Right Of Self Determination - Give Back For The PATANIAN Entire Land

Jumat, Juni 26, 2015

Konflik ‘Perang Internal’ Dan Undang Darurat Tentera Di Ujung Selatan Thai


Mengungkap fakta-fakta kekerasan kemanusiaan yang sadis dan kejam, justru apa yang terjadi dalam pendekatan Undang Darurat Militer (UDM) di PATANI, Thailand Selatan 2004 - 2015 yang berlangusung kekejaman di bahgian Selatan ini selalau membisu dari liputan media pemerintah Thai maupun media internasional. Selaku negara 'land of smlie' yang mengklaim dirinya penuh ramah-tamah dan berbudi pekerti luhur, nyatanya bias berubah menjadi monster-monster maut pembawa petaka.

Dengan perlakuan kejahatan kemanusiaan yang lama terpendam akhirnya terbongkar juga, maka sedikit demi sedikit segala kepalsuan dan kebohongan yang selama ini ditutupinya tercium baunya. Statistik data yang dikumpulkan oleh Deepsouth Wahct menjelaskan bahwa jumlah korban konflik perang internal di ujung selatan selama 10 tahun dari tahun 2004-2014 sudah mencapai 17,652 korban jiwa. Ada jumlah 6,286 orang tewas dan 11,366 orang lainnya mengalami cedera akibat konflik perang ini. Konflik perang internal di Thailand Selatan ini tidak hanya menjadi masalah HAM dalam negeri Thailand di sana saja, namun harus menjadi pembahasan dan solusi ke pentas dunia internasional.

Undang Darurat Militer atau UDM di Patani Selatan Thailand adalah salah satu ciptaan dari hasil kerja kolektif antara kesewenang-wenangan penguasa kerajaan Thailand, sehingga ribuan nyawa Melayu Patani 'terpaksa' atau 'dipaksa' menjadi korban. Justru yang minoritas Melayu di Selatan negeri ini mereka diperlakukan sebagai tumbal kesewenangan para penguasa yang haus darah. Ironisnya jika yang menjadi korban etnis Melayu justru media massa pemerintah yang berat mengungkapkannya. Bahkan LSM-LSM yang amat rajin bernyanyi, seolah-olah ikut membisu. Sungguh suatu ketidakadilan yang kasat mata.

Mengingatkan bahwa UDM yang disetujui oleh Raja Bhumibol Adulyadej dan Raja Siam telah mengubah dektrit ini menjadi sebuah undang-undang. Informasi tentang adanya persetujuan Raja atas penerbitan perintah darurat disampaikan juru bicara pemerintah, pada hari Minggu 17 Juli 2005. Bahwa Persetujuan Raja disampaikan Sabtu 16 Juli 2006. (Dengan demikian), perintah itu terjadi (mulai) hari ini.

Apa yang sesungguhnya terjadi di Patani tidak ada yang memperdulikannya, pun ketika sekarang Selatan Thailand termasuk satu daerah yang 'Konflik Perang Internal' di Thailand. Komunitas Melayu Patani tidak lebih dari kekerasan dan penindasan sepanjang abad.

Risiko penghilangan paksa, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya secara signifikan meningkat ketika orang ditahan tanpa komunikasi di lokasi resmi dan di bawah kontrol militer, yang tidak memiliki pelatihan dan pengalaman dalam penegakan hukum sipil. Mereka yang melakukan kejahatan harus terisi dengan baik, tetapi semua harus diperlakukan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional dan proses hukum perdata.

Konflik yang terjadi sejak runtuhnya kerajaan Melayu Patani dari kekalahan perang dengan Siam tahun 1786 ini merupakan akibat dari wujud perjuangan berkepanjangan bangsa Melayu Patani di Thailand Selatan yang menuntut kebebasan bangsanya dari penjajah Siam-Thai.

Sejak pemerintah Thailand memasukkan kerajaan Melayu Patani ke dalam negara Thailand pada tahun 1909, telah berulang kali terjadi protes dan perlawanan bersenjata kedua belah pihak. Faktor utama yang telah membantu mendukung gerakan pembebasan Melayu Patani adalah etnis kemalayuan dan kesatuan nasional. Kedua factor itu juga membedakan mereka dari bagian utama penduduk Thailand. Nasional dan etnis Melayu digunakan untuk memobilisasi rakyat Melayu Patani menentang intervensi pemerintah colonial Siam-Thailand dalam urusan masyarakat Melayu Patani.

Andai komunitas bangsa Melayu Patani tidak menjadi bahgian taklukan paksaan pada tahun 1902 lalu oleh colonial Siam -Thailand, mungkin daerah ini akan menjadi salah satu Negara Federasi Melayu sekaya Singapura atau Brunei Darussalam. Andai kata tiga negeri Yala, Pattani, Narathiwat dan lima daerah bahgian wilayah Songkla, Sabayoi, Teba, Jenok, Danok dan Sadau, tidak dilebur menjadi satu dengan Negeri Selatan Thailand pada tahun 1909 dalam perjanjian Anglo yang ditanda tangan hanya sebelah pihak dari kolonoal Inggris dan Siam yang lalu tanpa ada jejak suara dari rakyat Melayu Patani, atau persetujuan dari Raja Patani mungkin wilayah paling Timur Malaysia (Malaya) ini tidak akan tertinggal seperti sekarang ini dan tidak akan ada sejarah per-'Benturan Peradaban' di kawasan asia tenggara yang perbatasan Malaysia dan Thailand.

Bangsa Melayu Patani, yang mengalami kesenjagan Sejarah, Politik Sosial dan Hukum Rimba yang panjang, dari perang yang melelahkan dengan pemerintah colonial Siam-Thailand, menuntut 'Kemerdekaan Darussalam', kemudian menjadi wilayah daerah Selatan, dan kini berpenduduk beretnis Melayu sekitar 4 juta jiwa ini kini betul -betul terpuruk.

Perubahan dan kecemburuan bangsa Melayu Patani yang muncul dimana negara serumpun Melayu dari Malaysia tahun 1957, Indonesia tahun 1945 masing-masing memerdekakan diri, telah mengubah wilayah-wilayah PATANI ini terus menjadi 'ladang pembantaian' (killing fields) sampai sampai abad ke-20 sekarang . Yang dapat dirasakan masyarakat bangsa rumpun Melayu di wilayah yang telah bebas independent hanya sebagai penonton keatas nasib bangsa Melayu Patani. Dengan kata lain lagi, rakyat Patani menjadi tamu di tanahnya sendiri.

Ketimpangan itulah, yang membuat salah satu faktor timbulnya gerakan angkatan bersenjata gurela (geriliya) yang memperjuangkan pembebasan bangsa Melayu karena gerakan ini merupakan gerakan membela amanah "Penderitaan Rakyat" dengan meningkatkan perjuangan agar menginternasionalisasikan nasib bangsa ini di masa lalu sampai sekarang masih terus dijajah oleh kolonial pemerintahan Bangkok.

Sedangkan gerakan teroris selatan atau pengganas selatan adalah bagian dari rekayasa militer dan pemerintah colonial Bangkok agar daerah Selatan dapat terus dihimpit dengan cara menyebarkan teror terus-menerus di kalangan rakyat bangsa Melayu yang kemudian mengundang datangnya tentara ke Patani, di bahgian wilayah Selatan Thailand.

Dengan adanya Tentara Thailand yang cenderung guna UDM atau Undang Darurat Militer di Patani, Thailand Selatan selama telah lebih satu dekade dari tahun 2004-2015, orang Melayu Patani terluka, dikhianati, merasa diinjak-injak harkat dan martabatnya. Apa yang terjadi di Patani merupakan symptom politik atau political decay (pembusukan sistem politik) yang cukup parah sebagaimana bangsa Melayu Patani alami sampai disaat ini.

Aksi militer jauh lebih tak bermoral. Mereka bertindak kejam, bahkan tanpa pandang bulu apakah sasarannya anak-anak atau orang-orang tua. Mereka dengan semena-mena masuk ke rumah-rumah, menangkap orang-orang tak berdosa secara brutal. Belakangan ini pemerintah Junta Militer telah mengerahkan tim untuk melakukan penangkapan besar-besaran dan menyebarkan ketakutan di kalangan etnis Melayu di Thailand Selatan. Tindakan itu telah menyebabkan banyak warga dan pemuda etnis Melayu tak berdosa meninggalkan rumah-rumah mereka.

Tiap kali kekuasaan di negara berjuta bhiksu ini berganti, pemerintahan yang naik miring mengulur-ulur masalah konflik Thailand Selatan yang merupakan salah satu konflik internal paling mematikan di Asia Tenggara ini. Tetapi respons pemerintah Thai selalu memakai konsep posisi negara yang usang dan diperkeruh perselisihan di dalam birokrasi pemerintah serta persaingan politik skala pemerintahan negara.

Sengketa politik internal Thailand yang tak kunjung usai antara masyarakat Thai pro demokrasi yang di kudeta militer tahun 2006 dan kini berada di pengasingan, dengan lawan-lawannya di dalam tubuh militer, birokrasi dan istana kerajaan telah menjadi kebengunggan.

Namun, wilayah Selatan itu masih menjadi arena permainan politik. Pemerintahan Junta Militer dan pemerintah istana Bangkok terkebiri oleh perlunya menghormati posisi militer di daerah itu dan terjebak dalam pencarian opsi yang dapat menghentikan konflik tanpa berkomitmen terhadap reformasi politik. Sayangnya implementasi dari inisiatif perdamaian di ujung Selatan ini terganggu oleh pergumulan politik dan birokasi.

Pengerahan sekitar 60.000 perwira militer bersenjata, perumusan berbagai undang-undang keamanan khusus dan anggaran miliaran dollar AS adalah langkah-langkah yang gagal menurunkan korban jiwa manusia di Ujung Selatan ini.

Akar masalah semua itu dipicu oleh kesenjangan. Realitas kesenjangan itu dijawab oleh pemerintah Siam Bangkok dengan melakukan operasi militer sampai Patani kian terpuruk dan porak-poranda.

Apa yang seharusnya pemerintah Junta Militer Siam Thailand sekarang lakukan adalah dengan membangun diplomasi perdamaian dilakukan ujung Selatan itu perlunya kemauan dari pemerintah junta untuk mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat Melayu di sana. Yang mereka butuhkan adalah pengertian, simpati, dan kepekaan tentang apa yang mereka butuhkan. Karena persoalan yang muncul ke permukaan pemerintah Thailand hanya dilihat dari kacamata yang militerlistik, tanpa mau memperhatikan persoalan psikologis apa yang terjadi di sana.

Konflik 'Perang Internal' tidak ada alasan untuk pemerintah Junta militer Thailand sekarang menggunakan ringkasan dan tindakan kasar terhadap penduduk sipil Melayu di Selatan. Ini sangat mengkhawatirkan bahwa militer terus menangkap dan menahan orang yang mereka inginkan tanpa buktian yang jelas.

Bertitik tolak dari perjalanan panjang yang getir itu, ada baiknya orang Melayu Patani kini menggeliat: ingin menuntut 'hak menentukan nasib diri sendiri' atau mengadakan Jejejak Pungutan Suara (referendum) yang lebih adil, akan lebih meningkatkan dan mempercepat kemakmuran serta kedamaian di bahgian Ujung Selatan Thai atau di Utara Malaysia kini.

Tampaknya penderitaan rakyat Melayu Patani merupakan 'politik kesenjangan bangsa' yang sengaja terus diciptakan negara Thai secara mutlak. Patani menjadi seperti sekarang, karena Bangkok salah besar dalam mengambil keputusan sehingga logis etnis tidak pernah didengar. Karena kekuasaan pemerintahan pusat yang bertangan besi di Istana Bangkok, dengan darah dan air mata para Tumbalnya menciptakan "piramida korban manusia" yang meruntuhkan 'Peradaban Kemanusiaan' sampai sekarang.

Ironisnya kekuasaan istana pusat di Bangkok yang jauh kukunya mencengkam darah, bukan hanya dilihat di tubuh minoritas Melayu di Selatan saja, melainkan pada segala aspek kehidupan asimilasi paksaan keatas bangsa Melayu Patani. Secara sentralisasi yang diberikan pemerintah pusat Bangkok itu, sangat menyakitkan perasaan etnis Melayu di Selatan sampai kedewasa kini.

Siklus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan impunitas kontribusi untuk suasana di mana anggota keamanan Thailand menunjukkan kurang memperhatikan HAM dan telah melakukan banyak kekejaman. Sejak Januari 2004, wilayah perbatasan selatan Thailand Pattani, Yala, Narathiwat dan empat kabupaten di provinsi Songkla telah menjadi tempat konflik 'Perang Internal' secara kekerasan yang telah merenggut lebih dari 6.000 jiwa. Masyarakat telah menyumbang sekitar 90 persen dari kematian. Sampai saat ini, tidak ada satu anggota pasukan keamanan Thailand telah diambil tindakan untuk pelanggaran HAM yang serius di Selatan.

Tragedi sejarah yang terus mencucuri darah dengan pendekatan UDM colonial Siam yang terus tetap berjalan di Patani Selatan Thai jika tidak segera disebar ke publik atau masyarakat lokal mau masyarakat luar negeri akan terus menjadi kisah-kisah tragis dilindungi oleh liputan media lokal maupun media internasional atas perlakuan buruk lainnya secara signifikan yang akan terus meningkat lebih banyak di alami oleh masyarakat Melayu di Ujung Selatan negara 'the land of smile'.

Kebiadaban tentara colonial Thailand terhadap masyarakat Melayu Patani sebenarnya telah mengakar sejak berdirinya negara gajah putih itu. Ini tidak hanya menyankut ketegangan budaya tetapi soal ketegangan suku bangsa. Bangsa Thai yang mayoritas bersuku Siam kelihatannya belum menerima orang Melayu Patani sebagai masyarakat sebangsa. Secara giografis Patani di klaim sebagai wilayah pemerintah Thai, tetapi sebaliknya secara demografis dan cultural Patani selalu dilihat sebagai bangsa lain yang kehadiran di anggap mengangu keutuhan bangsa itu, akibatnya etnis Melayu Patani didiskriminasi karena berbeda ras dan suku bangsa dengan demikian juga beda kultur. Perbedaan itu yang membuat pemerintah kolonial Thai bersikap diskriminatif bahkan cenderung diekpresikan dengan tindakan kekerasan maupun masal.

Sikap inteleransi pemerintah colonial Thailand dan masyarakat Siam Budha di negeri itu pada umumnya terhadap masyarakat Melayu Patani terjadi karena mereka tidak bisa menerima pluralitas, menghendaki hegemoni tunggal oleh Siamisme. Sikap terungkap secara sadar atau tidak mengelola politik diprovinsi dibagian Selatan yang terdiri dari ras Melayu itu yang kemelayuan rupanya belum bisa diterima oleh pemerintah dan masyarakat di situ, ini terjadi karena belum tuntas orientasi kemanusiaan dikalangan mereka sehingga cenderung rasialis * (hak mempertahankan perbedaan suku-suku bangsa).



 ______________________________

* Menurut konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial tahun 1966, dapat menyatakan bahwa diskriminasi Rasialisme adalah: "Suatu perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan yang didasarkan pada suku bangsa, warna kulit, keturunan, atau asal ras atau suku yang memiliki tujuan atau pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan, pada dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki dalam politik, ekonomi, social, budaya atau sesuatu bidang kehidupan masyarakat "(Pasal 1 ayat 1 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial).

Sabtu, Juni 20, 2015

Mahasiswa Indonesia Dukung Kemerdekaan Patani

Patani dan Thailand itu berbeda..'
"Dukungan Kemerdekaan bagi Bangsa PATANI dari Putra Indonesia"


Kemerdekan adalah Hak setiap Bangsa


Right Of Self Determination: “hak anda untuk menentukan nasib sendiri atas wilayah yang kini di duduki asing. Alasan anda benar. Keinginan anda pasti terwujud. Insya Allah’’

Rabu, Juni 17, 2015

Memperingati Ramadhon Gencatan Senjata Berdarah

"Hampir dapat dipastikan dalam damai ada bibit perang, sedangkan perang cepat atau lambat akan - atau perlu - diakhiri dengan perdamaian"
"Setiap pihak yang melanggar, mengganggu atau menyabotase perjanjian ini akan dianggap sebagai pihak yang tidak mencintai damai dan tidak menghormati statement"

Apa itu Gencatan Senjata

Gencatan senjata bukan perjanjian damai, meskipun tujuannya adalah pemberhentian bentrokan bersenjata, mencegah terjadinya kekerasan. Pencegahan tersebut mungkin saja tidak jelas sampai kapan berlakunya atau hanya terjadi dalam rentang waktu tertentu. Sebuah perjanjian gencatan senjata tidak mengakhiri perang antara pihak-pihak yang berselisih. Perang akan terus berlanjut dengan segala implikasinya bagi pihak-pihak yang berselisih dan pihak-pihak yang netral.

Sebuah gencatan senjata adalah penghentian kekerasan dalam suatu rentang waktu yang disetujui oleh pihak-pihak yang berselisih. Gencatan senjata bukan perdamaian parsial atau sementara; gencatan senjata hanya merupakan penundaan operasi militer dalam skala tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Allah berfirman:
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم
"Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kalianlah yang di atas dan Allah (pun) beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak mengurangi (pahala) amal-amal kalian" (QS Muhamad: 35).


Isi Statement Gagasan Perdamaian Ramadan

Dalam dekade terakhir perjanjian gencatan senjata menjadi semakin penting perannya sebagai perjanjian internasional karena fakta bahwa dalam kebanyakan kasus perjanjian tersebut tidak didahului oleh perjanjian damai seperti yang sebelumnya terjadi secara universal, namun tetap merupakan sebuah perjanjian yang dapat mengakhiri kekerasan yang terjadi akibat negara-negara yang bertikai.

Gagasan Perdamaian Ramadan di Thailand Selatan adalah bukti bahwa ada cahaya di ujung terowongan. Kedua pihak menginginkan perdamaian di wilayah dan mereka telah menunjukkan komitmen mereka. Gagasan Perdamaian Ramadan 2013 tercapai, menyusul JWG-PDP keempat yang diadakan di Kuala Lumpur, "katanya dalam konferensi pers di Kuala Lumpur.

Pemahaman umum antara Dewan Keamanan Nasional Thailand dan Barisan Revolusi Nasional (BRN), kelompok inti yang mewakili masyarakat Melayu Selatan Thailand, untuk mencapai 'Gagasan Perdamaian Ramadan 2013' adalah batu loncatan guna mencapai perdamaian di wilayah itu.

Fasilitator Pemerintah Malaysia bagi Kelompok Kerja Gabungan Proses Dialog Perdamaian (JWG-PDP) di Thailand Selatan, Datuk Seri Ahmad Zamzamin Hashim, optimis dan percaya diri bahwa gagasan tersebut akan diperpanjang melampaui periode yang disepakati. Meskipun gencatan senjata yang dianjur fasilitator Malaysia masih dianggap perjanjian ini rentan dilanggar karena merupakan kesepakatan secara lisan dan tanpa menandatangani hitam di atas putih.

Pejuang Kebebasan Patani, Barisan Revolusi Nasional (BRN) Melayu Patani sebelum ini mencoba mendukung dan mendorong terlaksananya perjanjian gencatan senjata bilateral dengan pemerintah Thailand. Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang merupakan konsultan utama untuk Thailand mengatakan negaranya pasti menyetujui proposal yang datang dari statament tersebut, sebab kita harus menghentikan pertumpahan darah yang terjadi, terlebih saat ini pemerintah Thailand dan BRN tengah melakukan negosiasi damai, pernyataan yang datang dari Ahmad Zamzamin Hashim, yang mewakili Malaysia, fasilitator perundingan perdamaian.

Pemerintah Thailand berjanji akan mematuhi semua peraturan dalam sekepakatan gencatan senjata yang nantinya akan membantu mengatur syarat negosiasi damai. Lebih banyak keputusan tersebut akan menumbuhkan sikap saling pengertian antara dua belah pihak, "kata Paradhon wakil konsultan utama untuk Thailand.

Tanggal dan waktu efektif, Delegasi pemerintah Thailand dan pejuang Patani dari Barisan Revolusi Nasional (BRN) telah menyetujui 40 hari gencatan senjata di wilayah ujung Selatan Thailand, menyatakan periode puasa Ramadan sebagai 'Bulan Bebas dari Senjata'.

Periode perdamaian yang disepakati berlangsung dari 10 Juli, awal Ramadhan di Thailand, sampai 18 Agustus, menurut Ahmad Zamzamin Hashim, yang mewakili Malaysia, fasilitator perundingan perdamaian. Penetapan ini sangat penting untuk memberikan jangka waktu tertentu untuk memberi tahu gencatan senjata tersebut ke pos-pos mereka agar kesepakatan tidak dilanggar tanpa sengaja ketika sudah berlaku efektif.

Ahmad Zamzamin mengatakan, saat ini BRN akan memastikan tidak ada kekerasan terhadap pasukan keamanan dan masyarakat, dan pihaknya juga menjamin hak kebebasan dan keamanan non-Melayu. Gagasan Perdamaian Ramadhan juga termasuk penarikan tentara Thailand dari desa etnis Melayu di wilayah Thailand Selatan.

Dalam Batas Demarkasi dan Zona Netral "Bebas dari Senjata" mencakup semua wilayah bergolak di Selatan Thailand seperti Narathiwat, Patani dan Yala dan lima daerah Songkhla yaitu Na Thawee, Sadao, Chana, The Pa dan Sabayoi.

Thailand dan BRN akan bekerja keras untuk memastikan Ramadhan 2013 akan menjadi bulan bebas dari kekerasan untuk menunjukkan keikhlasan, komitmen dan kesungguhan kedua pihak dalam mencari solusi untuk masalah umum melalui platform dialog perdamaian JWG-PDP. Langkah ini merupakan ujian serius pertama dari usaha mereka untuk mengakhiri kekerasan di meja perundingan.

Para pejuang Patani akan menahan diri dari menargetkan pasukan keamanan, masyarakat berbangsa Siam dan properti, serta menjamin keamanan di wilayah itu, kata pernyataan tersebut. Sebagai imbalannya, Thailand akan menahan diri dari "setiap tindakan-tindakan agresif" pada masalah keamanan dan juga memastikan keamanan masyarakat tanpa memandang agama, tambahnya.

Thailand akan terus bertanggung jawab terhadap tindakan pencegahan kejahatan dan pemantauan untuk tujuan keamanan publik. "Setiap pihak yang melanggar, mengganggu atau menyabotase perjanjian ini akan dianggap sebagai pihak yang tidak mencintai damai dan tidak menghormati statement," klaim pernyataan itu.

Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang merupakan konsultan utama untuk Thailand, pasukan tentara dan polisi telah berjanji untuk menurunkan serangan mereka pada tersangka pejuang Patani dan memeriksa orang-orang etnis Melayu pada Ramadhan. Pemerintah juga mengklaim telah mulai menarik pasukan dari wilayah itu dan menggantinya dengan polisi dalam usaha untuk mengakhiri ketidakpercayaan masyarakat. Selama periode Gagasan Perdamaian Ramadhan, Dewan Keamanan Nasional Thailand akan menjamin keamanan dan kesejahteraan semua warganya, terlepas apa latar belakang, ras dan agamanya.

Genjatan senjata adalah perjanjian yang akan selesai pada akhirnya waktu atau dengan merusak perjanjian itu. Apakah kondisi normal itu adalah perdamaian dengan perang sebagai selingan dari kondisi damai itu, ataukah kondisi normal itu adalah perang dengan kondisi damai sebagai selingan dari peperangan. Karena hampir dapat dipastikan dalam damai ada bibit perang, sedangkan perang cepat atau lambat akan - atau perlu - diakhiri dengan perdamaian.

Allah berfirman:
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين
"Maka, selama mereka berlaku lurus terhadap kamu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka" (QS At-Taubah: 7).

وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء
"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur" (QS Al-Anfal; 58).


Pemerintah Thailand Mengkhianati Perjanjian Damai

Durasinya di masa kini, ketentuan tersebut sering diatur, kemungkinan atas dasar asumsi bahwa kesepakatan damai akan berlangsung dalam waktu dekat. Maka perjanjian tersebut akan berlaku efektif sampai salah satu pihak membatalkannya. Meskipun tidak ada ketentuan yang mengatur hal ini, sangatlah penting bagi pihak yang hendak membatalkan perjanjian tersebut untuk mengumumkan niatnya terlebih dahulu.

Sementar itu, proses gencatan bersenta mulai goyah. Aparat militer kolonial Siam Thailand mulai mengkhianati statement Gagasan Perdamaian Ramadan. Perjanjian gencatan senjata, pihak militer Thailand telah melakukan kesalahan. Empat hari keadaan terlihat aman dan damai. Terjadi pembunuhan dua orang dari etnis Melayu tewas ditembak oleh tentara pemerintah Thailand. Pihak pemerintah Thailand melanggar lebih dulu dengan menembak penduduk sipil, tepat di seorang Guru TK (TK) Babo Lie atau Muhammad Yalee Ali di desa Banang Kuwe daerah Banangsta yang terletak di Provinsi Yala, pada hari Selasa (16/07). Sebelumnya seorang laki Melayu bernama Talib Safi-e juga di tembak dan meninggal dunia sebelum sehari pada Senin (15/07) dari penembakan guru TK.

Juru bicara BRN Hasan Toiyib mengklaim Pemerintah Thailand telah melanggar statement Gagasan Perdamaian Ramadan pada gencatan senjata yang diadakan Kuala Lumpur Malaysia. BRN segera mengadukan pelanggaran pemerintah Thailand yang dilakukan pembunuhan keatas warga etnis Melayu ke fasilitator Ahmad Zamzamin. Jika tidak ada tindak lanjut, BRN segera akan mengadakan perlawanan kembali terhadap pemerinta Siam Thailand.

Pengkhianatan pemerintah Thailand ini dilaporkan ke JWG-PDP oleh Wakil BRN. Bahwa penduduk sipil, Talib Safi-e dan Muhammad Yalee Ali adalah korban yang tewas pertama dalam perjanjian gencatan senjata antara Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang merupakan konsultan utama untuk Thailand dan Wakil BRN.

Penembakan pasukan Thailand ke arah warga Melayu Patani merupa pelanggaran statement Gagasan Perdamaian Ramadan. Pemerintah Thailand bangsa yang mengingkari perjanjian dengan menyerang warga etnis Melayu Patani, meskipun gencatan senjata antaranya telah dilakukan, namun pejabat militer Thailand tetap saja melakukan serangan ke warga etnis Melayu dianggap sebagai pihak yang tidak mencintai damai dan tidak menghormati statement.

وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون
"Jika mereka merusak sumpah (janjinya) sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti" (QS at-Taubah: 12).


Kesimpulan:

Apa yang salah dari Gagasan Perdamaian Ramadan? Apakah isi perjanjian gencatan senjata yang tidak efisien? Sebenarnya Gagasan Perdamaian Ramadan dengan ada gencatan senjata itu sangatlah efektif karena dapat menimbulkan perdamaian di Selatan Thailand yang secara bertahap dan dapat menimbulkan perdamaian yang sesungguhnya, selamamana Gagasan Perdamaian Ramadan adanya gencatan senjata antara pemerintah Thailand dan Barisan Revolusi Nasional (BRN) menghormati statement.

Akan tetapi kesepakatan perjanjian damai ini di langgar, apa penyebabnya? Karena statement perjanjian gencatan senjata tidak di cantumkan penerapan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar perjanjian gencatan senjata yang masih berlaku. Apakah ada sebuah sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian ini. Maka peran Gabungan Proses Dialog Perdamaian (JWG-PDP) pemerintah Malaysia sebagai fasilitator harus memberikan sanksi.

Instrumen konsultasi dari aturan dalam statement Gagasan Perdamaian Ramadan dengan ada gencatan senjata menunjukkan perlunya ada komisi dari Negara-negara Netral untuk mengawasi gencatan senjata dengan memperhatikan masyarakat dan keamanan di Thaialnd Selatan; serta untuk memastikan kepatuhan kedua belah pihak terhadap aturan-aturan dalam perjanjian gencatan senjata tersebut.

Dalam proposal Gagasan Perdamaian Ramadan dan gecatan senjata di Thaialnd Selatan yang diajukan fasilitator perundingan perdamaian di Kuala Lumpur Malaysia, sayangnya dalam proposal gencatan senjata antara pemerintah Thailand dan Barisan Revolusi Nasional (BRN) tidak ada sebut pihak yang akan diawasi dari oleh komisi pengawasan internasional, OKI , Badan ASEAN, atau badan khusus yang di wakili oleh fasilitator Malaysia sendiri untuk menunjukkan komitmen dalam proses selama gencatan senjata. Alhasil, Gagasan Perdamaian Ramadan dalam perjanjian gencatan senjata ada pihak yang melanggar, mengganggu proses damai sebagai pihak yang tidak menghormati statement yang tidak ada pembatasan bagi pihak yang melanggar perjanjian ini.

Memeriksa setiap ketegangan yang terjadi antara bangsa penjajah Thailand dan bangsa Melayu Patani, seakan-akan kedua bangsa ini diajak untuk bersiap menghadapi peperangan, dan diplomasi menjadi pilihan yang kurang menarik. Ada pepatah Latin mengatakan "jika menginginkan perdamaian, maka bersiaplah untuk perang" (Si vis pacem, para bellum). Akan tetapi, sekali lagi, di mana nilai kemanusiaan berada di tempat tertinggi, perang bukanlah pilihan yang manusiawi (Si vis pacem, para bellum). Meskipun pemerintah Thai saling silih berganti dari pemerintah yang secara demokrasi mau pun pemerintah Junta Militer bergantian tetapi proses menuju perdamaian di Patani, Selatan Thai tetatp mencemaskan karena pemerintah kolonial Thailand selalu guna kekerasan kekuatan militer dari guna diplomasi sebagai pilihanya. Pertanyaannya, dimanakah keiklasan pemerintah Thailand menemukan perdamaian bagi komunitas Melayu Patani di Selatan Thai ??


Kamis, Juni 11, 2015

Aksi Pemuda Melawan UU Setan

'Kembalikan Suara rakyat, Jangan Rampas Hak Keadilan Rakyat'


Pembungkaman suara Mahasiswa dan Pemuda Patani kembali dipertontonkan oleh penguasa Junta militer Thailand. Pemerintah diktator telah mengkhianati rakyat yang telah menghilangkan hak suara rakyat untuk menuntut hak keadilan.

Slogan aksi Pemuda ini menunjukan 'Kembalikan Suara rakyat, Jangan Rampas Hak Keadilan Rakyat'.

Aksi ini akan terus dilakukan sampai pemerintah benar-benar kembali diberikan hak demokrasi kepada rakyat. Aksi ini akan lebih besar lagi massa yang akan diturunkan, aparat keamanan pemerintah Junta Militer jangan main-main sama rakyat, rakyat anggap UU 44 dan Pelanggaran HAM adalah UU Setan yang tidak berpihak kepada rakyat, kita akan lawan terus apapun caranya.

Lihat berita yang berkaitan: PerMas Menuntut Kedutaan Malaysia Selidiki Pelanggaran HAM, http://dangerofpatani.blogspot.com/2015/06/permas-menuntut-kedutaan-malaysia.html, 





Rabu, Juni 10, 2015

PerMas Menuntut Kedutaan Malaysia Selidiki Pelanggaran HAM

Aktivis Pemuda Patani Menuntut Kedutaan Malaysia Diselidiki Pelanggaran Hak Asasi Manusia


Pada Selasa (09/06) sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Perwakilan dari mahasiswa dan aktivis pemuda Selatan Thailand atau Patani menyatakan kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang meningkat di daerah perbatasan di Selatan Thai, terutama ancaman pada gerakan aktivis sosial dan siswa, bahwa gerakan Persatuan Mahasiswa dan Pemuda Patani Selatan Thai (PerMas) ini sebagai lembaga gerakan politik pemuda Patani dalam usaha mencari perdamaian di Thailand Selatan.

Persatuan Mahasiswa dan Pemuda Patani (PerMas), Mr. Arfan Wattana, Direktur Advokasi PerMas mengajukan surat ke kedutaan Malaysia di Bangkok, Thailand; meminta pihak Malaysia menyelidiki dalam kasus pelanggaran yang memberi ancaman keatas Organisasi Kemahasiswaan dengan penggerebekan yang dilakukan aparat kerajaan di kantor PerMas, dengan bertindak merebut peralatan komunikasi dan dokument penting lainnya, serta diambil sampel DNA dari lebih 50 siswa, karena diduga melibatkan insiden bom mobil di provinsi Yala.

Dengan ini, PerMas menuntut pada lembaga dan organisasi yang terkait bersama memantau kasus seperti di atas, termasuk isu-isu lain dari pelanggaran hak asasi manusia yang terus meningkat serta untuk melindungi hak-hak mahasiswa dan aktivis yang sedang bergerak dengan secara tanpa kekerasan demi untuk bersama mencari perdamaian di Patani.

Berita yang berkaitan: Aksi Pemuda Melawan UU Setan, 
http://dangerofpatani.blogspot.com/2015/06/aksi-pemuda-melawan-uu-setan.html



Selasa, Juni 09, 2015