Right Of Self Determination - Give Back For The PATANIAN Entire Land

Rabu, November 23, 2011

Partai Pendukung Pemerintah Indonesia 'Golkar' Tawarkan Penyelesaian Konflik di Thailand Selatan


Aburizal Bakrie Ketua Partai Golkar
Indonesia memiliki cukup pengalaman dalam penyelesaian konflik Aceh, Papua, dan Poso.

Aburizal BakriePartai Golkar menawarkan upaya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Thailand dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengatakan kepada Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, bahwa Indonesia memiliki cukup pengalaman dalam penyelesaian konflik, seperti di Aceh, Papua, Poso, dan lain-lain. Karenanya, jika diperlukan, Golkar melalui pemerintah Indonesia, siap membantu atau sekadar berbagi pengalaman dengan Thailand.

"Bahkan, jika perlu, kerjasama dilakukan antara Partai Golkar dengan Pheu Thai Party (Partai Rakyat Thailand, yang merupakan partai pendukung utama Yingluk Shinawatra)," ujar Aburizal kepada wartawan seusai bertemu Perdana Menteri Yingluk Shinawatra, di gedung Parlemen, Bangkok, Rabu, 23 November 2011.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Thailand, Muhammad Hatta, yang turut mendampingi Aburizal dalam pertemuan itu, mengakui bahwa kunjungan Partai Golkar ke Thailand cukup membantu tugas-tugas kediplomatikan Indonesia. Jika pemerintah Thailand meminta bantuan Indonesia untuk penyelesaian konflik Thailand Selatan, KBRI siap melakukannya.

Jalinan komunikasi antara salah satu partai politik (parpol) di Indonesia dengan parpol di Thailand pun, katanya, pasti sangat berguna. Lagi pula, Partai Golkar maupun Pheu Thai adalah sama-sama partai pendukung pemerintah berkuasa sekarang. Golkar merupakan partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan Pheu Thai  adalah partai pendukung utama PM Yingluck.

Partai Golkar, kata Dubes Hatta, merupakan parpol pertama Indonesia yang melakukan kunjungan dan menjalin komunikasi dengan parpol berkuasa di Thailand, juga dengan Parlemen dan Pemerintah negeri Gajah Putih itu. "Ini pertama kali setelah 61 tahun hubungan Indonesia-Thailand."

Konflik di Thailand Selatan berakar pada keinginan masyarakat muslim di wilayah tersebut untuk mendapatkan hak mengatur tanah dan wilayah mereka sendiri. Sekitar 1.800 orang telah kehilangan nyawa selama waktu tiga tahun pertama konflik meletus. Kini, jumlah itu telah mencapai sekitar 4.800.

Wilayah selatan sebelumnya adalah wilayah otonomi kesultanan Melayu, hingga masuk wilayah Thailand pada 1902.(Laporan M. Arief Hidayat, Bangkok, eh)

Sumber dari:
VIVAnews,  23 November 2011

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar