UNICEF Mendesak Pemerintah Thailand Menghentikan Kekerasan Terhadap Anak-Anak di Provinsi Selatan

"Setiap kali seorang anak terbunuh atau terluka, setiap kali itu pula seorang anak kehilangan orang tua atau saudaranya, dan setiap kali sekolah atau guru (ustaz) mereka diserang, maka anak-anak pun semakin menderita"

Bijaya Rajbhandari, pejabat pada Bantuan Dana PBB untuk Anak-Anak (United Nations Children's Fund / UNICEF) di Thailand Rabu (12/12) mendesak pemerintah Thailand untuk segera menghentikan kekerasan terhadap anak-anak di provinsi Thailand Selatan.

Desakan muncul sehubungan tewasnya lima orang dalam serangan minggu ini, salah satunya adalah bayi berusia 11 bulan.

"Setiap kali seorang anak terbunuh atau terluka, setiap kali itu pula seorang anak kehilangan orang tua atau saudaranya, dan setiap kali sekolah atau guru (ustaz) mereka diserang, maka anak-anak pun semakin menderita," katanya, seperti dipantau Kantor Berita Islam Mi’raj News Agency (MINA).

"Mengakhiri kekerasan adalah satu-satunya cara untuk memastikan hak semua anak di Selatan Thailand , dan hak anak harus dilindungi dan dihormati," tambahnya dalam sebuah rilis berita.

Menurut UNICEF, bayi bernama Infani Samo tewas Selasa (11/12) pagi tewas, ketika para pria bersenjata dengan senjata otomatisnya menembak dengan membabi buta ke sebuah rumah teh di distrik Rangae, provinsi Narathiwat.

Rajbhandari menggambarkan pembunuhan itu sebagai tindakan tragis, tidak masuk akal dan tidak bisa diterima serta menyerukan semua pihak yang terlibat untuk menggunakan segala cara yang mereka miliki guna mengakhiri kekerasan dan memastikan semua anak dilindungi.

Pada akhir Oktober, seorang anak 11 tahun dibunuh bersama dengan ayahnya ketika sejumlah pria bersenjata menembaki truk pick up mereka di daerah Raman, propinsi Yala.

UNICEF mencatat lebih dari 50 anak tewas dan 340 lainnya luka-luka di wilayah tersebut. Totalnya, lebih dari 5.000 orang kehilangan nyawa mereka akibat koflik etnis itu. 

Jasad Infani Samo

Sumber dari: Mi’raj News Agency (MINA)

Lagi, Skuad Bersenjata Tembaki Warung Desa Warga Melayu, 4 Orang Gugur 5 Orang Cedera Serius

Ibu dan Bapa Si bayi 11 Bulan yang menjadi korban tewas. Mereka sedang membawa jazad anaknya

Aksi kekerasan kembali terjadi di wilayah Rangae, Narathiwat, Thailand selatan. Kelompok gelap melepas tembakan ke sebuah kedai teh desa Tanjung Lima pada Selasa (11/12). Insiden ini menewaskan 4 orang, termasuk seorang bayi berusia 11 bulan.

Si pemilik kedai, Piyawat Mong menuturkan kronologi kejadian tragis tersebut. Menurut Mong, awalnya sebuah truk pickup yang membawa 3 orang pria di bagian belakang tiba-tiba berhenti di luar kedainya. Saat itu, lanjut Mong, istrinya sedang berada di dalam kedai menjual makanan dan minuman.

Tanpa diduga, para pria yang menumpang di belakang truk menembaki kedai tersebut, yang saat itu sedang ramai-ramainya. Usai menembaki secara brutal, mereka langsung kabur. Polis yang tiba di lokasi beberapa saat kemudian, menemukan selongsong kosong dari peluru-peluru senapan sejenis M16 dan AK47. 

Selongsong peluru milik siapa?

Serangan ini menewaskan 4 orang termasuk seorang bayi 11 bulan. Si bayi yang menjadi korban tewas diidentifikasi bernama Ephani Samoh. Sedangkan 3 korban tewas lainnya bernama Kabaree Hoh (37), Pangor Nimae (74) dan Ameesi Jehdoh (23).

Sementara itu, serangan ini juga melukai 5 orang lainnya, termasuk seorang bayi berusia 10 bulan dan seorang pria berusia 74 bulan. Para korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat, Rangae Hospital. Dilaporkan para korban luka mengalami luka serius. Semua warga yang gugur dan para korban luka adalah warga Melayu Muslim.

Aksi kekerasan semacam ini bukan yang pertama kali terjadi di desa Tanjung Lima Kabupaten Rangea Provinsi Narathiwat. Di desa ini sebelumnya juga berlaku penembakan mati Seorang pria Sabtu pagi (13/10) di kebun karetnya. Korban diidentifikasi sebagai Sama-ae Royee, pemilik perkebunan karet warga Melayu Muslim.

Memperingati sejarah hitam didesa Tanyong Limo pernah berlaku penyerangan menyusul insiden yang terjadi ketika dua marinir ditikam penduduk setempat karena diduga telah membunuh dua penduduk di desa tersebut. 

Sekitar 300 warga desa menghalangi pihak keamanan yang hendak masuk ke kawasan itu untuk melakukan investigasi. 

Setelah berhasil membujuk warga desa, baru Gubernur Narathiwat dan sekitar 3.00 polis dan tentara diizinkan untuk memasuki desa sepuluh jam setelah serangan terjadi.

Menurut masyarakat setempat, insiden seperti ini mereka diduga penembakan tersebut sebagai Squad kematian pemerintah. Mereka menolak tuduhan pemerintah yang mengatakan kelompok geriliyawan Patani melepas tembakan keatas umat yang berbangsa Melayu dan beragama Islam sesama sendiri. Apa lagi tindakan sadis seperti ini, tuturnya.

Insiden ini memicu pada kegagalan pemerintah memberikan keamanan bagi warganya yang majority Melayu Muslim di bahgian Selatan negara ini.

Wilayah selatan itu dulunya adalah kesultanan Melayu Patani sampai dianeksasi Bangkok pada sekitar seabad lalu.

Hari Hak Asasi Manusia Sedunia: Adili Penjahat HAM di Selatan Thailand

Dalam rangka memperingati 10 Desember hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Pascatragedi kemanusiaan di Thailand Selatan, dianggap menempuh cara-cara represif dalam menghadapi warganya etnis Melayu di Provinsi selatan negara ini. 

Tokoh HAM muslim Somchai Nilaipaijit

Beberapa tindakan represif pemerintah Thailand terhadap demonstrasi Tak Bai di Narathiwat, pembunuhan tokoh HAM muslim Somchai Nilaipaijit merupakan bentuk pengingkaran Pemerintah Thailand tersebut atas hak-hak masyarakat minority Melayu di Thailand Selatan. Tindakan ini juga merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah untuk meminggirkan minority Muslim Melayu Selatan Thailand dari sistem produksi mereka. Sekaligus merupakan bentuk diskriminasi kepada komunitas masyarakat etnis Melayu yang manority Muslim. Karena penduduk etnis Melayu setempat tersebut merupakan bagian dari masyarakat minority di Thailand, yang seharusnya mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan keamanan dari tindak diskriminasi apalagi pemusnahan. 

"Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan diproklamirkan oleh Resolusi Majlis Umum 217 A (111) 10 Desember 1948 menerangkan pasal 9: Tidak seseorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang. Mengikut Pasal 5: Tidak seorang pun boleh dianianya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan, ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghina".

Kebiadaban tentara Thailand terhadap umat Melayu di Patani sebenar telah mengakar sejak berdirinya negeri gajah putih itu. Ini tidak hanya menyangkut ketegangan budaya tetapi soal ketegangan beragama. Bangsa Thai yang majority beragama Budha kelihatannya belum menerima orang Patani sebagai masyarakat sebangsa. 

Secara giografis Patani di klaim sebagai wilayah kerajaan Thai, tetapi sebaliknya secara demografis dan cultural Patani selalu dilihat sebagai bangsa lain yang kehadiran di anggap mengangu keutuhan bangsa itu, akibatnya mareka didiskriminasi karena berbeda ras dan berebeda agama dengan demikian juga beda kultur. Perbedaan itu yang membuat pemerintah Thai bersikap diskriminatif bahkan cenderung diekpresikan dengan tindakan kekerasan maupun masal. 

Penganiaan Para Demontrasi Tak Bai

Sikap inteleransi pemerintah Thailand dan masyarakat budha di negeri itu pada umumnya terhadap komonitas etnis Melayu terjadi karena mereka tidak bisa menerima pluralitas, menghendaki hegemoni tunggal oleh Budhisme. Sikap terungkap secara sadar atau tidak mengelola politik diprovinsi dibagian selatan yang terdiri dari ras melayu itu kemelayuan dan keislaman rupanya belum bisa diterima oleh pemerintah dan masyarakat disitu, ini terjadi kerana belum tuntas orientasi kemanusiaan dikalangan mereka sehingga cenderung rasialis. 

Dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia harap pemerintah Thailand agar mengusut kasus-kasus HAM yang terjadi keatas Tokoh HAM Somchai Nilapaijit dan kasus pembantaian terhadap Demontrasi Tak Bai yang menelan korban nyawa sekitar 80-an demonstran. Salah satunya kasus pelangaran HAM berat yang belum bisa terselesaikan. 

Peperangan Psikologi di Selatan Thailand

Suatu Perang psikologi dalam upaya memenangkan suatu peperangan, dalam dunia global. Kita perlu tahu bagaimana peran psikologi cukup berpengaruh dalam melakukan rekayasa untuk melemah masyarakat dalam suatu peperangan.

Secara umum tujuan perang psikologi berusaha untuk melemahkan  moral spirit anggota suatu masyarakat, dan mempengaruhi taraf keutuhannya. Ia juga menumbuhkan rasa gentar, ngeri,  dan takut, serta mengangkat keinginan pihak yang bersangkutan. perang ini juga untuk memasukkan pengaruh aliran dan corak pemikiran, serta memaksa orang Melayu Patani menerima realita yang dipaksakan.

Mungkin bisa menilai bahwa perang psikologi oleh pihak kerajaan kolonial Thailand terhadap masyarakat Melayu Patani dengan menggunakan semua sarana dan prosedur propaganda atau non propaganda yang dilakukannya guna mempengaruhi moral masyrakat orang Melayu di provinsi – provinsi di Selatan. Hal itu tercermin dalam mempengaruhi keinginan, aliran, keyakinan, perasaan, dan pola pikir serta corak perilakunya. 

Sasaran-Sasaran Perang Psikologi 

Perang psikologis pihak kerajaan kolonial Thailand digunakan untuk mencapai beberapa keuntungan dan tujuan dengan cara merealisasikan sasaran-sasaran berikut :

1. Mendapatkan dukungan international dengan cara membuat opini international atau menyesatkan keatas orang Melayu Patani dengan keabsahan suatu masalah.

2. Menanamkan benih-benih kehancuran dan perpecahan dalam kesatuan bangsa Melayu Patani, melalui cara menanamkan orang Melayu sebagai alat untuk menentang perjuangan pro-kemerdeaan.

3. Menanamkan benih-benih keraguan dalam masyarakat orang Melayu Patani, dengan cara membuat keraguan pada akidah dan nilai-nilai agama dengan pendekatan brain wash. 

4. Menanamkan keraguan  terhadap prinsip-prinsip Nasionalisme dan Sejarah.

5. Menanamkan keraguan terhadap potensi masyarakat untuk mencapai kemenangan.

6. Menanamkan keraguan terhadap kemampuan pemimpin-peminpin pejuang

Konspirasi dan Rekayasa Kolonial

Salah satu teknik perang psikologi kolonial Thailand dengan pendekatan rekayasa konflik dan merangkai konspirasi dengan cara memanipulasi peristiwa-peristiwa penembakan atau pembunuhan kemudian membesar-besarkannya agar terjadi konflik kepentingan untuk mempengaruhi psikologi dan mental rakyat Melayu Patani. Walaupun penembakan dan  pembunuhan keatas etnis Melayu Muslim disebaliknya itu Squad kematian bentukan pemerintah Thailand diduga berada dibalik pembunuhan dan penyerangan secara diam-diam terhadap umat Muslim di provinsi perbatasan selatan. Tetapi,  pemerintah Thailand tetap menuduh bahwa pelaku pembunuhan itu adalah pejuang kemerdekaan Patani.

Kerajaan kolonial Thailand juga melakukan rekayasa konflik, untuk memenangkan peperangannya. Karena zona-zona keamanannya mencakup suatu persatuan yang disebut persatuan penyulut konflik. Kerajaan Thailand memanipulasi rekayasa konflik dan membesar-besarkan peristiwa dengan memakai alasan yang lemah dan merealisasikan  tujuan–tujuan  strategisnya. Sudah teramat banyak bukti-bukti yang menguatkan hal tersebut.  

Kerajaan Thailand juga membangun program “Santisuk” dalam pendekatan pembangunan sebesar 300 juta dolar AS ditambah 400 juta dolar AS untuk memberikan kredit mikro bagi masyarakat Melayu untuk mengembangkan sarana pendidikan dan komunikasi. Kerajaan juga memberikan peluang dan kesempatan kerja penduduk di wilayah propinsi selatan dan memberi kesempatan bagi penduduk untuk ambil bagian dalam pengelolaan SDA sebagai tawaran manis buat seketika. 

Dalam kebijakan Militer, kerajaan Thailand mengeluarkan surat perintah penangkapan yang dituduh mendalangi serangan di Thailand Selatan walaupun mangsa hanya sebagai 'Kambing Hitam'. Kerajaan Thailand juga menyebar tentara dan polis bersenjata berat di wilayah rawan bahgian Selatan.

Tak Akan Pernah Menyerah. Tetap Teguh Berlawan
walau tipu daya pikiran mereka makin canggih dan meluas,

walau tindesan dan kekerasan psikis
dan fisik mereka semakin brutal.....

Salam Revolusi 

 

Lagi, Iman Jadi Mangsa Penembak Kelompak Gelap

Center for Peace and Conflict Resolution Studies

Baru-baru ini Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik/Center for Peace and Conflict Resolution Studies (CPCRS) membuat sebuah kajian terkait dampak bantuan terhadap perdamaian di tiga wilayah konflik, Thailand (Pattani, Yala, dan Narathiwat).

Kegiatan ini dipusatkan di Anantara Resort Hotel, sebuah hotel di pinggiran pusat Kota Bangkok yang menghadap ke Sungai Chao Phraya (Mae Nam) yang panjangnya 375 kilometer. Kajian ini dihadiri beberapa peneliti untuk isu konflik dan perdamaian dari berbagai negara, juga para pekerja kemanusiaan dari lembaga internasional.

Konflik di Thailand Selatan, sedang didorong oleh komunitas internasional ke arah perdamaian antara Pemerintah Thailand dengan etnis Melayu di Selatan Thailand yang juga telah berkonflik selama puluhan tahun.

Di Thailand Selatan, beberapa lembaga internasional juga bekerja untuk mempromosikan demokrasi, keadilan, HAM, dan mendorong proses perdamaian agar dapat diwujudkan. Di mana proses perdamaian tidak terlepas dari peran masyarakat internasional yang mendorong pemerintah Thailand untuk mencari penyelesaian konflik tersebut. Namun, dalam konteks konflik di Thailand Selatan sendiri, peran lembaga ini masih sangat kurang dalam memengaruhi dinamika politik, konflik, dan keamanan. 

Alhasil, semuga hasil kajian ini diharapkan akan melahirkan suatu pendekatan yang lebih sesuai dalam rangka mewujudkan penguatan komponen-komponen untuk demokrasi dan perdamaian terhadap etnis Melayu Muslim di bahgian Selatan negeri Gajah Putih ini.
 

Thailand Ikutserta Bali Demokrasi Forum

Forum ini diantaranya akan dibahas keamanan dan perdamaian dalam demokrasi, hak asasi manusia dalam demokrasi, hingga demokrasi dan pembangunan ekonomi.

Bali Democracy Forum (BDF) yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali 8-9 November mendatang akan dihadiri 12 kepala negara dan 27 menteri yang didominasi dari kawasan Asia.

Kepala negara yang sudah memastikan keikutsertaannya dalam BDF kali ini adalah China, Australia, Korea Selatan, Yaman, Thailand, Timor Leste, Brunai Darussalam, Myamnmar, Papua Nugini, dan Indonesia. "Australia dan Korea Selatan bertindak selaku Co-Chair," ujar Direktur Kerjasama Teknik Kementrian Luar Negeri, Siti Nugraha Mauludiah di Denpasar, Senin (05/11/2012).

Sampai saat ini, peserta yang sudah mendaftarkan diri mencapai 1.246 orang dari 73 Negara. Kepala negara dan menteri yang berhalangan hadir akan digantikan oleh observer masing-masing negara.

Sejumlah isu akan dibahas dalam forum ini diantaranya keamanan dan perdamaian dalam demokrasi, hak asasi manusia dalam demokrasi, hingga demokrasi dan pembangunan ekonomi.

Even tahunan ini rencananya akan dibuka oleh Presiden SBY dan selanjutnya 10 kepala negara akan membacakan pidato tentang demokrasi. 

 

Guru Agama Pondok Haji Harun Gugur Terkena Tembakan

Tepatnya hari Selasa 30 Oktober 2012, Seorang guru agama gugur tertembak di wilayah selatan Thailand yang rawan konflik. Pihak berwenang Thailand belum mengetahui siapa dalang dari penembakan ini.

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh polis, penembakan tersebut terjadi pada pukul 7 pagi waktu setempat di distrik Yarang, Provinsi Pattani. 

Selama ini Provinsi Pattani kerap dipenuhi aksi penyerangan yang melibatkan antar Pejuang Kemerdekaan Patani dengan pemerintah kolonial Thailand. Peperangan ini, menyebabkan warga Muslim dan Budha sering menjadi sasaran wilayah tersebut.

Korban bernama Mahama Ma-ae, merupakan seorang guru agama Islam Pondok Haji Harun atau dengan nama Thamvitaya Mulniti Shcool yang terletak di distrik Muang, Provinsi Yala  berhampiran dengan masjid Besar Yala. Pria berusia 47 tahun itu hendak pergi ke tempatnya mengajar.

Saat berada di jalanan, mobil yang dikendarai Mahama tiba-tiba saja dihadang oleh mobil lain dan ditembaki dengan senapan M-16 dari belakang mobilnya. Mahama tertembak beberapa kali di badan dan kepalanya.

Saat ini polis sedang melakukan penyelidikan akan siapa yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Mereka belum memiliki petunjuk jelas atas penembakan tersebut.

Menurut masyarakat setempat, orang-orang yang diduga penembakan tersebut sebagai Squad kematian pemerintah.

Sejak Januari 2004 lebih dari 5.000 orang terbunuh dan 8.000 lainnya luka-luka di wilayah Thaliand selatan. Adapun provinsi yang kerap dilanda kerusuhan antara lain provinsi Yala, Pattani, dan Narathiwat.