Pemerintah Kudeta Thailand Tolak Rundingan Damai , Tegas BRN-Wakili MARA Bukan Mandat

Wilayah Thailand selatan telah menjadi sarang kekerasan mematikan selama lebih dari satu dekade sejak kelompok pejuang Pembebasan Patanii mengobarkan perlawanan melawan pemerintah  colonial Kerajaan Thailand.

Pada pekan lepas, Penguasa Kudeta Thailand Prayuth Chan-ocha menolak tawaran syarat dari kelompok utama pejuang di PATANI-Selatan Thai untuk menggelar pembicaraan resmi perdamaian. Barisan Revolusi Nasional (BRN) menyatakan akan bersedia memasuki perundingan resmi yang berkoflik puluhan tahun itu jika syarat tertentu dipenuhi pemerintah Thailand. BRN menuntut perundingan harus didasarkan pada persetujuan dari kedua belah pihak yang harus mengadakan dari pihak ketiga dan penyaksian dari peserta internasional. Mediator dalam perundingan harus netral, tidak ada kepentingan dalam konflik  sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan, dan proses perundingan harus dirancang bersama-sama antara kedua konflik sebelum perundingan dimulai. Lihat di: Surat BRN, Pasca Bom dan Proses Menuju Damai Patani, http://dangerofpatani.blogspot.my/2017/04/surat-brn-pasca-bom-dan-proses-menuju_11.html.

Barisan Revolusi Nasional, BRN -yang merupakan kelompok berpengaruh dalam konflik berdarah selama 13 tahun di Thailand selatan- menyatakan siap berunding langsung dengan pemerintah pusat Bangkok.

Sementara itu Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menolak tawaran itu dan menyatakan pembicaraan perdamaian adalah masalah dalam negeri dan tidak memerlukan penengahan atau pengamatan asing. "Mengapa mereka perlu menengahi? Tidak dapatkah kita menyelesaikan masalah kita? Jika mereka datang, apa jaminan bahwa mereka akan memahami masalahnya?" kata Prayuth.

Prayuth menyatakan perundingan akan berlanjut di Malaysia dengan kelompok berbeda, Mara Patani [1] , namun pakar kawasan mengatakan bahwa unsur pemberontak sebagian besar terasingkan tidak memiliki kekuatan nyata di lapangan.

Demikian Ketua Tim Perunding Thailand, Aksara Kerdphol, menegaskan kepada Nopporn Wong-Anan, Editor BBC Thailand, bahwa sudah ada perwakilan BRN dalam perundingan yang ditengahi pemerintah Malaysia yaitu di MARA Patani. Bagaimana mungkin mereka mengatakan itu bukan perwakilan yang sebenarnya, kata Kerdphol kepada BBC Thailand.

Pejuang  Melayu BRN Patani telah secara rutin melakukan serangan untuk membubarkan kesepakatan antara tentara kerajaa Thailand dan Mara Patani, kelompok yang mengklaim mewakili jaringan gerilyawan di meja perundingan.

Don Pathan, Pengamat lokal di Thailand Selatan 

Pengamat lokal di Thailand selatan, Don Pathan mengingatkan, pembicaraan damai itu akan menghadapi masalah jilka tidak melibatkan faksi Barisan Revolusi Nasional (BRN) Melayu, Patani, yang terlibat pemberontakan aktif di lapangan.

Kata Don Pathan, "Saya tak melihat kesepakatan ini merupakan sebuah terobosan besar,  dan Mara Patani tak memiliki kekuatan untuk memerintah dan mengendalikan kelompok-kelompok pemberontak di lapangan," tambah Pathan, peneliti yang memahami kondisi di wilayah tersebut.

Konflik di wilayah berpenduduk sebagian besar suku Melayu di provinsi Selatan -Yala, Pattani dan Narathiwat- menewaskan lebih dari 6.500 orang sejak meningkat pada 2004, kata kelompok pemantau mandiri Deep South Watch.

"Dalam jangka panjang, jika pemerintah menginginkan perdamaian abadi di wilayah itu, mereka harus menyertakan BRN dalam setiap perundingan," kata Srisompop Jitpiromsri, direktur Deep South Watch.

Srisompop Jitpiromsri, Direktur Deep South Watch.

Bagaimanapun Wakil Rektor University Fatoni di Patani, Dr Ahmad Omar, berpendapat secara organisasi BRN memang tidak bisa dikatakan terlibat dalam perundingan Mara  yang ditengahi pemerintah Malaysia.

Yang disebut sebagai perwakilan BRN, tambah Dr Ahmad Omar, lebih merupakan individu-individu padahal partisipasi resmi BRN dianggap penting dalam proses perundingan untuk mewujudkan perdamaian di Thailand selatan. Secara umumnya (perundingan Mara Patani) tidak membuahkan hasil yang baik. Hanya sedikit saja.

"Karena BRN merupakan suatu gerakan yang mempunyai militer di lapangan. Untuk menyelesaikan keamanan, penting dengan BRN," tutur Dr Ahmad Omar.

Saat ini sedang berjalan proses perundingan yang ditengahi oleh pemerintah Malaysia setelah terhentinya perundingan sebelumnya karena kudeta politik di Bangkok tahun 2014 lalu. Akan tetapi BRN mengganggap perundingan sebelumnya tidak pernah dinyatakan berhenti secara resmi dan menolak perundingan yang ditengahi pemerintah Malaysia tersebut.

Tahun 2014 berlaku kudeta di Bangkok dan ada pergantian pemerintah. BRN melihat bahwa hal itu sebagai faktor penting dalam menggagalkan proses namun tidak berarti memerlukan proses baru. Secara azas[2] BRN melihat proses itu belum tamat, karena belum ada pihak-pihak yang menyatakan proses itu sudah tamat jadi kenapa perlu proses baru. Bagi BRN penciptaan proses yang baru setelah tahun 2013 itu adalah menyalahi dasar yang sudah disetujui sebelumnya. Kesediaan untuk kembali ke meja perundingan merupakan yang pertama kali BRN ungkapkan setelah perundingan tahun 2013 lalu yang gagal karena kudeta militer setahun kemudian.

"Yang dinaikkan ke atas meja bukan BRN lagi tapi Mara Patani. Pada awalnya perundingan adalah antara kerajaan Thailand dan BRN, jadi prosesnya belum selesai tapi kenapa menciptakan satu proses yang baru?" tegas Abdul Karim dari Departemen Informasi BRN.

Pendirian Damai BRN

Jika pemerintah kudeta Thailand menolak proses perundingan damai, itu berarti pemeritahan Thailand kembali ke jalur lama yang menggunakan kekerasan. Selama ini BRN juga menggunakan perjuangan bersenjata untuk mencapai kebebasan dari wilayah yang dulu masuk dalam kedaulatan Kerajaan Melayu Patani di Thailand Selatan, namun tidak pernah menutup penyelesaian politik.

Perjuangan bersenjata itu ditempuh karena peluang politik yang tertutup sehingga BRN tidak punya cara selain menggunakan pendekatan bersenjata. Maksudnya BRN menyadari dengan cara bersenjata tidak membawa penyelesaian, oleh karena itu BRN yakin penyelesaian politik yang bisa menyelesaikan konflik dan keadaan perang ini.

Tegas BRN bahwa kesediaan mereka untuk kembali ke meja perundingan tidak disebabkan karena melemahnya kekuatan bersenjata mereka di lapangan. Tidak. Menghentikan tindakan kekerasan itu berpijak pada sejauh mana proses perundingan dapat dicapai. Proses itu sendiri yang menentukan perjalanan dan juga perubahan strageti BRN.

BRN juga memandang bahwa perundingan adalah implementasi dari pelaksanaan mandat dan aspirasi dari rakyat Patani untuk menuju penyelesaian konflik perang. Bagi perundingan damai haruslah melibatkan orang-orang yang diberi wewenang untuk berunding dan sesuai dengan norma-norma intenasional dan terhindar dari rekayasa. Hal ini karena memandang penyelesaian konflik lewat dialog damai adalah bahagian dari kerja membangun kepercayaan.

---

[1] Mara Patani sebuah Kelompok untuk berkomitmen menyelesaikan konflik di wilayah selatan "melalui dialog politik secara damai (santhisuk). Lihat di: Mara, Maju dan Mundur Proses Dialog Damai Patani, http://dangerofpatani.blogspot.my/2015/09/proses-dialog-damai-setengah-hati.html. 

[2] Pada tahun 2013 dimana adanya penandatanganan “A General Concencus Document on a Peace Negotiation Process” oleh pemerintah Thailand yang di wakili oleh NSC (National Security Council) dan kelompok pejuang pembebasan Patani di Thailand Selatan yang di wakili oleh BRN (Barisan Revolusi Nasional) yang menyetujui akan adanya pertemuan yang membahas tentang konflik Thailand Selatan dan menyetujui Malaysia sebagai Fasilitator dalam pertemuan ini.

Penandatanganan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2013 di Malaysia, penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra dan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak.

Pada pertemuan ini dideklarasikan bahwa kedua perwakilan pihak yang berkonflik siap untuk melihat akan segala pilihan politik yang memungkinkan dalam penyelesaian konflik. dalam hal ini pemerintah Thailand menganggap BRN sebagai representasi dari pada pejuang Patani dan menyetujui bahwa pertemuan ini berjalan dibawah konstitusi Thailand. Sebagai tambahan, kedua belah pihak setuju atas Malaysia sebagai Fasilitator dalam pertemuan ini. (The Nation, Deep South can expect  nothing from the government of Yinluck)