-lawannya; 

1. Baju Merah:

Menurut pemerintah kudeta bahwa massa yang anti kerajaan kudeta adalah kumpulan yang ‘tidak teroganisir’ hanya karena semata-mata mereka tidak dipimpin oleh gerakan Kaus Merah. Selama bertahun-tahun para aktivis pro-demokrasi telah membangun jaringan-jaringan kecil akar rumput yang mereka organisir sendiri, yang bergerak paralel dengan Kaus Mereka, namun independen dari pengaruh Thaksin Shinawatra atau pengaruh PTP. Protes-protes yang digagas oleh akar rumput tersebut membuat militer kesulitan untuk mengonsolidasikan kekuatan dalam jangka waktu yang lama. Junta militer yang memerintah dengan kekerasan kini sedang berhadapan dengan massa yang sedang marah.

Jangan meragukan sedikitpun bahwa bukanlah hal mudah untuk menentang junta militer dan berdiri berhadap-hadapan dengan pasukan bersenjata, yang di masa lalu telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan ragu-ragu menembaki para demonstran yang tidak bersenjata. Harapannya adalah gerakan ini akan tumbuh dan kemudian menyebar hingga ke kelas pekerja yang terorganisir. Tapi hal ini membutuhkan waktu. Taktik ini mungkin lebih tepat diandaikan dengan perumpaman ‘dua langkah maju, satu langkah mundur’. 

Dengan menjatuh kubu lawan, pemerintah kudeta ada tunding kaus Merah keterlibatan BOM di pusat Bangkok.

2. Amerika Serikat; 

Aksi militer Thailand yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan saat ini menuai kutukan internasional. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menyatakan, tindakan militer Thailand tidak bisa dibenarkan.

Kerry, seperti dikutip Reuters, Jumat (23/5/2014), menyatakan bantuan untuk Thailand yang ditunda mencapai USD10 juta. Perancis dan Jerman juga mengutuk kudeta militer Thailand. Sedangkan PBB menyatakan keprihatinan serius.

“Saya kecewa dengan keputusan militer Thailand untuk menangguhkan konstitusi dan mengambil kendali pemerintah setelah periode panjang dari kekacauan politik, dan tidak ada pembenaran untuk kudeta militer ini,” kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, dalam keterangan tertulis.

Pemerintah militer Thailand melakukan pelanggaran hak asasi manusia "meluas" sejak kudeta bulan Mei, kata Amnesty International. Organisasi itu mengatakan,"Pertimbangan keamanan tidak bisa dijadikan alasan untuk membela pelanggaran hak asasi manusia banyak dimensi berskala besar yang dilakukan."

Setelah ada tekanan AS keatas pemerintah kudeta, kerajaan kudeta usaha pada AS sebagai keterlibatan pelaku BOM di pusat bandar Bangkok, karean AS ingin menciptakan negara Gajah Putih mengalami seperti Syiria, Iraq dan Libia bertujuan untuk menghancur kerajaan kudeta monarki Siam, kata kerajaan kudeta Thailand. Jelas tuduhan ini satu rekayasa kudeta Thailand semata-mata.

3. Turki;

Menyusul kebijakan pemerintah Bangkok Thailand memulangkan 109 orang Uighur ke Cina. Para demonstran menyerang konsulat Thailand di Istanbul, Turki. 

Sementara PBB dan para aktivis HAM Thailand mengecam langkah Thailand yang mendeportasi 109 warga Uighur ke Tiongkok, Kamis (9/7). Langkah tidak bijak itu semakin menyudutkan kaum muslim Uighur di Tiongkok dan akan mengalami penyiksaan dan perlakuan diskriminatif. 

Turki menyebut Kementerian Luar Negeri Thailand telah bertindak dengan mengabaikan hukum internasional yang mengatur status pengungsi.

“Kami mengutuk tindakan Thailand yang tidak benar, yang melawan dan mengabaikan hukum kemanusiaan internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Turki seperti dikutip Worldbulletin. 

Tundingan keatas warga Turki dalam kasus Bom Bangkok untuk menutup kesalahan kerajaan kudeta atas deportasi Muslim Uighur ke Cina.

4. Bangsa Melayu di Ujuang Selatan

Di daerah-daerah majority etnis Melayu ini, terutama di Pattani, Yala dan Narathiwat dan beberapa distrik di provinsi Songkhla, gerakan dan semangat pembebasan untuk memerdekakan diri dari monarki Thailand begitu sangat terasa. Di provinsi-provinsi yang disebutkan di atas, operasi militer Thailand dilangsungkan dalam skala besar dan meluas. Operasi militer ini juga dibarengi dengan pola-pola kooptatif, interventif dan dimidiatif.

Tuduhan Bom Bangkok ada ketirlibatan masalah Ujung Selatan juga terasa memandang pelanggaran HAM terus terasa pada masyarakta disini. Tuduhan seperti ini menutup mata pada masyarakat Internasional atas keterlibatan berlakunya Bom. Sehingga keadaan darurat Ujung Selatan terus diperpanjangkan. 

Pada akhr membuktikan bahwa kekuasaan militer monarki sangat rentan dan kemungkinan untuk melengserkan militer dari kekuasaan menjadi sesuatu yang layak diperjuangkan.

Upaya untuk menyingkap peristiwa BOM Bangkok dapat disimpulkan rekayasa yang diprakarsai pemerintahan Kudeta Monarki Siam perlu dikaji ulang, termasuk berupaya mengungkap pelaku peledakan dipusat kota Bangkok yang sesungguhnya.

Apapau alsan pemerintah kudeta monarki bertujuan menutup mata masyarakat internasioanl, bahwa pemerintahan yang ada pada saat ini telah meninggalkan sebuah institusi yang lemah dan penuh dengan konflik internal tanpa masa depan yang jelas kepada penerusnya.

Mara, Maju dan Mundur Dalam Proses Dialog Damai Patani

Dalam Proses Dialog Damai antara pemerintah kolonial Siam Thailand dan berisan Perjuangan Pembebasan Melayu Patani yang dilanda konflik politik, sejarah, budaya dan sosial di Patani bukan hal yang baru terjadi sejak 10 tahun terakhir. Tapi merupakan mata rantai dari suatu proses konflik entik bangsa yang panjang, sudah lebih dari 200 tahun.

Konsensus umum Proses Dialog Damai KL 28 Feb 2013 baru ini ditandatangan Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Thailand yang mewakili pemerintah pimpinan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra seketika itu dan Barisan Penjuang Pembebasan Patani diwakili BRN (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani). Ini merupakan titik balik penting dalam sejarah solusi kemelut politik bangsa Melayu Patani dengan penjajah Siam Thai di bagian Ujung Selatan.

Proses dialog damai di Selatan digalang Barisan Revolusi Nasional (BRN), cabang Kubu Revolusi Bangsa Melayu Patani, yang didirikan pada 1960 untuk menuntut kebebasan bangsa Melayu Patani dari pemerintah colonial Siam Thailand.

Thailand memulai pembicaraan perdamaian dengan barisan pejuang Melayu, yang bergerak di Selatan, menandakan kemungkinan terobosan dalam kemelut yang telah menewaskan lebih dari 6.000 jiwa manusia itu.

Barisan pejuang membela hak-hak bangsa Melayu Patani sebelum ini tidak pernah secara jelas menyatakan tuntutan mereka sejak pertandingan berkobar obor revolusi pada 2004, tapi mereka diperkirakan menginginkan swatantra lebih atau negara terpisah di wilayah bekas Kesultanan Melayu sehingga dirampas Thailand pada 1909.

Proses Dialog Damai BRN Dengan Penjajah Siam

Proses Dialog Damai KL cukup diikuti secara seksama oleh masyarakat regional tetapi juga dipantau pengamat hak asasi manusia internasional. Sejak ditandatangani konsensus umum antara pemerintah Thai dan perwakilan para pejuang (BRN) pada 28 Febuari 2013, bisa tercatat dalam sejarah kedua pihak mengadakan tanda tangan yang disaksikan oleh pihak fasilitator dan mengadakan liputan media secara langsung kepada public umum, yang sebelum ini tidak ada pernah kedua belah pihak mengadakan dengan resmi dalam proses dialog, dan ini adalah catatan sejarah buat bangsa Melayu Patani. Kedua pihak duduk di meja perundingan sebanyak 3 kali (Maret, April dan Juli 2013). Di luar pertemuan formal itu, kedua pihak beberapa kali bertemu dengan fasilitator, Dato Zamzamin. Delegasi Thai dipimpin Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional, Paradorn Pattanatabut sementara delegasi BRN dipimpin Ustaz Hassan Tayib.

Sejak awal media massa Thailand secara tidak etis menyiarkan berita Proses Dialog Damai KL dengan maksud tidak baik. Melontarkan kritik-kritik liar, berspekulasi tanpa fakta jelas dan menurunkan komentar bias. Sangat sedikit yang bereaksi terhadap proses perdamaian di antara dua musuh yang telah menelan ribuan nyawa itu secara positif. Dan tentu saja yang kuat menantang adalah orang-orang dari Partai Demokrat, musuh ketat Partai Peua Thai pimpinan PM Yingluck Shinawatra pada seketika itu.

Partai Demokrat merasa benar-benar terpukul karena selama puluhan tahun mereka memerintah, hanya sengsara yang dirasakan masyarakat Melayu di bagian Selatan itu. Dan, yang lebih dikhawatirkan seandainya dialog damai itu benar-benar membuahkan hasil positif seperti yang diharapkan, Demokrat akan kehilangan suara yang sangat besar di wilayah yang sedang bergolak itu.

Proses Dialog Damai KL mulai terlihat ada sedikit keraguan setelah kedua pihak tidak dapat mematuhi perjanjian untuk mengurangi kekerasan selama 40 hari dimulai pada awal Ramadan 2013, yang dikenal dengan Inisiatif Damai Ramadan (Ramadhan Peace Initiative). Pada tahap awal, inisiatif yang dibuat sepihak oleh fasilitator ini dinilai cukup baik, tetapi akhirnya berantakan di tengah jalan. Sebab dalam inisiatif yang diumumkan pada 12 Juli 2013 itu disebutkan bahwa masing-masing pihak - para pejuang bersenjata pembebasan Patani dan tentara Thai - harus menahan diri dengan mengurangi tindak kekerasan.

Respons yang baik tersebut, BRN menyambut dengan menyatakan, mereka tidak hanya akan mengurangi kekerasan bahkan akan berhenti sama sekali tembak menembak selama bulan Ramadan. Tentu saja dengan syarat, tentara pemerintah harus ditarik ke kamp masing-masing. Selama periode tersebut militer Thai tidak bisa lagi berkeliaran di tengah-tengah masyarakat Melayu.

Inisiatif ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum, dalam minggu pertama saja aparat keamanan sudah menembak mati beberapa pemuda dan etnis Melayu Patani. Itu tidak heran, karena ada beberapa kelemahan dalam inisiatif tersebut. Di antaranya tidak disebutkan secara jelas siapa yang akan memantau kondisi di lapangan selama 'gencatan senjata' tersebut. Inisiatif Damai Ramadan pun bubar.

Bagaimana pun kesepakatan untuk duduk semeja masih menjadi keinginan bersama. Agar diskusi lebih terarah, melalui pesan YouTube, pada 6 Agustus 2013, pihak BRN mengajukan Klaim Awal 5 Hal untuk dijadikan agenda pembahasan. Untuk lebih jelas tentang isi tuntutan itu, panel tempur menghuraikannya dalam 25 halaman. Yang dirasakan berat bagi pihak Thai untuk menerima klaim awal itu di antaranya disebutkan bahwa Bangkok harus mengakui supremasi ras Melayu di atas bumi Patani yang dijajah secara absolut sejak 1902.

Yang tidak kalah penting, proses dialog damai harus mendapat perkenan (endorse) dari Parlemen Thai dan ini menjadi salah satu agenda nasional. Juga harus mengangkat status Malaysia sebagai perantara (mediator), bukan hanya sekedar fasilitator. Perwakilan badan atau organisasi seperti ASEAN, OKI dan LSM asing harus dilibatkan sebagai pengamat. Semua yang diminta BRN itu ditolak oleh pemerintah kudeta yang baru diguling pemerintahan Shinawat.

Belum tentu dapat disadari bahwa tanpanya kerajaaan colonial Siam Thailand ikut dalam tuntutan lima hal dari BRN ini apa-apa proses dialog damai ini tidak bisa membuah hasil kedamaian.

Apakah Proses Dialog Damai KL penjajah Siam Thai dan BRN akan diteruskan atau dihentikan, tergantung sejauh mana keikhlasan pihak Thai untuk menyelesaikan utang sejarah dengan bangsa Melayu Patani.

Agar diskusi lebih terarah, Dewan Syura BRN diumumkan berhenti untuk menerus putaran proses dialog berikut sekira syarat lima tuntutan yang disampaikan pada pihak pemerintah Thailand belum dapat dapat menerima klaim awal ini. Proses Dialog Damai KL mulai terlihat ada sedikit keraguan setelah pihak penjajah tidak ikhlas untuk dapat mengikuti agenda dari lima tuntutan itu. Lagi pun Ramadhan Peace Initiative pun telah bubar yang telah tergores luka bagi bangsa Melayu Patani atas pengkhinatan penjajah Siam Thailand.

Pertumbuhan MARA Langkah Negosiasi

Sebelum ini sudah ada rumor sekitar beberapa bulan menyebut tentang ada keberadaan Mara Patani atau yang diberi nama MAJLIS AMANAH RAKYAT PATANI (Mara Patani). Ia didirikan sejak 25 Oktober 2014 oleh gabungan anggota perjuangan mengambil alih dari BRN dalam proses dialog damai sebelum ini. MARA yang cenderung terus ingin mengadakan proses dialog mencari solusi politik secara negosiasi dengan pemerintah Thai setelah pemerintah Thai henti untuk melanjutkan dialog damai yang ditandatangani bersama BRN selaku fasilitator Kuala Lumpur menjadi saksi pada argument kedua belah pihak ini. Meskipun belum adanya kerajaaan colonial Siam Thailand ikut dalam tuntutan lima hal secara rasional dari BRN sebelum ini.

Namanya saja inisiatif yang dilakukan secara terburu-buru dan prematur, pada pertengahan bulan Maret 2015, MARA berdiri dari afiliasinya yang terlibat adalah:

1. Barisan Revolusi Nasional terdiri wakil Awang Jabat, Ahmad Juwo dan Shukri Hari, mereka bukan perwakilan resmi dari mandat BRN, salah seorang Awag Jabat pernah ikut serta bersama dalam dialog damai bersama Ustaz Hasan Toiyib. Setelah Dewan Syura BRN diumumkan berhenti untuk menerus putaran proses dialog berikut sekira syarat lima klaim tidak diterima oleh penjajah Siam. Mantan anggota BRN ini telah melanggar prinsip perjuangan BRN yang memelih terjun ke tengah-tengah manipulasi oleh pemerintah colonial Siam yang disertai pihak fasilitator Malaysia dengan mengingkar keputusan Dewan Tinggi Syura. Apapun dengan mewakili atas nama BRN maka tidak sah dalam displin wadah BRN.

2. Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP), wakil Kamaludduin Hanafi atau dengan nama Abu Hafiz Hakim.

3. Organisasi Persatuan Pembebasan Patani, wakil Arie Muktar.

4. Organisasi Pembebasan Patani Bersatu (PULO-DSPP), wakil Abu Hakim Hasan.

5. Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP), wakil Abu Yasin.

Menurut pembentukan Mara Patani bukan sekadar untuk terlibat dalam perundingan damai dengan Thailand tetapi juga akan terus berusaha untuk mendapatkan dukungan dan dukungan internasional bagi perjuangan rakyat Patani dalam kerangka "Right to Self-Determination".

Pertumbuhan MARA yang kehilangan kader-kader sentral BRN dalam proses dialog sebelum ini menyebabkan perjuangan MARA tidak dapat mengadakan penyimpulan yang bersistematik dan menarik pelajaran dari perjuangan yang mengadakan proses dialog damai antara pertumbuhan MARA dengan pemerintah Junta militer Thailand hingga kini. Pada hal ini sangat penting bagi sebuah gerakan perjuangan selanjutnya.

Dengan demikian seluruh barisan perjuangan bangsa Melayu Patani belum dapat menyadari mengapa perjuangan menderita kekalahan. Dari situ juga sama sekali tidak mengherankan bahwa dalam perjalanan berikutnya pertumbuhan MARA masih saja mengandung kelemahan seperti mana proses perjuangan pada masa lampaunya. Rusaknya sebuah proses dialog sebelumnya, masih segelitir individu bersikap indualisme yang telah ikut serta proses dialog BRN dan penjajah Siam Thailand di KL Malaysia ada mengkhinati istihar Dewan Syura BRN dengan memilih langkah keluar dari haluan prinsip perjuangan dalan wadah BRN.

Dan karena itu pula tidak mengherankan ada proses dialog Kuala Lumpur, bahwa kader dan anggota perjuangan yang masih aman tidak lalu terjun ke tengah-tengah manipulasi oleh pemerintah colonial Siam yang disertai pihak fasilitator Malaysia. Dengan kata lain, BRN tetap terus menciptakan bagi revolusi Patani di kemudian ini hari. Sebaliknya pemerintah kolonial masih saja menitik beratkan pada policy lama dari Santhiphab dengan berubah ke Santhisuk terus dapat guna propaganda bersama dalam perbincangkan kedamaian yang diterorganisirkan oleh pertumbuhan MARA.

Gagalnya negosiasi damai yang dibawa oleh pertumbuhan MARA Patani mulai kehilangan kewibawaannya yang terpercaya dan mengalami kemunduran, karena MARA masih saja membungkam diri dalam proses dialognya sama penjajah Siam Thai, dalam arti masih kaku untuk menuntut klaim yang jelas.

Tapi kemunduran ini bersifat sangat sementara saja. BRN terlihat yang terpukul jauh dari kaca mata penjajah Siam pasti tetap terus bangkit perjalanan yang jauh dan berliku untuk terus melanjutkan perjuangan dari prinsip perjuang yang radikalisme, progresif, revolusioner dan nasionalis yang tetap maju.

Kebenaran MARA Terbukti Gagal Atau Sukses

Kader, anggota dan simpatisan perjuangan yang masih satu demi satu muncul kembali dan memasuki berbagai organisasi yang ada. Atau mereka mendirikan yang baru untuk ingin mewakili dalam proses dialiog damai yang dianjur fasilitaor Kuala Lumpur, Malaysia.

Muncul bermacam-macam jenis koperasi, perkumpulan, rombongan sandiwara berkeliling, perkumpulan musik dls. Berbagai macam organisasi selubung bagi perjuagan yang bergerak secara terbuka yang tumbuh berdiri mewakili dengan nama Majlis Amanah Rakyat atau MARA Patani.

Atas inisiatif pertumbuhan MARA yang sebagai wakil ketuanya dipilih Awang Jabat. Sementara Shukri Hari adalah ketua delegasi proses dialog damai. Tujuan MARA iyalah untuk mempeoleh kondisi kerja yang lebih baik dan untuk melawan perlakuan sewenang-wenang dari penjajah Siam Thailand. Yang lebih jauh dari itu, MARA untuk bersama-sama dengan rakyta-rakyat tertindas berjuang untuk kemerdekaan.

Pada awal pimpinan MARA berhubungan dengan fasilitator untuk mewakili rakyat Melayu Patani di Kuala Lumpur dan menyatakan ingin menjadi anggota untuk melalui negosiasi damai. Sudah barang tentu hal ini disambut gembira oleh badan fasilitator. Akan tetapi, begitu berita tersebut tercium oleh yang berwajib, pemerintah colonial terus saja menggunakan tinju.

Perjuangan hanya merupakan salah satu lingkaran saja dari banyak lingkaran lain yang dipimpin oleh gerakan MARA. BRN sebuah lingkaran yang telah diusahakan pendekatan, tetapi karena keiklasan kekuasaan kolonial Siam yang dikuasai Junta Militer setelah diambil alih kudeta untuk terus pendekatan itu belum bisa sampai ke tingkat koordinasi. Yang dapat dicapai pada saat itu, dan lanjutan dari MARA sampai sekarang ini merupkan satu program bersama negosiasi tetap saja dari omongan kosong. Karena Pemerintah di bawah kekuasaan militer dengan itu konstitusi Negara sebelumnya telah dibekukan, maka Thailand dipastikan kembali ke titik nol. Hukum di negara itu tidak lagi berlandaskan konstitusi, melainkan berdasarkan hukum darurat militer yang telah diberlakukan dinegara ini.

Berdasarkan atas keyakinan MARA ini, bahwa perlu adanya pembulatan energi nasional Melayu Patani yang bekerja untuk perjuangan, harus berkembang menjadi gerakan rakyat Patani berjanji akan bekerja untuk kepentingan rakyat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang gerakan rakyat di Patani yang harus memberinya kepercayaan sepenuh-penuhnya menjalankan politik untuk kemerdekaan bangsa Patani.

Seperti sudah disinggung sedikit di depan, dialog damai MARA bersama penjajah Siam Thai itu dilakukan pada saat dibawah Junta Militer kudeta yang berkuasa di kursi pemerintahan negara. Pemerintah militer Thailand berturut-turut membuat hubungan dengan pertumbuhan MARA dan menyatakan beberapa keberhasilan dalam melacak tokoh penggeraknya, tapi tidak pernah mengadakan pembicaraan resmi, atau dari penjelasan MARA terhadap rakyat Patani yang terus menderita untuk mendapatkan komitmen dalam proses dialog.

Hal ini menunjukkan, bahwa semaunya MARA pada saat dialog damai sedang berlangsung sudah tidak percaya lagi akan berhasilnya perundingan damai antara kedua belah pihak MARA dan penjajah Siam Thai. Tindakan semacam ini menunjukkan MARA perlu rasa tanggung jawab yang besar dan menimbulkan kebingungan di kalangan massa rakyat bangsa Melayu Patani.

Dengan secara sadar menyerahkan pimpinan perjuangan pada pertumbuhan MARA tidak bisa diartikan lain kecuali memisahkan rakyat dari kesatauan dan asosiasi pada landasan perjuangan sebagai sebuah gerakan yang mengemban amanah rakyat yang benar.

Aksi MARA itu menunjukkan betapa dangkal pandangan dan pendirian klasnya sebagai tokoh perjuangan ketika ini. Ia sudah kehilangan pegangan dan tidak yakin akan datangnya gelombang pasang gerakan rakyat untuk di masa yang akan datang.

Aksi MARA mengadakan dialog dengan penjajah Siam itu sama saja dengan membubarkan penjajah sebagai satu-satunya kekuatan yang bisa memimpin rakyat Melayu Patani ke arah kedamaiannya. Tidak mengherankan, bahwa gerakan MARA mendapat tentangan keras dari banyak masyarakat. Dari komintmen ini pun datang kritikan pedas bagi warga bangsa Patani. Perlu mengingatkan bahwa 'gerakan perjuangan bangsa Melayu Patani yang berhak menuntut, bukan untuk meminta damai'.

Apapun harus mengingatkan perjuangan bangsa Melayu Patani sudah beberapa kali terlibat dalam pembicaraan damai non-formal dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai wakil pemerintah Thai dan berbagai LSM asing. Pertemuan pernah berlangsung di Pulau Langkawi, Bogor, Jenewa dan sebagainya. Tapi semuanya tak lebih dari muslihat penjajah Siam Thai belaka, untuk sekedar mengetahui sejauh mana kekuatan persenjataan para pejuang dan sejauh mana kekuatan persatuan dan kekuatan rakyat bangsa Melayu Patani yang akan nanti diadudomba penjajah Siam dalam kesatuan dan persatuan wadah perjuangan kemerdekaan Patani.

Akhirnya, jika pejuang pembebasan Melayu Patani kini memilih perlawanan bersenjata, itu tidak lain karena pada masa lalu sampai sekarang pemerintah Thai tidak ingin mendengar rintihan rakyat Patani. Karena juga Pemimpin Melayu Patani masa lalu sudah cukup lama berjuang melalui petisi di parlemen dan badan hak asasi manusia, yang sering berakhir dengan ditahan atau dipenjara. Sebagian dibunuh atau terpaksa meminta suaka di luar negeri. Meskipun kondisi seperti itu masih tetap berlangsung sampai saat ini.

Sama halnya dengan Proses Dialog Damai KL yang berusia masih muda, bisa jadi akan meninggalkan kenangan dalam lembaran sejarah sekiranya pihak penjajah Siam Thai masuk lapangan dialog yang hanya karena terpaksa atau dengan setengah hati atau sekadar Sendiwara saja.

"Melihatlah peta politik penjajah Siam ini, kita benar-benar berhadapan dengan musuh yang memiliki rencana licik, sistematis dan dilaksanakan di tengah lelapnya umat Patani untuk meneropong strategi musuh dan memilih larut dalam" euforia "perpecahan kesatuan comuniti Melayu Patani. Maka hentikanlah menari-nari di balik perselisihan dalam kesatuan umat bangsa Melayu Patani "

Ogos Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia - Malaysia

Right Of Self Determination: “hak anda untuk menentukan nasib sendiri atas wilayah yang kini di duduki asing. Alasan anda benar. Keinginan anda pasti terwujud. Insya Allah’’

Salam Merdeka buat Bangsa Melayu Republik Indonesia 17 Ogos 2015, Ulang Tahun Kemerdekaan Ke-70, dan Salam Hari Kemerdekaan Bangsa Melayu Malaysia pada Tanggal 31 Ogos 2015 ini merupakan ulang tahun kemerdekaan yang ke 58. 

Dimana negara serumpun Melayu dari Malaysia tahun 1957, Indonesia tahun 1945 masing-masing memerdekakan diri, akan tetapi telah mengubah bangsa Melayu PATANI ini terus menjadi 'ladang pembunuhan' (killing fields) hingga sampai abad ke-20 sekarang. Yang dapat dirasakan masyarakat bangsa rumpun Melayu di rantau yang telah bebas independent hanya sebagai penonton keatas nasib bangsa Melayu Patani. Dengan kata lain lagi, rakyat Patani terus menjadi tetamu di tanahnya sendiri...''

KAMI Bangsa Melayu PATANI terus berjuang menuntut KEMERDEKAAN seperti kalian, Merdekakanlah Bangsa Melayu PATANI  !! 

Lihat artikel dlm bahasa Indonesia di: 
http://dangerofpatani.blogspot.com/2015/06/konflik-perang-internal-dan-undang.html,
http://dangerofpatani.blogspot.com/2015/01/bicara-damai-kalian-harus-akur.html,
http://dangerofpatani.blogspot.com/2014/10/konflik-di-patani-warisan-penjajah.html,
http://dangerofpatani.blogspot.com/2014/08/dua-abad-bangsa-melayu-patani-menangis.html,
http://dangerofpatani.blogspot.com/2014/06/kolonialisme-internal-di-selatan.html, 

Lihat artikel dlm bahasa Malaysia di: 
http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/7360,
http://www.deepsouthwatch.org/node/7155,
http://www.deepsouthwatch.org/node/7148, 

Sempena hari ini 31 Agustus, ulang tahun kemedekaan Bangsa Melayu Malaysia. Dengan mengingatkan ini sempena 58 tahun kemedekaan bangsa Melayu Malaysia, bisa sama kita nonton film 'Sarjan Hassan' melihat wadah perjuangan bangsa Melayu Malaysia bukan hanya terletak pada kekuatan senjata saja tetapi jatidiri anak bangsa itu sendiri yang akan menjadi tulang punggung keberhasilan dalam sebuah bangsa.

"Dengar kawan kawanku sekampung, aku berharap, janganlah hendaknya, ada manusia seperti ini di tanah air kita, karena, manusia yang seperti inilah yang akan merusak keturunan kita, ya ... memang bangsa kita masih muda dan masih lemah, aku tak peduli itu semua ... harapan ku hanyalah, kita sesama bangsa, bersatu lah hendaknya ... "P.RAMLEE ... (Sarjan Hassan) 1958.

Semoga bangsa Melayu Patani dapat menghibur menonton dan buat pelajaran untuk kita ambil iktibar bersama. Dapat menonton film 'Sarjan Hassan' di: https://www.youtube.com/watch?v=pgutF1zI-eU, >>

Kanak Laki Menjadi Korban Keganasan Skuad Penembak Tentara Kerajaan Thai !!

kuterima kabar dari kampong

lagi kanak laki ditembak

rumahku kalian geledah

buku-bukuku kalian jarah

tapi aku ucapkan banyak terima kasih

karena kalian telah memperkenalkan

sendiri

pada anak-anakku

kalian telah mengajar anak-anakku

membentuk makna kata penindasan

sejak dini

ini tak diajarkan di sekolahan

tapi engkau penjajah Siam sekarang ini 

memperkenalkan kepada semua kita

setiap hari di mana-mana

sambil membawa senapan

kekejaman kalian

adalah bukti pelajaran

yang tidak pernah ditulis

kau

menindas

sampai

di luar batas

.......................

Kanak Laki Menjadi Korban Keganasan Skuad Penembak Tentara Kerajaan Thai !!

Sabtu, (09/08) pada pukul 05.30 waktu setempat. Anak laki yang bernama Ikhlas Ayak usia 13 tahun ditembak mati oleh aparat teroris dalam kondisi korban yang sedang tidur di dalam rumahnya. Kejadian ini terjadi di kampong Pulea Desa Barak Kabupaten Yaha Propinsi Yala di Ujung Selatan Thailand.

Sebelum kejadian ini (31/07) ada terjadi serangan atas markas relawan tentara di daerah yang sama menyebabkan sebanyak 18 relawan tentara korban luka-luka.

Menurut masyarakat dikampung sini bahwa tindakan melepas tembakan rambang ini dilakukan skuad penembak tentara pemerintah Thai sebaagi reaksi dari pihak Gerakan Pembebasan Patani pada pekan lalu yang menyerbu di dalam kamp tahanan relawan tentara di daerah yang sama menyebab 18 luka luka serta melarikan laras senapan.

Aksi gabas ini bukan hal yang baru terjadi malahan sudah sering terjadi demikian. Tindakan ini menteror masyarakat warga disini. Ini sangat brutal karena korban terdiri pada kanak yang tidak berdosa.

Konflik ‘Perang Internal’ Dan Undang Darurat Tentera Di Ujung Selatan Thai

Mengungkap fakta-fakta kekerasan kemanusiaan yang sadis dan kejam, justru apa yang terjadi dalam pendekatan Undang Darurat Militer (UDM) di PATANI, Thailand Selatan 2004 - 2015 yang berlangusung kekejaman di bahgian Selatan ini selalau membisu dari liputan media pemerintah Thai maupun media internasional. Selaku negara 'land of smlie' yang mengklaim dirinya penuh ramah-tamah dan berbudi pekerti luhur, nyatanya bias berubah menjadi monster-monster maut pembawa petaka.

Dengan perlakuan kejahatan kemanusiaan yang lama terpendam akhirnya terbongkar juga, maka sedikit demi sedikit segala kepalsuan dan kebohongan yang selama ini ditutupinya tercium baunya. Statistik data yang dikumpulkan oleh Deepsouth Wahct menjelaskan bahwa jumlah korban konflik perang internal di ujung selatan selama 10 tahun dari tahun 2004-2014 sudah mencapai 17,652 korban jiwa. Ada jumlah 6,286 orang tewas dan 11,366 orang lainnya mengalami cedera akibat konflik perang ini. Konflik perang internal di Thailand Selatan ini tidak hanya menjadi masalah HAM dalam negeri Thailand di sana saja, namun harus menjadi pembahasan dan solusi ke pentas dunia internasional.

Undang Darurat Militer atau UDM di Patani Selatan Thailand adalah salah satu ciptaan dari hasil kerja kolektif antara kesewenang-wenangan penguasa kerajaan Thailand, sehingga ribuan nyawa Melayu Patani 'terpaksa' atau 'dipaksa' menjadi korban. Justru yang minoritas Melayu di Selatan negeri ini mereka diperlakukan sebagai tumbal kesewenangan para penguasa yang haus darah. Ironisnya jika yang menjadi korban etnis Melayu justru media massa pemerintah yang berat mengungkapkannya. Bahkan LSM-LSM yang amat rajin bernyanyi, seolah-olah ikut membisu. Sungguh suatu ketidakadilan yang kasat mata.

Mengingatkan bahwa UDM yang disetujui oleh Raja Bhumibol Adulyadej dan Raja Siam telah mengubah dektrit ini menjadi sebuah undang-undang. Informasi tentang adanya persetujuan Raja atas penerbitan perintah darurat disampaikan juru bicara pemerintah, pada hari Minggu 17 Juli 2005. Bahwa Persetujuan Raja disampaikan Sabtu 16 Juli 2006. (Dengan demikian), perintah itu terjadi (mulai) hari ini.

Apa yang sesungguhnya terjadi di Patani tidak ada yang memperdulikannya, pun ketika sekarang Selatan Thailand termasuk satu daerah yang 'Konflik Perang Internal' di Thailand. Komunitas Melayu Patani tidak lebih dari kekerasan dan penindasan sepanjang abad.

Risiko penghilangan paksa, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya secara signifikan meningkat ketika orang ditahan tanpa komunikasi di lokasi resmi dan di bawah kontrol militer, yang tidak memiliki pelatihan dan pengalaman dalam penegakan hukum sipil. Mereka yang melakukan kejahatan harus terisi dengan baik, tetapi semua harus diperlakukan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional dan proses hukum perdata.

Konflik yang terjadi sejak runtuhnya kerajaan Melayu Patani dari kekalahan perang dengan Siam tahun 1786 ini merupakan akibat dari wujud perjuangan berkepanjangan bangsa Melayu Patani di Thailand Selatan yang menuntut kebebasan bangsanya dari penjajah Siam-Thai.

Sejak pemerintah Thailand memasukkan kerajaan Melayu Patani ke dalam negara Thailand pada tahun 1909, telah berulang kali terjadi protes dan perlawanan bersenjata kedua belah pihak. Faktor utama yang telah membantu mendukung gerakan pembebasan Melayu Patani adalah etnis kemalayuan dan kesatuan nasional. Kedua factor itu juga membedakan mereka dari bagian utama penduduk Thailand. Nasional dan etnis Melayu digunakan untuk memobilisasi rakyat Melayu Patani menentang intervensi pemerintah colonial Siam-Thailand dalam urusan masyarakat Melayu Patani.

Andai komunitas bangsa Melayu Patani tidak menjadi bahgian taklukan paksaan pada tahun 1902 lalu oleh colonial Siam -Thailand, mungkin daerah ini akan menjadi salah satu Negara Federasi Melayu sekaya Singapura atau Brunei Darussalam. Andai kata tiga negeri Yala, Pattani, Narathiwat dan lima daerah bahgian wilayah Songkla, Sabayoi, Teba, Jenok, Danok dan Sadau, tidak dilebur menjadi satu dengan Negeri Selatan Thailand pada tahun 1909 dalam perjanjian Anglo yang ditanda tangan hanya sebelah pihak dari kolonoal Inggris dan Siam yang lalu tanpa ada jejak suara dari rakyat Melayu Patani, atau persetujuan dari Raja Patani mungkin wilayah paling Timur Malaysia (Malaya) ini tidak akan tertinggal seperti sekarang ini dan tidak akan ada sejarah per-'Benturan Peradaban' di kawasan asia tenggara yang perbatasan Malaysia dan Thailand.

Bangsa Melayu Patani, yang mengalami kesenjagan Sejarah, Politik Sosial dan Hukum Rimba yang panjang, dari perang yang melelahkan dengan pemerintah colonial Siam-Thailand, menuntut 'Kemerdekaan Darussalam', kemudian menjadi wilayah daerah Selatan, dan kini berpenduduk beretnis Melayu sekitar 4 juta jiwa ini kini betul -betul terpuruk.

Perubahan dan kecemburuan bangsa Melayu Patani yang muncul dimana negara serumpun Melayu dari Malaysia tahun 1957, Indonesia tahun 1945 masing-masing memerdekakan diri, telah mengubah wilayah-wilayah PATANI ini terus menjadi 'ladang pembantaian' (killing fields) sampai sampai abad ke-20 sekarang . Yang dapat dirasakan masyarakat bangsa rumpun Melayu di wilayah yang telah bebas independent hanya sebagai penonton keatas nasib bangsa Melayu Patani. Dengan kata lain lagi, rakyat Patani menjadi tamu di tanahnya sendiri.

Ketimpangan itulah, yang membuat salah satu faktor timbulnya gerakan angkatan bersenjata gurela (geriliya) yang memperjuangkan pembebasan bangsa Melayu karena gerakan ini merupakan gerakan membela amanah "Penderitaan Rakyat" dengan meningkatkan perjuangan agar menginternasionalisasikan nasib bangsa ini di masa lalu sampai sekarang masih terus dijajah oleh kolonial pemerintahan Bangkok.

Sedangkan gerakan teroris selatan atau pengganas selatan adalah bagian dari rekayasa militer dan pemerintah colonial Bangkok agar daerah Selatan dapat terus dihimpit dengan cara menyebarkan teror terus-menerus di kalangan rakyat bangsa Melayu yang kemudian mengundang datangnya tentara ke Patani, di bahgian wilayah Selatan Thailand.

Dengan adanya Tentara Thailand yang cenderung guna UDM atau Undang Darurat Militer di Patani, Thailand Selatan selama telah lebih satu dekade dari tahun 2004-2015, orang Melayu Patani terluka, dikhianati, merasa diinjak-injak harkat dan martabatnya. Apa yang terjadi di Patani merupakan symptom politik atau political decay (pembusukan sistem politik) yang cukup parah sebagaimana bangsa Melayu Patani alami sampai disaat ini.

Aksi militer jauh lebih tak bermoral. Mereka bertindak kejam, bahkan tanpa pandang bulu apakah sasarannya anak-anak atau orang-orang tua. Mereka dengan semena-mena masuk ke rumah-rumah, menangkap orang-orang tak berdosa secara brutal. Belakangan ini pemerintah Junta Militer telah mengerahkan tim untuk melakukan penangkapan besar-besaran dan menyebarkan ketakutan di kalangan etnis Melayu di Thailand Selatan. Tindakan itu telah menyebabkan banyak warga dan pemuda etnis Melayu tak berdosa meninggalkan rumah-rumah mereka.

Tiap kali kekuasaan di negara berjuta bhiksu ini berganti, pemerintahan yang naik miring mengulur-ulur masalah konflik Thailand Selatan yang merupakan salah satu konflik internal paling mematikan di Asia Tenggara ini. Tetapi respons pemerintah Thai selalu memakai konsep posisi negara yang usang dan diperkeruh perselisihan di dalam birokrasi pemerintah serta persaingan politik skala pemerintahan negara.

Sengketa politik internal Thailand yang tak kunjung usai antara masyarakat Thai pro demokrasi yang di kudeta militer tahun 2006 dan kini berada di pengasingan, dengan lawan-lawannya di dalam tubuh militer, birokrasi dan istana kerajaan telah menjadi kebengunggan.

Namun, wilayah Selatan itu masih menjadi arena permainan politik. Pemerintahan Junta Militer dan pemerintah istana Bangkok terkebiri oleh perlunya menghormati posisi militer di daerah itu dan terjebak dalam pencarian opsi yang dapat menghentikan konflik tanpa berkomitmen terhadap reformasi politik. Sayangnya implementasi dari inisiatif perdamaian di ujung Selatan ini terganggu oleh pergumulan politik dan birokasi.

Pengerahan sekitar 60.000 perwira militer bersenjata, perumusan berbagai undang-undang keamanan khusus dan anggaran miliaran dollar AS adalah langkah-langkah yang gagal menurunkan korban jiwa manusia di Ujung Selatan ini.

Akar masalah semua itu dipicu oleh kesenjangan. Realitas kesenjangan itu dijawab oleh pemerintah Siam Bangkok dengan melakukan operasi militer sampai Patani kian terpuruk dan porak-poranda.

Apa yang seharusnya pemerintah Junta Militer Siam Thailand sekarang lakukan adalah dengan membangun diplomasi perdamaian dilakukan ujung Selatan itu perlunya kemauan dari pemerintah junta untuk mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat Melayu di sana. Yang mereka butuhkan adalah pengertian, simpati, dan kepekaan tentang apa yang mereka butuhkan. Karena persoalan yang muncul ke permukaan pemerintah Thailand hanya dilihat dari kacamata yang militerlistik, tanpa mau memperhatikan persoalan psikologis apa yang terjadi di sana.

Konflik 'Perang Internal' tidak ada alasan untuk pemerintah Junta militer Thailand sekarang menggunakan ringkasan dan tindakan kasar terhadap penduduk sipil Melayu di Selatan. Ini sangat mengkhawatirkan bahwa militer terus menangkap dan menahan orang yang mereka inginkan tanpa buktian yang jelas.

Bertitik tolak dari perjalanan panjang yang getir itu, ada baiknya orang Melayu Patani kini menggeliat: ingin menuntut 'hak menentukan nasib diri sendiri' atau mengadakan Jejejak Pungutan Suara (referendum) yang lebih adil, akan lebih meningkatkan dan mempercepat kemakmuran serta kedamaian di bahgian Ujung Selatan Thai atau di Utara Malaysia kini.

Tampaknya penderitaan rakyat Melayu Patani merupakan 'politik kesenjangan bangsa' yang sengaja terus diciptakan negara Thai secara mutlak. Patani menjadi seperti sekarang, karena Bangkok salah besar dalam mengambil keputusan sehingga logis etnis tidak pernah didengar. Karena kekuasaan pemerintahan pusat yang bertangan besi di Istana Bangkok, dengan darah dan air mata para Tumbalnya menciptakan "piramida korban manusia" yang meruntuhkan 'Peradaban Kemanusiaan' sampai sekarang.

Ironisnya kekuasaan istana pusat di Bangkok yang jauh kukunya mencengkam darah, bukan hanya dilihat di tubuh minoritas Melayu di Selatan saja, melainkan pada segala aspek kehidupan asimilasi paksaan keatas bangsa Melayu Patani. Secara sentralisasi yang diberikan pemerintah pusat Bangkok itu, sangat menyakitkan perasaan etnis Melayu di Selatan sampai kedewasa kini.

Siklus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan impunitas kontribusi untuk suasana di mana anggota keamanan Thailand menunjukkan kurang memperhatikan HAM dan telah melakukan banyak kekejaman. Sejak Januari 2004, wilayah perbatasan selatan Thailand Pattani, Yala, Narathiwat dan empat kabupaten di provinsi Songkla telah menjadi tempat konflik 'Perang Internal' secara kekerasan yang telah merenggut lebih dari 6.000 jiwa. Masyarakat telah menyumbang sekitar 90 persen dari kematian. Sampai saat ini, tidak ada satu anggota pasukan keamanan Thailand telah diambil tindakan untuk pelanggaran HAM yang serius di Selatan.

Tragedi sejarah yang terus mencucuri darah dengan pendekatan UDM colonial Siam yang terus tetap berjalan di Patani Selatan Thai jika tidak segera disebar ke publik atau masyarakat lokal mau masyarakat luar negeri akan terus menjadi kisah-kisah tragis dilindungi oleh liputan media lokal maupun media internasional atas perlakuan buruk lainnya secara signifikan yang akan terus meningkat lebih banyak di alami oleh masyarakat Melayu di Ujung Selatan negara 'the land of smile'.

Kebiadaban tentara colonial Thailand terhadap masyarakat Melayu Patani sebenarnya telah mengakar sejak berdirinya negara gajah putih itu. Ini tidak hanya menyankut ketegangan budaya tetapi soal ketegangan suku bangsa. Bangsa Thai yang mayoritas bersuku Siam kelihatannya belum menerima orang Melayu Patani sebagai masyarakat sebangsa. Secara giografis Patani di klaim sebagai wilayah pemerintah Thai, tetapi sebaliknya secara demografis dan cultural Patani selalu dilihat sebagai bangsa lain yang kehadiran di anggap mengangu keutuhan bangsa itu, akibatnya etnis Melayu Patani didiskriminasi karena berbeda ras dan suku bangsa dengan demikian juga beda kultur. Perbedaan itu yang membuat pemerintah kolonial Thai bersikap diskriminatif bahkan cenderung diekpresikan dengan tindakan kekerasan maupun masal.

Sikap inteleransi pemerintah colonial Thailand dan masyarakat Siam Budha di negeri itu pada umumnya terhadap masyarakat Melayu Patani terjadi karena mereka tidak bisa menerima pluralitas, menghendaki hegemoni tunggal oleh Siamisme. Sikap terungkap secara sadar atau tidak mengelola politik diprovinsi dibagian Selatan yang terdiri dari ras Melayu itu yang kemelayuan rupanya belum bisa diterima oleh pemerintah dan masyarakat di situ, ini terjadi karena belum tuntas orientasi kemanusiaan dikalangan mereka sehingga cenderung rasialis * (hak mempertahankan perbedaan suku-suku bangsa).

 ______________________________

* Menurut konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial tahun 1966, dapat menyatakan bahwa diskriminasi Rasialisme adalah: "Suatu perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan yang didasarkan pada suku bangsa, warna kulit, keturunan, atau asal ras atau suku yang memiliki tujuan atau pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan, pada dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki dalam politik, ekonomi, social, budaya atau sesuatu bidang kehidupan masyarakat "(Pasal 1 ayat 1 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial).