Right Of Self Determination - Give Back For The PATANIAN Entire Land

Sabtu, Desember 15, 2012

Pemerintah Thailand Tidak Komitmen, Ledakan Bom Melukai 6 Tentera, Pos Paramiliter Diserbu

Enam tentara Thailand terluka pada Jumat (13/12) pagi dalam serangan bom di provinsi perbatasan selatan Narathiwat, kata Kantor Berita Thailand, TNA Patroli tentara itu disergap ketika bergerak menyusuri jalan di Kabupaten Cho Ai Rong, Narathiwat, dalam kendaraan lapis baja.

Korban yang cedera langsung dilarikan ke rumah sakit. Alat peledak, berat sekitar 50 kilogram, ditempatkan di dalam sebuah tabung gas.

Menurut penyelidikan awal, penjaga militer sedang melintasi jembatan ketika bom dikendalikan dari jarak jauh dan disembunyikan di bawah tanah itu meledak. Ledakan kuat tersebut membentuk kawah selebar tiga meter dan kedalaman dua meter. Polis percaya bahwa para gerilyawan melakukan serangan. 


Sementara di provinsi Pattani sekitar 40 pria bersenjata dengan seragam gaya militer hari Sabtu (8/12/2012) menyerbu sebuah pos pasukan paramiliter Thailand di distrik Kapho Patani dan merampas lima senapan serbu.

Pos tersebut, di depan sekolah Ban Bango di Tambon Karubi, dikepung oleh orang-orang bersenjata tersebut pukul 5,30 pagi.

Para geriliyawan Patani itu mengikat tangan dan kaki para anggota paramiliter sebelum mengambil empat senjata AK-47 dan satu senjata M16 beserta lima rompi anti peluru, radio komunikasi dan sejumlah ponsel milik para anggota paramiliter Thailand tersebut.

Para pria bersenjata itu pergi tanpa melukai para anggota pasukan paramiliter tersebut.
Lebih dari 5.000 orang Budha dan Muslim-Siam dan Melayu telah tewas dan lebih dari 9.000 terluka dalam lebih dari 11.000 insiden.

Sebanyak 3,5 insiden terjadi dalam sehari, di tiga provinsi perbatasan Thailand selatan - Yala, Pattani dan Narathiwat - dan empat kabupaten di Songkhla sejak kekerasan meletus pada Januari 2004, menurut Tonton Deep South, yang memantau kekerasan regional.

Solusi dalam Pendekatan Dialog
Lengahnya Pemerintah Thailand dalam menangani gerakan ‘Revolusi Rakyat Patani’ di provinsi-provinsi paling selatan yang maority penduduknya bersuku Melayu dan  beragama Islam dalam satu dasawarsa ini telah memberi ruang konflik politik yang hanya menguatkan pihak Pejuang Kebebasan Patani. 

Bangkok berdalih penanganan butuh kesabaran namun nyatanya serangan geriyawan telah makin canggih. Tiap kali kekuasaan di negara berjuta bhiksu ini berganti, pemerintahan yang naik condong mengulur-ulur isu Thailand Selatan yang merupakan salahsatu konflik internal paling mematikan di Asia Tenggara ini.

Respons mereka selalu memakai konsepsi kedudukan negara yang ketinggalan zaman dan diperkeruh perselisihan di dalam birokrasi serta persaingan politik skala nasional.

Untuk pertamakalinya kebijakan keamanan baru yang mengakui dimensi politik dalam konflik di kawasan itu diterbitkan tahun ini. Kebijakan ini juga mengidentifikasi desentralisasi dan dialog dengan Pejuang Kebebasan Patani sebagai bagian dari solusi.

Namun, kebijakan ini butuh niat dari politisi-politisi Thailand untuk mendepolitisasi masalah Selatan ini, merangkul masyarakat sipil, membangun mufakat tentang devolusi kekuasaan politik dan mempercepat usaha untuk berdialog.

Dialog dan desentralisasi  mungkin adalah solusi-solusi yang enggan diterapkan para elit politik Bangkok sekarang namun perubahan yang diperlukan ini akan semakin sulit terjadi seiring perjalanan waktu.

Sengketa politik yang tak kunjung usai antara mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang dikudeta tahun 2006 dan kini berada di pengasingan, dengan lawan-lawannya di dalam tubuh militer, birokrasi dan istana kerajaan telah mengalihkan perhatian dari konflik di Thailand Selatan.

Namun, wilayah itu masih menjadi arena permainan politik. Pejabat sipil wilayah selatan dan di Bangkok terkebiri oleh perlunya menghormati kedudukan militer di kawasan itu dan terjebak dalam pencarian opsi yang dapat menghentikan kekerasan tanpa berkomitmen terhadap reformasi politik.

Pengerahan sekitar 60.000 aparat bersenjata, perumusan berbagai undang-undang keamanan khusus dan penganggaran miliaran dollar AS adalah langkah-langkah yang gagal menurunkan korban jiwa atau memangkas gerakan Pejuang Kebebasan Patani  ini.

Dalam dua tahun belakangan ini, kekerasan terus berlangsung namun skalanya belum mengundang publik untuk menuntut pendekatan baru. Kadangkala ada peristiwa hebat yang sesaat merebut perhatian publik seperti yang terjadi tahun ini.

Pada 31 Maret lalu, serangkaian bom meledak pada hari yang sama di Pattani, Yala dan Hat Yai.
Media juga telah menyiarkan rekaman CCTV yang menunjukkan betapa beraninya geriliyawan menembak empat tentara pada siang bolong di distrik Mayo, provinsi Pattani pada 28 Juli lalu.

Tayangan sadis yang menunjukkan bagaimana 16 geriliyawan tak hanya menembaki prajurit-prajurit itu tetapi juga melucuti senjata mereka itu memberi umpan bagi publik untuk mempertanyakan keabsahan kebijakan pemerintah selama ini.

Dengan mendinginnya sengketa politik nasional di Bangkok, isu Thailand Selatan kini naik kembali menjadi topik panas bagi media, birokrasi dan politisi. Sayangnya, perhatian baru ini belum mengerucut kepada pemikiran segar dalam mengatasi masalah yang ada.

Ketiadaan Komitmen
Pemerintahan Yingluck Shinawatra, adik Thaksin yang mulai berkuasa Agustus 2011, berharap Kolonel Polis Thawee Sodsong, yang pro-Thaksin, dapat memberi darah segar pada Pusat Administrasi Provinsi-Provinsi Perbatasan Selatan(SBPAC) yang kini dipimpinnya.

Thawee sebenarnya telah diterima dengan baik di wilayah itu karena kerja kerasnya dan pengerahan bantuan langsung tunai.

Kabinet Yingluck setuju membentuk satgas tingkat tinggi untuk mengkoordinasi 17 kementerian yang memiliki tanggung jawab disana. Sayangnya, langkah ini dicederai oleh kebiasaan mengutak-utik birokrasi dengan adanya tuntutan dari pihak militer untuk meletakkan SBPAC yang merupakan insitusi sipil itu di bawah kendali  Komando Operasi Keamanan Internal (ISOC) yang didominasi militer.

Bentuk dasar dari solusi politik untuk konflik di Selatan Thailand ini sudah lama diketahui publik namun Bangkok tak punya komitmen untuk mengambil pendekatan yang tegas dan menyeluruh.

Kebijakan yang ditelurkan Dewan Keamanan Nasional awal tahun ini mengenai suatu skema penyelesaian konflik sebenarnya cukup menjanjikan karena mengakui dimensi politik dari konflik ini dan memasukkan dialog dan desentralisasi sebagai strategi resmi. Sayangnya implementasi dari inisiatif ini terganggu oleh pergumulan politik dan birokasi.

Pemerintah Bangkok seharsnya menghentikan militerisasi disana, menghapus undang-undang keamanan yang represif and mengakhiri impunitas terhadap kelakuan aparat bersenjata karena semua ini telah jadi stimulus untuk para geriliyawan.

Selama Bangkok gamang, para geriliyawan pun akan menjadi lebih cakap dan berani. Serangan-serangan mereka telah mendatangkan perhatian tambahan yang mungkin memang disengaja demikian.

Untungnya, pihak militer memiliki kepentingan strategis untuk membatasi konflik ini di wilayah yang jelas. 

Namun, apabila kekerasan dibiarkan berevolusi dengan percepatan yang ada kini, ini akan menantang sejauh mana kemampuan pemerintah untuk merespon dengan ketentuan-ketentuannya sendiri. 

Tanpa adanya pemikiran yang kreatif dan aksi yang pintar, Bangkok beresiko kehilangan kendali inisiatif. Yang akhir Bangkok mungkin akan kehilangan wilayah Selatan (Pattani, Yala, Narathiwat dan sebagian Songkhla). Patani akan Memerdekakan Diri.

Matt Wheeler - Analis Asia Tenggara di International Crisis Group (ICG)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar