|
Indonesia
memiliki cukup pengalaman dalam penyelesaian konflik Aceh, Papua, dan Poso.
Ketua
Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengatakan kepada Perdana Menteri
Thailand, Yingluck Shinawatra, bahwa Indonesia memiliki cukup pengalaman dalam
penyelesaian konflik, seperti di Aceh, Papua, Poso, dan lain-lain. Karenanya,
jika diperlukan, Golkar melalui pemerintah Indonesia, siap membantu atau
sekadar berbagi pengalaman dengan Thailand.
"Bahkan,
jika perlu, kerjasama dilakukan antara Partai Golkar dengan Pheu Thai Party
(Partai Rakyat Thailand, yang merupakan partai pendukung utama Yingluk
Shinawatra)," ujar Aburizal kepada wartawan seusai bertemu Perdana Menteri
Yingluk Shinawatra, di gedung Parlemen, Bangkok, Rabu, 23 November 2011.
Duta
Besar Republik Indonesia untuk Thailand, Muhammad Hatta, yang turut mendampingi
Aburizal dalam pertemuan itu, mengakui bahwa kunjungan Partai Golkar ke
Thailand cukup membantu tugas-tugas kediplomatikan Indonesia. Jika pemerintah
Thailand meminta bantuan Indonesia untuk penyelesaian konflik Thailand Selatan,
KBRI siap melakukannya.
Jalinan
komunikasi antara salah satu partai politik (parpol) di Indonesia dengan parpol
di Thailand pun, katanya, pasti sangat berguna. Lagi pula, Partai Golkar maupun
Pheu Thai adalah sama-sama partai pendukung pemerintah berkuasa sekarang.
Golkar merupakan partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan Pheu Thai adalah partai pendukung
utama PM Yingluck.
Partai
Golkar, kata Dubes Hatta, merupakan parpol pertama Indonesia yang melakukan
kunjungan dan menjalin komunikasi dengan parpol berkuasa di Thailand, juga
dengan Parlemen dan Pemerintah negeri Gajah Putih itu. "Ini pertama kali
setelah 61 tahun hubungan Indonesia-Thailand."
Konflik
di Thailand Selatan berakar pada keinginan masyarakat muslim di wilayah
tersebut untuk mendapatkan hak mengatur tanah dan wilayah mereka sendiri.
Sekitar 1.800 orang telah kehilangan nyawa selama waktu tiga tahun pertama
konflik meletus. Kini, jumlah itu telah mencapai sekitar 4.800.
Wilayah
selatan sebelumnya adalah wilayah otonomi kesultanan Melayu, hingga masuk
wilayah Thailand pada 1902.(Laporan M. Arief Hidayat, Bangkok, eh)
Sumber
dari:
VIVAnews, 23
November 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar